alexametrics
24 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Selamat Hari Persandian Nasional

HARI ini, 4 April 2021, diperingati sebagai Hari Persandian Nasional. Menurut situs bssn.go.id, sejarah ini dimulai pada 4 April 1946. Ketika Menteri Pertahanan (Menhan) Amir Syarifoeddin memandang perlu adanya pengamanan komunikasi di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Ketika itu, Roebiono Kertopati, seorang dokter di Kementerian Pertahanan RI bagian B (intelijen), diperintahkan Menhan untuk membentuk dinas kode, yang kemudian seiring dengan berkembangnya cakupan tanggung jawab pengamanan komunikasi melembaga menjadi Djawatan Sandi dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 11/MP/1949 pada 2 September 1949. Konteks sejarah tersebut membuat 4 April ditetapkan sebagai Hari Lahir Persandian Republik Indonesia yang kini tetap dilestarikan sebagai tonggak lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi keamanan informasi saat ini.

Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan dan tanggung jawabnya, melalui SK Presiden RIS Nomor 65/1950 pada 14 Februari 1950, lingkup penugasan Djawatan Sandi yang semula berada di bawah Menteri Pertahanan dan hanya melayani lingkungan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang menjadi berada langsung di bawah Presiden melayani seluruh kementerian yang ada saat itu.

Berdasarkan Keppres Nomor 7/1972 bertanggal 22 Februari 1972, nama Djawatan Sandi berubah menjadi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Sejalan dengan konsolidasi dan penataan struktur kelembagaan Pemerintah pada waktu itu, landasan hukum Lembaga Sandi Negara terus diperbarui, berturut-turut pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994, lalu pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999, dan terakhir dengan Keppres Nomor 103/2001.

Baca Juga :  Selamat Hari Peduli Sampah Nasional

Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN, yang selanjutnya disempurnakan dengan Perpres Nomor 133 Tahun 2017  tentang BSSN pada 16 Desember 2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah  di bawah dan bertangung jawab kepada Presiden.

BSSN bukan merupakan lembaga baru, namun merupakan penguatan dari lembaga yang telah ada sebelumya, yaitu Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang Persandian di Lembaga Sandi Negara serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dilaksanakan oleh BSSN.

Bicara tentang Kemenkominfo, berdasarkan situs kominfo.go.id, Kementerian tersebut bermula dari Departemen Penerangan (1945 – 1999), kemudian menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001 – 2005), Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) (2005 – 2009). Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Baca Juga :  Pengaturan Ulang Hubungan Manusia dengan Alam

Sementara di daerah, dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informasi. Di Kalimantan Barat sendiri, Diskominfo telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sejarahnya, sebagaimana dijelaskan pada situs diskominfo.kalbarprov.go.id, secara operasional sebenarnya urusan pemerintahan yang terkait dengan komunikasi dan informatika sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan nama dan level kelembagaan yang berbeda. Sebelum terbentuknya Diskominfo, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh dua unit kelembagaan, yaitu Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), dan Unit Pengolahan Data Elektronik Dishubkominfo. Sejalan dengan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, maka fungsi bidang komunikasi dan informatika diwadahi menjadi dinas yang berdiri sendiri dan berubah nama menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga Dishubkominfo berubah menjadi Dinas Perhubungan saja, dan kelembagaan UPDE berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Saat ini Kepala Diskominfo Kalbar dijabat oleh Sukaliman. (berbagai sumber)

HARI ini, 4 April 2021, diperingati sebagai Hari Persandian Nasional. Menurut situs bssn.go.id, sejarah ini dimulai pada 4 April 1946. Ketika Menteri Pertahanan (Menhan) Amir Syarifoeddin memandang perlu adanya pengamanan komunikasi di Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang. Ketika itu, Roebiono Kertopati, seorang dokter di Kementerian Pertahanan RI bagian B (intelijen), diperintahkan Menhan untuk membentuk dinas kode, yang kemudian seiring dengan berkembangnya cakupan tanggung jawab pengamanan komunikasi melembaga menjadi Djawatan Sandi dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor 11/MP/1949 pada 2 September 1949. Konteks sejarah tersebut membuat 4 April ditetapkan sebagai Hari Lahir Persandian Republik Indonesia yang kini tetap dilestarikan sebagai tonggak lahirnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai institusi keamanan informasi saat ini.

Seiring dengan terus berkembangnya kebutuhan dan tanggung jawabnya, melalui SK Presiden RIS Nomor 65/1950 pada 14 Februari 1950, lingkup penugasan Djawatan Sandi yang semula berada di bawah Menteri Pertahanan dan hanya melayani lingkungan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Perang menjadi berada langsung di bawah Presiden melayani seluruh kementerian yang ada saat itu.

Berdasarkan Keppres Nomor 7/1972 bertanggal 22 Februari 1972, nama Djawatan Sandi berubah menjadi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Sejalan dengan konsolidasi dan penataan struktur kelembagaan Pemerintah pada waktu itu, landasan hukum Lembaga Sandi Negara terus diperbarui, berturut-turut pada 18 Juli 1994 dengan Keppres Nomor 54/1994, lalu pada 7 Juli 1999 dengan Keppres Nomor 77/1999, dan terakhir dengan Keppres Nomor 103/2001.

Baca Juga :  Selamat Hari Otonomi Daerah

Presiden Joko Widodo pada 19 Mei 2017 menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN, yang selanjutnya disempurnakan dengan Perpres Nomor 133 Tahun 2017  tentang BSSN pada 16 Desember 2017. BSSN merupakan lembaga pemerintah  di bawah dan bertangung jawab kepada Presiden.

BSSN bukan merupakan lembaga baru, namun merupakan penguatan dari lembaga yang telah ada sebelumya, yaitu Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan dibentuknya BSSN, maka pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang Persandian di Lembaga Sandi Negara serta pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dilaksanakan oleh BSSN.

Bicara tentang Kemenkominfo, berdasarkan situs kominfo.go.id, Kementerian tersebut bermula dari Departemen Penerangan (1945 – 1999), kemudian menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (2001 – 2005), Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) (2005 – 2009). Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Baca Juga :  Selamat Hari Perempuan Sedunia

Sementara di daerah, dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informasi. Di Kalimantan Barat sendiri, Diskominfo telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalbar. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam sejarahnya, sebagaimana dijelaskan pada situs diskominfo.kalbarprov.go.id, secara operasional sebenarnya urusan pemerintahan yang terkait dengan komunikasi dan informatika sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan nama dan level kelembagaan yang berbeda. Sebelum terbentuknya Diskominfo, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh dua unit kelembagaan, yaitu Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), dan Unit Pengolahan Data Elektronik Dishubkominfo. Sejalan dengan restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tersebut, maka fungsi bidang komunikasi dan informatika diwadahi menjadi dinas yang berdiri sendiri dan berubah nama menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga Dishubkominfo berubah menjadi Dinas Perhubungan saja, dan kelembagaan UPDE berada di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Saat ini Kepala Diskominfo Kalbar dijabat oleh Sukaliman. (berbagai sumber)

Most Read

Artikel Terbaru

/