PONTIANAK - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Haji Subhan Nur menerima banyak masukan dan keluhan masyarakat di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Itu berhubungan dengan belum diperbaikinya ruas jalan rusak di Desa Malek-Teluk Kalung–Merbau Sebubus sepanjang 12-13 kilometer.
"Kami (DPRD Kalbar dapil Sambas) terus mendapatkan protes masyarakat. Kenapa ruas jalan rusak yang dijanjikan dikerjakan tahun ini belum juga dimulai pengerjaannya," ucapnya kepada Pontianak Post, Selasa(20/8) di Pontianak.
Menurut dia Pemprov Kalbar melalui dinas teknisnya. tahun 2024 ini memperoleh kucuran anggaran dari Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) yang merupakan lanjutan kegiatan Proyek Hibah Jalan Daerah (PHJD) Provinsi Kalimantan Barat. Apalagi kabarnya Provinsi Kalbar memperoleh juara 3 soal pengendalian inflasi dan dihadiahi anggaran sebesar Rp 30 miliar.
"Kabarnya anggaran ini bakalan dikucurkan perbaikan jalan di Kecamatan Paloh yang rusak ini. Namun tetap saja belum ada kabar dari pemerintah pusat soal anggaran tersebut," ucapnya.
Sebelumnya PUPR Kalbar menganggarkan perbaikan ruas jalan provinsi Teluk Kalung-Merbau Sububus hingga selesai. Sayangnya Ketika dikerjakan pada tahun sebelumnya, ternyata tidak tuntas karena anggarannya tidak mencukupi. Masih ada sekitar 12-13 kilometer ruas jalan rusak yang harus segera diselesaikan.
"Karena kondisi jalan rusak tersebut sampai sekarang, masyarakat mengeluh kepada kami (DPRD Kalbar dapil Sambas). Waktu hujan jalan becek dan tergenang air kondisinya. Malam hari juga rentan kecelakaan," jelasnya.
Dia pun berharap anggaran intensif dan kabarnya bulan Juli 2024 dilaksanakan pekerjaan harusnya sudah tersedia. "Namun tahu-tahunya sampai sekarang belum muncul juga anggaran tersebut khususnya dari pempus," ucap dia.
Ketua NasDem Sambas ini mempertanyakan kenapa teknis anggarannya belum juga masuk sampai sekarang. Sebab, Waktu monitoring ke pihak terkait informasinya memang belum masuk anggarannya. Padahal sejak lama khususnya Komisi IV DPRD Kalbar, sudah mensosialisasikan anggarannya ke masyarakat setempat.
"Jujur, kenapa kami juga perhatian karena kami (DPRD Kalbar) dianggap masyarakat berbohong. Padahal kami jugab perjuangkan dan pertanyakan agar segera masuk," pungkas dia. (den)
Editor : A'an