alexametrics
29 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Dana Bansos Belum Turun

Data Kelompok Penerima Manfaat Tak Kunjung Rampung

PONTIANAK – Pemerintah harus segera merampungkan data Kelompok Penerima Manfaat (KPM), agar bantuan bagi warga miskin terdampak covid-19 dapat segera dirasakan manfaatnya. Jangan sampai karena keterlambatan data, warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa sulit seperti saat ini. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan sasaran bantuan sosial (bansos) sehingga tidak terjadi tumpang tindih juga perlu menjadi perhatian.

Program Bansos Tunai yang dicanangkan untuk penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial RI misalnya, hingga saat ini belum dapat direalisasikan karena data KPM masih dalam proses verifikasi dan validasi.  Bantuan sebesar Rp600.000/ Kepala Keluarga (KK) itu, akan diberikan selama periode April sampai Juni 2020 dengan target penerima sebanyak 179.756 KK.

“Bansos Tunai dari Presiden datanya sedang menunggu dari Pusdatin (Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial),” ungkap Kepala Dinas Sosial Kalbar, Yuline Marhaeni, Rabu (29/4).

Selain program Bansos Tunai, ada sejumlah program penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial RI yang dialokasikan melalui Dinas Sosial Kalbar. Salah satunya, yakni Bansos Non Program PKH dan Sembako sebesar Rp. 200.000/KK selama periode April sampai dengan Desember 2020, dengan jumlah penerima 67.928 KK. Menurut Yuline, saat ini pihaknya telah mengantongi data KPM, tinggal merealisasikan bantuan tersebut. “Semoga dalam waktu dekat sudah bisa disalurkan,” kata dia.

Bantuan lainnya, lanjut dia, yakni melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 143.765 KK, serta Bansos Pangan Non Tunai (Bantuan Sosial Pangan) sebanyak 205.917 KK. Menurutnya, Bantuan PKH dan Bantuan Bansos Pangan Non Tunai (Bantuan Sosial Pangan) sudah terealisasi terhitung mulai Januari sampai Maret 2020. Ada pula bantuan bagi ahli waris korban Covid-19 yang meninggal, yang mana besar santunannya Rp15 juta.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ada pula bantuan beras dari pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka penanganan covid-19. Hingga 28 April 2020, sedikitnya telah tersalur 7,99 juta kg beras yang disalurkan atau 91,16 persen dari total target sebesar 8,76 juta kg beras. Bantuan beras ini ditujukan bagi sebanyak 438.472 KK, yang masing-masing mendapat jatah sebesar 20 kg beras.

Baca Juga :  Ribuan Telur Penyu Dimusnahkan

“Bantuan pemerintah untuk seluruh kabupaten kota se Kalbar, yakni beras 20 kg per KK,” kata dia.

Beragam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, dinilai akan membuka potensi penyaluran yang tumpang tindih dan tidak merata. Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar, Imran Ramadhan, berharap adanya perapian data penerima bantuan sosial, agar penerima bantuan merata dan tepat sasaran. Jangan sampai, kata dia, menimbulkan masalah baru pada saat penyaluran bantuan, lantaran data yang tumpang tindih dan tidak akurat.

“Mengingat pandemi covid-19 ini berdampak kepada banyak orang, jangan sampai bantuan ini hanya menumpuk ke beberapa orang saja sehingga bisa memicu kecemburuan sosial dan menimbulkan masalah baru di masyarakat,” kata dia.

Dia menilai perlu adanya koordinasi antar instansi baik Kemensos, Kemendes maupun Polri, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. Di sinilah menurutnya peran pemerintah daerah sangat penting untuk menghadirkan data yang akurat.

Sementara itu, Perum Bulog Divre Kalbar, sebagai salah satu penyalur bantuan, telah menyalurkan  beras sebanyak 6.690 ton. “Kita dapat di 12 daerah kecuali Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya oleh swasta. Total beras yang disalurkan sebanyak 6.690. ton,” ungkap Kepala Bulog Divre Kalbar, Bubun Subroto, Rabu (29/4).

Jumlah yang disalurkan setiap daerah, sesuai dengan data yang pihaknya dapatkan dari Dinas Sosial Kalbar. Pihaknya mengirim beras sampai di titik distribusi kantor kecamatan. “Selanjutnya dari kantor kecamatan ke desa dan penerima, oleh aparat kabupaten atau kota yang dibantu jajaran polri dan TNI,” pungkas dia.

Diusulkan Daerah

Kementerian Sosial sebenarnya  memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengusulkan penerima bantuan sosial dampak covid-19. Pemda dalam hal ini dipersilakan menyalurkan bansos kepada penerima di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Pusdatin Kementerian Sosial.

Baca Juga :  Ternak Hamster Saat Pandemi, Raup Puluhan Juta Sebulan

“Jadi sebenarnya prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya njelimet (rumit, red). Kami tidak “mengunci” daftar penerima bansos hanya dari DTKS kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara, lewat keterangan tertulis.

Kemensos, kata dia, sudah memberikan kemudahan kepada kepala daerah, untuk menggunakan data warga miskin pada DTKS yang belum mendapatkan bantuan. “Kepada para kepala daerah, kami mempersilakan untuk mengusulkan data-data penerima bansos sesuai pagu alokasi di masing-masing daerah dengan tetap mengacu peraturan yang berlaku,” tutur dia.

Oleh karena itu, tambah dia, bila DTKS tidak sesuai dengan data di daerah maka bisa dilakukan perbaikan oleh pemda. Sebaliknya, bila ada penerima bantuan belum tertera pada DTKS, maka bisa diusulkan agar masuk dalam DTKS.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras menyatakan, Kemensos sudah menerbitkan berbagai petunjuk pelaksanaan agar pemda memiliki keleluasaan dalam mengusulkan penerima bansos. Seperti surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor: 1432 tanggal 17 April 2020, tentang Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai). Dalam surat ini, di antaranya disebutkan, bahwa usulan calon penerima Bansos Tunai dari Non DTKS adalah keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 yang dinilai layak menerima bantuan dengan dilengkapi data lengkap (BNBA, NIK, dan No. HP).

“Pemda juga bisa menjadikan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai acuan untuk mengusulkan penerima bansos di luar DTKS,” kata Sekjen.

Surat yang dimaksud adalah Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, tanggal 21 April 2020. “Surat Edaran KPK memperbolehkan penyaluran bansos baik berupa uang maupun barang, maupun bentuk lainnya, untuk masyarakat miskin yang berada di luar DTKS,” kata Sekjen.

Adapun yang menjadi perhatian Kemensos, kata dia, jangan sampai bansos yang berbasis APBN, menumpuk kepada satu atau beberapa keluarga penerima bantuan. (sti)

Data Kelompok Penerima Manfaat Tak Kunjung Rampung

PONTIANAK – Pemerintah harus segera merampungkan data Kelompok Penerima Manfaat (KPM), agar bantuan bagi warga miskin terdampak covid-19 dapat segera dirasakan manfaatnya. Jangan sampai karena keterlambatan data, warga kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari di masa sulit seperti saat ini. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan sasaran bantuan sosial (bansos) sehingga tidak terjadi tumpang tindih juga perlu menjadi perhatian.

Program Bansos Tunai yang dicanangkan untuk penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial RI misalnya, hingga saat ini belum dapat direalisasikan karena data KPM masih dalam proses verifikasi dan validasi.  Bantuan sebesar Rp600.000/ Kepala Keluarga (KK) itu, akan diberikan selama periode April sampai Juni 2020 dengan target penerima sebanyak 179.756 KK.

“Bansos Tunai dari Presiden datanya sedang menunggu dari Pusdatin (Pusat Data Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial),” ungkap Kepala Dinas Sosial Kalbar, Yuline Marhaeni, Rabu (29/4).

Selain program Bansos Tunai, ada sejumlah program penanggulangan kemiskinan Kementerian Sosial RI yang dialokasikan melalui Dinas Sosial Kalbar. Salah satunya, yakni Bansos Non Program PKH dan Sembako sebesar Rp. 200.000/KK selama periode April sampai dengan Desember 2020, dengan jumlah penerima 67.928 KK. Menurut Yuline, saat ini pihaknya telah mengantongi data KPM, tinggal merealisasikan bantuan tersebut. “Semoga dalam waktu dekat sudah bisa disalurkan,” kata dia.

Bantuan lainnya, lanjut dia, yakni melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 143.765 KK, serta Bansos Pangan Non Tunai (Bantuan Sosial Pangan) sebanyak 205.917 KK. Menurutnya, Bantuan PKH dan Bantuan Bansos Pangan Non Tunai (Bantuan Sosial Pangan) sudah terealisasi terhitung mulai Januari sampai Maret 2020. Ada pula bantuan bagi ahli waris korban Covid-19 yang meninggal, yang mana besar santunannya Rp15 juta.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ada pula bantuan beras dari pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka penanganan covid-19. Hingga 28 April 2020, sedikitnya telah tersalur 7,99 juta kg beras yang disalurkan atau 91,16 persen dari total target sebesar 8,76 juta kg beras. Bantuan beras ini ditujukan bagi sebanyak 438.472 KK, yang masing-masing mendapat jatah sebesar 20 kg beras.

Baca Juga :  Muda Minta Satgas Covid-19 Nasional Koreksi

“Bantuan pemerintah untuk seluruh kabupaten kota se Kalbar, yakni beras 20 kg per KK,” kata dia.

Beragam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah, dinilai akan membuka potensi penyaluran yang tumpang tindih dan tidak merata. Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalbar, Imran Ramadhan, berharap adanya perapian data penerima bantuan sosial, agar penerima bantuan merata dan tepat sasaran. Jangan sampai, kata dia, menimbulkan masalah baru pada saat penyaluran bantuan, lantaran data yang tumpang tindih dan tidak akurat.

“Mengingat pandemi covid-19 ini berdampak kepada banyak orang, jangan sampai bantuan ini hanya menumpuk ke beberapa orang saja sehingga bisa memicu kecemburuan sosial dan menimbulkan masalah baru di masyarakat,” kata dia.

Dia menilai perlu adanya koordinasi antar instansi baik Kemensos, Kemendes maupun Polri, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. Di sinilah menurutnya peran pemerintah daerah sangat penting untuk menghadirkan data yang akurat.

Sementara itu, Perum Bulog Divre Kalbar, sebagai salah satu penyalur bantuan, telah menyalurkan  beras sebanyak 6.690 ton. “Kita dapat di 12 daerah kecuali Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya oleh swasta. Total beras yang disalurkan sebanyak 6.690. ton,” ungkap Kepala Bulog Divre Kalbar, Bubun Subroto, Rabu (29/4).

Jumlah yang disalurkan setiap daerah, sesuai dengan data yang pihaknya dapatkan dari Dinas Sosial Kalbar. Pihaknya mengirim beras sampai di titik distribusi kantor kecamatan. “Selanjutnya dari kantor kecamatan ke desa dan penerima, oleh aparat kabupaten atau kota yang dibantu jajaran polri dan TNI,” pungkas dia.

Diusulkan Daerah

Kementerian Sosial sebenarnya  memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk mengusulkan penerima bantuan sosial dampak covid-19. Pemda dalam hal ini dipersilakan menyalurkan bansos kepada penerima di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Pusdatin Kementerian Sosial.

Baca Juga :  77 Di-PHK, 564 Dirumahkan Sementara

“Jadi sebenarnya prosedurnya tidak sulit. Tidak benar kalau dikatakan prosesnya njelimet (rumit, red). Kami tidak “mengunci” daftar penerima bansos hanya dari DTKS kami. Karena kami memahami yang menjadi kebutuhan daerah,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara, lewat keterangan tertulis.

Kemensos, kata dia, sudah memberikan kemudahan kepada kepala daerah, untuk menggunakan data warga miskin pada DTKS yang belum mendapatkan bantuan. “Kepada para kepala daerah, kami mempersilakan untuk mengusulkan data-data penerima bansos sesuai pagu alokasi di masing-masing daerah dengan tetap mengacu peraturan yang berlaku,” tutur dia.

Oleh karena itu, tambah dia, bila DTKS tidak sesuai dengan data di daerah maka bisa dilakukan perbaikan oleh pemda. Sebaliknya, bila ada penerima bantuan belum tertera pada DTKS, maka bisa diusulkan agar masuk dalam DTKS.

Sekretaris Jenderal Kemensos, Hartono Laras menyatakan, Kemensos sudah menerbitkan berbagai petunjuk pelaksanaan agar pemda memiliki keleluasaan dalam mengusulkan penerima bansos. Seperti surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor: 1432 tanggal 17 April 2020, tentang Alokasi Pagu Penerima Bantuan Sosial Tunai (Bansos Tunai). Dalam surat ini, di antaranya disebutkan, bahwa usulan calon penerima Bansos Tunai dari Non DTKS adalah keluarga yang terdampak pandemi COVID-19 yang dinilai layak menerima bantuan dengan dilengkapi data lengkap (BNBA, NIK, dan No. HP).

“Pemda juga bisa menjadikan surat edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai acuan untuk mengusulkan penerima bansos di luar DTKS,” kata Sekjen.

Surat yang dimaksud adalah Surat Edaran KPK No. 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat, tanggal 21 April 2020. “Surat Edaran KPK memperbolehkan penyaluran bansos baik berupa uang maupun barang, maupun bentuk lainnya, untuk masyarakat miskin yang berada di luar DTKS,” kata Sekjen.

Adapun yang menjadi perhatian Kemensos, kata dia, jangan sampai bansos yang berbasis APBN, menumpuk kepada satu atau beberapa keluarga penerima bantuan. (sti)

Most Read

Artikel Terbaru

/