alexametrics
33.9 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Perusahaan diminta Bayar THR Tepat Waktu

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat diminta membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 tepat waktu. Pemberian THR dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan lebaran. Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Edy R. Yacoeb menyebutkan bahwa THR dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan konsumsi masyarakat. Sehingga, diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi yang terdampak Covid-19. “Apalagi kehidupan pekerja atau masyarakat tengah sulit di masa Pandemi Covid-19 sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional sekarang ini, THR dapat menjadi stimulus.” ucapnya. Menurut dia pemberian THR di 2021  telah diatur dalam regulasi yang komprehensif yakni Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021. Hal ini mencakup kapan dan berapa THR yang harus dibayarkan. “Pelaksanaan pembayaran THR keagamaan paling lambat diberikan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan tidak boleh dicicil,” ujarnya.

Baca Juga :  Gedung Graha Pena Pontianak Disemprot Disinfektan

Dia menambahkan bahwa aturan ini keluar karena selama pandemi Covid-19, pemerintah telah memberikan memberikan berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19. Roda  perekonomian sudah mulai bergerak, kegiatan ekonomi nasional sudah mulai sedikiit membaik kembali. Sehingga kali ini, para pengusaha perlu berkomitmen untuk membayarkan THR secara penuh dan tepat waktu kepada pekerja.

Dia menyampaikan keputusan pembayaran THR sudah didiskusikan di pusat dengan berbagai lembaga. Mulai dari kerja sama tripartit nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi yang instens dengan pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh untuk menjalin kesepahaman.

Kebijakan ini, katanya, sedikit berbeda dengan tahun lalu. Pada tahun 2020, perusahaan yang tidak mampu membayar THR diberikan kelonggaran dengan pertimbangan kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja.

Baca Juga :  THR Bisa Dibayar Cicil

Di sisi lain seandainya ada perusahaan dan karyawan belum terakomodir terkait pembayaran THR karena terdampak pandemi, haruslah dibangun kesepakatan dan dialog. Nantinya dibuat secara tertulis dan harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota, di mana perusahaan berada. “Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya bagi pekerja atau karyawan yang bersangkutan,” katanya.

Di sisi lain, dia meminta Pemerinta menurunkan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk menerjurkan petugas memantau pembayaran THR di sejumlah perusahaan. Pemantauan tidak dilakukan di seluruh perusahaan di Kalbar atau Kabupaten/Kota dan bisa dilakukan secara sampling. “Kalau perlu ada posko pengaduan terkait pembayaran THR. Pokso ini dibuka untuk memfasilitasi keluhan pembayaran THR keagamaan,” tukasnya.(den)

Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Barat diminta membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 tepat waktu. Pemberian THR dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan lebaran. Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Edy R. Yacoeb menyebutkan bahwa THR dapat menjadi stimulus dalam meningkatkan konsumsi masyarakat. Sehingga, diharapkan dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi yang terdampak Covid-19. “Apalagi kehidupan pekerja atau masyarakat tengah sulit di masa Pandemi Covid-19 sekaligus sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional sekarang ini, THR dapat menjadi stimulus.” ucapnya. Menurut dia pemberian THR di 2021  telah diatur dalam regulasi yang komprehensif yakni Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021. Hal ini mencakup kapan dan berapa THR yang harus dibayarkan. “Pelaksanaan pembayaran THR keagamaan paling lambat diberikan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dan tidak boleh dicicil,” ujarnya.

Baca Juga :  Bank Sampah Bisa Kurangi 30 Persen Volume TPA

Dia menambahkan bahwa aturan ini keluar karena selama pandemi Covid-19, pemerintah telah memberikan memberikan berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19. Roda  perekonomian sudah mulai bergerak, kegiatan ekonomi nasional sudah mulai sedikiit membaik kembali. Sehingga kali ini, para pengusaha perlu berkomitmen untuk membayarkan THR secara penuh dan tepat waktu kepada pekerja.

Dia menyampaikan keputusan pembayaran THR sudah didiskusikan di pusat dengan berbagai lembaga. Mulai dari kerja sama tripartit nasional, tim kerja Dewan Pengupahan Nasional, serta komunikasi yang instens dengan pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh untuk menjalin kesepahaman.

Kebijakan ini, katanya, sedikit berbeda dengan tahun lalu. Pada tahun 2020, perusahaan yang tidak mampu membayar THR diberikan kelonggaran dengan pertimbangan kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja.

Baca Juga :  Gedung Graha Pena Pontianak Disemprot Disinfektan

Di sisi lain seandainya ada perusahaan dan karyawan belum terakomodir terkait pembayaran THR karena terdampak pandemi, haruslah dibangun kesepakatan dan dialog. Nantinya dibuat secara tertulis dan harus dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau Kabupaten/Kota, di mana perusahaan berada. “Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya bagi pekerja atau karyawan yang bersangkutan,” katanya.

Di sisi lain, dia meminta Pemerinta menurunkan Dinas Tenaga Kerja setempat untuk menerjurkan petugas memantau pembayaran THR di sejumlah perusahaan. Pemantauan tidak dilakukan di seluruh perusahaan di Kalbar atau Kabupaten/Kota dan bisa dilakukan secara sampling. “Kalau perlu ada posko pengaduan terkait pembayaran THR. Pokso ini dibuka untuk memfasilitasi keluhan pembayaran THR keagamaan,” tukasnya.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/