alexametrics
30.1 C
Pontianak
Friday, August 12, 2022

Selamat Hari Hutan Sedunia

HARI ini, 21 Maret 2021, diperingati sebagai Hari Hutan Sedunia. Penetapannya berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 67/200 pada 21 Desember 2012.

Tidak disebutkan secara tegas mengenai pemilihan tanggal tersebut. Namun dalam resolusi dijelaskan bahwa negara-negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, pada sesi ke-16 Konferensi Organisasi, yang mereka gelar sepanjang 6-25 November 1971, mendukung pembentukan Hari Kehutanan Dunia pada tanggal 21 Maret setiap tahun.

PBB pun mengeluarkan empat buah poin resolusi, di mana yang paling utama adalah menetapkan 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional. Perayaannya dimulai sejak tahun 2013. PBB berharap agar perayaan tersebut mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya semua jenis hutan dan pohon di luar hutan.

Sementara di Indonesia, berdasarkan jurnal yang ditulis Dr. I Nyoman Nurjaya tentang Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia, pengaturan hukum pengelolaan hutan dimulai dengan peralihan kekuasaan atas Jawatan Kehutanan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Republik Indonesia, 1 September 1945. Peralihan tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Gunseikanbu Keizaibutyo Nomor 1686/G.K.T. tertanggal 1 September 1945.

Setelah peristiwa pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia dari pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1952 Jawatan Kehutanan diberikan wewenang untuk menguasai dan mengelola tanah-tanah negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Kemudian, wewenang penguasaan tanah-tanah hutan oleh Jawatan Kehutanan semakin dipertegas dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1953), yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 25 Januari 1919 Nomor 33 (Staatsblad 1911 No. 110).

Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Untuk mewujudkan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (Perhutani), yang meliputi Badan Pimpinan Umum (BPU) Perhutani dan Perhutani-Perhutani Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tenggah, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan/Tenggara, dan Maluku. Kemudian, untuk menegaskan kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja Perhutani maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 (LN. Tahun 1963 No. 57) tentang Penunjukan Hutan-hutan yang Pengusahaannya diserahkan kepada Perhutani.

Baca Juga :   Selamat Hari Pendidikan Nasional

Setelah Kabinet Dwikora dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964, maka dari sisi kelembagaan pengelolaan hutan di Indonesia, dibentuklah Departemen Kehutanan sebagai institusi negara yang diberi wewenang mengelola dan mengusahakan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Soekarno menunjuk Soedjarwo sebagai Menteri Kehutanan sekaligus mengepalai Departeman Kehutanan. Dia menjabat sepanjang 27 Agustus 1964 – 25 Juli 1966. Ketika Presiden Soeharto berkuasa, Departemen Kehutanan dilikuidasi, Soedjarwo hanya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kehutanan di bawah Departemen Pertanian. Kemudian pada Kabinet Pembangunan IV, Departemen Kehutanan diaktifkan kembali dan Soedjarwo diangkat kembali sebagai Menteri Kehutanan sepanjang 19 Maret 1983 – 11 Maret 1988.

Pada Kabinet Pembangunan V, Presiden Soeharto menunjuk Hasjrul Mustafa Kemaludin Harahap sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan, yang menjabat sepanjang 21 Maret 1988 – 17 Maret 1993. Kemudian pada Kabinet Pembangunan VI, dikembalikan menjadi Menteri Kehutanan dan ditunjuklah Djamaloedin Soeryohadikoesoemo yang menjabat sepanjang 17 Maret 1993 – 11 Maret 1998. Pada Kabinet Pembangunan VII, kembali menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan, dengan ditunjuknya Sumohadi (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998). Jabatan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tetap dilanjutkan di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie, dengan menunjuk Muslimin Nasution sebagai menteri (23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999). Sampai pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, jabatan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tetap dipertahankan dengan menunjuk Nur Mahmudi Ismail sebagai menteri (29 Oktober 1999 – 15 Maret 2001). Ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menjabat, jabatan Menteri Kehutanan dikembalikan kepada asalnya, dengan tetap mengepalai Departeman Kehutanan dan dijabat Muhammad Prakosa (10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, menghilangkan istilah Departemen Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan. Saat itu ditunjuklah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut menjabat sepanjang 22 Oktober 2009 – 1 Oktober 2014. Ketika Presiden Joko Widodo menjabat, Kementerian Kehutanan dilebur bersama Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Peleburan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian LHK, yang ditetapkan di Jakarta pada 21 Januari 2015. Ditunjuklah Siti Nurbaya Bakar yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 hingga saat ini. Peleburan antara Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar). Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup yang sebelumnya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sendiri-sendiri, digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalbar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar. Saat ini Dinas LHK Provinsi Kalbar dikepalai oleh Adi Yani.

Baca Juga :  Bersama Publik Mengawal Demokrasi

Sementara pada tataran kabupaten/kota, berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengalihkan kewenangan bidang kehutanan ke Pemerintah Provinsi. Konsekuensinya, sebagaimana diungkapkan Ali Djajono, perencana Madya Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, menjadikan perubahan kewenangan pembentukan kelembagaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi pun harus melakukan pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang baru serta memproses penyerahan personel, prasarana, pendanaan, dan dokumen (P3D). Di Kalbar sendiri setidaknya terdapat 17 KPH yang tersebar di 12 kabupaten, yakni KPH Mempawah, KPH Sanggau Barat, KPH Sanggau Timur, KPH Sintang Utara, KPH Sintang Timur, KPH Kapuas Hulu Utara, KPH Kapuas Hulu Selatan, KPH Kapuas Hulu Timur, KPH Ketapang Utara, KPH Ketapang Selatan. KPH Bengkayang, KPH Kayong Utara, KPH Landak, KPH Kubu Raya, KPH Sambas, KPH Melawi, dan KPH Sekadau.  (berbagai sumber)

HARI ini, 21 Maret 2021, diperingati sebagai Hari Hutan Sedunia. Penetapannya berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 67/200 pada 21 Desember 2012.

Tidak disebutkan secara tegas mengenai pemilihan tanggal tersebut. Namun dalam resolusi dijelaskan bahwa negara-negara anggota Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, pada sesi ke-16 Konferensi Organisasi, yang mereka gelar sepanjang 6-25 November 1971, mendukung pembentukan Hari Kehutanan Dunia pada tanggal 21 Maret setiap tahun.

PBB pun mengeluarkan empat buah poin resolusi, di mana yang paling utama adalah menetapkan 21 Maret sebagai Hari Hutan Internasional. Perayaannya dimulai sejak tahun 2013. PBB berharap agar perayaan tersebut mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya semua jenis hutan dan pohon di luar hutan.

Sementara di Indonesia, berdasarkan jurnal yang ditulis Dr. I Nyoman Nurjaya tentang Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia, pengaturan hukum pengelolaan hutan dimulai dengan peralihan kekuasaan atas Jawatan Kehutanan dari pemerintah Jepang kepada pemerintah Republik Indonesia, 1 September 1945. Peralihan tersebut berdasarkan Surat Ketetapan Gunseikanbu Keizaibutyo Nomor 1686/G.K.T. tertanggal 1 September 1945.

Setelah peristiwa pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia dari pemerintah Belanda pada 27 Desember 1949, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1952 Jawatan Kehutanan diberikan wewenang untuk menguasai dan mengelola tanah-tanah negara yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Kemudian, wewenang penguasaan tanah-tanah hutan oleh Jawatan Kehutanan semakin dipertegas dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1953), yang pada masa pemerintahan kolonial Belanda diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 25 Januari 1919 Nomor 33 (Staatsblad 1911 No. 110).

Pada tahun 1960 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Untuk mewujudkan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan Negara, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembentukan Perusahaan-Perusahaan Kehutanan Negara (Perhutani), yang meliputi Badan Pimpinan Umum (BPU) Perhutani dan Perhutani-Perhutani Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tenggah, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan/Tenggara, dan Maluku. Kemudian, untuk menegaskan kawasan hutan yang menjadi wilayah kerja Perhutani maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1963 (LN. Tahun 1963 No. 57) tentang Penunjukan Hutan-hutan yang Pengusahaannya diserahkan kepada Perhutani.

Baca Juga :  Selamat Hari Perempuan Sedunia

Setelah Kabinet Dwikora dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964, maka dari sisi kelembagaan pengelolaan hutan di Indonesia, dibentuklah Departemen Kehutanan sebagai institusi negara yang diberi wewenang mengelola dan mengusahakan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Soekarno menunjuk Soedjarwo sebagai Menteri Kehutanan sekaligus mengepalai Departeman Kehutanan. Dia menjabat sepanjang 27 Agustus 1964 – 25 Juli 1966. Ketika Presiden Soeharto berkuasa, Departemen Kehutanan dilikuidasi, Soedjarwo hanya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kehutanan di bawah Departemen Pertanian. Kemudian pada Kabinet Pembangunan IV, Departemen Kehutanan diaktifkan kembali dan Soedjarwo diangkat kembali sebagai Menteri Kehutanan sepanjang 19 Maret 1983 – 11 Maret 1988.

Pada Kabinet Pembangunan V, Presiden Soeharto menunjuk Hasjrul Mustafa Kemaludin Harahap sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan, yang menjabat sepanjang 21 Maret 1988 – 17 Maret 1993. Kemudian pada Kabinet Pembangunan VI, dikembalikan menjadi Menteri Kehutanan dan ditunjuklah Djamaloedin Soeryohadikoesoemo yang menjabat sepanjang 17 Maret 1993 – 11 Maret 1998. Pada Kabinet Pembangunan VII, kembali menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan, dengan ditunjuknya Sumohadi (14 Maret 1998 – 21 Mei 1998). Jabatan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tetap dilanjutkan di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie, dengan menunjuk Muslimin Nasution sebagai menteri (23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999). Sampai pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, jabatan Menteri Kehutanan dan Perkebunan tetap dipertahankan dengan menunjuk Nur Mahmudi Ismail sebagai menteri (29 Oktober 1999 – 15 Maret 2001). Ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menjabat, jabatan Menteri Kehutanan dikembalikan kepada asalnya, dengan tetap mengepalai Departeman Kehutanan dan dijabat Muhammad Prakosa (10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, menghilangkan istilah Departemen Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan. Saat itu ditunjuklah Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sosok yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut menjabat sepanjang 22 Oktober 2009 – 1 Oktober 2014. Ketika Presiden Joko Widodo menjabat, Kementerian Kehutanan dilebur bersama Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Peleburan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian LHK, yang ditetapkan di Jakarta pada 21 Januari 2015. Ditunjuklah Siti Nurbaya Bakar yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 hingga saat ini. Peleburan antara Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar). Dinas Kehutanan dan Badan Lingkungan Hidup yang sebelumnya merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sendiri-sendiri, digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dinas LHK). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalbar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar. Saat ini Dinas LHK Provinsi Kalbar dikepalai oleh Adi Yani.

Baca Juga :  Selamat Hari Penyu Sedunia

Sementara pada tataran kabupaten/kota, berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengalihkan kewenangan bidang kehutanan ke Pemerintah Provinsi. Konsekuensinya, sebagaimana diungkapkan Ali Djajono, perencana Madya Direktorat Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK, menjadikan perubahan kewenangan pembentukan kelembagaan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi pun harus melakukan pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang baru serta memproses penyerahan personel, prasarana, pendanaan, dan dokumen (P3D). Di Kalbar sendiri setidaknya terdapat 17 KPH yang tersebar di 12 kabupaten, yakni KPH Mempawah, KPH Sanggau Barat, KPH Sanggau Timur, KPH Sintang Utara, KPH Sintang Timur, KPH Kapuas Hulu Utara, KPH Kapuas Hulu Selatan, KPH Kapuas Hulu Timur, KPH Ketapang Utara, KPH Ketapang Selatan. KPH Bengkayang, KPH Kayong Utara, KPH Landak, KPH Kubu Raya, KPH Sambas, KPH Melawi, dan KPH Sekadau.  (berbagai sumber)

Most Read

Artikel Terbaru

/