Siapakah Henri Dunant? Sosok kelahiran 8 Mei 1828 ini merupakan pengusaha dan aktivis sosial kelahiran Swiss. Ketika melakukan perjalanan untuk urusan bisnis pada tahun 1859, dia menyaksikan akibat-akibat dari Pertempuran Solferino. Solferino sendiri merupakan sebuah lokasi yang saat ini adalah bagian dari Italia. Kenangan dan pengalamannya itu dia tuliskan dalam sebuah buku dengan judul A Memory of Solferino (Kenangan Solferino). Buku ini diterbitkan pada tahun 1862 dengan jumlah 1.600 eksemplar, yang dicetak atas biaya Dunant sendiri. Dalam buku ini, Dunant melukiskan pertempuran yang terjadi, berbagai ongkos pertempuran tersebut, dan keadaan kacau-balau yang ditimbulkannya. Dia juga mengemukakan gagasan tentang perlunya dibentuk sebuah organisasi netral untuk memberikan perawatan kepada prajurit-prajurit yang terluka. Buku ini dia bagikan kepada banyak tokoh politik dan militer di Eropa.
Dunant juga memulai perjalanan ke seluruh Eropa untuk mempromosikan gagasannya. Buku tersebut mendapat sambutan yang sangat positif. Presiden Geneva Society for Public Welfare (Perhimpunan Jenewa untuk Kesejahteraan Umum), yaitu seorang ahli hukum bernama Gustave Moynier, mengangkat buku ini beserta usulan-usulan Dunant di dalamnya sebagai topik pertemuan organisasi tersebut pada tanggal 9 Februari 1863. Para anggota organisasi tersebut mengkaji usulan-usulan Dunant dan memberikan penilaian positif. Mereka kemudian membentuk sebuah komite yang terdiri atas lima orang untuk menjajaki lebih lanjut kemungkinan mewujudkan ide-ide Dunant tersebut, di mana Dunant diangkat sebagai salah satu anggota komite ini. Keempat anggota lain dalam Komite ini ialah Gustave Moynier, jenderal angkatan bersenjata Swiss bernama Henri Dufour, dan dua orang dokter bernama Louis Appia dan Théodore Maunoir. Komite ini mengadakan pertemuan yang pertama kali pada tanggal 17 Februari 1863, yang sekarang dianggap sebagai tanggal berdirinya Komite Internasional Palang Merah (ICRC).
Pada bulan Oktober 1863, 14 negara berpartisipasi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mereka di Jenewa untuk membahas masalah perbaikan perawatan bagi prajurit terluka. Setahun kemudian, 22 Agustus 1864, sebuah konferensi diplomatik yang diselenggarakan oleh Parlemen Swiss membuahkan hasil berupa ditandatanganinya Konvensi Jenewa Pertama oleh 12 negara.
Dia menyerukan adanya perjanjian bersama untuk merawat tentara terluka dan sakit dari pihak netral. Dia juga mengusulkan untuk menggunakan lambang internasional sebagai penanda tenaga medis atau penyedia obat medis.
Untuk menghormati Dunant, sebuah lambang palang merah dengan latar belakang putih dipilih. Lambang tersebut merupakan bendera Swiss, kebalikan dari bendera Swiss yang berlatar belakang merah.
Sementara di Indonesia, gerakan palang merah sendiri sudah dimulai sebelum Perang Dunia II, tepatnya pada 12 Oktober 1873. Ketika itu, Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlandsche Roode Kruis Afdeeling Indië (NERKAI) yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.
Perjuangan mendirikan Palang Merah Indonesia (PMI) diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori Dr. R. C. L. Senduk dan Dr. Bahder Djohan, dengan membuat rancangan pembentukan PMI. Rancangan tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia, dan diajukan ke dalam Sidang Konferensi Narkai pada tahun 1940, akan tetapi ditolak mentah-mentah.
Rancangan tersebut disimpan menunggu saat yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, pada saat pendudukan Jepang, mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Sekali lagi, upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang, sehingga untuk yang kedua kalinya rancangan tersebut kembali disimpan.
Proses pembentukan PMI dimulai pada 3 September 1945 saat itu Presiden Soekarno memerintahkan Menteri Kesehatan Dr. Boentaran, agar membentuk suatu badan Palang Merah Nasional.
Dibantu panitia lima orang yang terdiri dari Dr. R. Mochtar sebagai Ketua, Dr. Bahder Djohan sebagai penulis dan tiga anggota panitia yaitu Dr. R. M. Djoehana Wiradikarta, Dr. Marzuki, Dr. Sitanala, dia mempersiapkan terbentuknya Palang Merah Indonesia. Tepat sebulan setelah kemerdekaan RI, 17 September 1945, PMI terbentuk. Peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Hari PMI.
Peran PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui Undang-Undang Nomor 59.
Sebagai perhimpunan nasional yang sah, PMI berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1950 dan dikukuhkan kegiatannya sebagai satu-satunya organisasi perhimpunan nasional yang menjalankan tugas kepalangmerahan melalui Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963.
PMI selalu mempunyai tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, kenetralan, dan kesemestaan. Sampai saat ini PMI telah berada di 34 PMI provinsi dan sekitar 408 PMI kota/kabupaten di seluruh Indonesia.
Sementara di Kalimantan Barat (Kalbar) sendiri, organisasi ini diketuai Frederika, mantan Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar. Organisasi ini juga telah berdiri di seluruh kabupaten/kota di provinsi ini. (berbagai sumber) Editor : Super_Admin