alexametrics
22.8 C
Pontianak
Saturday, August 13, 2022

PT. HP Dideadline Sampai 10 Februari 2020, Dana Pesangon Diprediksi Rp12 M

PONTIANAK–Alot, lelah dan sarat emosi mewarnai proses mediasi antara Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa yang menuntut pesangon dengan PT. Haleyora Powerindo, selaku anak perusahaan PT. PLN (Persero), Kamis(30/1). Sejak pagi hingga sore hari jelang malam, akhirnya tercipta kesepakatan bersama.

“Alhamdulillah melalui proses alot, kami (Komisi V DPRD Kalbar) menemukan suatu kesepakatan bersama,” ungkap Tony Kurniadi, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar seusai memimpin rapat mediasi di Ruang Serbaguna DPRD Provinsi Kalbar.

Menurutnya kesepakatan bersama dimaksud melibatkan Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa, PT Haleyora Powerindo Indonesia (HPI), PT PLN Wilayah V Kalbar dengan pihak pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalbar.

Berdasarkan kesepakatan, Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, sebagai fasilisator atau mediator dalam menyelesaikan permasalahan dan mengeluarkan beberapa rekomendasi. “Kami merekomendasikan ke PT. Haleyora Powerindo untuk segera menunaikan kewajiban seperti tuntutan para pekerja sesuai kesepakatan,” ujarnya.

Perwakilan dari PT. Haleyora Powerindo dengan PT. PLN Wilayah V Kalbar sudah setuju menyampaikan hasil fasilitasi atau mediasi ke pimpinan masing-masing.

“Akhirnya kami beri limit waktu (deadline) hingga 10 Februari tahun 2020 ke PT. Haleyora Powerindo guna menunaikan kewajibannya. Artinya masih ada sekitar 10 hari bersiap-siap. Kalau tidak, kami panggil langsung General Manager PT. Haleyora Powerindo ke Gedung DPRD Kalbar untuk menyelesaikan masalah ini,” ucap Tony.

Politisi PAN Kalbar asal Dapil Sambas ini meminta penyelesaian sengkarut antara ratusan Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa dengan PT. Haleyora Powerindo benar-benar terbuka, melibatkan berbagai komponen.

Baca Juga :  Kelangkaan Gas; Dewan Meradang, Segera Panggil Pertamina

Harapannya  PT. Haleyora Powerindo tidak mengabaikan suara DPRD Kalbar sebagai wakil rakyat.

“Memperjuangkan aspirasi pekerja adalah salah satu wujud komitmen DPRD Kalbar untuk memperjuangkan aspirasi sesuai kapasitas dan kemampuan. Mudah-mudahan PT. Haleyora Powerindo mempunyai itikad baik untuk memenuhi tuntutan pekerja yang selama ini sudah banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan,” ujar Tony.

Sementara, Ketua Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa, Agus Chanigia menyebutkan bahwa semua perwakilan pekerja mengadu ke DPRD Kalbar karena merasa resah. “Resah dengan kebohongan PT. Haleyora Powerindo,” ucapnya.

Agus menyebutkan duduk persoalan dari A sampai Z yakni dana pesangon ratusan pekerja akan dibayar sebanyak 50 persen. “Bahkan data-data kami sudah dikirim ke pusat,” ucapnya.

Hanya saja, satu bulan ke depan PT. Haleyora Powerindo mengingkari kesepakatan sekaligus hasil dengan Disnakertrans Kalbar.

“Kata PT.HPI tidak ada pembayaran 50 persen,” ujarnya.

Akhirnya dilakukan berbagai pembahasan dengan melibatkan beragam pihak. Hasilnya tetap saja para pekerja seperti dipermainkan saja. “Intinya tanya pusat melulu. Tanya pusat lagi,” kata Agus.

Para pekerja yang sudah sujud syukur dijanjikan pembayaran sebesar 50 persen dana pesangon menuntut haknya karena masa kontraknya sudah berakhir pada tahun 2019. “Kami tak mau tahu kalau perusahaan beralih atau diakuisisi. Yang jelas ada yang masa kerjanya 5 sampai 10 tahun harus dibayarkan dana pesangon sesuai kontrak kerja,” ujarnnya.

Baca Juga :  Dampak Virus Covid-19, Sosialisasi Manfaatkan IT dan E Learning

Kepala Divisi Human Capital PT. Haleyora Powerindo, Tejo Tripomo menyebutkan bahwa para pekerja memang meminta pesangon ketika terjadi peralihan perusahaan dari PT Haleyora Powerindo ke BCN.

“Kami berharap tidak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Jadi begitu beralih, masa kerja yang bersangkutan tetap berlanjut. Sehingga ketika pensiun atau PHK, masa kerjanya diakumulasi dari sejak di Haleyora Powerindo sampai ke BCN,” jelas Tejo.

Namun karena para pekerja tersebut menuntut pesangon saat peralihan itu, lanjut Tejo, dilakukanlah pembahasan yang melibatkan ketiga pihak terkait.
“Pernah ada pembicaraan antara Haleyora Powerindo melibatkan BCN dengan pekerja. Diskusi untuk menemukan solusi,” ungkap Tejo.

Dari pembahasan tersebut dibuatlah draft atau konsep perjanjian kerjasama seperti yang disebutkan para pekerja.

“Cuma ketika diajukan ke atasan kami, muncul pertanyaan, kan tidak ada PHK kok ada pesangon,” tuturnya.

Akhirnya konsep perjanjian kerjasama yang menyebutkan pembayaran pesangon 50 persen itu belum ditandatangani pihak berwenang di PT Haleyora Powerindo.

Sampailah persoalan ini ke DPRD Provinsi Kalbar yang menelurkan beberapa rekomendasi. “Kami akan membawa rekomendasi ini, dijadikan bahan diskusi untuk menentukan bagaimana kebijakan di tempat kita,” ujar Tejo.(den)

PONTIANAK–Alot, lelah dan sarat emosi mewarnai proses mediasi antara Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa yang menuntut pesangon dengan PT. Haleyora Powerindo, selaku anak perusahaan PT. PLN (Persero), Kamis(30/1). Sejak pagi hingga sore hari jelang malam, akhirnya tercipta kesepakatan bersama.

“Alhamdulillah melalui proses alot, kami (Komisi V DPRD Kalbar) menemukan suatu kesepakatan bersama,” ungkap Tony Kurniadi, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar seusai memimpin rapat mediasi di Ruang Serbaguna DPRD Provinsi Kalbar.

Menurutnya kesepakatan bersama dimaksud melibatkan Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa, PT Haleyora Powerindo Indonesia (HPI), PT PLN Wilayah V Kalbar dengan pihak pemerintah, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalbar.

Berdasarkan kesepakatan, Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, sebagai fasilisator atau mediator dalam menyelesaikan permasalahan dan mengeluarkan beberapa rekomendasi. “Kami merekomendasikan ke PT. Haleyora Powerindo untuk segera menunaikan kewajiban seperti tuntutan para pekerja sesuai kesepakatan,” ujarnya.

Perwakilan dari PT. Haleyora Powerindo dengan PT. PLN Wilayah V Kalbar sudah setuju menyampaikan hasil fasilitasi atau mediasi ke pimpinan masing-masing.

“Akhirnya kami beri limit waktu (deadline) hingga 10 Februari tahun 2020 ke PT. Haleyora Powerindo guna menunaikan kewajibannya. Artinya masih ada sekitar 10 hari bersiap-siap. Kalau tidak, kami panggil langsung General Manager PT. Haleyora Powerindo ke Gedung DPRD Kalbar untuk menyelesaikan masalah ini,” ucap Tony.

Politisi PAN Kalbar asal Dapil Sambas ini meminta penyelesaian sengkarut antara ratusan Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa dengan PT. Haleyora Powerindo benar-benar terbuka, melibatkan berbagai komponen.

Baca Juga :  Petani Jeruk Asal Sambas Temukan Teknik Moraga, Panen Belasan Kali, Harga Tiga Kali Lipat Lebih Tinggi

Harapannya  PT. Haleyora Powerindo tidak mengabaikan suara DPRD Kalbar sebagai wakil rakyat.

“Memperjuangkan aspirasi pekerja adalah salah satu wujud komitmen DPRD Kalbar untuk memperjuangkan aspirasi sesuai kapasitas dan kemampuan. Mudah-mudahan PT. Haleyora Powerindo mempunyai itikad baik untuk memenuhi tuntutan pekerja yang selama ini sudah banyak memberikan keuntungan bagi perusahaan,” ujar Tony.

Sementara, Ketua Serikat Pekerja Outsourcing Khatulistiwa, Agus Chanigia menyebutkan bahwa semua perwakilan pekerja mengadu ke DPRD Kalbar karena merasa resah. “Resah dengan kebohongan PT. Haleyora Powerindo,” ucapnya.

Agus menyebutkan duduk persoalan dari A sampai Z yakni dana pesangon ratusan pekerja akan dibayar sebanyak 50 persen. “Bahkan data-data kami sudah dikirim ke pusat,” ucapnya.

Hanya saja, satu bulan ke depan PT. Haleyora Powerindo mengingkari kesepakatan sekaligus hasil dengan Disnakertrans Kalbar.

“Kata PT.HPI tidak ada pembayaran 50 persen,” ujarnya.

Akhirnya dilakukan berbagai pembahasan dengan melibatkan beragam pihak. Hasilnya tetap saja para pekerja seperti dipermainkan saja. “Intinya tanya pusat melulu. Tanya pusat lagi,” kata Agus.

Para pekerja yang sudah sujud syukur dijanjikan pembayaran sebesar 50 persen dana pesangon menuntut haknya karena masa kontraknya sudah berakhir pada tahun 2019. “Kami tak mau tahu kalau perusahaan beralih atau diakuisisi. Yang jelas ada yang masa kerjanya 5 sampai 10 tahun harus dibayarkan dana pesangon sesuai kontrak kerja,” ujarnnya.

Baca Juga :  Midji Soroti Antrean Migor Abai Prokes, Pastikan Stok Aman Sebelum Ramadan

Kepala Divisi Human Capital PT. Haleyora Powerindo, Tejo Tripomo menyebutkan bahwa para pekerja memang meminta pesangon ketika terjadi peralihan perusahaan dari PT Haleyora Powerindo ke BCN.

“Kami berharap tidak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Jadi begitu beralih, masa kerja yang bersangkutan tetap berlanjut. Sehingga ketika pensiun atau PHK, masa kerjanya diakumulasi dari sejak di Haleyora Powerindo sampai ke BCN,” jelas Tejo.

Namun karena para pekerja tersebut menuntut pesangon saat peralihan itu, lanjut Tejo, dilakukanlah pembahasan yang melibatkan ketiga pihak terkait.
“Pernah ada pembicaraan antara Haleyora Powerindo melibatkan BCN dengan pekerja. Diskusi untuk menemukan solusi,” ungkap Tejo.

Dari pembahasan tersebut dibuatlah draft atau konsep perjanjian kerjasama seperti yang disebutkan para pekerja.

“Cuma ketika diajukan ke atasan kami, muncul pertanyaan, kan tidak ada PHK kok ada pesangon,” tuturnya.

Akhirnya konsep perjanjian kerjasama yang menyebutkan pembayaran pesangon 50 persen itu belum ditandatangani pihak berwenang di PT Haleyora Powerindo.

Sampailah persoalan ini ke DPRD Provinsi Kalbar yang menelurkan beberapa rekomendasi. “Kami akan membawa rekomendasi ini, dijadikan bahan diskusi untuk menentukan bagaimana kebijakan di tempat kita,” ujar Tejo.(den)

Most Read

Artikel Terbaru

/