alexametrics
25.6 C
Pontianak
Monday, August 8, 2022

Kapal Tiongkok Tetap Membandel

Dua KRI Cegat Tiga Coast Guard China 

NATUNA – Meski TNI menggelar operasi siaga tempur di laut Natuna Utara, hingga saat ini kapal coast guard China masih masuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia di laut Natuna Utara. Menurut Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), Laksamana Madya (Laksdya ) TNI Yudo Margono, kapal coast guard China yang masih masuk jumlahnya tiga unit.

Posisi keberadaan coast guard China ini berada pada 130 nautical mil Timur Laut pulau Bunguran. Saat ini sudah berhadapan dengan dua KRI.  “Saat ini KRI Tengku Umar dan KRI Tjiptadi yang sedang patroli langsung melakukan komunikasi ke Kapal Coast Guard Cina dan meminta untuk segera meninggalkan Wilayah ZEE Republik Indonesia,” katanya usai melakukan patroli udara di bandara Lanud Raden Sadjad, Sabtu (4/1).

Dalam kondisi ini sambungnya, TNI melalui dua KRI masih melakukan tindakan persuasif agar coast guard Cina meninggalkan wilayah ZEEI di laut Natuna. Situasi ini akan terus dilakukan hingga kapal asing ini meninggalkan wilayah ZEEI.

“Tindakan pengusiran ini akan terus dilakukan, baik di lapangan maupun secara diplomatik oleh Kemenlu,” ujarnya.

Dijelaskan Yudo, pelanggaran batas laut sudah terjadi sejak 2016 lalu dan tahun ini terulang lagi.  Sementara hubungan strategis antara Indonesia dan Tiongkok sudah berjalan baik sejak lama. Insiden ini tentunya diharapkan tidak memperkeruh suasana akibat persoalan batas laut.

“Sebenarnya coast guard China, nelayan China ini kan memancing kita, padahal mereka sudah mengakui itu ZEE Indonesia, namun sekarang mereka mengingkarinya dengan mendatangkan coast guard,” jelasnya.

Laksdya TNI Yudo Margono, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan kapal perang (KRI) dan pesawat pengintai untuk mendeteksi pelanggaran wilayah RI, baik oleh Cina maupun nelayan dari negara lain seperti Vietnam. Posisinya dalam siaga tempur.

“Saat ini ada 5 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU akan mendukung operasi siaga tempur di laut Natuna Utara,” ujarnya.

Baca Juga :  Presidensi G20 Indonesia Jadi Momentum Diplomasi Perekonomian, Kaum Muda Miliki Peranan Tentukan Arah Perbaikan

Ia mengungkapkan, pihaknya akan menggelar 18 operasi yang langsung berada dibawah komando Kogabwilhan 1. Operasi-operasi militer ini minimal melibatkan dua dari tiga unsur kekuatan TNI, yakni mengerahkan pasukan untuk operasi siaga tempur di Natuna.

Tak Perlu Takut Soal Investasi

Sementara itu, suara pemerintah terpecah dalam menanggapi pelanggaran ZEE yang dilakukan oleh Tiongkok. Di saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi secara tegas menyatakan protes atas ulah Coast Guard Tiongkok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan justru minta kasus ini tak dibesar-besarkan.

Luhut mewanti-wanti agar masalah pelanggaran ZEE di Natuna Utara tidak perlu diributkan. Karena dikhawatirkan dapat menggangu iklim investasi. Hal tersebut disampaikannya ketika ditemui oleh wartawan pada Jumat (4/1) di kantornya.

Menurut Pengamat Hubungan Internasional Prof. Hikmahanto Juwana, pernyataan ini sangat disayangkan. Harusnya, empat poin yang disampaikan oleh Menlu usia rapat koordinasi di Kemenko Polhukam menjadi suara pemerintah. Semua instansi harus tunduk, termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi.

”Lagipula jangan sampai masalah investasi Tiongkok bahkan hutang dari Tiongkok menjadi faktor yang melemahkan kita untuk menegakkan hak berdaulat,” tegasnya kemarin (4/1).  Dia menekankan, bahwa banyak negara yang punya sengketa wilayah tapi investasi aman-aman saja. Lihat saja Tiongkok daratan dengan Taiwan. Meski secara politik mereka berseberangan tapi investasi tetap mulus.

Jangan sampai, lanjut dia, karena lembek pemerintah Indonesia oleh publiknya dipersepsi telah mencederai politik luar negeri yang bebas aktif. ”Justru bila perlu Presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia di tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di Kapal Perang Indonesia di Natuna Utara,” ungkapnya.

Pernyataan Luhut ini pun dinilai sama dengan sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya. Dalam pernyataannya, Prabowo menuturkan akan mencari solusi terbaik. Seolah mengisyaratkan adanya jalan tengah bagi kedua negara. Yang artinya, juga akan menguntungkan Tiongkok meski sudah jelas melanggar wilayah kedaulatan Indonesia.

Baca Juga :  Nasib PPPK Tidak Jelas

”Masalah Natuna Utara tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan mengingat Tiongkok tidak mengakui ZEE Natuna Utara. Indonesia kan juga tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right Tiongkok,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, langkah nyata yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara dan melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal Tiongkok, yang melakukan penagkapan ikan secara ilegal. Peningkatan patroli ini juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia saat melakukan aktivitasnya tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard Tiongkok.

”Tapi perlu dipahami Indonesia tidak dalam situasi akan berperang karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Coast Guard Tiongkok,” ungkap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

Sementara itu, pemerintah dan militer menyatakan kondisi perairan Natuna sudah aman dari kapal asing. Namun, hingga Sabtu sore (4/1), tidak ada data yang jelas berapa kapal asing yang sudah keluar atau masih ada di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang disampaikan pihak berwenang.

Kondisi aman itu sebelumnya disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman. Menurutnya, kapal-kapal nelayan Tiongkok tidak ditemukan beredar di wilayah perairan Indonesia sejak Jumat siang. Kapal marinir juga sudah disiagakan untuk mengamankan perairan.

Namun, Bakamla mengutamakan pengawasan dengan kapal milik Bakamla sendiri. Atau, Taufiq menyebutnya dengan istilah white hull. “Orang sekarang lebih senang menggunakan white hull daripada grey hull (kapal militer),” jelas Taufiq.

Dia menambahkan, pemerintah sebisa mungkin mengatasi sendiri konflik di atas air itu untuk sementara. Artinya, belum ada inisiatif untuk membawa permasalahan tersebut ke meja internasional. “Kita tidak ke sana (internasional), hanya penyamaan persepsi, itu sikap kita. Kesepakatan seluruh dunia seperti itu karena kita tidak dalam situasi perang,” lanjutnya.

Sikap tenang itu juga ditunjukkan oleh pejabat lain, khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo bahkan mengaitkan sikap Indonesia dengan upaya menjaga hubungan dengan Tiongkok sebagai negara sahabat. (arn/mia/deb)

Dua KRI Cegat Tiga Coast Guard China 

NATUNA – Meski TNI menggelar operasi siaga tempur di laut Natuna Utara, hingga saat ini kapal coast guard China masih masuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) Indonesia di laut Natuna Utara. Menurut Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I), Laksamana Madya (Laksdya ) TNI Yudo Margono, kapal coast guard China yang masih masuk jumlahnya tiga unit.

Posisi keberadaan coast guard China ini berada pada 130 nautical mil Timur Laut pulau Bunguran. Saat ini sudah berhadapan dengan dua KRI.  “Saat ini KRI Tengku Umar dan KRI Tjiptadi yang sedang patroli langsung melakukan komunikasi ke Kapal Coast Guard Cina dan meminta untuk segera meninggalkan Wilayah ZEE Republik Indonesia,” katanya usai melakukan patroli udara di bandara Lanud Raden Sadjad, Sabtu (4/1).

Dalam kondisi ini sambungnya, TNI melalui dua KRI masih melakukan tindakan persuasif agar coast guard Cina meninggalkan wilayah ZEEI di laut Natuna. Situasi ini akan terus dilakukan hingga kapal asing ini meninggalkan wilayah ZEEI.

“Tindakan pengusiran ini akan terus dilakukan, baik di lapangan maupun secara diplomatik oleh Kemenlu,” ujarnya.

Dijelaskan Yudo, pelanggaran batas laut sudah terjadi sejak 2016 lalu dan tahun ini terulang lagi.  Sementara hubungan strategis antara Indonesia dan Tiongkok sudah berjalan baik sejak lama. Insiden ini tentunya diharapkan tidak memperkeruh suasana akibat persoalan batas laut.

“Sebenarnya coast guard China, nelayan China ini kan memancing kita, padahal mereka sudah mengakui itu ZEE Indonesia, namun sekarang mereka mengingkarinya dengan mendatangkan coast guard,” jelasnya.

Laksdya TNI Yudo Margono, mengatakan, pihaknya telah mengerahkan kapal perang (KRI) dan pesawat pengintai untuk mendeteksi pelanggaran wilayah RI, baik oleh Cina maupun nelayan dari negara lain seperti Vietnam. Posisinya dalam siaga tempur.

“Saat ini ada 5 KRI, 1 pesawat intai maritim, dan 1 pesawat Boeing TNI AU akan mendukung operasi siaga tempur di laut Natuna Utara,” ujarnya.

Baca Juga :  Aparat Gabungan Ciduk Tiga Warga Tiongkok Tanpa Dokumen, Berdalih Penelitian di Tayan

Ia mengungkapkan, pihaknya akan menggelar 18 operasi yang langsung berada dibawah komando Kogabwilhan 1. Operasi-operasi militer ini minimal melibatkan dua dari tiga unsur kekuatan TNI, yakni mengerahkan pasukan untuk operasi siaga tempur di Natuna.

Tak Perlu Takut Soal Investasi

Sementara itu, suara pemerintah terpecah dalam menanggapi pelanggaran ZEE yang dilakukan oleh Tiongkok. Di saat Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi secara tegas menyatakan protes atas ulah Coast Guard Tiongkok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan justru minta kasus ini tak dibesar-besarkan.

Luhut mewanti-wanti agar masalah pelanggaran ZEE di Natuna Utara tidak perlu diributkan. Karena dikhawatirkan dapat menggangu iklim investasi. Hal tersebut disampaikannya ketika ditemui oleh wartawan pada Jumat (4/1) di kantornya.

Menurut Pengamat Hubungan Internasional Prof. Hikmahanto Juwana, pernyataan ini sangat disayangkan. Harusnya, empat poin yang disampaikan oleh Menlu usia rapat koordinasi di Kemenko Polhukam menjadi suara pemerintah. Semua instansi harus tunduk, termasuk Menko Kemaritiman dan Investasi.

”Lagipula jangan sampai masalah investasi Tiongkok bahkan hutang dari Tiongkok menjadi faktor yang melemahkan kita untuk menegakkan hak berdaulat,” tegasnya kemarin (4/1).  Dia menekankan, bahwa banyak negara yang punya sengketa wilayah tapi investasi aman-aman saja. Lihat saja Tiongkok daratan dengan Taiwan. Meski secara politik mereka berseberangan tapi investasi tetap mulus.

Jangan sampai, lanjut dia, karena lembek pemerintah Indonesia oleh publiknya dipersepsi telah mencederai politik luar negeri yang bebas aktif. ”Justru bila perlu Presiden mengulang kembali bentuk ketegasan Indonesia di tahun 2016 dengan mengadakan rapat terbatas di Kapal Perang Indonesia di Natuna Utara,” ungkapnya.

Pernyataan Luhut ini pun dinilai sama dengan sikap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya. Dalam pernyataannya, Prabowo menuturkan akan mencari solusi terbaik. Seolah mengisyaratkan adanya jalan tengah bagi kedua negara. Yang artinya, juga akan menguntungkan Tiongkok meski sudah jelas melanggar wilayah kedaulatan Indonesia.

Baca Juga :  Gelar Maulid Nabi, Airlangga Minta Doa Ulama Hadapi Pemilu 2024

”Masalah Natuna Utara tidak seharusnya diselesaikan di meja perundingan mengingat Tiongkok tidak mengakui ZEE Natuna Utara. Indonesia kan juga tidak mengakui klaim Traditional Fishing Right Tiongkok,” tuturnya.

Saat ini, kata dia, langkah nyata yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan patroli di Natuna Utara dan melakukan penegakan hukum bila ada nelayan asing, termasuk asal Tiongkok, yang melakukan penagkapan ikan secara ilegal. Peningkatan patroli ini juga bertujuan agar nelayan-nelayan Indonesia saat melakukan aktivitasnya tidak mendapat gangguan dari kapal-kapal Coast Guard Tiongkok.

”Tapi perlu dipahami Indonesia tidak dalam situasi akan berperang karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Coast Guard Tiongkok,” ungkap Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut.

Sementara itu, pemerintah dan militer menyatakan kondisi perairan Natuna sudah aman dari kapal asing. Namun, hingga Sabtu sore (4/1), tidak ada data yang jelas berapa kapal asing yang sudah keluar atau masih ada di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang disampaikan pihak berwenang.

Kondisi aman itu sebelumnya disampaikan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman. Menurutnya, kapal-kapal nelayan Tiongkok tidak ditemukan beredar di wilayah perairan Indonesia sejak Jumat siang. Kapal marinir juga sudah disiagakan untuk mengamankan perairan.

Namun, Bakamla mengutamakan pengawasan dengan kapal milik Bakamla sendiri. Atau, Taufiq menyebutnya dengan istilah white hull. “Orang sekarang lebih senang menggunakan white hull daripada grey hull (kapal militer),” jelas Taufiq.

Dia menambahkan, pemerintah sebisa mungkin mengatasi sendiri konflik di atas air itu untuk sementara. Artinya, belum ada inisiatif untuk membawa permasalahan tersebut ke meja internasional. “Kita tidak ke sana (internasional), hanya penyamaan persepsi, itu sikap kita. Kesepakatan seluruh dunia seperti itu karena kita tidak dalam situasi perang,” lanjutnya.

Sikap tenang itu juga ditunjukkan oleh pejabat lain, khususnya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo bahkan mengaitkan sikap Indonesia dengan upaya menjaga hubungan dengan Tiongkok sebagai negara sahabat. (arn/mia/deb)

Most Read

Artikel Terbaru

/