Selamat Hari Kehakiman Nasional

BESOK, 1 Maret 2021 diperingati sebagai Hari Kehakiman Nasional. Penetapan tersebut kali pertama ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hukum. Lahirnya Hari Kehakiman Nasional tidak lepas dari perjuangan perjuangan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Malang, Soebijono; dan Hakim Sutadji, SH, pada 1951. Keduanya menentang perlakuan eksekutif yang memposisikan hakim sebagai warga kelas dua.

Gagasan Soebijono ini dijadikan dasar dibentuknya Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). IKAHI berjuang untuk mengangkat hak dan kesejahteraan hakim, mulai dari hak menerima gaji layak, sampai protokoler yang setara dengan pejabat negara lainnya. Salah satu perjuangan dilakukan IKAHI adalah mengajukan 1 Maret sebagai Hari Kehakiman Nasional. Pemberian apresiasi ini disebabkan karena profesi hakim adalah pekerjaan berat.

Dulu, kehakiman merupakan sebuah departemen yang membina badan-badan peradilan khusus peradilan umum. Dalam perjalanannya sebagaimana dijelaskan dalam situs kemenkumham.go.id, Departemen Kehakiman dibentuk pada 19 Agustus 1945. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan Peraturan Herdeland Yudie Staatblad No. 576.

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur negara menurut Undang-Undang Dasar (UUD). Dalam UUD tadi disebutkan bahwa departemen, termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan, dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman, walaupun secara singkat masih mengacu kepada Peraturan Herdeland Yudie Staatblad No. 576.

Amiryat, Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Pada 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topograpi, kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 8/S.D.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Agama berdasarkan penetapan pemerintah Tahun 1946 Nomor 5/S.D.

Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial, dan Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari departemen tersebut, dari Departemen Kehakiman (1945-1999), Departemen Hukum dan Perundang-undangan (1999-2001), Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (2001-2004), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004-2009), dan sekarang menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menjadikan pembinaan badan-badan peradilan umum tak lagi berada di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, melainkan langsung di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung, yakni organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung. Sementara organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, terhitung sejak 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Terakhir organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, terhitung sejak 1 September 2004 dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung. Akibat peralihan ini, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik Mahkamah Agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI.

Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.

Minggupedia kali ini akan membahas mengenai peradilan umum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dijelaskan bahwa Peradilan umum atau peradilan sipil adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dijelaskan pula bahwa yang dimaksud peradilan umum meliputi Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota; Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi; serta Pengadilan Khusus.

Di Kalimantan Barat sendiri terdapat sepuluh pengadilan negeri yang tersebar di 14 kabupaten/kota. Artinya terdapat empat pengadilan negeri yang membawahi wilayah hukum di dua daerah. Empat pengadilan negeri tersebut yakni Pengadilan Negeri Mempawah yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, Pengadilan Negeri Sanggau (Sanggau dan Sekadau), Pengadilan Negeri Sintang (Sintang dan Melawi), dan Pengadilan Negeri Ketapang (Ketapang dan Kayong Utara). Selebihnya adalah Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Singkawang, Pengadilan Negeri Putussibau, Pengadilan Negeri Bengkayang, Pengadilan Negeri Ngabang, dan Pengadilan Negeri Sambas.

Menurut situs pn-pontianak.go.id, Pengadilan Negeri Pontianak pada zaman kolonial belanda dikenal dengan nama Pengadilan Landrat, dibentuk pada tahun 1937 – 1942, dengan wilayah hukum meliputi seluruh Kalimantan Barat. Kantor Pengadilan Umum dan Pengadilan Militer bergabung dalam satu gedung yang terletak di Jalan Jenderal Urip Pontianak.

Seiring berjalannya waktu dikarenakan meningkatnya volume perkara semakin penduduk, maka diperlukan pengembangan pengadilan di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian berdiri Pengadilan Negeri Ketapang pada 27 Agustus 1968, disusul Pengadilan Negeri Mempawah pada tahun 1971, Pengadilan Negeri Sanggau (12 April 1973), Pengadilan Negeri Singkawang dan Pengadilan Negeri Sintang (2 Agustus 1978), Pengadilan Negeri Putussibau (1978), Pengadilan Negeri Sambas (31 Juli 2007), Pengadilan Negeri Bengkayang (21 Januari 2008), dan terakhir Pengadilan Negeri Ngabang (31 Juni 2017).

Sementara Pengadilan Tinggi Pontianak, menurut situs pt-pontianak.go.id, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1978. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak yang pertama adalah Prof. Soebijono Tjitrowinoto. Wilayah hukum Pengadilan Negeri se-Kalimantan Barat meliputi Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Singkawang, Pengadilan Negeri Mempawah, Pengadilan Negeri Sanggau, Pengadilan Negeri Sintang, Pengadilan Negeri Ketapang, Pengadilan Negeri Putussibau, Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Ngabang. (berbagai sumber)