alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, May 28, 2022

Pembangunan Inklusif Perbatasan Untuk Indonesia Maju

Universitas Tanjungpura menggelar seminar seminar nasional dengan tema Formulasi Pembangunan Inklusif Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat Untuk Indonesia Maju.

Pada seminar kali ini, disampaikan oleh lima pembicara yaitu Sutarmidji, (Gubernunr Kalimantan Barat), Prof. Eddy Suratman, (Akademisi FEB UNTAN) dan (Komisaris Bank Kalbar), Said Basalim, (Akademisi Fakultas Teknik UNTAN) dan (Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia), F. Gatot Yanrianto, (Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI), serta Netty Herawati, (Akademisi FISIP UNTAN).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji memaparkan kondisi perbatasan Kalbar saat ini. Ia mengatakan, Kalbar akan mempunyai 5 pintu perbatasan resmi. Kemudian lokasi yang bagus diperbatasan yaitu wilayah Temajok. Midji sapaan akrabnya, mengungkapkan, perbatasan selama ini hanya berfokus pada perdagangan. Padahal lebih baik lagi jika kita memetakan kondisi potensial real Kalbar.

“Kalbar sekarang berada pada urutan kedua penyumbang terbesar PDRP di Kalimantan. Dengan pontensi yang ada dan apabila dapat berinovasi maka Kalimantan Barat bisa berada dalam posisi pertama,”terangnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pintu ekspor Indonesia-Malaysia perlu dibenahi secara keseluruhan. Sektor perkebunan juga masih kalah dengan wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan oleh lahan yang dikuasi namun tidak ditanami.

Ia menekankan kembali bahwa ada wilayah Kalimantan Barat yang potensinya tidak digali selama ini yaitu wilayah Temajok. Sehingga kini pemerintah membangun infrastruktur yang bagus agar wisatawan dapat ke daerah pariwisata lain melalui temajok seperti Sambas dan Singkawang.

“Jika sudah mengerti potensi barulah maju pemasarannya. Dimasa pandemi, sektor pertanian dapat meningkat dari 3,9-6 triliun. Pertanyaannya bagaimana cara membuka pintu eskpor. Hadirnya Pelabuhan Kijing bisa menjawab kebutuhan eksportir,”jelasnya.

“Kalimantan Barat mempunyai aloe vera terbanyak di Indonesia yaitu 2,5kg perkotak dan sudah memasuki pasar ekspor Thailand dan Hongkong. Tidak hanya itu, Kalimantan Barat juga memiliki tanaman Kratom dengan kualitas terbaik di Indonesia serta biji Tengkawang terbaik. Ini merupakan potensi yang harus digali dan diusahakan. Di era digital ini kita harus bisa menunjukan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Barat sehingga pemasaran melalui media sosial sangat di perlukan,”tandasnya.

Baca Juga :  Pasar Murah Ringankan Beban Masyarakat

Akademi FEB Untan Eddy Suratman, juga menyampaikan gambaran pengeloaan perbatasan di Indonesia dari tahun 1974 hingga sekarang. Menurutnya, dengan hadirnya BNPP terlihat sekali perubahan dalam pengelolaan perbatasan yang jauh lebih baik.

Dari hasil perbandingan antara dampak kebijakan pengembangan kawasan perbatasan dengan dampak peningkatan investasi di sektor-sektor lain terhadap kinerja perekonomian. Hasilnya, pengembangan kawasan perbatasan lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

Menurutnya, pegelolaan perbatasan masih menghadapi ketidakjelasan payung hukum, UU 43 tahun 2008 tentang wilayah negara lebih fokus pada pengaturan wilayah negara. akibatnya, hingga saat ini kondisi ekonomi dan kesejahteraan penduduk perbatasan tetap lebih rendah dari penduduk non-perbatasan.

“Ketimpangan pendapatan per kapita antara penduduk perbatasan kalbar dengan penduduk di perbatasan serawak, malaysia juga masih tetap tinggi,”imbuhnya.

Menurutnya, pola perdagangan penduduk di perbatasan Kalbar dalam lima belas tahun terakhir ini tidak banyak berubah. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh bta 1970 yang membatasi perdagangan lintas batas maksimum 600 rm per orang per bulan.

“Kehadiran pp 34/2019 tentang perdagangan perbatasan memberikan harapan, namun perlu ketegasan terkait pelaksanaannya, terutama pasal 7 (maksimal transaksi pembelian barang dalam rangka perdagangan perbatasan) dan pasal 16 (pengawasan terhadap kegiatan perdagangan perbatasan di tempat tertentu atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan kewenangannya,”ucapnya.

Kemudian, Akademisi Fakultas Teknik UNTAN, Said Basalim menerangkan, isu besar kawasan perbatasan adalah kesenjangan antar wilayah dimana keterbatasan sarana prasarana dan aksesibilitas di kawasan perbatasan, ditambah masih terbatasnya akses pelayanan pendidikan di perbatasan, terpencil dan tertinggal.

“Arah pengembangan kawasan perbatasan melalui pembangunan program-program utama, seperti pembangunan jalan paralel perbatasan dan akses Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN, sarana dan prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus perbatasan, dan pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman oleh Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW),”ucapnya.

Baca Juga :  Kasus Covid-19 Meningkat, Jam Malam Diberlakukan Kembali

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, F. Gatot Yanrianto, mengatakan, tugas BNPP yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Selain itu, ia juga menyampaikan permasalahan umum yang ditemukan dari indentifikasi lapangan pada 22 kecamatan Lokpri kawasan perbatasan negara, diantaranya, masih dibutuhkan infrastruktur membuka keterpecilan (jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, bandara, lapangan terbang, telekomunikasi), masih dibutuhkan infrstruktur pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni, air bersih, sanitasi, dan sarana ekonomi lainnya), masih dibutuhkan infrastruktue pemerintahan (kantor kecamatan dan kantor desa/lurah).

“Kemudian belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk percepatan pembangunan sosial dan ekonomi di kecamatan Lokpri, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana alam (abrasi dan tanah longsor), dan masih rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat dilokasi prioritas,”tandasnya

Akademisi FiSIP Untan, Netty Herawaty menyampaikan, pentingnya membangun wilayah perbatasan disebabkan wilayah perbatasan memiliki pengaruh penting bagi kedaulatan negara karena wilayah perbatasan merupakan beranda yang menjadi etalase bangsa. Selain itu, daerah perbatasan terdapat berbagai ancaman berupa ancaman militer maupun nirmiliter yang dapat mengganggu pertahanan dan ketahanan bangsa.

Menurutnya, partisipasi para pihak untuk berkolaborasi secara sinergis dalam mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

“Agar berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini maupun di masa mendatang dapat diatasi,”katanya.

Di samping itu melalui partisipasi para pihak, berbagai potensi bangsa yang ada diperbatasan akan dapat dikelola dengan baik untuk menata beranda negara yang sampai saat ini belum dapat dibanggakan.

“Pembangunan kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab semua anak bangsa, oleh karenanya sikap wawasan kebangsaan baik dari aspek moral maupun intelektual perlu terus ditingkatkan,”tandasnya.

Universitas Tanjungpura menggelar seminar seminar nasional dengan tema Formulasi Pembangunan Inklusif Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat Untuk Indonesia Maju.

Pada seminar kali ini, disampaikan oleh lima pembicara yaitu Sutarmidji, (Gubernunr Kalimantan Barat), Prof. Eddy Suratman, (Akademisi FEB UNTAN) dan (Komisaris Bank Kalbar), Said Basalim, (Akademisi Fakultas Teknik UNTAN) dan (Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia), F. Gatot Yanrianto, (Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI), serta Netty Herawati, (Akademisi FISIP UNTAN).

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar Sutarmidji memaparkan kondisi perbatasan Kalbar saat ini. Ia mengatakan, Kalbar akan mempunyai 5 pintu perbatasan resmi. Kemudian lokasi yang bagus diperbatasan yaitu wilayah Temajok. Midji sapaan akrabnya, mengungkapkan, perbatasan selama ini hanya berfokus pada perdagangan. Padahal lebih baik lagi jika kita memetakan kondisi potensial real Kalbar.

“Kalbar sekarang berada pada urutan kedua penyumbang terbesar PDRP di Kalimantan. Dengan pontensi yang ada dan apabila dapat berinovasi maka Kalimantan Barat bisa berada dalam posisi pertama,”terangnya.

Selain itu, ia menjelaskan bahwa pintu ekspor Indonesia-Malaysia perlu dibenahi secara keseluruhan. Sektor perkebunan juga masih kalah dengan wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan oleh lahan yang dikuasi namun tidak ditanami.

Ia menekankan kembali bahwa ada wilayah Kalimantan Barat yang potensinya tidak digali selama ini yaitu wilayah Temajok. Sehingga kini pemerintah membangun infrastruktur yang bagus agar wisatawan dapat ke daerah pariwisata lain melalui temajok seperti Sambas dan Singkawang.

“Jika sudah mengerti potensi barulah maju pemasarannya. Dimasa pandemi, sektor pertanian dapat meningkat dari 3,9-6 triliun. Pertanyaannya bagaimana cara membuka pintu eskpor. Hadirnya Pelabuhan Kijing bisa menjawab kebutuhan eksportir,”jelasnya.

“Kalimantan Barat mempunyai aloe vera terbanyak di Indonesia yaitu 2,5kg perkotak dan sudah memasuki pasar ekspor Thailand dan Hongkong. Tidak hanya itu, Kalimantan Barat juga memiliki tanaman Kratom dengan kualitas terbaik di Indonesia serta biji Tengkawang terbaik. Ini merupakan potensi yang harus digali dan diusahakan. Di era digital ini kita harus bisa menunjukan potensi-potensi yang ada di Kalimantan Barat sehingga pemasaran melalui media sosial sangat di perlukan,”tandasnya.

Baca Juga :  KBMB Untan Gelar Seminar 2019

Akademi FEB Untan Eddy Suratman, juga menyampaikan gambaran pengeloaan perbatasan di Indonesia dari tahun 1974 hingga sekarang. Menurutnya, dengan hadirnya BNPP terlihat sekali perubahan dalam pengelolaan perbatasan yang jauh lebih baik.

Dari hasil perbandingan antara dampak kebijakan pengembangan kawasan perbatasan dengan dampak peningkatan investasi di sektor-sektor lain terhadap kinerja perekonomian. Hasilnya, pengembangan kawasan perbatasan lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

Menurutnya, pegelolaan perbatasan masih menghadapi ketidakjelasan payung hukum, UU 43 tahun 2008 tentang wilayah negara lebih fokus pada pengaturan wilayah negara. akibatnya, hingga saat ini kondisi ekonomi dan kesejahteraan penduduk perbatasan tetap lebih rendah dari penduduk non-perbatasan.

“Ketimpangan pendapatan per kapita antara penduduk perbatasan kalbar dengan penduduk di perbatasan serawak, malaysia juga masih tetap tinggi,”imbuhnya.

Menurutnya, pola perdagangan penduduk di perbatasan Kalbar dalam lima belas tahun terakhir ini tidak banyak berubah. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh bta 1970 yang membatasi perdagangan lintas batas maksimum 600 rm per orang per bulan.

“Kehadiran pp 34/2019 tentang perdagangan perbatasan memberikan harapan, namun perlu ketegasan terkait pelaksanaannya, terutama pasal 7 (maksimal transaksi pembelian barang dalam rangka perdagangan perbatasan) dan pasal 16 (pengawasan terhadap kegiatan perdagangan perbatasan di tempat tertentu atau wilayah tertentu yang telah ditetapkan sebagai tempat dan wilayah perdagangan perbatasan dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan atau pemerintah daerah kabupaten/kota setempat sesuai dengan kewenangannya,”ucapnya.

Kemudian, Akademisi Fakultas Teknik UNTAN, Said Basalim menerangkan, isu besar kawasan perbatasan adalah kesenjangan antar wilayah dimana keterbatasan sarana prasarana dan aksesibilitas di kawasan perbatasan, ditambah masih terbatasnya akses pelayanan pendidikan di perbatasan, terpencil dan tertinggal.

“Arah pengembangan kawasan perbatasan melalui pembangunan program-program utama, seperti pembangunan jalan paralel perbatasan dan akses Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pembangunan PLBN, sarana dan prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus perbatasan, dan pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman oleh Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastuktur Wilayah (BPIW),”ucapnya.

Baca Juga :  Sutarmidji Ucapkan Belasungkawa Meninggalnya Kamaruddin Sjam

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP RI, F. Gatot Yanrianto, mengatakan, tugas BNPP yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan.

Selain itu, ia juga menyampaikan permasalahan umum yang ditemukan dari indentifikasi lapangan pada 22 kecamatan Lokpri kawasan perbatasan negara, diantaranya, masih dibutuhkan infrastruktur membuka keterpecilan (jalan, jembatan, pelabuhan, dermaga, bandara, lapangan terbang, telekomunikasi), masih dibutuhkan infrstruktur pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni, air bersih, sanitasi, dan sarana ekonomi lainnya), masih dibutuhkan infrastruktue pemerintahan (kantor kecamatan dan kantor desa/lurah).

“Kemudian belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah untuk percepatan pembangunan sosial dan ekonomi di kecamatan Lokpri, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana alam (abrasi dan tanah longsor), dan masih rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat dilokasi prioritas,”tandasnya

Akademisi FiSIP Untan, Netty Herawaty menyampaikan, pentingnya membangun wilayah perbatasan disebabkan wilayah perbatasan memiliki pengaruh penting bagi kedaulatan negara karena wilayah perbatasan merupakan beranda yang menjadi etalase bangsa. Selain itu, daerah perbatasan terdapat berbagai ancaman berupa ancaman militer maupun nirmiliter yang dapat mengganggu pertahanan dan ketahanan bangsa.

Menurutnya, partisipasi para pihak untuk berkolaborasi secara sinergis dalam mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

“Agar berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini maupun di masa mendatang dapat diatasi,”katanya.

Di samping itu melalui partisipasi para pihak, berbagai potensi bangsa yang ada diperbatasan akan dapat dikelola dengan baik untuk menata beranda negara yang sampai saat ini belum dapat dibanggakan.

“Pembangunan kawasan perbatasan merupakan tanggung jawab semua anak bangsa, oleh karenanya sikap wawasan kebangsaan baik dari aspek moral maupun intelektual perlu terus ditingkatkan,”tandasnya.

Most Read

Artikel Terbaru

/