alexametrics
30.6 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Laporan Pelanggaran Kode Etik Hakim Kalbar Meningkat

PONTIANAK – Jumlah laporan pelanggaran kode etik hakim yang bertugas di Kalimantan Barat yang diterima Komisi Yudisial sepanjang tahun lalu meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal KY, Tubagus Rismunandar Ruhijat saat bertandang ke dapur redaksi Pontianak Post, Kamis (30/1). “Selama tahun 2019 dari Kalbar ada 33 laporan yang masuk. Sementara tahun 2018 ada 22 laporan,” ujar dia yang datang bersama Kepala Kantor Penghubung KY Kalbar, Budi Rahman dan rombongannya.

Sebanyak 33 laporan masyarakat tersebut dilalui dengan dua mekanisme berbeda. Sebanyak 18 orang melapor melalui Penghubung KY Kalbar. Sedangkan sisanya melapor melalui website KY. Kendati demikian dari laporan yang telah masuk tersebut belum ada hakim yang mendapatkan sanksi. Lantaran proses pemeriksaan dan persidangan tengah berlangsung. Adapula yang ternyata laporan yang bukan merupakan wewenang KY, terkait kode etik hakim.

Secara nasional, Kalbar berada di papan tengah untuk peringkat jumlah laporan. Sepanjang tahun lalu ada 2.491 laporan yang masuk ke KY terkait integritas hakim. Adapun laporan yang resmi dan sesuai prosedur ada 1.584 laporan. DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera utara menjadi tiga provinsi teratas yang pengadilannya mendapat laporan terbanyak se-nasional.

Baca Juga :  Gugatan Joni Isnaini Cs Kandas

Menurut dia, dI Indonesia, eksistensi kekuasaan kehakiman dan keberadaan Mahkamah Agung mengalami perubahan mendasar sejak adanya Amandemen Kmlga UUD 1945 pada tahun 2001 silam. Dalam amandemen tersebut terjadi perubahan dan penambahan dalam Pasal 24, Pasa24B dan 24C UUD 1945. Selain penguatan keberadaan Mahkamah Agung dalam konstitusi tersebut, lahir juga dua lembaga baru yang bernama KY darn Mahkamah Konstitusi.

Komisi Yudisial yang merupakan pengawas eksternal diharapkan senantiasa mengembalikan khittah marwah hakim di lingkungan Mahkamah Agung. “Terlebih, wajah peradilan Indonesia masih dipenuhi berbagai persoalan, seperti yang belakangan terjadi adalah maraknya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap aparat penegak hukum khususnya hakim, adanya penyalahgunaan Narkoba oleh Hakim, perkelahian, perselingkuhan, dan sebagainya. Problema ini tentu saja membuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan menurun,” ujarnya.

Baca Juga :  Hakim Tipikor Dilaporkan ke KY

Pasal 24B ayat (1) mengamanatkan Komisi Yudisial untuk pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Terkait wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial sebagai anak kandung reformasi, mempunyai tugas mulia untuk mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa.

Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan perilaku hakim, Komisi Yudisial diberikan amanat oleh undang-undang untuk menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Bagi hakim yang terbukti melanggar KEPPH, maka Komisi Yudisial akan memberikan rekomendasi sanksi. Namun, di sinilah masih menyisikan beragam persoalan yang hingga saat ini tidak kunjung usai. Mahkamah Agung berpendapat sebagian besar usul penjatuhan sanksi sering dibenturkan dengan terminologi teknis yudisial. Hal ini membuat rekomendasi sanksi masih banyak yang diabaikan Mahkamah Agung. (ars)

PONTIANAK – Jumlah laporan pelanggaran kode etik hakim yang bertugas di Kalimantan Barat yang diterima Komisi Yudisial sepanjang tahun lalu meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal KY, Tubagus Rismunandar Ruhijat saat bertandang ke dapur redaksi Pontianak Post, Kamis (30/1). “Selama tahun 2019 dari Kalbar ada 33 laporan yang masuk. Sementara tahun 2018 ada 22 laporan,” ujar dia yang datang bersama Kepala Kantor Penghubung KY Kalbar, Budi Rahman dan rombongannya.

Sebanyak 33 laporan masyarakat tersebut dilalui dengan dua mekanisme berbeda. Sebanyak 18 orang melapor melalui Penghubung KY Kalbar. Sedangkan sisanya melapor melalui website KY. Kendati demikian dari laporan yang telah masuk tersebut belum ada hakim yang mendapatkan sanksi. Lantaran proses pemeriksaan dan persidangan tengah berlangsung. Adapula yang ternyata laporan yang bukan merupakan wewenang KY, terkait kode etik hakim.

Secara nasional, Kalbar berada di papan tengah untuk peringkat jumlah laporan. Sepanjang tahun lalu ada 2.491 laporan yang masuk ke KY terkait integritas hakim. Adapun laporan yang resmi dan sesuai prosedur ada 1.584 laporan. DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera utara menjadi tiga provinsi teratas yang pengadilannya mendapat laporan terbanyak se-nasional.

Baca Juga :  Harisson Jawab Keluhan Bupati Karolin Soal Lamanya Hasil Tes Usap

Menurut dia, dI Indonesia, eksistensi kekuasaan kehakiman dan keberadaan Mahkamah Agung mengalami perubahan mendasar sejak adanya Amandemen Kmlga UUD 1945 pada tahun 2001 silam. Dalam amandemen tersebut terjadi perubahan dan penambahan dalam Pasal 24, Pasa24B dan 24C UUD 1945. Selain penguatan keberadaan Mahkamah Agung dalam konstitusi tersebut, lahir juga dua lembaga baru yang bernama KY darn Mahkamah Konstitusi.

Komisi Yudisial yang merupakan pengawas eksternal diharapkan senantiasa mengembalikan khittah marwah hakim di lingkungan Mahkamah Agung. “Terlebih, wajah peradilan Indonesia masih dipenuhi berbagai persoalan, seperti yang belakangan terjadi adalah maraknya operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap aparat penegak hukum khususnya hakim, adanya penyalahgunaan Narkoba oleh Hakim, perkelahian, perselingkuhan, dan sebagainya. Problema ini tentu saja membuat kepercayaan masyarakat terhadap peradilan menurun,” ujarnya.

Baca Juga :  Calon Anggota KY Terpilih Diharapkan Tingkatkan Sinergi Lembaga

Pasal 24B ayat (1) mengamanatkan Komisi Yudisial untuk pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Terkait wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial sebagai anak kandung reformasi, mempunyai tugas mulia untuk mewujudkan peradilan bersih dan berwibawa.

Dalam menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat dan perilaku hakim, Komisi Yudisial diberikan amanat oleh undang-undang untuk menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Bagi hakim yang terbukti melanggar KEPPH, maka Komisi Yudisial akan memberikan rekomendasi sanksi. Namun, di sinilah masih menyisikan beragam persoalan yang hingga saat ini tidak kunjung usai. Mahkamah Agung berpendapat sebagian besar usul penjatuhan sanksi sering dibenturkan dengan terminologi teknis yudisial. Hal ini membuat rekomendasi sanksi masih banyak yang diabaikan Mahkamah Agung. (ars)

Most Read

Artikel Terbaru

/