Selamat Hari Perempuan Sedunia

BESOK, 8 Maret 2021 diperingati sebagai Hari Perempuan Sedunia. Sejarah Hari Perempuan Sedunia bermula dari aksi unjuk rasa pada 8 Maret 1909 dan dirintis oleh kaum sosialis di Amerika Serikat. Sebagaimana ditulis Temma Kaplan dalam On the Socialist Origins of International Women's Day, riwayat perayaan Hari Perempuan Sedunia berawal pada 8 Maret 1857, dimulai dari protes wanita buruh yang bekerja di pabrik tekstil di New York. Tindakan semena-mena dan upah rendah menjadi alasan aksi tersebut. Namun, belum ada dampak lanjutan yang signifikan setelah unjuk rasa itu. Tepat 50 tahun kemudian, 8 Maret 1907, seperti yang tertulis dalam buku The Feminism Book: Big Ideas Simply Explained (2019), dikabarkan telah terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan lebih dari 15 ribu perempuan buruh pabrik tekstil di New York. Di sisi lain, para pendukung 8 Maret juga terus bergerak setiap tanggal itu. Di Amerika Serikat, setiap tanggal 8 Maret sudah diperingati sebagai Hari Perempuan Nasional di negara itu, dan terus dirayakan setiap tahunnya. Demikian pula di beberapa negara di Eropa, yakni Rusia, Jerman, Inggris, dan lainnya, digelar kegiatan khusus setiap tanggal 8 Maret, untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan.

Sementara di Indonesia, persoalan perempuan juga menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan situs kemenpppa.go.id, perempuan juga memiliki peranan serta kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan pembangunan. Program pemerintah dalam pemberdayaan perempuan diwujudkan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian ini sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur sejak pertama kali terbentuk pada 22 April 1978. Saat itu Presiden Soeharto menunjuk Lasijah Soetanto menjabat sebagai Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Kemudian pada 1983, Lasijah kembali ditunjuk sebagai Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

Pada 14 Maret 1998, setelah reformasi, Kementerian Negara Urusan Peranan Wanita berganti nama menjadi Kementerian Negara Peningkatan Peranan Wanita. Presiden BJ Habibie menunjuk Tuty Alawiyah AS saat itu sebagai menterinya. Setahun kemudian, tepatnya 26 Oktober 1999, kementerian tersebut berganti nama menjadi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Presiden KH Abdurrahman Wahid menempatkan Khofifah Indar Parawansa sebagai menterinya. Pada 10 Agustus 2001, kementerian tersebut kembali berganti nama menjadi Kementerian Negara Pemberdayaan Wanita. Ditunjuklah Sri Redjeki Sumarjoto sebagai menteri oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada waktu itu. Pada 21 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Meutia Hatta sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Kemudian pada 22 Oktober 2009, kementerian ini juga membidangi perlindungan anak, sehingga menjadi Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat itu Presiden Susilo Bambanh Yudhoyono menunjuk Linda Amalia Sari Gumelar sebagai menterinya. Terakhir, 27 Oktober 2014, bernama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Presiden Joko Widodo pada saat itu menunjuk Yohana Yembise sebagai menterinya. Kini kementerian tersebut dipimpin oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Sementara di Kalimantan Barat (Kalbar) sendiri, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berada di bawah dinas bernama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Beberapa kali terjadi pergantian nama, bahkan semula merupakan sebuah lembaga teknis daerah berupa badan. Dalam sejarahnya, pemberdayaan perempuan semula masih bergabung bersama bidang pemuda dan olahraga, sehingga bernama Badan Pemuda, Olahraga, dan Pemberdayaan Perempuan. Pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kalbar Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang disahkan pada 18 Maret 2005. Ditunjuklah Utin Kusumawaty sebagai kepala badan pada saat itu.

Kemudian bidang pemuda dan olahraga bersama bidang pemberdayaan perempuan dipisah melalui Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Bidang pemuda dan olahraga membentuk dinas sendiri bernama Dinas Pemuda dan Olahraga. Sementara bidang pemberdayaan perempuan menjadi badan sendiri bernama Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat, dan Keluarga Berencana. Ditunjuklah Ida Kartini menjabat sebagai kepala badan ketika itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dngan pelayanan dasar, sehingga perlu dibentuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam sebuah dinas. Maka berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dibentuklah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saat ini dinas tersebut dikepalai oleh Natalia Karyawati.

Sementara di beberapa daerah di Kalbar, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ada yang bergabung bersama Dinas Sosial seperti di Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sekadau, atau bersama Dinas Sosial dan Keluarga Berencana seperti di Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang. Ada jug yang bergabung dengan bidang Keluarga Berencana seperti di Kabupaten Sintang, atau bergabung bersama bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk seperti di Kabupaten Landak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Melawi. Bahkan ada pula yang tergabung bersama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana seperti di Kabupaten Kapuas Hulu. Terakhir, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga tergabung dalam Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa sebagaimana di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Kayong Utara. (berbagai sumber)