PONTIANAK POST — Kalimantan Barat belum memasuki musim kemarau. Namun, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sudah muncul di berbagai wilayah. Dalam beberapa hari terakhir Januari 2026, hujan hanya turun sesekali. Suhu udara relatif tinggi dan curah hujan melemah. Anomali cuaca itu memicu munculnya titik panas dan kebakaran, terutama di lahan gambut.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat adanya hari tanpa hujan dengan kategori sangat pendek, di sejumlah wilayah Kalbar pada pertengahan Januari 2026. BMKG juga memperkirakan, hingga 31 Januari 2026, curah hujan mulai berkurang. Kategori hujan diperkirakan rendah hingga menengah. Wilayah seperti Ketapang, Kubu Raya, Mempawah, Pontianak, dan Singkawang bahkan berpotensi mengalami hujan sangat rendah. Hari tanpa hujan berturut-turut juga mulai meningkat hingga 11 hari di sejumlah daerah.
Peringatan dini itu segera direspons Pemerintah Provinsi Kalbar. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalbar melalui Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPT KPH) mulai mengerahkan regu pemadam sejak 15 Januari 2026. Fokus utama berada di Kabupaten Kubu Raya.
Regu Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Dalkarhutla) diturunkan bersama Manggala Agni, TNI, Polri, BPBD, dan relawan. Hingga Senin (19/1), proses pemadaman masih berlangsung secara intensif. Kondisi lapangan menjadi tantangan tersendiri. Kebakaran terjadi di lahan gambut sehingga api merambat di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan. Keterbatasan sumber air di sekitar lokasi turut memperberat upaya pemadaman.
Selain Kubu Raya, kesiapsiagaan juga ditingkatkan di wilayah kerja UPT KPH Mempawah dan Kayong Utara. Langkah yang dilakukan meliputi patroli intensif, pemantauan titik rawan, serta penguatan koordinasi lintas instansi untuk mencegah kebakaran meluas.
Kepala DLHK Kalbar, Adi Yani, menegaskan seluruh UPT KPH se-Kalimantan Barat harus bergerak cepat begitu ditemukan kebakaran. Kecepatan respons dinilai menjadi kunci untuk mencegah api meluas dan menimbulkan dampak lingkungan serta sosial yang lebih besar.
Ia juga menginstruksikan peningkatan patroli, baik secara mandiri maupun terpadu bersama aparat dan pemangku kepentingan. “Koordinasi lintas sektor harus diperkuat, baik dengan BPBD, Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota, maupun TNI dan Polri,” kata Adi Yani. Selain itu, ia meminta pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan pemilik izin usaha perkebunan berperan aktif dalam pencegahan karhutla di wilayah masing-masing.
Sejalan dengan langkah DLHK, BPBD Kalbar juga meningkatkan kesiapsiagaan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kalbar, Daniel, menyebut potensi karhutla mulai meningkat pada periode 19–25 Januari 2026 berdasarkan prakiraan BMKG.
Karena itu, BPBD Kalbar berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota. Tujuannya agar penanganan dan antisipasi dilakukan secara masif dan terintegrasi. Sejak Senin (19/1), BPBD Kalbar menurunkan tim patroli di wilayah rawan. Patroli difokuskan di Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan sekitarnya, sekaligus melakukan operasi pembasahan. Jika ditemukan titik api, tim langsung melakukan pemadaman bersama BPBD kabupaten/kota serta unsur TNI dan Polri.
BPBD juga mengaktifkan pos lapangan. Personel dan peralatan ditempatkan di lokasi strategis guna mempercepat pergerakan saat terjadi kebakaran. BPBD Kalbar juga mencatat 180 titik panas pada periode 18–19 Januari 2026. Sebagian besar masih berupa indikasi awal dan belum seluruhnya dipastikan sebagai titik api. Dari jumlah tersebut, lima hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi diduga kuat sebagai titik api di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, dan Sekadau. Meski demikian, laporan kebakaran lahan di Kubu Raya menunjukkan potensi karhutla dapat terjadi di luar data hotspot satelit.
Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menetapkan status siaga darurat karhutla sejak Rabu (14/1) pecan lalu. Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menyebut anomali iklim membuat kemunculan hotspot tidak perlu menunggu musim kemarau panjang. Jeda hujan singkat saja sudah cukup memicu kebakaran di lahan gambut.
Menurut Sujiwo, karhutla berdampak strategis bagi Kubu Raya. Wilayah ini memiliki Bandara Internasional Supadio sebagai objek vital nasional. Kabut asap berpotensi mengganggu jarak pandang penerbangan, baik sipil maupun militer, serta berdampak pada mobilitas dan perekonomian daerah. Dampak asap juga menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan. Sekolah berpotensi diliburkan, sementara kasus infeksi saluran pernapasan akut dapat meningkat.
Di Kabupaten Sambas, kesiapsiagaan juga ditingkatkan seiring berkurangnya hujan. Tokoh pemadam api yang juga anggota DPRD Kabupaten Sambas, Yakob Pujana, meminta seluruh pihak menjaga koordinasi dan komunikasi dalam pencegahan karhutla. Menurutnya, persiapan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha perkebunan.
Aparat kepolisian di sejumlah daerah turut melakukan patroli intensif. Personel gabungan Polres Sambas memadamkan kebakaran lahan di Desa Selakau Tua, Kecamatan Selakau Timur, pada Minggu (18/1). Kebakaran terjadi di lahan gambut seluas sekitar dua hektare dengan kedalaman gambut mencapai dua meter. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.
Di Kota Pontianak, Polresta Pontianak bersama BPBD Kota Pontianak melakukan patroli karhutla di Kelurahan Bansir Darat. Petugas menemukan tiga titik api dan berhasil memadamkannya sebelum meluas.
Meski jumlah hotspot di Kota Pontianak tergolong rendah, wilayah ini sempat diselimuti kabut asap. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyebut kondisi tersebut mengindikasikan adanya kiriman asap dari daerah sekitar, dipengaruhi arah angin dan letak geografis kota. (bar/fah/ash)
Editor : Hanif