PONTIANAK POST – Direktur Eksekutif Laboratorium Politik Hukum (Labpolhum) MHZ Centre, Muhammad Haris Zulkarnain, menilai perpaduan kepemimpinan generasi muda dan senior menjadi faktor penting dalam memperkuat konsolidasi partai politik di daerah, termasuk di tubuh Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat.
Menurut Haris, keberadaan partai politik memiliki peran strategis dalam sistem demokrasi karena menjadi peserta utama dalam pemilihan umum sekaligus wadah kaderisasi bagi calon pemimpin dan pejabat publik.
“Partai politik merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi karena menjadi peserta pemilu, mencetak kader untuk mengisi jabatan publik, serta menjadi penghubung antara kepentingan rakyat, negara, dan pemerintah,” kata Haris dalam keterangannya.
Haris juga menyoroti dinamika yang terjadi dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Golkar Kalimantan Barat yang mengantarkan Ichfany sebagai Ketua DPD Golkar Kalbar periode 2025–2030 secara aklamasi.
Menurutnya, menguatnya dukungan terhadap Ichfany yang sebelumnya menjabat Bendahara Umum DPD Golkar Kalbar periode 2020–2025 turut memengaruhi peta politik dalam forum tertinggi partai di tingkat daerah tersebut.
“Dinamika dalam setiap forum tertinggi partai merupakan hal yang lumrah, apalagi bagi partai besar dan berpengalaman seperti Golkar,” ujarnya.
Ia menilai terpilihnya Ichfany sebagai pemimpin baru Golkar Kalbar merupakan langkah yang tepat dalam mendorong regenerasi kepemimpinan di tubuh partai.
Haris menekankan pentingnya struktur kepengurusan partai yang mampu mengakomodasi berbagai generasi, khususnya generasi muda yang diperkirakan mendominasi pemilih pada Pemilu 2029.
Menurutnya, komposisi kepengurusan ideal sebaiknya menggabungkan berbagai generasi, mulai dari generasi senior hingga generasi muda.
“Struktur kepengurusan yang ideal dapat menggabungkan representasi generasi X, milenial, hingga generasi Z dengan keterwakilan pemuda, praktisi, aktivis, pengusaha, buruh, dan perempuan,” kata Haris.
Ia menilai langkah Golkar Kalbar dalam mendorong regenerasi kepemimpinan dapat menjadi referensi bagi partai politik lain di daerah untuk melakukan pembaruan organisasi.
Menurut Haris, memahami preferensi politik generasi muda membutuhkan pendekatan yang berbeda dan lebih inovatif dibandingkan pola politik konvensional.
Lebih lanjut, Haris menilai partai politik saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks di era disrupsi teknologi dan informasi.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang dihadapi partai politik, antara lain menurunnya tingkat kepercayaan publik, melemahnya loyalitas kader, hingga menguatnya pragmatisme politik.
Selain itu, ia juga menyoroti berbagai persoalan lain seperti praktik politik uang, oligarki partai, politik dinasti, hingga kasus korupsi yang melibatkan kader partai.
“Tantangan ini menuntut partai politik untuk memperkuat ideologi kepartaian, memperkuat kelembagaan hingga tingkat akar rumput, serta melakukan inovasi dalam tata kelola organisasi,” ujarnya.
Haris menambahkan partai politik harus mampu menjalankan fungsi kaderisasi secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat mencetak calon pemimpin yang memiliki integritas serta mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Ia juga mengutip pandangan ilmuwan politik Sigmund Neumann dalam bukunya Modern Political Parties, yang menyebut partai politik sebagai organisasi aktivitas politik yang berupaya meraih kekuasaan pemerintahan dengan memperoleh dukungan rakyat melalui kompetisi dengan kelompok lain.
“Karena itu partai politik perlu terus memperkuat sistem kaderisasi dan tata kelola organisasi agar mampu menghasilkan pemimpin yang bekerja untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Haris. (den)
Editor : Miftahul Khair