alexametrics
23.2 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Menjaga Benteng Pencegah Abrasi

PONTIANAK – Indonesia memiliki luas hutan mangrove mencapai 3,31 juta hektare. Namun, menurut data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sekitar 637.000 hektare di antaranya dalam kondisi rusak dan perlu dilakukan rehabilitasi.

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem hutan dengan kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah dengan kadar garam yang tinggi. Biasanya hutan ini didominasi dengan tumbuhan berkayu dan tumbuh di sepanjang garis pantai dan subtropis. Mangrove yang tumbuh berjajar menjadi benteng pencegah abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang air laut.

Mangrove juga sebagai paru-paru dunia, sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, serta pengendali bencana. Selain itu hutan mangrove juga menjadi tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi untuk pencemaran udara.

Di Kalimantan Barat, kerusakan hutan mangrove juga terjadi di sejumlah wilayah pesisir. Saat ini, ada sedikitnya 6570 hektare kawasan mangrove di Kalbar yang mendesak untuk direhabilitasi.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono saat mengunjungi Mempawah Mangrove Park, di Desa Pasir, Kabupaten Mempawah, kemarin. “Kalbar ada 6.570 hektare kawasan mangrove yang segera akan kita rehabilitasi pada tahun ini,” ungkap Hartono kepada Pontianak Post.

Menurut Hartono, Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan dalam empat tahun ke depan, harus ada percepatan rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. “Di Kalbar, lokasi rehabilitas mangrove tersebut berada di lima kabupaten, yakni pesisir Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Kayong Utara dan Ketapang,” ujar Hartono.

Namun, lanjut Hartono, setelah diidentifikasi tidak semua hutan mangrove bisa dilakukan rehabilitasi dalam waktu dekat ini. Mengingat, ada areal-areal yang sensitif terhadap abrasi laut yang mendesak untuk ditanami, namun penghalang atau pemecah ombak tidak dibangun. “Jadi berapa pun mangrove yang ditanam akan sia-sia,” kata dia.

Baca Juga :  Solusi Banjir Jangka Pendek Basuki Bakal Pasang Geobag

Selain itu, kata Haryono, pihaknya akan melakukan evaluasi, apakah lokasi yang sudah teridentifikasi tersebut akan dilakukan penanaman sekarang atau diundur hingga dua tahun setelah bangunan pemecah ombak dibuat.

“Yang sudah teridentifikasi ada 31 (kawasan), namun luasannya kecil-kecil. Luasannya ada yang 15 sampai 20 hektare,” terangnya.

Dikatakan Hartono, tujuan rehabilitasi mangrove, bukan sekadar soal isu lingkungan, tetapi juga bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama ada timbal balik kepada masyarakat.

Selain itu, mangrove yang sudah terehabilitasi bisa dilanjutkan menjadi tempat wisata seperti Mempawah Mangrove Park di Mempawah. Kemudian, mangrove juga menghasilkan hasil hutan bukan kayu, seperti sirup, madu dan lain-lain. “Dengan merehab mangrove sebetulnya menganjurkan mengelola lingkungan lebih baik,” katanya.

“Mangrove adalah ekosistem lahan basah penting dan pengelolaannya perlu dilakukan secara tepat dan terpadu. Kita semua ingin mangrove dapat dikelola secara lestari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Salah satu kawasan mangrove yang dinilai berhasil dikelola secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Mempawah Mangrove Park.  Kawasan ini merupakan tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat di Desa Pasir, Kabupaten Mempawah. Luasan mencapai 4 hektare.

Ketua Pokdarwis Mempawah Mangrove Park, Wawan mengatakan, kawsaan ini sebelumnya merupakan sebuah daratan yang tergerus oleh abrasi laut.

Kabupaten Mempawah sendiri memiliki garis pantai sepanjang 89 kilometer. Terbentang dari Desa Wajok, Kecamatan Jungkat sampai Desa Sungai Duri II, Kecamatan Sungai Kunyit. Sepanjang garis pantai itu, dalam beberapa dekade terakhir, terus mengalami abrasi pantai yang kian parah.

Baca Juga :  Pemprov Siapkan Mal Pelayanan Publik

Abrasi pantai di Mempawah dipicu berbagai macam faktor. Akan tetapi, tingkat keparahan harusnya dapat diminimalisir dengan adanya tameng penangkal; yakni mangrove.

Selain mengikis daratan, abrasi pantai menimbulkan dampak tidak tergarapnya lahan sawah, karena intrusi air laut masuk ke daratan.

Kondisi itu semakin membuat masyarakat setempat termotivasi. Lokasi penanaman pertama mereka di Dusun Benteng, Kelurahan tengah, Kecamatan Mempawah Hilir.

Selama kurun waktu 2011-2012, sebanyak 7.500 bibit mangorve ditanam di lahan 1 hektare. Ternyata, keberhasilan itu semakin memicu mereka untuk ekspansi ke tempat lain yang mengalami abrasi pantai. Mereka juga mulai mendapat perhatian publik. Bantuan bibit, materi dan relawan berdatangan. Penanaman selanjutnya mereka lakukan di Desa Penibung, Desa Sungai Bakau Kecil, Desa Bakau Besar Laut, Desa Pasir, Desa Sengkubang dan Desa Sungai Purun Kecil.

Dikatakan Wawan, upaya pelestarian ekosistem mangrove pada saat ini telah menjadi suatu isu dan gerakan yang terus berkembang, seiring dengan terus meningkatnya isu kerusakan ekosistem mangrove dan pesatnya pamanfaatan ruang pada wilayah pesisir.

Urgensi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir sangat diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas dari tarik-menarik kepentingan antara kebutuhan pelestarian lingkungan hidup dengan kebutuhan peningkatan perekonomian daerah.

Wawan menekankan, dalam setiap kegiatannya, MMC tidak sendiri. Mereka selalu didukung pelbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta dan masyarakat sekitar. (arf)

PONTIANAK – Indonesia memiliki luas hutan mangrove mencapai 3,31 juta hektare. Namun, menurut data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sekitar 637.000 hektare di antaranya dalam kondisi rusak dan perlu dilakukan rehabilitasi.

Hutan mangrove merupakan salah satu ekosistem hutan dengan kelompok tumbuhan yang dapat hidup di daerah dengan kadar garam yang tinggi. Biasanya hutan ini didominasi dengan tumbuhan berkayu dan tumbuh di sepanjang garis pantai dan subtropis. Mangrove yang tumbuh berjajar menjadi benteng pencegah abrasi atau pengikisan pantai oleh gelombang air laut.

Mangrove juga sebagai paru-paru dunia, sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, serta pengendali bencana. Selain itu hutan mangrove juga menjadi tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi untuk pencemaran udara.

Di Kalimantan Barat, kerusakan hutan mangrove juga terjadi di sejumlah wilayah pesisir. Saat ini, ada sedikitnya 6570 hektare kawasan mangrove di Kalbar yang mendesak untuk direhabilitasi.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Hartono saat mengunjungi Mempawah Mangrove Park, di Desa Pasir, Kabupaten Mempawah, kemarin. “Kalbar ada 6.570 hektare kawasan mangrove yang segera akan kita rehabilitasi pada tahun ini,” ungkap Hartono kepada Pontianak Post.

Menurut Hartono, Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan dalam empat tahun ke depan, harus ada percepatan rehabilitasi mangrove di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Barat. “Di Kalbar, lokasi rehabilitas mangrove tersebut berada di lima kabupaten, yakni pesisir Kubu Raya, Mempawah, Sambas, Kayong Utara dan Ketapang,” ujar Hartono.

Namun, lanjut Hartono, setelah diidentifikasi tidak semua hutan mangrove bisa dilakukan rehabilitasi dalam waktu dekat ini. Mengingat, ada areal-areal yang sensitif terhadap abrasi laut yang mendesak untuk ditanami, namun penghalang atau pemecah ombak tidak dibangun. “Jadi berapa pun mangrove yang ditanam akan sia-sia,” kata dia.

Baca Juga :  Tutup “Jalan Tikus” Virus Covid, Deteksi via Rapid Test Antigen di Wilayah Perbatasan

Selain itu, kata Haryono, pihaknya akan melakukan evaluasi, apakah lokasi yang sudah teridentifikasi tersebut akan dilakukan penanaman sekarang atau diundur hingga dua tahun setelah bangunan pemecah ombak dibuat.

“Yang sudah teridentifikasi ada 31 (kawasan), namun luasannya kecil-kecil. Luasannya ada yang 15 sampai 20 hektare,” terangnya.

Dikatakan Hartono, tujuan rehabilitasi mangrove, bukan sekadar soal isu lingkungan, tetapi juga bagian dari pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama ada timbal balik kepada masyarakat.

Selain itu, mangrove yang sudah terehabilitasi bisa dilanjutkan menjadi tempat wisata seperti Mempawah Mangrove Park di Mempawah. Kemudian, mangrove juga menghasilkan hasil hutan bukan kayu, seperti sirup, madu dan lain-lain. “Dengan merehab mangrove sebetulnya menganjurkan mengelola lingkungan lebih baik,” katanya.

“Mangrove adalah ekosistem lahan basah penting dan pengelolaannya perlu dilakukan secara tepat dan terpadu. Kita semua ingin mangrove dapat dikelola secara lestari untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Salah satu kawasan mangrove yang dinilai berhasil dikelola secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah Mempawah Mangrove Park.  Kawasan ini merupakan tempat wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat di Desa Pasir, Kabupaten Mempawah. Luasan mencapai 4 hektare.

Ketua Pokdarwis Mempawah Mangrove Park, Wawan mengatakan, kawsaan ini sebelumnya merupakan sebuah daratan yang tergerus oleh abrasi laut.

Kabupaten Mempawah sendiri memiliki garis pantai sepanjang 89 kilometer. Terbentang dari Desa Wajok, Kecamatan Jungkat sampai Desa Sungai Duri II, Kecamatan Sungai Kunyit. Sepanjang garis pantai itu, dalam beberapa dekade terakhir, terus mengalami abrasi pantai yang kian parah.

Baca Juga :  Politap dan IAR Gelar Pameran Fotografi Hari Mangrove Sedunia

Abrasi pantai di Mempawah dipicu berbagai macam faktor. Akan tetapi, tingkat keparahan harusnya dapat diminimalisir dengan adanya tameng penangkal; yakni mangrove.

Selain mengikis daratan, abrasi pantai menimbulkan dampak tidak tergarapnya lahan sawah, karena intrusi air laut masuk ke daratan.

Kondisi itu semakin membuat masyarakat setempat termotivasi. Lokasi penanaman pertama mereka di Dusun Benteng, Kelurahan tengah, Kecamatan Mempawah Hilir.

Selama kurun waktu 2011-2012, sebanyak 7.500 bibit mangorve ditanam di lahan 1 hektare. Ternyata, keberhasilan itu semakin memicu mereka untuk ekspansi ke tempat lain yang mengalami abrasi pantai. Mereka juga mulai mendapat perhatian publik. Bantuan bibit, materi dan relawan berdatangan. Penanaman selanjutnya mereka lakukan di Desa Penibung, Desa Sungai Bakau Kecil, Desa Bakau Besar Laut, Desa Pasir, Desa Sengkubang dan Desa Sungai Purun Kecil.

Dikatakan Wawan, upaya pelestarian ekosistem mangrove pada saat ini telah menjadi suatu isu dan gerakan yang terus berkembang, seiring dengan terus meningkatnya isu kerusakan ekosistem mangrove dan pesatnya pamanfaatan ruang pada wilayah pesisir.

Urgensi pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir sangat diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas dari tarik-menarik kepentingan antara kebutuhan pelestarian lingkungan hidup dengan kebutuhan peningkatan perekonomian daerah.

Wawan menekankan, dalam setiap kegiatannya, MMC tidak sendiri. Mereka selalu didukung pelbagai pihak, mulai dari instansi pemerintah, komunitas, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan swasta dan masyarakat sekitar. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/