alexametrics
24 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

UMKM, Tetap Berdiri Tegak di Masa Pandemi

HARI ini, 27 Juni 2021 diperingati dunia sebagai Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME) day. Indonesia untuk pertama kalinya menggelar acara puncak peringatan Hari UMKM Internasional pada 27 Juni 2018.

Dari situs coachfianda.com, dijelaskan bahwa Hari UMKM Internasional merupakan salah satu perjuangan International Council for Small Business (ICBS) sebagai organisasi dunia yang fokus menangani UMKM. Indonesia termasuk salah satu dari tujuh negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina. Pada saat itu Indonesia diwakili oleh A.A.G.N. Puspayoga selaku Menteri Koperasi dan UKM Indonesia. Mereka melakukan Round-Table Meeting di Markas PBB, New York, Amerika Serikat pada 16 Juni 2016.

Sementara di Indonesia, Hari UMKM diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Situs analisa.id menjelaskan bahwa sejarah peringatan hari tersebut bermula dari Piagam Yogyakarta hasil Kongres UMKM, 25 – 26 Mei 2016. Kongres Nasional UMKM dan Temu Nasional Pendamping II (TNP2) tersebut diikuti oleh ratusan pendamping koperasi dan UMKM dari seluruh Indonesia. Pemilihan tanggal 12 Agustus sebagai Hari Nasional UMKM menggunakan tanggal lahir Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta yang lahir pada 12 Agustus 1902.

Berbeda dengan hari lainnya yang justru diisi dengan libur, Hari UMKM menekankan semangat kerja dan diharapkan akan memperteguh posisi UMKM sebagai penggerak ekonmi kerakyatan, meningkatkan produktifitas dan daya saing melalui kerja, kerja, dan kerja.

Sejarah UMKM di Indonesia sebagaimana digambarkan dalam situs umkm.momsharing.id, dimulai dari kegiatan transaksi jual beli yang memang sudah mendarah daging pada perekonomian di Indonesia. Situs tersebut menyebutkan bahwa kegiatan berdagang adalah sumber pendapatan terbesar bagi sektor perekonomian. Saat ini kehadiran UMKM yang bergiat membangun perekonomian dapat dikatakan berhasil sebab berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99 persen (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), dan setidaknya sudah membantu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

UMKM ini merupakan poin krusial yang memiliki konstribusi sangat besar perekonomian negara. Jika berbicara sejarah, UMKM di Indonesia sudah berkembang sejak lama dan dan terbukti tetap mampu berdiri tegap di tengah terpaan krisis ekonomi 1998 silam.

Baca Juga :  Usahakan tak Membawa Pulang Kantong Plastik

Kembali ke tahun 2013-an, terdapat banyak suntikan dana yang dikucurkan sebagai dukungan baik dari perbankan atau pemerintah terhadap UMKM melalui program kredit. Sehingga secara tidak langsung menambah jumlah pelaku industri dan sampai saat ini terus bertambah jumlahnya.

Dalam situs kemenkopukm.go.id, digambarkan bahwa perhatian terhadap UMKM di pemerintahan dimulai melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96 Tahun 1993 tentang Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993. Dalam Keppres tersebut, Departemen Koperasi diberi tugas untuk membina para pengusaha kecil, sehingga menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan dan harus ditangani secara mendasar mengingat yang perekonomian tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasian saja.

Pada 1996, dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka diadakan peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Ditjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, Ditjen Pembinaan Pengusaha Kecil. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah diadakan perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi serta menomenklaturkannya, agar secara optimal dapat menampung seluruh kegiatan dan tugas yang belum tertampung.

Pada 1998, berdasarkan Keppres Nomor 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret 1998, dan Keppres Nomor 102 Tahun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis saat itu, serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi koperasi dan pengusaha kecil dalam memasuki persaingan bebas atau era globalisasi yang penuh tantangan.

Kemudian melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. Setahun kemudian, berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April 2000, maka ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pegusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM). Berdasarkan Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah diubah menjadi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Melalui Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara, maka Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan UKM. Pada 2001, melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi dan UKM. Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dibubarkan. Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan UKM ditetapkan membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Susunan ini berlaku hingga 2004.

Baca Juga :  Selamat Hari Perempuan Sedunia

Kemudian pada 2015, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 ditetapkan tentang Kementerian Koperasi dan UKM. Terakhir pada 2020, melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 ditetapkan tentang Kementerian Koperasi dan UKM.

Di Kalimantan Barat sendiri UKM ini berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar. Dinas ini sendiri terbentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang satu ini bernama Badan Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Promosi, dan Investasi (Bakomapin) berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat dikepalai Ansfridus J. Andjioe. (berbagai sumber)

HARI ini, 27 Juni 2021 diperingati dunia sebagai Hari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau Micro, Small and Medium-sized Enterprises (MSME) day. Indonesia untuk pertama kalinya menggelar acara puncak peringatan Hari UMKM Internasional pada 27 Juni 2018.

Dari situs coachfianda.com, dijelaskan bahwa Hari UMKM Internasional merupakan salah satu perjuangan International Council for Small Business (ICBS) sebagai organisasi dunia yang fokus menangani UMKM. Indonesia termasuk salah satu dari tujuh negara inisiator Hari UMKM Internasional bersama Amerika Serikat, Australia, Korea, Kuwait, Mesir, dan Argentina. Pada saat itu Indonesia diwakili oleh A.A.G.N. Puspayoga selaku Menteri Koperasi dan UKM Indonesia. Mereka melakukan Round-Table Meeting di Markas PBB, New York, Amerika Serikat pada 16 Juni 2016.

Sementara di Indonesia, Hari UMKM diperingati setiap tanggal 12 Agustus. Situs analisa.id menjelaskan bahwa sejarah peringatan hari tersebut bermula dari Piagam Yogyakarta hasil Kongres UMKM, 25 – 26 Mei 2016. Kongres Nasional UMKM dan Temu Nasional Pendamping II (TNP2) tersebut diikuti oleh ratusan pendamping koperasi dan UMKM dari seluruh Indonesia. Pemilihan tanggal 12 Agustus sebagai Hari Nasional UMKM menggunakan tanggal lahir Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta yang lahir pada 12 Agustus 1902.

Berbeda dengan hari lainnya yang justru diisi dengan libur, Hari UMKM menekankan semangat kerja dan diharapkan akan memperteguh posisi UMKM sebagai penggerak ekonmi kerakyatan, meningkatkan produktifitas dan daya saing melalui kerja, kerja, dan kerja.

Sejarah UMKM di Indonesia sebagaimana digambarkan dalam situs umkm.momsharing.id, dimulai dari kegiatan transaksi jual beli yang memang sudah mendarah daging pada perekonomian di Indonesia. Situs tersebut menyebutkan bahwa kegiatan berdagang adalah sumber pendapatan terbesar bagi sektor perekonomian. Saat ini kehadiran UMKM yang bergiat membangun perekonomian dapat dikatakan berhasil sebab berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99 persen (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), dan setidaknya sudah membantu menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

UMKM ini merupakan poin krusial yang memiliki konstribusi sangat besar perekonomian negara. Jika berbicara sejarah, UMKM di Indonesia sudah berkembang sejak lama dan dan terbukti tetap mampu berdiri tegap di tengah terpaan krisis ekonomi 1998 silam.

Baca Juga :  Selamat Hari Kehakiman Nasional

Kembali ke tahun 2013-an, terdapat banyak suntikan dana yang dikucurkan sebagai dukungan baik dari perbankan atau pemerintah terhadap UMKM melalui program kredit. Sehingga secara tidak langsung menambah jumlah pelaku industri dan sampai saat ini terus bertambah jumlahnya.

Dalam situs kemenkopukm.go.id, digambarkan bahwa perhatian terhadap UMKM di pemerintahan dimulai melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96 Tahun 1993 tentang Kabinet Pembangunan VI dan Keppres Nomor 58 Tahun 1993. Dalam Keppres tersebut, Departemen Koperasi diberi tugas untuk membina para pengusaha kecil, sehingga menjadi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan perubahan yang strategis dan mendasar, karena secara fundamental golongan ekonomi kecil sebagai suatu kesatuan dan keseluruhan dan harus ditangani secara mendasar mengingat yang perekonomian tidak terbatas hanya pada pembinaan perkoperasian saja.

Pada 1996, dengan adanya perkembangan dan tuntutan di lapangan, maka diadakan peninjauan kembali susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, khususnya pada unit operasional, yaitu Ditjen Pembinaan Koperasi Perkotaan, Ditjen Pembinaan Koperasi Pedesaan, Ditjen Pembinaan Pengusaha Kecil. Untuk mengantisipasi hal tersebut telah diadakan perubahan dan penyempurnaan susunan organisasi serta menomenklaturkannya, agar secara optimal dapat menampung seluruh kegiatan dan tugas yang belum tertampung.

Pada 1998, berdasarkan Keppres Nomor 62 Tahun 1998, tanggal 14 Maret 1998, dan Keppres Nomor 102 Tahun 1998 telah terjadi penyempurnaan nama Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil menjadi Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil. Hal ini merupakan penyempurnaan yang kritis dan strategis karena kesiapan untuk melaksanakan reformasi ekonomi dan keuangan dalam mengatasi masa krisis saat itu, serta menyiapkan landasan yang kokoh, kuat bagi koperasi dan pengusaha kecil dalam memasuki persaingan bebas atau era globalisasi yang penuh tantangan.

Kemudian melalui Keppres Nomor 134 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. Setahun kemudian, berdasarkan Keppres Nomor 51 Tahun 2000 tanggal 7 April 2000, maka ditetapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah. Melalui Keppres Nomor 166 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pegusaha Kecil dan Menengah (BPS-KPKM). Berdasarkan Keppres Nomor 163 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah diubah menjadi Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Melalui Keppres Nomor 175 Tahun 2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Menteri Negara, maka Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM diubah menjadi Menteri Negara Koperasi dan UKM. Pada 2001, melalui Keppres Nomor 101 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara, maka dikukuhkan kembali Menteri Negara Koperasi dan UKM. Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tanggal 13 September 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Non Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah dibubarkan. Melalui Keppres Nomor 108 Tahun 2001 tanggal 10 Oktober 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, maka Menteri Negara Koperasi dan UKM ditetapkan membawahi Setmeneg, Tujuh Deputi, dan Lima Staf Ahli. Susunan ini berlaku hingga 2004.

Baca Juga :  76 Tahun Menjaga Keamanan Wilayah Udara

Kemudian pada 2015, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2015 ditetapkan tentang Kementerian Koperasi dan UKM. Terakhir pada 2020, melalui Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 ditetapkan tentang Kementerian Koperasi dan UKM.

Di Kalimantan Barat sendiri UKM ini berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalbar. Dinas ini sendiri terbentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Sebelumnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang satu ini bernama Badan Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Promosi, dan Investasi (Bakomapin) berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat dikepalai Ansfridus J. Andjioe. (berbagai sumber)

Most Read

Bukan Sekadar Tes Biasa

Menantang Si Anak Hilang

Bank Kalbar Raih TOP CSR Awards 2022

Artikel Terbaru

/