alexametrics
22.8 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

MA Vonis 1 Tahun 6 Bulan Mantan Direktur Ekspedisi Setelah Diputus Bebas PN

PONTIANAK – Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis pidana penjara satu tahun enam bulan terhadap terdakwa Edi Handojo, mantan Direktur PT Terus Maju Bersama (TMB). Edi vonis bersalah dalam kasus penipuan dan penggelapan dalam jabatan.

Putusan ini tertuang dalam putusan MA Nomor 635 K/Pid/2022.

Keluarnya putusan ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 749/Pid. B/2021 yang sebelumnya melepaskan Edi dan istrinya Liliyanti dari tuntutan.

Hal itu dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robin Hutagalung.

“Betul bang. Yang bersangkutan terbukti di MA penggunaan dalam jawaban, dan dijatuhi hukuman 1 tahundan 6 bulan, dan saat ini sudah dieksekusi,” kata Robin saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.

Terpisah, Kuasa hukum korban (Yulius Aho), Raymundus Loin menyambut baik atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Raymondus juga mengapresiasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena telah mengajukan Kasasi atas putusan PN Pontianak.

“Putusan ini menjadi kegembiraan bagi kami (korban). Artinya keadilan berpihak kepada kebenaran,” terangnya.

Baca Juga :  Balitbang Tindaklanjuti Penilaian IIDa Tahun 2020

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak itu menilai, pertimbangan MA memutus perkara tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban/masyarakat pencari keadilan.

Sejak awal, kata Raymundus klienya tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang memutus terdakwa Edi Handojo dan Liliyanti lepas (Onslag) dari Tuntutan JPU.

Menurutnya analisa unsur delik yang dipertimbangkan PN Pontianak masih kurang tepat. Makanya, klienya, kata dia, berharap Jaksa melakukan upaya kasasi. Permintaan itu, ditindak lanjuti JPU dengan mengajukan kasasi.

“Kasasi tersebut akhirnya diterima/dikabulkan (MA) dan menjatuhkan putusan kepada kedua terdakwa bersalah,” terangnya.

Dengan putusan ini, Raymondus memastikan, klienya semakin bersemangat menindak lanjuti kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebab, predicate crime atau penipuan sudah terbukti dengan keputusan MA yang berkekuatan hukum tetap.

“Inilah jembatan untuk masuk sekunder crime. Dengan kewenangan penyidik menelusuri uang milik perusahaan itu disamarkan,”pungkasnya.

Baca Juga :  Kunjungan Managemen PLN ke Redaksi Pontianak Post

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Pontianak membebaskan terdakwa Edi Handojo dan Liliyanti selaku mantan Direktur dan Komisaris PT Terus Maju Bersama (TMB), dari tuntutan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Putusan ini disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam sidang yang digelar pada, Senin 7 Februari 2022. Sebelumnya, Edi dan Liliyanti dituntut melakukan penggelapan dalam jabatan dan merugikan perusahaan sebesar Rp1 miliar.

Salah satu pertimbangan majelis hakim membebaskan kedua terdawka, karena kerugian yang dialami korban bukan kerugian pribadi. Tapi kerugian perusahaan. Persoalan ini dianggap majelis hakim mestinya diselesaikan sesuai Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Persereon Terbatas (PT). Bukan dilarikan ke polisi.

“Ketika ada permasalah manajemen, harus diadakan RUPS atau RUPS luar biasa. Ketika direksi tidak mampu mengolah data, atau ada pihak yang tidak beretikad baik, boleh diajukan ke Pengadilan Negeri,” terang Manalu, kuasa hukum terdakwa kepada wartawan belum lama ini. (arf)

PONTIANAK – Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis pidana penjara satu tahun enam bulan terhadap terdakwa Edi Handojo, mantan Direktur PT Terus Maju Bersama (TMB). Edi vonis bersalah dalam kasus penipuan dan penggelapan dalam jabatan.

Putusan ini tertuang dalam putusan MA Nomor 635 K/Pid/2022.

Keluarnya putusan ini sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 749/Pid. B/2021 yang sebelumnya melepaskan Edi dan istrinya Liliyanti dari tuntutan.

Hal itu dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Robin Hutagalung.

“Betul bang. Yang bersangkutan terbukti di MA penggunaan dalam jawaban, dan dijatuhi hukuman 1 tahundan 6 bulan, dan saat ini sudah dieksekusi,” kata Robin saat dihubungi Pontianak Post, kemarin.

Terpisah, Kuasa hukum korban (Yulius Aho), Raymundus Loin menyambut baik atas putusan Mahkamah Agung tersebut. Raymondus juga mengapresiasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena telah mengajukan Kasasi atas putusan PN Pontianak.

“Putusan ini menjadi kegembiraan bagi kami (korban). Artinya keadilan berpihak kepada kebenaran,” terangnya.

Baca Juga :  Balitbang Tindaklanjuti Penilaian IIDa Tahun 2020

Dosen Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak itu menilai, pertimbangan MA memutus perkara tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban/masyarakat pencari keadilan.

Sejak awal, kata Raymundus klienya tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang memutus terdakwa Edi Handojo dan Liliyanti lepas (Onslag) dari Tuntutan JPU.

Menurutnya analisa unsur delik yang dipertimbangkan PN Pontianak masih kurang tepat. Makanya, klienya, kata dia, berharap Jaksa melakukan upaya kasasi. Permintaan itu, ditindak lanjuti JPU dengan mengajukan kasasi.

“Kasasi tersebut akhirnya diterima/dikabulkan (MA) dan menjatuhkan putusan kepada kedua terdakwa bersalah,” terangnya.

Dengan putusan ini, Raymondus memastikan, klienya semakin bersemangat menindak lanjuti kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sebab, predicate crime atau penipuan sudah terbukti dengan keputusan MA yang berkekuatan hukum tetap.

“Inilah jembatan untuk masuk sekunder crime. Dengan kewenangan penyidik menelusuri uang milik perusahaan itu disamarkan,”pungkasnya.

Baca Juga :  Bongkar Sindikat Penggelapan Mobil Rental

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Pontianak membebaskan terdakwa Edi Handojo dan Liliyanti selaku mantan Direktur dan Komisaris PT Terus Maju Bersama (TMB), dari tuntutan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

Putusan ini disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam sidang yang digelar pada, Senin 7 Februari 2022. Sebelumnya, Edi dan Liliyanti dituntut melakukan penggelapan dalam jabatan dan merugikan perusahaan sebesar Rp1 miliar.

Salah satu pertimbangan majelis hakim membebaskan kedua terdawka, karena kerugian yang dialami korban bukan kerugian pribadi. Tapi kerugian perusahaan. Persoalan ini dianggap majelis hakim mestinya diselesaikan sesuai Undang-Undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Persereon Terbatas (PT). Bukan dilarikan ke polisi.

“Ketika ada permasalah manajemen, harus diadakan RUPS atau RUPS luar biasa. Ketika direksi tidak mampu mengolah data, atau ada pihak yang tidak beretikad baik, boleh diajukan ke Pengadilan Negeri,” terang Manalu, kuasa hukum terdakwa kepada wartawan belum lama ini. (arf)

Most Read

Artikel Terbaru

/