PONTIANAK POST - ANGGOTA DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) selama perayaan Natal 2025 hingga menjelang Tahun Baru 2026. Ia berharap distribusi BBM di seluruh wilayah Kalimantan Barat dapat berjalan lancar tanpa gejolak serta selalu tersedia di setiap SPBU.
Menurut Heri, momentum Natal dan Tahun Baru identik dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan ibadah, mudik, maupun wisata. Kondisi tersebut berpotensi mendorong lonjakan konsumsi BBM, sehingga kesiapan pasokan harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait.
“Kami berharap pasokan BBM selama Natal 2025 dan menjelang Tahun Baru 2026 tetap stabil, tidak ada kelangkaan, dan selalu tersedia di SPBU-SPBU di Kalimantan Barat,” ujarnya, kemarin.
Ia meminta Pertamina bersama instansi terkait melakukan antisipasi sejak dini, termasuk memperkuat stok di daerah rawan distribusi, wilayah perbatasan, serta kawasan dengan akses transportasi terbatas. Koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan penyedia BBM dinilai menjadi kunci kelancaran distribusi.
Heri juga menekankan pentingnya pengawasan di lapangan guna mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga yang dapat merugikan masyarakat. Menurutnya, stabilitas BBM sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan kenyamanan warga selama perayaan akhir tahun.
“Kita tidak ingin masyarakat resah karena antrean panjang atau kekhawatiran kehabisan BBM. Hal ini harus dicegah melalui pengawasan dan distribusi yang merata,” tegasnya.
Selain itu, Heri mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu gangguan distribusi. Ia optimistis, dengan perencanaan matang serta kerja sama semua pihak, kebutuhan BBM masyarakat Kalbar selama Natal dan Tahun Baru dapat terpenuhi dengan baik.
“Kami di DPRD Kalbar akan terus memantau dan mendorong agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal, khususnya dalam menjamin ketersediaan BBM pada momen penting seperti ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengambil langkah antisipatif untuk memastikan ketersediaan BBM tetap stabil menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kebijakan tersebut dibahas secara intensif dalam rapat terbatas yang dipimpin Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, instansi vertikal, Pertamina, serta Komite BPH Migas, pada awal November 2025 di Kantor Gubernur Kalbar.
Wakil Gubernur, Krisantus Kurniawan menyampaikan bahwa Pemprov Kalbar sebelumnya telah menerima aksi damai para sopir truk terkait kelangkaan solar. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah daerah menetapkan Instruksi Gubernur Kalimantan Barat Nomor 500.10/224/RO-EKON tentang penyediaan, pendistribusian, dan penyaluran solar di Kalimantan Barat. “Kuota BBM subsidi untuk Kalbar tahun ini ditetapkan sebesar 474.801 kiloliter, atau 79,33 persen dari total usulan 598.477 kiloliter. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius agar penyalurannya tepat sasaran dan tetap stabil selama periode Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.
Krisantus menjelaskan, Pemprov Kalbar juga telah membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) sebagai tindak lanjut kerja sama antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalbar. Tim tersebut bertugas menyelesaikan berbagai persoalan penyaluran BBM subsidi di lapangan.
Menurutnya, pengawasan kerap menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari tingginya deviasi harga antara BBM subsidi dan non-subsidi, potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak, hingga keterbatasan kontrol dalam proses distribusi. “Melalui rapat ini, saya berharap lahir langkah-langkah pengendalian dan pengawasan yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan energi menjelang akhir tahun,” katanya. (den)
Editor : Hanif