PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih akan memprioritaskan tiga sektor utama yaitu infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dalam Perubahan APBD 2023. Demikian ditegaskan Pj Gubernur Kalbar, Harisson setelah Sidang Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2023, Selasa (12/9) di Gedung DPRD Kalbar.
“Kita tetap di pelaksanaan-pelaksanaan prioritas pembangunan di Kalimantan Barat, yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur,” katanya. Ia juga mengemukakan sejumlah poin penting terkait rancangan perubahan APBD 2023. Salah satunya mengenai penyesuaian sejumlah program kegiatan, termasuk adanya perubahan asumsi-asumsi, baik dari sektor pendapatan maupun belanja.
Sidang paripurna kali ini dipimpin Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD, Syarif Amin Muhammad dan Prabasa Anantatur. “Untuk pelaksanaan APBD Tahun 2023, ada asumsi-asumsi yang berubah, makanya dilakukan penyesuaian pada pembahasan APBD Perubahan ini,” ucap Harisson.
Penyesuaian tersebut ditujukan untuk menjaga kualitas, kesinambungan, serta keseimbangan APBD dalam rangka pemulihan ekonomi dan menuju pertumbuhan ekonomi yang normal. “Makanya diperlukan penyesuaian terhadap postur dan anggaran APBD Kalbar,” kata dia.
Harisson juga membeberkan postur APBD Perubahan tahun 2023. Pendapatan Daerah semula ditargetkan Rp6,011 triliun bertambah sebesar Rp232 miliar menjadi Rp6,244 triliun. Sementara, alokasi Belanja Daerah yang semula sebesar Rp6,280 triliun bertambah sebesar Rp626 miliar menjadi sebesar Rp6,9 triliun.
“Pada tahun 2023, Silpa yang dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp319 miliar bertambah sebesar Rp393 miliar menjadi sebesar Rp712 miliar,” terangnya.
Ada pula pengeluaran pembiayaan berapa penyertaan modal untuk Bank Kalbar sebesar Rp50 miliar. Untuk pos anggaran terbesar, kata Harisson, masih dititikberatkan pada bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Terpisah, Ketua DPRD Kalbar, M Kebing L menyebutkan bahwa setelah nota penjelasan Pj Gubernur, proses pembahasan akan dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD. Kemudian akan ada rapat komisi-komisi, dan Rapat Badan Anggaran-TAPD. Kebing menargetkan, APBD Perubahan tahun 2023 sudah dapat disahkan pada pekan ketiga September. “Kita optimistis bisa ditetapkan di minggu ketiga September,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad menambahkan, secara umum APBD Perubahan 2023 memang masih berkutat pada masalah infrastruktur di Kalbar. Sebab, visi-misi Gubernur Sutarmidji sebelumnya memang fokus pada sektor ini.
Dalam APBD 2024 nanti, program-program bidang infrastruktur, kesehatan (terutama soal stunting), dan pendidikan juga tetap dikedepankan. Hal itu karena bidang tersebut sangat terkait dengan upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Nah, soal IPM ini sebenarnya Kalbar mengalami kenaikan. Tetapi secara rangking, Kalbar masih berada di bawah. Ini memang tengah dipikirkan bagaimana menyiasati supaya naik tajam dan rangking juga merangkak tinggi. Soal IPM semua punya tanggung jawab, dan kita harus aktif berkomunikasi dengan pempus," ucapnya.
Ke depan, Amin menyarankan DPRD dan pemprov bicara soal kemanfaatan Pelabuhan Internasional Kijing untuk masyarakat Kalbar. "Kami berharap dana bagi hasil untuk Kalbar atau PAD (pendapatan asli daerah) bisa maksimal dari pelabuhan ini. Apa gunanya Kijing berada di Kalbar, tetapi kontribusinya bagi PAD Kalbar tidak maksimal diterima," pungkas dia.(den)
Editor : Syahriani Siregar