alexametrics
33 C
Pontianak
Thursday, July 7, 2022

Dewan Pontianak Dorong Raperda Ketahanan Keluarga

PONTIANAK – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Mujiono memandang ajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang ketahanan keluarga oleh Pemerintah Kota Pontianak dipandang perlu. Temuan prostitusi online melibatkan anak, sampai persoalan sosial lain memang harus dibenahi, dengan dimulai dari pembinaan ketahanan keluarga.

“Raperda Ketahanan Keluarga merupakan satu diantara 13 Raperda yang diajukan Pemkot Pontianak ke kami (DPRD). Rencananya pembahasan Raperda tersebut memang akan dibahas di tahun ini,” ujar Mujiono kepada Pontianak Post, Jumat (29/1).

Ada dua fase dalam pembahasan Raperda ini. Yaitu semester I dan II. Untuk semester I, rencana DPRD akan membahas ajuan Raperda tentang badan layanan usaha daerah dan zakat, yang juga menjadi Raperda inisiatif DPRD.

Mengenai Raperda Ketahanan Keluarga lanjut dia, merupakan Raperda ajuan Pemkot Pontianak melalui Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Secara pribadi ia menyetujui ajuan Raperda tersebut. Temuan kasus prostitusi online melibatkan anak, pengemis melibatkan anak, sampai persoalan perceraian dan hubungan keluarga yang tak harmonis, menurut Mujiono jika Pemkot tidak membuatkan regulasi, ke depan persoalan ini akan terus muncul.

Baca Juga :  Minta Pemerintah Akomodir Pesantren Saat New Normal Dilakukan

Menurut dia, persoalan tersebut tidak bakal terjadi, apabila pondasi ketahanan keluarga kuat. Apalagi di era teknologi dan informasi yang semakin terbuka. Pengawasan orang tua terhadap anak juga semakin sulit. Ditambah pandemi covid-19, anak-anak dipaksa untuk belajar secara daring memanfaatkan sistem online.

“Pergerakan anak-anak di dunia Maya ini sulit dideteksi. Jika dulu, anak sekolah jam 7 pulang jam 2 bisa dikontrol. Sekarang mereka berada di rumah, tetapi bisa bergerak di dunia Maya. Ada interaksi dengan pihak luar dan tidak bisa terkontrol. Komunikasi dia sudah personal,” ujarnya.

Lanjut Mujiono lebih dalam, yang jadi persoalan adalah saat anak tidak bisa memfilter informasi dan komunikasi di dunia maya. Karena kejadian prostitusi online melibatkan anak ini terjadi akibat anak tidak dapat memfilter mana yang baik dan buruk untuknya.

Baca Juga :  Adi Warman Kagumi Data Analytic Room Kalbar

Oleh sebab itu, kontrol keluarga sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kejadian ini. Pembahasan ketahanan keluarga dalam sebuah rancangan peraturan daerah menjadi penting dan harus dibahas.

“Jika materi Raperda mereka layak, saya rasa pembahasannya akan dilanjutkan sampai Perda Ketahanan Keluarga di ketuk,” tandasnya.(iza)

PONTIANAK – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pontianak Mujiono memandang ajuan Rancangan Peraturan Daerah tentang ketahanan keluarga oleh Pemerintah Kota Pontianak dipandang perlu. Temuan prostitusi online melibatkan anak, sampai persoalan sosial lain memang harus dibenahi, dengan dimulai dari pembinaan ketahanan keluarga.

“Raperda Ketahanan Keluarga merupakan satu diantara 13 Raperda yang diajukan Pemkot Pontianak ke kami (DPRD). Rencananya pembahasan Raperda tersebut memang akan dibahas di tahun ini,” ujar Mujiono kepada Pontianak Post, Jumat (29/1).

Ada dua fase dalam pembahasan Raperda ini. Yaitu semester I dan II. Untuk semester I, rencana DPRD akan membahas ajuan Raperda tentang badan layanan usaha daerah dan zakat, yang juga menjadi Raperda inisiatif DPRD.

Mengenai Raperda Ketahanan Keluarga lanjut dia, merupakan Raperda ajuan Pemkot Pontianak melalui Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan. Secara pribadi ia menyetujui ajuan Raperda tersebut. Temuan kasus prostitusi online melibatkan anak, pengemis melibatkan anak, sampai persoalan perceraian dan hubungan keluarga yang tak harmonis, menurut Mujiono jika Pemkot tidak membuatkan regulasi, ke depan persoalan ini akan terus muncul.

Baca Juga :  Satarudin Nahkodai DPRD Pontianak

Menurut dia, persoalan tersebut tidak bakal terjadi, apabila pondasi ketahanan keluarga kuat. Apalagi di era teknologi dan informasi yang semakin terbuka. Pengawasan orang tua terhadap anak juga semakin sulit. Ditambah pandemi covid-19, anak-anak dipaksa untuk belajar secara daring memanfaatkan sistem online.

“Pergerakan anak-anak di dunia Maya ini sulit dideteksi. Jika dulu, anak sekolah jam 7 pulang jam 2 bisa dikontrol. Sekarang mereka berada di rumah, tetapi bisa bergerak di dunia Maya. Ada interaksi dengan pihak luar dan tidak bisa terkontrol. Komunikasi dia sudah personal,” ujarnya.

Lanjut Mujiono lebih dalam, yang jadi persoalan adalah saat anak tidak bisa memfilter informasi dan komunikasi di dunia maya. Karena kejadian prostitusi online melibatkan anak ini terjadi akibat anak tidak dapat memfilter mana yang baik dan buruk untuknya.

Baca Juga :  Adi Warman Kagumi Data Analytic Room Kalbar

Oleh sebab itu, kontrol keluarga sangat diperlukan untuk meminimalisir terjadinya kejadian ini. Pembahasan ketahanan keluarga dalam sebuah rancangan peraturan daerah menjadi penting dan harus dibahas.

“Jika materi Raperda mereka layak, saya rasa pembahasannya akan dilanjutkan sampai Perda Ketahanan Keluarga di ketuk,” tandasnya.(iza)

Most Read

Artikel Terbaru

/