alexametrics
25 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Rakor II DAD Kalbar, Kuatkan Kapasitas Kepengurusan

PONTIANAK – Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat 2020 menggelar Rapat Koordinasi II di Hotel Star Jalan Gajah Mada, Pontianak Selatan, Jumat (29/1) sore.

Rapat yang juga dihadiri pengurus DAD di kabupaten/kota itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Hadir juga dalam rakor itu Kapolda Kalbar, Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto dan Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad.

Ketua DAD Kalimantan Barat Jakius Sinyor mengatakan rapat koordinasi digelar untuk mendapatkan masukan dari pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Masukan itu bisa saja seperti yang disampaikan pak gubernur, tentang kebakaran hutan dan lahan,” kata Jakius di Pontianak, kemarin.

Seperti diketahui Gubenur Kalbar Sutarmidji mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah mengeluarkan peraturan gubernur tentang kebakaran hutan dan lahan.
“Kami tetap mengikuti aturan yang ada, tentu disinergikan. Peraturan gubernur sudah memberikan batasan tapi tidak melarang kearifan lokal itu,” jelas Jakius.

Baca Juga :  Reses ke Kuala Mandor B, Syarif Doel dan Syarif Amin Dengar Keluhan Masyarakat

Ia menegaskan bahwa DAD tidak hanya berkonsentrasi pada persoalan adat dan budaya. Sebagai mitra pemerintah, DAD juga mesti berperan dalam pembangunan.
“Sifatnya kami memang koordinasi,” kata Jakius.

Ia melanjutkan meski tidak terlibat langsung pihaknya tetap memberikan masukan kepada masyarakat melalui musyawarah masyarakat adat.
“Misalnya soal peladang maupun melindungi hak ulayat masyarakat. Ini yang kemudian disinergikan dengan pemerintah,” jelas Jakius.

Ketua Panitia Thadeus Yus mengatakan Rakor digelar untuk evaluasi program dari kepengurusan DAD. “Untuk melihat kinerja karena sesuai dengan tema bagaimana mengefektifkan DAD kedepan sebagai sebuah lembaga yang befungsi bagi masyarakat dan pemerintah,” jelas Thadeus.

Ia melanjutkan bahwa DAD menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam persoalan yang timbul di kehidupan masyarakat.

Baca Juga :  DAD Mempawah Gelar Pantang Balala’ Nagari

Menurutnya rakor digelar juga untuk menguatkan kembali kapasitas lembaga agar benar- benar berfungsi karena mengingat lembaga yang dibentuk untuk tempat masyarakat bernaung .
“Kami mau mengingatkan kembali kepada pengurus DA bahwa jangan jadi pengurus hanya sekedar mengurus tapi benar berfunngsi utnuk masyarakat,” ujarnya.

Rakor ini berlangsung dua hari, dengan jumlah peserta 100-150 orang. Panitia juga membatasi peserta yang hadir mengingat kegiatan digelar dalam situasi pandemi Covid-19. Thadeus memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat selama berlangsungnya kegiatan. (mse)

PONTIANAK – Dewan Adat Dayak Kalimantan Barat 2020 menggelar Rapat Koordinasi II di Hotel Star Jalan Gajah Mada, Pontianak Selatan, Jumat (29/1) sore.

Rapat yang juga dihadiri pengurus DAD di kabupaten/kota itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. Hadir juga dalam rakor itu Kapolda Kalbar, Irjen Pol Sigid Tri Hardjanto dan Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad.

Ketua DAD Kalimantan Barat Jakius Sinyor mengatakan rapat koordinasi digelar untuk mendapatkan masukan dari pengurus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Masukan itu bisa saja seperti yang disampaikan pak gubernur, tentang kebakaran hutan dan lahan,” kata Jakius di Pontianak, kemarin.

Seperti diketahui Gubenur Kalbar Sutarmidji mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah mengeluarkan peraturan gubernur tentang kebakaran hutan dan lahan.
“Kami tetap mengikuti aturan yang ada, tentu disinergikan. Peraturan gubernur sudah memberikan batasan tapi tidak melarang kearifan lokal itu,” jelas Jakius.

Baca Juga :  DAD Landak Minta Edy Mulyadi Diproses Secara Pidana dan Hukum Adat

Ia menegaskan bahwa DAD tidak hanya berkonsentrasi pada persoalan adat dan budaya. Sebagai mitra pemerintah, DAD juga mesti berperan dalam pembangunan.
“Sifatnya kami memang koordinasi,” kata Jakius.

Ia melanjutkan meski tidak terlibat langsung pihaknya tetap memberikan masukan kepada masyarakat melalui musyawarah masyarakat adat.
“Misalnya soal peladang maupun melindungi hak ulayat masyarakat. Ini yang kemudian disinergikan dengan pemerintah,” jelas Jakius.

Ketua Panitia Thadeus Yus mengatakan Rakor digelar untuk evaluasi program dari kepengurusan DAD. “Untuk melihat kinerja karena sesuai dengan tema bagaimana mengefektifkan DAD kedepan sebagai sebuah lembaga yang befungsi bagi masyarakat dan pemerintah,” jelas Thadeus.

Ia melanjutkan bahwa DAD menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam persoalan yang timbul di kehidupan masyarakat.

Baca Juga :  Tarif Parkir Cap Go Meh Normal

Menurutnya rakor digelar juga untuk menguatkan kembali kapasitas lembaga agar benar- benar berfungsi karena mengingat lembaga yang dibentuk untuk tempat masyarakat bernaung .
“Kami mau mengingatkan kembali kepada pengurus DA bahwa jangan jadi pengurus hanya sekedar mengurus tapi benar berfunngsi utnuk masyarakat,” ujarnya.

Rakor ini berlangsung dua hari, dengan jumlah peserta 100-150 orang. Panitia juga membatasi peserta yang hadir mengingat kegiatan digelar dalam situasi pandemi Covid-19. Thadeus memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat selama berlangsungnya kegiatan. (mse)

Most Read

Stok Gula 770 Ton

Belajar Tatap Muka Masih Terbatas

Sudarmin Pimpin PSI Mempawah

Artikel Terbaru

/