alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Pilkada Serentak 2020, Menguji Netralitas ASN

PONTIANAK – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menempati urutan pertama dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Ini berdasarkan IKP yang diluncurkan Bawaslu.

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat, Faisal Riza mengingatkan, ASN harus fokus pada profesionalitas. “Aturan sudah jelas bahwa ASN tidak boleh terlibat politik praktis. Gubernur Kalimantan Barat juga sudah mengingatkan itu,” kata Faisal di Pontianak kemarin.

Faisal menambahkan meskipun memiliki hak pilih tetapi mereka (ASN) tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik para calon yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Ini karena netralitas ASN itu untuk menghindari politisasi birokrasi.

“Jika itu dilakukan maka fungsi profesionalitas mereka akan terganggu,” tambah Faisal.

Meski fungsi pengawasan itu di tangan Bawaslu, Faisal juga meminta penjabat publik di pemerintah daerah ikut berperan untuk menjamin netralitas ASN dalam pilkada serentak.

Ini dikarenakan persoalan netralitas ASN selalu muncul pada pemilihan kepala daerah. Termasuk dengan pemilihan sebelumnya. ASN memanfaatkan media sosial dan kemudian mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon yang didukungnya.

“Bahkan ada yang ikut kampanye,” kata Faisal. Kasus-kasus seperti ini dilanjutkan Faisal menjadi temuan bawaslu. “Rata-rata temuan,” sebut Faisal.

Faisal menambahkan bahwa di tingkat provinsi juga sudah merespon terkait dengan IKP yang mempersoalan netralitas ASN. Sejumlah kasus menjadi temuan bawaslu kabupaten yang menggelar pilkada serentka tahun 2020.

Baca Juga :  Sandi Tinjau Sungai Kupah, Semangat Warga untuk Bangkit

Temuan Bawaslu itu dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN, tak hanya mengajak memilih salah satu pasangan calon, melainkan mendeklarasikan diri untuk maju dalam pilkada serentak.

“Kami melihat apa yang dilakukan itu (Mendeklarasikan diri untuk maju), menjadi pelanggaran netralitas sehingga itu direkomendasikan ke Komisi ASN,” jelas Faisal.

Kasus ini terjadi di tiga kabupaten. Sambas, Bengkayang dan Sintang. Untuk Sambas misalnya, ada tiga dugaan pelanggaran ASN. Bengkayang satu dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN. Untuk Sintang, ada tiga dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN. Empat kabupaten lainnya, hingga saat ini masih nihil. Baik itu Sekadau, Melawi, Ketapang, dan Kapuas Hulu.

Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalimantan Barat Umi Rifdiyawati menegaskan bahwa ASN harus menjamin netralitasnya dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meski mempunyai hak untuk memberikan suara.

Umi menjelaskan, netralitas ASN dalam hal ini adalah tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Meski ASN berhak mendapat informasi tentang visi, misi dan program kerja setiap pasangan calon sebelum menentukan pilihan, namun tidak boleh menunjukkan sikap dukungan dan keberpihakan atau sikap sebaliknya kepada pasangan calon secara terbuka di ruang publik.

“Sikap gubernur yang mengingatkan tentang netralitas ASN harus diimplementasikan instansi terkait terutama pejabat pemerintah di daerah yang menangani tentang kepegawaian untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan kembali tentang netralitas ASN di kabupaten yang akan melaksanakan pilkada tahun 2020,” jelas Umi.

Baca Juga :  Ini Jago Gerindra di Pilkada Tujuh Kabupaten di Kalbar

Ia mengingatkan juga bahwa ASN harus menyadari ada konsekuensi berupa sanksi yang mengatur apabila melanggar asas netralitas ini. Selanjutnya untuk menciptakan pemilihan yang jujur, adil dan setara maka apabila Bawaslu menemukan kasus ini maka sesuai dengan kewenangan Bawaslu harus memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlak.

“Bahkan sebagai bahan pembelajaran bersama Bawaslu dapat saja mempublis progres atas kasus tersebut kepada masyarakat,” saran Umi.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah mewanti-wanti agar ASN bersikap netral dalam Pemilu. Para pegawai pemerintahan hanya boleh menggunakan hak pilih, namun tidak untuk mengajak atau memberi dukungan secara terbuka. “Saya rasa kalau masyarakat itu biasa saling dukung, tapi ASN jangan,” tegasnya.

Sutarmidji mengaku serius akan menegakkan aturan tersebut. Jika sampai kedapatan atau terbukti ada ASN yang berpihak, ia meminta yang bersangkutan ditindak. Jangan lagi ada basa-basi terhadap kasus yang demikian.

“Artinya saya sudah lakukan, ketika saya menjadi gubernur saya lihat ada yang tidak netral ya kami jalankan, kami lakukan (sanksi),” ucapnya.

Menurutnya, jangan lagi ada anggapan bahwa aturan tentang ASN tidak mungkin diterapkan. Karena ia sendiri yang akan menerapkannya. “Saya pastikan ada sanksi, jadi jangan dikira itu cuma gertakan, cuma ini itu, coba saja lihat nanti,” pesannya.(mse)

 

PONTIANAK – Netralitas aparatur sipil negara (ASN) menempati urutan pertama dalam indeks kerawanan pemilu (IKP) menjelang pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Ini berdasarkan IKP yang diluncurkan Bawaslu.

Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat, Faisal Riza mengingatkan, ASN harus fokus pada profesionalitas. “Aturan sudah jelas bahwa ASN tidak boleh terlibat politik praktis. Gubernur Kalimantan Barat juga sudah mengingatkan itu,” kata Faisal di Pontianak kemarin.

Faisal menambahkan meskipun memiliki hak pilih tetapi mereka (ASN) tidak boleh terlibat dalam kepentingan politik para calon yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah. Ini karena netralitas ASN itu untuk menghindari politisasi birokrasi.

“Jika itu dilakukan maka fungsi profesionalitas mereka akan terganggu,” tambah Faisal.

Meski fungsi pengawasan itu di tangan Bawaslu, Faisal juga meminta penjabat publik di pemerintah daerah ikut berperan untuk menjamin netralitas ASN dalam pilkada serentak.

Ini dikarenakan persoalan netralitas ASN selalu muncul pada pemilihan kepala daerah. Termasuk dengan pemilihan sebelumnya. ASN memanfaatkan media sosial dan kemudian mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon yang didukungnya.

“Bahkan ada yang ikut kampanye,” kata Faisal. Kasus-kasus seperti ini dilanjutkan Faisal menjadi temuan bawaslu. “Rata-rata temuan,” sebut Faisal.

Faisal menambahkan bahwa di tingkat provinsi juga sudah merespon terkait dengan IKP yang mempersoalan netralitas ASN. Sejumlah kasus menjadi temuan bawaslu kabupaten yang menggelar pilkada serentka tahun 2020.

Baca Juga :  Penetapan Calon Golkar Masih Tunggu Hasil Survei

Temuan Bawaslu itu dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN, tak hanya mengajak memilih salah satu pasangan calon, melainkan mendeklarasikan diri untuk maju dalam pilkada serentak.

“Kami melihat apa yang dilakukan itu (Mendeklarasikan diri untuk maju), menjadi pelanggaran netralitas sehingga itu direkomendasikan ke Komisi ASN,” jelas Faisal.

Kasus ini terjadi di tiga kabupaten. Sambas, Bengkayang dan Sintang. Untuk Sambas misalnya, ada tiga dugaan pelanggaran ASN. Bengkayang satu dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN. Untuk Sintang, ada tiga dugaan pelanggaran yang dilakukan ASN. Empat kabupaten lainnya, hingga saat ini masih nihil. Baik itu Sekadau, Melawi, Ketapang, dan Kapuas Hulu.

Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalimantan Barat Umi Rifdiyawati menegaskan bahwa ASN harus menjamin netralitasnya dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah meski mempunyai hak untuk memberikan suara.

Umi menjelaskan, netralitas ASN dalam hal ini adalah tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Meski ASN berhak mendapat informasi tentang visi, misi dan program kerja setiap pasangan calon sebelum menentukan pilihan, namun tidak boleh menunjukkan sikap dukungan dan keberpihakan atau sikap sebaliknya kepada pasangan calon secara terbuka di ruang publik.

“Sikap gubernur yang mengingatkan tentang netralitas ASN harus diimplementasikan instansi terkait terutama pejabat pemerintah di daerah yang menangani tentang kepegawaian untuk memberikan pemahaman dan mengingatkan kembali tentang netralitas ASN di kabupaten yang akan melaksanakan pilkada tahun 2020,” jelas Umi.

Baca Juga :  Midji Minta Kades Melapor

Ia mengingatkan juga bahwa ASN harus menyadari ada konsekuensi berupa sanksi yang mengatur apabila melanggar asas netralitas ini. Selanjutnya untuk menciptakan pemilihan yang jujur, adil dan setara maka apabila Bawaslu menemukan kasus ini maka sesuai dengan kewenangan Bawaslu harus memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlak.

“Bahkan sebagai bahan pembelajaran bersama Bawaslu dapat saja mempublis progres atas kasus tersebut kepada masyarakat,” saran Umi.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji telah mewanti-wanti agar ASN bersikap netral dalam Pemilu. Para pegawai pemerintahan hanya boleh menggunakan hak pilih, namun tidak untuk mengajak atau memberi dukungan secara terbuka. “Saya rasa kalau masyarakat itu biasa saling dukung, tapi ASN jangan,” tegasnya.

Sutarmidji mengaku serius akan menegakkan aturan tersebut. Jika sampai kedapatan atau terbukti ada ASN yang berpihak, ia meminta yang bersangkutan ditindak. Jangan lagi ada basa-basi terhadap kasus yang demikian.

“Artinya saya sudah lakukan, ketika saya menjadi gubernur saya lihat ada yang tidak netral ya kami jalankan, kami lakukan (sanksi),” ucapnya.

Menurutnya, jangan lagi ada anggapan bahwa aturan tentang ASN tidak mungkin diterapkan. Karena ia sendiri yang akan menerapkannya. “Saya pastikan ada sanksi, jadi jangan dikira itu cuma gertakan, cuma ini itu, coba saja lihat nanti,” pesannya.(mse)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/