alexametrics
33 C
Pontianak
Wednesday, August 10, 2022

Selamat Hari Otonomi Daerah

HARI ini, 25 April 2021 diperingati sebagai Hari Otonomi Daerah. Penetapan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah dinyatakan secara resmi dalam amanat Presiden pada Upacara Peresmian Pemantapan Daerah Percontohan Otonomi Titik Berat pada Daerah Tingkat II, 25 April 1995 di Istana Negara. Pemerintah menetapkan dan mengesahkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 pada 7 Februari 1996.

Agus Santoso dalam jurnalnya yang berjudul Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut dengan corak yang berbeda-beda, yang tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang coraknya berbeda-beda pula. Pasalnya, lahirnya undang-undang yang mendasari otonomi daerah itu, menurut dia, dilatarbelakangi oleh kondisi politik hukum yang berkembang pada saat itu.

Sejak tahun 1945, pelaksanaan otonomi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-Undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-Undang ini ditentukan tiga jenis daerah otonomi, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Otonomi daerah diberikan kepada daerah bersamaan pada saat pembentukan daerah melalui undang-undang berupa kewenangan pangkal yang sangat terbatas dan selama kurun waktu 3 tahun belum ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Undang-undang ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini hanya berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokrasi. Di dalam undang-undang ini ditentukan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa serta tiga tingakatan daerah otonom, yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota Besar dan Desa/Kota Kecil. Undang-Undang ini juga belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Dalam perjalanannya, daerah-daerah yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar) saat ini terbentuk melalui Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa daerah-daerah Kabupaten Sambas yang meliputi wilayah Swapraja Sambas, Kabupaten Pontianak meliputi wilayah-wilayah Swapraja Mampawah, Landak, dan Kubu; Kabupaten Ketapang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja Matan, Sukadana, Simpang; Kabupaten Sanggau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja Sanggau, Tayan, neo-Swapraja Meliau, dan Kawedanan Sekadau; Kabupaten Sintang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja Sintang dan neo-Swapraja Pinoh; Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah neo-Swapraja Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak yang meliputi wilayah Landschapsgemente Pontianak yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No.24/1/1946/PK. Artinya saat itu, wilayah Kalbar saat ini masih berada dalam Provinsi Kalimantan.

Baca Juga :  Selamat Hari Penyu Sedunia

Kemudian pada 29 Nopember 1956, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dalam penjelasan undang-udang tersebut dijabarkan bahwa Provinsi Kalbar meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kota Besar Pontianak.

Jumlah enam kabupaten dan satu kota tersebut bertahan hingga pemerintahan Orde Baru berakhir atau dimulainya Orde Reformasi. Dimulai dengan terbentuknya Kabupaten Bengkayang yang memekarkan diri dari Kabupaten Sambas dan diundangkan pada 20 April 1999, kemudian Kabupaten Landak dari Kabupaten Pontianak pada 4 Oktober 1999, Kota Singkawang dari Kabupaten Bengkayang pada 21 Juni 2001, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau pada 18 Desember 2003, Kabupaten Kayong Utara pada 2 Januari 2007, serta terakhir Kabupaten Kubu Raya pada 10 Agustus 2007. Kemudian pada 21 Juli 2014, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah.

Baca Juga :  Selamat Hari Peduli Sampah Nasional

Sampai kini, setidaknya telah berdiri 14 daerah otonomi di Kalbar, yang terdiri dari 12 pemerintah kabupaten dan dua pemerintah kota. Duabelas pemerintah kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan dua pemerintah kota yang dimaksud adalah Kota Pontianak dan Kota Singkawang. (berbagai sumber)

HARI ini, 25 April 2021 diperingati sebagai Hari Otonomi Daerah. Penetapan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah dinyatakan secara resmi dalam amanat Presiden pada Upacara Peresmian Pemantapan Daerah Percontohan Otonomi Titik Berat pada Daerah Tingkat II, 25 April 1995 di Istana Negara. Pemerintah menetapkan dan mengesahkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1996 pada 7 Februari 1996.

Agus Santoso dalam jurnalnya yang berjudul Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menjelaskan perkembangan otonomi daerah di Indonesia mengalami pasang surut dengan corak yang berbeda-beda, yang tentunya dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang coraknya berbeda-beda pula. Pasalnya, lahirnya undang-undang yang mendasari otonomi daerah itu, menurut dia, dilatarbelakangi oleh kondisi politik hukum yang berkembang pada saat itu.

Sejak tahun 1945, pelaksanaan otonomi daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-Undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-Undang ini ditentukan tiga jenis daerah otonomi, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Otonomi daerah diberikan kepada daerah bersamaan pada saat pembentukan daerah melalui undang-undang berupa kewenangan pangkal yang sangat terbatas dan selama kurun waktu 3 tahun belum ada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya. Undang-undang ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Kemudian berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini hanya berfokus pada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokrasi. Di dalam undang-undang ini ditentukan dua jenis daerah otonom, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa serta tiga tingakatan daerah otonom, yaitu Provinsi, Kabupaten/Kota Besar dan Desa/Kota Kecil. Undang-Undang ini juga belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Dalam perjalanannya, daerah-daerah yang ada di Kalimantan Barat (Kalbar) saat ini terbentuk melalui Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan (Resmi) Daerah Otonom Kabupaten/Daerah Istimewa Tingkat Kabupaten dan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Kalimantan. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa daerah-daerah Kabupaten Sambas yang meliputi wilayah Swapraja Sambas, Kabupaten Pontianak meliputi wilayah-wilayah Swapraja Mampawah, Landak, dan Kubu; Kabupaten Ketapang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja Matan, Sukadana, Simpang; Kabupaten Sanggau yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja Sanggau, Tayan, neo-Swapraja Meliau, dan Kawedanan Sekadau; Kabupaten Sintang yang meliputi wilayah-wilayah Swapraja Sintang dan neo-Swapraja Pinoh; Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah neo-Swapraja Kapuas Hulu, dan Kota Pontianak yang meliputi wilayah Landschapsgemente Pontianak yang dimaksud dalam keputusan Pemerintah Kerajaan Pontianak tertanggal 14 Agustus 1946 No.24/1/1946/PK. Artinya saat itu, wilayah Kalbar saat ini masih berada dalam Provinsi Kalimantan.

Baca Juga :  76 Tahun Menjaga Keamanan Wilayah Udara

Kemudian pada 29 Nopember 1956, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Dalam penjelasan undang-udang tersebut dijabarkan bahwa Provinsi Kalbar meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kota Besar Pontianak.

Jumlah enam kabupaten dan satu kota tersebut bertahan hingga pemerintahan Orde Baru berakhir atau dimulainya Orde Reformasi. Dimulai dengan terbentuknya Kabupaten Bengkayang yang memekarkan diri dari Kabupaten Sambas dan diundangkan pada 20 April 1999, kemudian Kabupaten Landak dari Kabupaten Pontianak pada 4 Oktober 1999, Kota Singkawang dari Kabupaten Bengkayang pada 21 Juni 2001, Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau pada 18 Desember 2003, Kabupaten Kayong Utara pada 2 Januari 2007, serta terakhir Kabupaten Kubu Raya pada 10 Agustus 2007. Kemudian pada 21 Juli 2014, terbit Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah.

Baca Juga :  Pengaturan Ulang Hubungan Manusia dengan Alam

Sampai kini, setidaknya telah berdiri 14 daerah otonomi di Kalbar, yang terdiri dari 12 pemerintah kabupaten dan dua pemerintah kota. Duabelas pemerintah kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan dua pemerintah kota yang dimaksud adalah Kota Pontianak dan Kota Singkawang. (berbagai sumber)

Most Read

Artikel Terbaru

/