alexametrics
30.6 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Banyak Muncul Usaha Tambang Illegal, AP3 Kalbar Minta Revisi UU Minerba

PONTIANAK–Ketua Asosiasi Pengusaha Pertambangan Pasir Kalimantan Barat, Burhannudin Abdullah meminta pemerintah segera mengkaji pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Batubara termasuk kewenangan oleh pemerintah pusat. “Undang-undang ini harusnya masih dikaji kembali secara matang. Sebab dapat menghambat proses kegiatan pertambangan, dimana semua urusan sekarang berada di pusat,” ucapnya Minggu(31/1).

Menurutnya keberatan para pelaku usaha pertambangan, terutama di Kalbar disebabkan besaran biaya dan memerlukan waktu lama dalam proses perizinan ke pusat. Jelas menjadi hambatan di tengah-tengah semangat daerah mengelola sumber daya alam sendiri.

“Tak hanyah berdampak pertambangan ilegal. Lihat kejadian baru-baru ini di Kalsel dengan beberapa kabupaten direndam air. Banyak ahli bilang penyebabnya karena eksplorasi alam,” ujarnya.

Baca Juga :  Jadikan Bulu Tangkis Andalan Kalbar

Dia menambahkan bahwa diberlakukannya UU pertambangan yang lama saja sudah banyak, para pelaku usaha pertambangan ilegal beroperasi. Itu dikarenakan lemahnya pengawasan di lapangan. Apalagi UU baru ini diberlakukan, dimana titik pengawasannya dari pemerintah pusat.

“Pertanayaan saya apakah pusat, Dirjen Minerba di Kementerian ESDM mampu atau punya kompetensi dalam melakukan pengawasan pertambangan di seluruh Indonesia,” ucap dia.

Burhan yang juga Ketum DPP LAKI meminta pemerintah pusat khususnyah di teknis Dirjen Minerba membuat turunan Undang-Undang melalu Peraturan Pemerintah (PP). Tujuannya supaya kewenangan dan kesempatan diberikan kepada Daerah, terutama masalah rekomendasi dan pengawasan.

“Apabila kewenangannya tidak diberikan ke daerah, maka bukan saja dampaknya bermunculab pelaku pertambangan ilegal ke depan. Namun lebih memprihatinkan adalah Dinas ESDM di daerah ditutup kepala daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Tolak Penghapusan Formasi Guru Rekrutmen CPNS

Seperti, sambungnya, Dinas ESDM di Kalimantan Barat sudah diwacanakan dibubarkan lantaran tidak ada pekerjaan bisa dihandel daerah. Izin pertambangan sekarang justru berada di pusat. “Ini hanya salah satu dampak,” ucapnya.

Sebelumnya, ratusan petani dan mahasiswa pernah melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka di Taman Pandang Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka menuntut Rancangan Undang-undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) tidak disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masa menilai bahwa UU tersebut pendekatannya tidak berdampak langsung dengan masyarakat sekitar.(den)

PONTIANAK–Ketua Asosiasi Pengusaha Pertambangan Pasir Kalimantan Barat, Burhannudin Abdullah meminta pemerintah segera mengkaji pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Batubara termasuk kewenangan oleh pemerintah pusat. “Undang-undang ini harusnya masih dikaji kembali secara matang. Sebab dapat menghambat proses kegiatan pertambangan, dimana semua urusan sekarang berada di pusat,” ucapnya Minggu(31/1).

Menurutnya keberatan para pelaku usaha pertambangan, terutama di Kalbar disebabkan besaran biaya dan memerlukan waktu lama dalam proses perizinan ke pusat. Jelas menjadi hambatan di tengah-tengah semangat daerah mengelola sumber daya alam sendiri.

“Tak hanyah berdampak pertambangan ilegal. Lihat kejadian baru-baru ini di Kalsel dengan beberapa kabupaten direndam air. Banyak ahli bilang penyebabnya karena eksplorasi alam,” ujarnya.

Baca Juga :  Midji Tawarkan Konsep SMK 2 Tahun

Dia menambahkan bahwa diberlakukannya UU pertambangan yang lama saja sudah banyak, para pelaku usaha pertambangan ilegal beroperasi. Itu dikarenakan lemahnya pengawasan di lapangan. Apalagi UU baru ini diberlakukan, dimana titik pengawasannya dari pemerintah pusat.

“Pertanayaan saya apakah pusat, Dirjen Minerba di Kementerian ESDM mampu atau punya kompetensi dalam melakukan pengawasan pertambangan di seluruh Indonesia,” ucap dia.

Burhan yang juga Ketum DPP LAKI meminta pemerintah pusat khususnyah di teknis Dirjen Minerba membuat turunan Undang-Undang melalu Peraturan Pemerintah (PP). Tujuannya supaya kewenangan dan kesempatan diberikan kepada Daerah, terutama masalah rekomendasi dan pengawasan.

“Apabila kewenangannya tidak diberikan ke daerah, maka bukan saja dampaknya bermunculab pelaku pertambangan ilegal ke depan. Namun lebih memprihatinkan adalah Dinas ESDM di daerah ditutup kepala daerah,” ujarnya.

Baca Juga :  Jadikan Bulu Tangkis Andalan Kalbar

Seperti, sambungnya, Dinas ESDM di Kalimantan Barat sudah diwacanakan dibubarkan lantaran tidak ada pekerjaan bisa dihandel daerah. Izin pertambangan sekarang justru berada di pusat. “Ini hanya salah satu dampak,” ucapnya.

Sebelumnya, ratusan petani dan mahasiswa pernah melakukan unjuk rasa di depan Istana Merdeka di Taman Pandang Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka menuntut Rancangan Undang-undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) tidak disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Masa menilai bahwa UU tersebut pendekatannya tidak berdampak langsung dengan masyarakat sekitar.(den)

Most Read

Bawa Kalbar ke Nasional

RSUHB Bantah Lakukan Malapraktik

Serahkan Penjabaran APBD 2021

Artikel Terbaru

/