alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, July 2, 2022

2021, Upah Tak Naik

PONTIANAK – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Barat Manto Saidi mengatakan upah buruh tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Ia mengatakan untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalbar 2021, Dewan Pengupahan Kalimantan Barat telah melakukan dua kali rapat.  “Rapat pertama tanggal 19 Oktober dan kedua, tanggal 22 Oktober 2020 yang menghasilkan kesepakatan bahwa besaran UMP Kalbar Tahun 2021 sama dengan UMP Tahun 2020,” kata Manto di Pontianak, kemarin.

Manto menjelaskan kesepakatan itu diambil dengan beberapa pertimbangan. Antara laon mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam menetapkan UMP Tahun 2021 ditentukan dengan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebanyak 64 Parameter KHL yang telah ditetapkan dalam Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan KHL. Survey parameter KHL mengacu pada data yang diterbitkan BPS sebagaimana diamanatkan Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2020.  “Dan diperoleh nilai KHL di Kalbar lebih rendah dibanding besaran UMP Tahun 2020, jika hitungan ini digunakan maka akan terjadi penurunan besaran UMP Kalbar Tahun 2021 lebih kurang 100 ribuan,” jelas Manto.

Baca Juga :  Merasa Diintimidasi, Ratusan Buruh Pelabuhan Dwikora Datangi Asosiasi UUPJRD

Ia menambahkan opsi lain yang dilakukan dengan melakukan penentuan UMP 2021 menggunakan formularium sebagaimana diamanatkan Permenaker RI nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Penghitungannya, UMP Tahun 2020 ditambah dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional (-3,27 persen) dan inflasi nasional (1,42 persen) pada kuartal 3 dan diperoleh angka minus 1,85 persen. Jika hitungan ini diterapkan akan terjadi penurunan UMP Kalbar Tahun 2021 sebesar 1,85 persen dari UMP Kalbar Tahun 2020. Kemudian, tanggal 26 Oktober 2020, Menteri Tenaga Kerja RI melalui SE Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum  Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19 yang disampaikan kepada Para Gubernur di seluruh wilayah Indonesia menyarankan untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020.

Baca Juga :  Menanam Kopi Upaya Wujudkan Langit Biru di Khatulistiwa

Manto menambahkan tiga opsi itu dibahas bersama dengan perwakilan serikat pekerja/serikat buruh dan Apindo yang menjadi anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalbar. Kemudian disepakati bersama secara tripartit untuk nilai UMP Tahun 2021 sebesar Rp2.399.698,65) sama dengan UMP Tahun 2020 dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2021 khusus sektor perkebunan dan pengolahan sawit disepakati lebih tinggi sebesar 1 persen dari UMP 2020 sebesar Rp2.423.695,63.  “Perwakilan perusahaan sudah ikut dalam rapat dan anggota Dewan Pengupahan yang memutuskan hal tersebut. Kami akan terus memantau. Tentulah, perusahaan bukan hanya kita minta taat, tapi juga saya minta berempati dengan kondisi karyawan, buruh atau pekerjanya,” kata Manto. (mse)

PONTIANAK – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalimantan Barat Manto Saidi mengatakan upah buruh tahun 2021 sama dengan tahun 2020. Ia mengatakan untuk menentukan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalbar 2021, Dewan Pengupahan Kalimantan Barat telah melakukan dua kali rapat.  “Rapat pertama tanggal 19 Oktober dan kedua, tanggal 22 Oktober 2020 yang menghasilkan kesepakatan bahwa besaran UMP Kalbar Tahun 2021 sama dengan UMP Tahun 2020,” kata Manto di Pontianak, kemarin.

Manto menjelaskan kesepakatan itu diambil dengan beberapa pertimbangan. Antara laon mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dalam menetapkan UMP Tahun 2021 ditentukan dengan melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebanyak 64 Parameter KHL yang telah ditetapkan dalam Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan KHL. Survey parameter KHL mengacu pada data yang diterbitkan BPS sebagaimana diamanatkan Permenaker RI Nomor 18 Tahun 2020.  “Dan diperoleh nilai KHL di Kalbar lebih rendah dibanding besaran UMP Tahun 2020, jika hitungan ini digunakan maka akan terjadi penurunan besaran UMP Kalbar Tahun 2021 lebih kurang 100 ribuan,” jelas Manto.

Baca Juga :  Prodi KPI IAIN Pontianak Gelar Workshop Penyusunan KKNI

Ia menambahkan opsi lain yang dilakukan dengan melakukan penentuan UMP 2021 menggunakan formularium sebagaimana diamanatkan Permenaker RI nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum. Penghitungannya, UMP Tahun 2020 ditambah dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional (-3,27 persen) dan inflasi nasional (1,42 persen) pada kuartal 3 dan diperoleh angka minus 1,85 persen. Jika hitungan ini diterapkan akan terjadi penurunan UMP Kalbar Tahun 2021 sebesar 1,85 persen dari UMP Kalbar Tahun 2020. Kemudian, tanggal 26 Oktober 2020, Menteri Tenaga Kerja RI melalui SE Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum  Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19 yang disampaikan kepada Para Gubernur di seluruh wilayah Indonesia menyarankan untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum tahun 2020.

Baca Juga :  Masjid Disemprot Disinfektan

Manto menambahkan tiga opsi itu dibahas bersama dengan perwakilan serikat pekerja/serikat buruh dan Apindo yang menjadi anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kalbar. Kemudian disepakati bersama secara tripartit untuk nilai UMP Tahun 2021 sebesar Rp2.399.698,65) sama dengan UMP Tahun 2020 dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2021 khusus sektor perkebunan dan pengolahan sawit disepakati lebih tinggi sebesar 1 persen dari UMP 2020 sebesar Rp2.423.695,63.  “Perwakilan perusahaan sudah ikut dalam rapat dan anggota Dewan Pengupahan yang memutuskan hal tersebut. Kami akan terus memantau. Tentulah, perusahaan bukan hanya kita minta taat, tapi juga saya minta berempati dengan kondisi karyawan, buruh atau pekerjanya,” kata Manto. (mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/