alexametrics
30.6 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

KHU Nilai Selamatkan Jutaan Umat dari Korona

Keputusan Menag Batalkan Haji

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengambil kebijakan tegas dengan membatalkan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun ini. Keputusan itu pun mendapat dukungan dari Ketua Komnas Haji dan Umrah (KHU), Mustolih Siradj.

Mustolih mengatakan, pihaknya mengapresiai setinggi-tingginya sikap tegas Menteri Agama Fachrul Razi karena memprioritaskan keselamatan jamaah dari pada kepentingan-kepentingan lainnya.

“Terlebih terbitnya keputusan ini juga tidak lagi menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi yang sampai dengan hari ini belum juga menyampaikan sikap resminya terkait jadi tidaknya prosesi penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Mustolih kepada wartawan, Selasa (2/6).

Keputusan pemerintah menunda penyelenggaran ibadah haji ini juga membuktikan ‎Indonesia adalah negara yang berdaulat penuh, sehingga memiliki indepensi, bisa berpijak dan mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri demi kepentingan dan keselamatan rakyatnya tanpa harus bergantung atau ditekan oleh negara lain.

Mustolih juga menuturkan, Menag Fachrul sebagai pembantu presiden berani melawan arus dan mengambil keputusan yang sangat tidak popular. Karena masalah haji adalah persoalan yang sangat sensitif. “Hal itu karena ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Sehingga keputusan yang terkait haji bisa memicu kontroversi,” ujarnya.

Bagi Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah kegiatan besar yang melibatkan ratusan ribu orang dan biaya super jumbo kurang lebih Rp 14 triliun per musimnya yang tentu di dalamnya ada banyak kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi.

Maka wajar bila nanti ada pihak-pihak yang tidak sepemikiran dengan  kebijakan Menag ini. Demikian pula bagi calon jemaah haji yang tahun ini seharusnya berangkat, dengan adanya kebijakan pembatalan ini maka langkah untuk menuju tanah suci otomatis tertunda harus menunggu tahun depan. “Bisa dipastikan, daftar antri jemaah akan semakin panjang dan menambah waktu,” katanya.

Baca Juga :  Pendapatan Asli Daerah Dapat Ditingkatkan dengan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Namun demikian, lanjutnya, keberanian pemerintah melalui Menteri Agama patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya karena menempatkan keselamatan jemaah di atas segala-galanya.

Meski begitu, masyarakat secara bersama-sama tetap harus mencermati dan mengawal Kementerian Agama atas konsekuensi dari kebijakannya ini. Utamanya menyangkut pengelolaan dan transpransi pengembalian biaya kepada jemaah yang batal berangkat.

“Demikian pula dengan berbagai dokumen penting jemaah seperti paspor agar dikembalikan sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada calon jemaah yang dirugikan,” pungkasnya.

Muhammadiyah Nilai Sudah Tepat

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai, langkah pemerintah yang menunda keberangkatan jamaah haji 2020 dinilai merupakan hal yang tepat. Muhammadiyah memandang, syarat pembatalan keberangkatan jamaah haji telah terpenuhi di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Keputusan Pemerintah tentang pembatalan pemberangkatan haji 1441H merupakan langkah yang tepat dan tepat waktu,” kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Mu’ti menuturkan, secara syariah keputusan penundaan ibadah haji 2020 tidak menyalahi aturan. Karena syarat pelaksanaan ibadah haji selain mampu secara ekonomi, kesehatan, mental dan agama juga harus aman selama proses pelaksanaan.

Bahkan, keputusan pemerintah yang menunda perjalanan ibadah haji tahun ini pun tak menyalahi aturan Undang-Undang. Karena, hingga kini belum ada keputusan dari Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.

“Dengan belum adanya keputusan Pemerintah Arab Saudi mengenai haji, sangat sulit bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat menyelenggarakan ibadah haji tahun ini,” ujar Mu’ti.

Baca Juga :  Periksa 20 Ribu Sampel

Kendati demikian, Mu’ti menyebut terdapat dampak dari penundaan keberangkatan ibadah haji 2020 ini. Dia menyebut, antrean masyarakat untuk beribadah haji akan mengular.

“Antrean haji akan semakin panjang. Kemudian, biaya haji yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat dan mungkin dikelola oleh biro haji dan KBIH. Pertanggungjawaban dana APBN haji,” ucap Mu’ti.

Oleh karena itu, Muhammadiyah mengharapkan, masyarakat khususnya umat Islam yang seharusnya berangkat haji 2020 agar memahami situasi saat ini. Umat muslim diharapkan menerima keputusan pemerintah dengan ikhlas.

“Masyarakat, khususnya umat Islam, hendaknya tetap tenang dan dapat memahami keputusan Pemerintah. Keadaannya memang darurat. Semuanya hendaknya berdoa agar Covid-19 dapat segera diatasi,” harap Mu’ti.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi membatalkan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan 1414 Hijriah atau 2020. Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jamaah, di tengah pandemi virus korona atau Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi penyebarannya.

Menag menegaskan, keputusan pembatalan jamaah haji ini sudah melalui kajian mendalam. Telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi ini.

Pembatalan keberangkatan Jamaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jamaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus. Tapi termasuk juga jamaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada. (JPC)

 

Keputusan Menag Batalkan Haji

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi mengambil kebijakan tegas dengan membatalkan keberangkatan jamaah haji Indonesia tahun ini. Keputusan itu pun mendapat dukungan dari Ketua Komnas Haji dan Umrah (KHU), Mustolih Siradj.

Mustolih mengatakan, pihaknya mengapresiai setinggi-tingginya sikap tegas Menteri Agama Fachrul Razi karena memprioritaskan keselamatan jamaah dari pada kepentingan-kepentingan lainnya.

“Terlebih terbitnya keputusan ini juga tidak lagi menunggu pengumuman resmi dari pemerintah Arab Saudi yang sampai dengan hari ini belum juga menyampaikan sikap resminya terkait jadi tidaknya prosesi penyelenggaraan ibadah haji,” ujar Mustolih kepada wartawan, Selasa (2/6).

Keputusan pemerintah menunda penyelenggaran ibadah haji ini juga membuktikan ‎Indonesia adalah negara yang berdaulat penuh, sehingga memiliki indepensi, bisa berpijak dan mengambil keputusan atas kehendaknya sendiri demi kepentingan dan keselamatan rakyatnya tanpa harus bergantung atau ditekan oleh negara lain.

Mustolih juga menuturkan, Menag Fachrul sebagai pembantu presiden berani melawan arus dan mengambil keputusan yang sangat tidak popular. Karena masalah haji adalah persoalan yang sangat sensitif. “Hal itu karena ibadah haji sebagai rukun Islam kelima. Sehingga keputusan yang terkait haji bisa memicu kontroversi,” ujarnya.

Bagi Indonesia, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia adalah kegiatan besar yang melibatkan ratusan ribu orang dan biaya super jumbo kurang lebih Rp 14 triliun per musimnya yang tentu di dalamnya ada banyak kepentingan, termasuk kepentingan ekonomi.

Maka wajar bila nanti ada pihak-pihak yang tidak sepemikiran dengan  kebijakan Menag ini. Demikian pula bagi calon jemaah haji yang tahun ini seharusnya berangkat, dengan adanya kebijakan pembatalan ini maka langkah untuk menuju tanah suci otomatis tertunda harus menunggu tahun depan. “Bisa dipastikan, daftar antri jemaah akan semakin panjang dan menambah waktu,” katanya.

Baca Juga :  CJH Datangi Kantor Imigrasi, Selesaikan Pembuatan Paspor

Namun demikian, lanjutnya, keberanian pemerintah melalui Menteri Agama patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya karena menempatkan keselamatan jemaah di atas segala-galanya.

Meski begitu, masyarakat secara bersama-sama tetap harus mencermati dan mengawal Kementerian Agama atas konsekuensi dari kebijakannya ini. Utamanya menyangkut pengelolaan dan transpransi pengembalian biaya kepada jemaah yang batal berangkat.

“Demikian pula dengan berbagai dokumen penting jemaah seperti paspor agar dikembalikan sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada calon jemaah yang dirugikan,” pungkasnya.

Muhammadiyah Nilai Sudah Tepat

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menilai, langkah pemerintah yang menunda keberangkatan jamaah haji 2020 dinilai merupakan hal yang tepat. Muhammadiyah memandang, syarat pembatalan keberangkatan jamaah haji telah terpenuhi di tengah situasi pandemi Covid-19.

“Keputusan Pemerintah tentang pembatalan pemberangkatan haji 1441H merupakan langkah yang tepat dan tepat waktu,” kata Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Mu’ti menuturkan, secara syariah keputusan penundaan ibadah haji 2020 tidak menyalahi aturan. Karena syarat pelaksanaan ibadah haji selain mampu secara ekonomi, kesehatan, mental dan agama juga harus aman selama proses pelaksanaan.

Bahkan, keputusan pemerintah yang menunda perjalanan ibadah haji tahun ini pun tak menyalahi aturan Undang-Undang. Karena, hingga kini belum ada keputusan dari Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji.

“Dengan belum adanya keputusan Pemerintah Arab Saudi mengenai haji, sangat sulit bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat menyelenggarakan ibadah haji tahun ini,” ujar Mu’ti.

Baca Juga :  Buntut Hoaks Oknum TNI

Kendati demikian, Mu’ti menyebut terdapat dampak dari penundaan keberangkatan ibadah haji 2020 ini. Dia menyebut, antrean masyarakat untuk beribadah haji akan mengular.

“Antrean haji akan semakin panjang. Kemudian, biaya haji yang sudah dikeluarkan oleh masyarakat dan mungkin dikelola oleh biro haji dan KBIH. Pertanggungjawaban dana APBN haji,” ucap Mu’ti.

Oleh karena itu, Muhammadiyah mengharapkan, masyarakat khususnya umat Islam yang seharusnya berangkat haji 2020 agar memahami situasi saat ini. Umat muslim diharapkan menerima keputusan pemerintah dengan ikhlas.

“Masyarakat, khususnya umat Islam, hendaknya tetap tenang dan dapat memahami keputusan Pemerintah. Keadaannya memang darurat. Semuanya hendaknya berdoa agar Covid-19 dapat segera diatasi,” harap Mu’ti.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi membatalkan keberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan 1414 Hijriah atau 2020. Kebijakan ini diambil karena pemerintah harus mengutamakan keselamatan jamaah, di tengah pandemi virus korona atau Covid-19 yang sampai saat ini masih terjadi penyebarannya.

Menag menegaskan, keputusan pembatalan jamaah haji ini sudah melalui kajian mendalam. Telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi ini.

Pembatalan keberangkatan Jamaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jamaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus. Tapi termasuk juga jamaah yang akan menggunakan visa haji mujamalah atau furada. (JPC)

 

Most Read

Artikel Terbaru

/