alexametrics
30 C
Pontianak
Saturday, May 28, 2022

KPK Puas Dua Mantan Anak Buah Juliari Batubara Dihukum Berat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku puas dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakomodasi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dua mantan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Keduanya dinilai terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

“KPK mengapresiasi putusan Majelis Hakim dalam perkara suap bansos pada Kemensos RI tahun 2020 dengan terdakwa Matheus Joko Santoso dan Ady Wahyono yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/9).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, Majelis Hakim telah mengakomodasi seluruh uraian analisa yuridis pembuktian sebagaimana tuntutan tim Jaksa KPK. Demikian juga terkait penjatuhan pidana penjara dengan tetap adanya pembebanan pembayaran uang pengganti pada terdakwa Matheus Joko Santoso.

“Namun demikian, saat ini tim Jaksa KPK masih pikir-pikir atas putusan tersebut, untuk memberi waktu menganalisa secara utuh dan lengkap terkait isi pertimbangan dari putusan Majelis Hakim dimaksud,” pungkas Ali.

Baca Juga :  DPR: Negara Kalah dengan Buronan

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis mantan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono dengan hukuman pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsider enam bulan kurungan.

Sementara itu, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 450 juta subsider enam bulan kurungan. Matheus Joko Santoso juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1.560.000.000. Apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman kurungan satu tahun dan enam bulan penjara.

Majelis Hakim meyakini, keduanya terbukti secara bersama-sama dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar. Puluhan miliar uang suap untuk Juliari Batubara berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude hingga PT Tigapilar Agro Utama. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.

Baca Juga :  Komisi C Minta Pemkab Tetap Berlakukan BDR

Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Reporter : Muhammad Ridwan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku puas dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengakomodasi tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dua mantan pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) yakni Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Keduanya dinilai terbukti bersalah dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020.

“KPK mengapresiasi putusan Majelis Hakim dalam perkara suap bansos pada Kemensos RI tahun 2020 dengan terdakwa Matheus Joko Santoso dan Ady Wahyono yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/9).

Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, Majelis Hakim telah mengakomodasi seluruh uraian analisa yuridis pembuktian sebagaimana tuntutan tim Jaksa KPK. Demikian juga terkait penjatuhan pidana penjara dengan tetap adanya pembebanan pembayaran uang pengganti pada terdakwa Matheus Joko Santoso.

“Namun demikian, saat ini tim Jaksa KPK masih pikir-pikir atas putusan tersebut, untuk memberi waktu menganalisa secara utuh dan lengkap terkait isi pertimbangan dari putusan Majelis Hakim dimaksud,” pungkas Ali.

Baca Juga :  LAKI: KPK Harus Jelaskan ke Masyarakat Giat di Kalbar, Terkait Penggeledahan Kantor PT Simba

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis mantan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kemensos Adi Wahyono dengan hukuman pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsider enam bulan kurungan.

Sementara itu, mantan pejabat pembuat komitmen (PPK) Kemensos Matheus Joko Santoso divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 450 juta subsider enam bulan kurungan. Matheus Joko Santoso juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 1.560.000.000. Apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman kurungan satu tahun dan enam bulan penjara.

Majelis Hakim meyakini, keduanya terbukti secara bersama-sama dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara menerima suap sebesar Rp 32,48 miliar. Puluhan miliar uang suap untuk Juliari Batubara berkaitan dengan penunjukan sejumlah perusahaan penggarap proyek bansos Covid-19. Diantaranya yakni, PT Pertani, PT Mandala Hamonganan Sude hingga PT Tigapilar Agro Utama. Juliari dinilai memotong Rp 10 ribu dari setiap paket pengadaan bansos.

Baca Juga :  KPK Gelar OTT di Kalbar

Adapun rincian uang yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko yakni, berasal dari konsultan Hukum Harry Van Sidabukke, senilai Rp 1,28 miliar. Kemudian dari Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, Ardian Iskandar Maddanatja, sejumlah Rp 1,95 miliar, serta sebesar Rp 29 miliar berasal dari para pengusaha penyedia barang lainnya.

Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono terbukti melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Reporter : Muhammad Ridwan

Most Read

Artikel Terbaru

/