alexametrics
31 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Warga Keluhkan Kenaikan BPJS

PONTIANAK – Iuran premi prgoram Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN) yang dikelola Badan Penyelengggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi naik setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Kenaikan tarif iuran BPJS yang hampir mencapai 100 persen ini membuat sebagain warga mengeluh. Mereka merasa kenaikannya terlalu besar dan memberatkan terutama bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Seperti diungkapkan Auli (32) warga Pontianak Selatan, selama ini ia, istri beserta anaknya terdaftar sebagai peserta iuran BPJS kelas I. Semula ia hanya harus membayar Rp80 ribu per orang, kini setelah terjadi kenaikan menjadi Rp160 ribu atau sekitar 100 persen.

“Mengapa sampai harus naik 100 persen. Kenapa tidak secara bertahap saja dan menurut saya (kenaikan) kurang sosialisasi dan pemahaman,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Rabu (30/10).

Meski keberatan, dengan adanya kenaikan ini, ia terpaksa tetap harus mengikutinya. Besar harapan dengan adanya kenaikan tarif ini tetap sebanding dengan pelayanan yang diberikan. “Saya ada rencana untuk keluar dari BPJS dan ingin menggunakan yang swasta. Tapi saya pikir-pikir dulu dan mencari perbandingannya,” pungkasnya.

Hal serupa diungkapkan, Aam yang tiap bulannya harus menanggung pembayaran BPJS mandiri untuk kedua orang tuanya. Ia yang bekerja di perusahaan swasta selama ini mendaftarkan ibu dan ayahnya di BPJS kelas I. “Sedih sih harus naik 100 persen, karena setiap minggu ibu dan bapak saya harus konsul untuk sakit parkinson dan gejala jantung koroner,” katanya.

Ia mengaku selama ini selalu membayar iuran tepat waktu. Dengan adanya kenaikan ini harapannya pemangku kebijakan bisa mengevaluasi dan menurunkan kembali iuran yang beralaku.

Warga lainnya, Jepri (46) merasa kebijakan ini cukup memberatkan. Pasalnya di saat orang banyak yang kecewa dengan pelayanan BPJS, justru BPJS menambah beban peserta dengan kenaikan iuran.

Seharusnya kata dia, BPJS membenahi dulu pelayanannya, mulai dari manajemen hingga faskes yang bekerjasama dengan BPJS. Termasuk juga perluasan cakupan layanan dan masih banyak lagi hal-hal yang seharusnya dibenahi. “Kasihan masyarakat, ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga lagi,” ucap warga Pontianak Timur itu.

Apalagi Jepri menilai BPJS merupakan penyedia asuransi kesehatan dengan jumlah peserta yang sangat banyak. Sehingga kebijakan ini sangat-sangat disayangkan. “Dengan jumlah peserta yang banyak, justru BPJS harusnya lebih baik dari asuransi kesehatan swasta yang jumlah pesertanya tidak sebanding dengan BPJS,” tutupnya.

Baca Juga :  Kisruh Bongkar Muat, Indra Chica Diduga Dianiaya

Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak Mujiono menyebutkan, ada dua hal yang harus diperhatikan Pemerintah Kota Pontianak dari kenaikan iuran JKN-BPJS Kesehatan. Pertama, harus disiapkan formulasi khusus guna mengurangi beban masyarakat sebagai dampak dari kenaikan premi JKN-BPJS. Formulasi khusus ialah dengan memberikan subsidi dan dipastikan harus tepat sasaran.

Menurutnya pemberian subsidi itu karena kenaikan iuran berdampak pada keuangan rumah tangga masyarakat. Uang yang disiapkan masyarakat membeli kebutuhan pokok dan akan tersedot karena dialihkan untuk pembayaran iuran JKN-BPJS yang mengalami kenaikan dua kali lipat.

“Sehingga itu membebani belanja rumah tangga dan subsidi itu salah satu alternatif,” jelas Mujiono.

Menurutnya Pemerintah Kota Pontianak harus melakukan evaluasi kebijakan kenaikan iuran premi itu ditetapkan pemerintah pusat. Evaluasi itu untuk menghitung kembali masyarakat di Kota Pontianak yang terbebani kenaikan iuran ini.

Ia meyakini akan ada penurunan kategori kelas kepesertaan masyarakat sebagai dampak dari kenaikan iuran dua kali lipat. “Dengan tarif sebelumnya saja masih banyak penunggakan. Apalagi dengan kenaikan dua kali lipat. Konsekuensinya cukup luas dan dan saya yakin skalanya turun. Dari sebelumnya mandiri akhirnya turun. Jika tidak mampu maka harus dibantu,” jelas Mujiono.

Kedua, Mujiono meminta pelayanan publik pada mitra yang bekerjasama dengan BPJS harus ditingkatkan. Menurutnya peningkatan kualitas layanan adalah konsekuensi dari kenaikan iuran JKN-BPJS. “Jangan tarif baru tapi pelayanan lama. Prosesnya berbelit-belit dan lambat,” tambah dia.

Mujiono mengakui keluhan akan pelayanan kesehatan di mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Satu diantaranya kehabisan stok obat sehingga pasien maupun keluarganya harus menembus di apotik luar yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Banyak dan terutama di rumah sakit dan yang sering terjadi obat tidak ada dan pasien diminta beli di luar. Ini persoalan yang sering dialami masyarakat,” tukasnya.

Mujiono juga membeberkan persoalanlain yang dialami masyarakat saat berobat ke rumah sakit. Seperti proses rujukan proses rujukan yang berbelit. Belum lagi pasien harus menunggu lama untuk bertemu tenaga medis.

“Jadi tidak ada lagi keluhan itu. Indikatornya pelayanan baik keluhan masyarakat berkurang. Sementara selama ini keluhan itu masih banyak,” ingat Mujiono.

Di tempat terpisah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan, alokasi anggaran dari APBD yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin sebagai peserta BPJS tahun ini mencapai Rp6 miliar. “Saat ini sedang dibahas dalam APBD. Ya menjadi berat dan beban juga jika itu (iuran) naik,” jelas dia.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Kembali Salurkan Kebutuhan Pokok Untuk Korban banjir

Edi menegaskan pemerintah saat ini terus berusaha memastikan masyarakat miskin harus masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Masyarakat miskin harus terlindungi dan terus diupayakan,” ucapnya.

Pjs Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Juliantomo menjelaskan selisih kenaikan iuran itu masih menjadi tanggungan pusat. Terhitung tanggal 1 Agustus 2019 berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

“Dari Agustus hingga Desember ditanggung pusat sehingga tidak mengganggung anggaran di kabupaten/kota. Termasuk mereka yang terkaver di APBD sebagai penerima bantuan iuran,” jelas Juliantomo.

Ia menjelaskan hingga saat ini belum ada pergeseran kepesertaan yang signifikan dari masing-masing kelas. Jika pun ada, dipastikannya bukan dampak dari kenaikan iuran. Ada tapi hanya satu dua peserta saja. Belum ada dampak langsung dari kenaikan iuran, imbuhnya.

Sementara itu Juliantomo juga menyampaikan siaran pers dari BPJS Kesehatan. Isinya antara bahwa pemerintah pusat masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran yang ditanggung melalui PBI.

Dalam siaran pers itu Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maruf menyampaikan bahwa kontribusi pemerintah sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

Kemudian untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp8 juta hingga Rp12 juta. Artinya pekerja dengan upah di bawah itu tidak berdampak, tambahnya.

Ia menjelaskan penyesuaian iuran itu hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh. Angka ini sudah termasuk untuk lima orang yaitu pekerja, satu pasangan (istri atau suami) dan tiga anak.

Artinya beban buruh hanya Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan, jelas dia.

Perlu diketahui dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya ada 96,8 juta jiwa penduduk miskin yang ditanggung APBN. Kemudian ada 37,3 juta jiwa penduduk yang ditanggung APBD. (bar/mse)

PONTIANAK – Iuran premi prgoram Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN) yang dikelola Badan Penyelengggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi naik setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

Kenaikan tarif iuran BPJS yang hampir mencapai 100 persen ini membuat sebagain warga mengeluh. Mereka merasa kenaikannya terlalu besar dan memberatkan terutama bagi peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU).

Seperti diungkapkan Auli (32) warga Pontianak Selatan, selama ini ia, istri beserta anaknya terdaftar sebagai peserta iuran BPJS kelas I. Semula ia hanya harus membayar Rp80 ribu per orang, kini setelah terjadi kenaikan menjadi Rp160 ribu atau sekitar 100 persen.

“Mengapa sampai harus naik 100 persen. Kenapa tidak secara bertahap saja dan menurut saya (kenaikan) kurang sosialisasi dan pemahaman,” ungkapnya kepada Pontianak Post, Rabu (30/10).

Meski keberatan, dengan adanya kenaikan ini, ia terpaksa tetap harus mengikutinya. Besar harapan dengan adanya kenaikan tarif ini tetap sebanding dengan pelayanan yang diberikan. “Saya ada rencana untuk keluar dari BPJS dan ingin menggunakan yang swasta. Tapi saya pikir-pikir dulu dan mencari perbandingannya,” pungkasnya.

Hal serupa diungkapkan, Aam yang tiap bulannya harus menanggung pembayaran BPJS mandiri untuk kedua orang tuanya. Ia yang bekerja di perusahaan swasta selama ini mendaftarkan ibu dan ayahnya di BPJS kelas I. “Sedih sih harus naik 100 persen, karena setiap minggu ibu dan bapak saya harus konsul untuk sakit parkinson dan gejala jantung koroner,” katanya.

Ia mengaku selama ini selalu membayar iuran tepat waktu. Dengan adanya kenaikan ini harapannya pemangku kebijakan bisa mengevaluasi dan menurunkan kembali iuran yang beralaku.

Warga lainnya, Jepri (46) merasa kebijakan ini cukup memberatkan. Pasalnya di saat orang banyak yang kecewa dengan pelayanan BPJS, justru BPJS menambah beban peserta dengan kenaikan iuran.

Seharusnya kata dia, BPJS membenahi dulu pelayanannya, mulai dari manajemen hingga faskes yang bekerjasama dengan BPJS. Termasuk juga perluasan cakupan layanan dan masih banyak lagi hal-hal yang seharusnya dibenahi. “Kasihan masyarakat, ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga lagi,” ucap warga Pontianak Timur itu.

Apalagi Jepri menilai BPJS merupakan penyedia asuransi kesehatan dengan jumlah peserta yang sangat banyak. Sehingga kebijakan ini sangat-sangat disayangkan. “Dengan jumlah peserta yang banyak, justru BPJS harusnya lebih baik dari asuransi kesehatan swasta yang jumlah pesertanya tidak sebanding dengan BPJS,” tutupnya.

Baca Juga :  Jamkesda Dihapus, Pemkab Sudisidi Kenaikan BPJS

Sementara itu, anggota DPRD Kota Pontianak Mujiono menyebutkan, ada dua hal yang harus diperhatikan Pemerintah Kota Pontianak dari kenaikan iuran JKN-BPJS Kesehatan. Pertama, harus disiapkan formulasi khusus guna mengurangi beban masyarakat sebagai dampak dari kenaikan premi JKN-BPJS. Formulasi khusus ialah dengan memberikan subsidi dan dipastikan harus tepat sasaran.

Menurutnya pemberian subsidi itu karena kenaikan iuran berdampak pada keuangan rumah tangga masyarakat. Uang yang disiapkan masyarakat membeli kebutuhan pokok dan akan tersedot karena dialihkan untuk pembayaran iuran JKN-BPJS yang mengalami kenaikan dua kali lipat.

“Sehingga itu membebani belanja rumah tangga dan subsidi itu salah satu alternatif,” jelas Mujiono.

Menurutnya Pemerintah Kota Pontianak harus melakukan evaluasi kebijakan kenaikan iuran premi itu ditetapkan pemerintah pusat. Evaluasi itu untuk menghitung kembali masyarakat di Kota Pontianak yang terbebani kenaikan iuran ini.

Ia meyakini akan ada penurunan kategori kelas kepesertaan masyarakat sebagai dampak dari kenaikan iuran dua kali lipat. “Dengan tarif sebelumnya saja masih banyak penunggakan. Apalagi dengan kenaikan dua kali lipat. Konsekuensinya cukup luas dan dan saya yakin skalanya turun. Dari sebelumnya mandiri akhirnya turun. Jika tidak mampu maka harus dibantu,” jelas Mujiono.

Kedua, Mujiono meminta pelayanan publik pada mitra yang bekerjasama dengan BPJS harus ditingkatkan. Menurutnya peningkatan kualitas layanan adalah konsekuensi dari kenaikan iuran JKN-BPJS. “Jangan tarif baru tapi pelayanan lama. Prosesnya berbelit-belit dan lambat,” tambah dia.

Mujiono mengakui keluhan akan pelayanan kesehatan di mitra yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Satu diantaranya kehabisan stok obat sehingga pasien maupun keluarganya harus menembus di apotik luar yang tidak bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Banyak dan terutama di rumah sakit dan yang sering terjadi obat tidak ada dan pasien diminta beli di luar. Ini persoalan yang sering dialami masyarakat,” tukasnya.

Mujiono juga membeberkan persoalanlain yang dialami masyarakat saat berobat ke rumah sakit. Seperti proses rujukan proses rujukan yang berbelit. Belum lagi pasien harus menunggu lama untuk bertemu tenaga medis.

“Jadi tidak ada lagi keluhan itu. Indikatornya pelayanan baik keluhan masyarakat berkurang. Sementara selama ini keluhan itu masih banyak,” ingat Mujiono.

Di tempat terpisah, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan, alokasi anggaran dari APBD yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin sebagai peserta BPJS tahun ini mencapai Rp6 miliar. “Saat ini sedang dibahas dalam APBD. Ya menjadi berat dan beban juga jika itu (iuran) naik,” jelas dia.

Baca Juga :  BPJS Kesehatan Mendengar

Edi menegaskan pemerintah saat ini terus berusaha memastikan masyarakat miskin harus masuk sebagai peserta BPJS Kesehatan. “Masyarakat miskin harus terlindungi dan terus diupayakan,” ucapnya.

Pjs Kepala Cabang BPJS Kesehatan Cabang Pontianak Juliantomo menjelaskan selisih kenaikan iuran itu masih menjadi tanggungan pusat. Terhitung tanggal 1 Agustus 2019 berdasarkan Perpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional.

“Dari Agustus hingga Desember ditanggung pusat sehingga tidak mengganggung anggaran di kabupaten/kota. Termasuk mereka yang terkaver di APBD sebagai penerima bantuan iuran,” jelas Juliantomo.

Ia menjelaskan hingga saat ini belum ada pergeseran kepesertaan yang signifikan dari masing-masing kelas. Jika pun ada, dipastikannya bukan dampak dari kenaikan iuran. Ada tapi hanya satu dua peserta saja. Belum ada dampak langsung dari kenaikan iuran, imbuhnya.

Sementara itu Juliantomo juga menyampaikan siaran pers dari BPJS Kesehatan. Isinya antara bahwa pemerintah pusat masih mendapatkan andil sebagai pembayar iuran terbesar. Pemerintah menanggung 73,63 persen dari total besaran penyesuaian iuran yang ditanggung melalui PBI.

Dalam siaran pers itu Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Maruf menyampaikan bahwa kontribusi pemerintah sangat membantu peserta mandiri sehingga penyesuaian iuran peserta mandiri tidak sebesar seharusnya.

Kemudian untuk buruh dan pemberi kerja, penyesuaian iuran hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp8 juta hingga Rp12 juta. Artinya pekerja dengan upah di bawah itu tidak berdampak, tambahnya.

Ia menjelaskan penyesuaian iuran itu hanya menambah sebesar rata-rata Rp27.078 per bulan per buruh. Angka ini sudah termasuk untuk lima orang yaitu pekerja, satu pasangan (istri atau suami) dan tiga anak.

Artinya beban buruh hanya Rp5.400 per jiwa per bulan. Ini sama sekali tidak menurunkan daya beli buruh seperti yang dikabarkan, jelas dia.

Perlu diketahui dari 221 juta peserta JKN-KIS, hampir separuhnya dibiayai oleh pemerintah. Tepatnya ada 96,8 juta jiwa penduduk miskin yang ditanggung APBN. Kemudian ada 37,3 juta jiwa penduduk yang ditanggung APBD. (bar/mse)

Most Read

Artikel Terbaru

/