alexametrics
26 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Cegah Penularan Covid-19, Kini Semua Wajib Pakai Masker

 Jangan lagi meremehkan penggunaan masker. Sebab, masker menjadi salah satu senjata utama untuk mencegah penularan Covid-19. Bahkan, pemerintah secara resmi mewajibkan semua orang mulai memakai masker kemarin (5/4). Pemerintah juga telah menerbitkan panduan teknis tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lewat Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, kewajiban mengenakan masker mengikuti rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). ”Mulai hari ini (kemarin, Red), kita jalankan gerakan masker untuk semua. Semua harus memakai masker ketika berkegiatan di luar,” tuturnya.

Masyarakat disarankan memakai masker kain yang dapat dicuci dan digunakan berkali-kali. Sebab, masker bedah dan N-95 hanya sekali pakai. Masker jenis itu juga hanya diperuntukkan bagi petugas medis. ”Gunakan masker kain karena orang tanpa gejala pun bisa menjadi sumber persebaran penyakit,” ungkapnya.

Yuri (sapaan Achmad Yurianto) menjelaskan, masker dari kain dapat dicuci dengan air sabun agar tetap bersih dan efektif mencegah persebaran Covid-19. Penggunaan masker kain tidak boleh lebih dari empat jam. ”Rendam masker kain yang telah dipakai di air sabun, lalu dicuci,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi menjelaskan status PSBB yang saat ini diberlakukan pemerintah. Menurut dia, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat. Hanya aktivitas tertentu di wilayah terduga terinfeksi Covid-19 yang dibatasi. Masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, tapi kegiatan tertentu dibatasi. ”PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk di dalam suatu wilayah yang diduga ada infeksi Covid-19 guna mencegah kemungkinan persebaran,” katanya kemarin.

Oscar memaparkan jenis kegiatan masyarakat yang secara teknis diatur dalam Permenkes 9/2020 tentang Pedoman PSBB. Kegiatan pembatasan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. PSBB berbeda dengan karantina wilayah (lockdown) yang benar-benar melarang orang beraktivitas.

Permenkes 9/2020 menjelaskan juga bahwa kegiatan keagamaan boleh dilaksanakan di rumah. Keluarga boleh hadir, tapi jumlahnya terbatas dan harus menjaga jarak. Kemudian, pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga :  IPC Peduli Bagi Paket Sembako untuk Masyarakat Sungai Kunyit

Sementara itu, pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Fitriani Ahlan Syarif mengatakan bahwa pemerintah telah berfokus menggunakan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, belum ada aturan turunan yang lebih detail mengatur teknis menjalankan UU tersebut. ”Yang ditunggu masyarakat adalah aturan PSBB,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Kedokteran UI Ari F. Syam menyatakan, tindakan pemerintah yang mulai membatasi gerak masyarakat merupakan langkah terbaik. ”Ini yang kita (tenaga medis, Red) harapkan. Sebab, angka kasus terus meningkat,” ujarnya.

Dalam bidang transportasi, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi beserta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan beberapa pembatasan. Masyarakat yang tetap mudik dikenai peraturan jaga jarak fisik. Metodenya dengan mengurangi kapasitas kendaraan umum menjadi hanya separo. ”Misalnya, bus berkapasitas 50 orang hanya dapat menampung 25 orang. Harga tiketnya akan dinaikkan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ridwan Djamaluddin kemarin.

Untuk kendaraan pribadi, Ridwan memaparkan, sepeda motor tidak boleh membawa (memboncengkan) penumpang. Sedangkan mobil pribadi juga hanya boleh mengangkut maksimal setengah dari kapasitas. ”Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat oleh polisi lalu lintas dan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.

Selain itu, setiap pemudik diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota asal dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka bekerja. Pemda juga diwajibkan mendirikan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. ”Dengan langkah-langkah ini, jumlah orang yang kembali ke kampung halaman kami perkirakan akan cukup rendah,” jelasnya.

Sementara itu, di Jakarta, penerapan jaga jarak mulai hari ini bertambah luas. Layanan kereta rel listrik (KRL) menetapkan pembatasan jam baru. Berlaku sejak 7 April, jam operasional KRL pukul 04.00 sampai 20.00 WIB. Pada jam-jam normal, layanan KRL bisa sampai sekitar pukul 00.00 WIB. Pemangkasan jam operasional tersebut otomatis membuat total perjalanan KRL berkurang. Pada kondisi normal, total perjalanan KRL mencapai 991. Namun, setelah pembatasan yang berlaku hari ini, jumlah perjalanan berkurang menjadi 761.

Selain itu, pengguna KRL wajib memakai masker. Kewajiban tersebut juga berlaku untuk penumpang MRT Jakarta. Kebijakan itu berlaku mulai hari ini. Penumpang bus Transjakarta (busway) juga wajib memakai masker mulai 12 April. Ketentuan tersebut merujuk Seruan Gubernur DKI Jakarta 9/2020 tentang Penggunaan Masker.

Baca Juga :  Susur Sungai Makan Korban, Bupati Kecam Kegiatan yang Sangat Ceroboh

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo siap memberikan dukungan penuh seandainya PSBB resmi diberlakukan. Sebenarnya, kata dia, sebelum PSBB diterapkan, Dishub DKI telah melakukan pembatasan moda transportasi. Upaya yang sudah dilakukan adalah membatasi kapasitas penumpang MRT, LRT, dan Transjakarta (TJ). ”Transjakarta yang semula bisa menampung 150 penumpang kini menjadi 60 orang. Lalu, MRT yang awalnya menampung 200 penumpang per gerbong kini hanya 60 orang. Begitu juga LRT. Yang awalnya menampung 270 penumpang dalam satu rangkaian kini hanya 80 orang,” paparnya.

Namun, menurut Syafrin, pembatasan moda transportasi masih belum maksimal. Sebab, Jakarta tidak bisa terlepas dari daerah penyangga. Hal itu membuat pergerakan warga Jabodetabek tidak bisa dibatasi wilayah administrasi. ”Jabodetabek itu satu kesatuan,” ujarnya.

Menurut Syafrin, pergerakan dishub bisa lebih leluasa jika status PSBB sudah ditetapkan. Salah satu hal penting yang bisa dilakukan untuk mencegah persebaran virus korona adalah membatasi kendaraan yang keluar masuk Jakarta. ”Jika setelah ada PSBB ada masyarakat yang melanggar, akan kami tindak lanjuti dengan TNI-Polri,” tegas Syafrin.

Sementara itu, di Jawa Timur (Jatim), hingga kemarin belum ada daerah yang mengajukan PSBB. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Jika ada daerah yang mengaku sudah mengirim surat permohonan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hendaknya segera mengonfirmasi ke pemprov. ”Kami ingin penanganan masalah Covid-19 saling bertautan,” tutur dia.

Sebelumnya muncul kabar bahwa Pemkot Surabaya sudah mengajukan PSBB ke Kemenkes. Namun, Khofifah mengaku belum menerima informasi ataupun berkas pengajuan itu. Kalaupun benar, dia meminta wali kota Surabaya berkomunikasi dengan pemprov.

Di Jatim tim gugus tugas selalu memantau perkembangan dari waktu ke waktu. Posko siaga yang berlokasi di rumah dinas gubernur selalu meng-update data dan kondisi di daerah. Persoalan yang ada di daerah langsung dipantau provinsi. Penanganannya pun dikomunikasikan bersama. Dengan begitu, pencegahan korona di Jatim bisa selaras, tetap pada jalur yang ditetapkan pemerintah pusat.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : tau/lyn/wan/mar/fiq/riq/c9/oni

 Jangan lagi meremehkan penggunaan masker. Sebab, masker menjadi salah satu senjata utama untuk mencegah penularan Covid-19. Bahkan, pemerintah secara resmi mewajibkan semua orang mulai memakai masker kemarin (5/4). Pemerintah juga telah menerbitkan panduan teknis tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lewat Permenkes Nomor 9 Tahun 2020.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, kewajiban mengenakan masker mengikuti rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). ”Mulai hari ini (kemarin, Red), kita jalankan gerakan masker untuk semua. Semua harus memakai masker ketika berkegiatan di luar,” tuturnya.

Masyarakat disarankan memakai masker kain yang dapat dicuci dan digunakan berkali-kali. Sebab, masker bedah dan N-95 hanya sekali pakai. Masker jenis itu juga hanya diperuntukkan bagi petugas medis. ”Gunakan masker kain karena orang tanpa gejala pun bisa menjadi sumber persebaran penyakit,” ungkapnya.

Yuri (sapaan Achmad Yurianto) menjelaskan, masker dari kain dapat dicuci dengan air sabun agar tetap bersih dan efektif mencegah persebaran Covid-19. Penggunaan masker kain tidak boleh lebih dari empat jam. ”Rendam masker kain yang telah dipakai di air sabun, lalu dicuci,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi menjelaskan status PSBB yang saat ini diberlakukan pemerintah. Menurut dia, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat. Hanya aktivitas tertentu di wilayah terduga terinfeksi Covid-19 yang dibatasi. Masyarakat masih dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari, tapi kegiatan tertentu dibatasi. ”PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk di dalam suatu wilayah yang diduga ada infeksi Covid-19 guna mencegah kemungkinan persebaran,” katanya kemarin.

Oscar memaparkan jenis kegiatan masyarakat yang secara teknis diatur dalam Permenkes 9/2020 tentang Pedoman PSBB. Kegiatan pembatasan meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum, pembatasan kegiatan sosial budaya, pembatasan moda transportasi, serta pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. PSBB berbeda dengan karantina wilayah (lockdown) yang benar-benar melarang orang beraktivitas.

Permenkes 9/2020 menjelaskan juga bahwa kegiatan keagamaan boleh dilaksanakan di rumah. Keluarga boleh hadir, tapi jumlahnya terbatas dan harus menjaga jarak. Kemudian, pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga :  Jakarta Tenggelam!

Sementara itu, pakar hukum Universitas Indonesia (UI) Fitriani Ahlan Syarif mengatakan bahwa pemerintah telah berfokus menggunakan UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Namun, belum ada aturan turunan yang lebih detail mengatur teknis menjalankan UU tersebut. ”Yang ditunggu masyarakat adalah aturan PSBB,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Kedokteran UI Ari F. Syam menyatakan, tindakan pemerintah yang mulai membatasi gerak masyarakat merupakan langkah terbaik. ”Ini yang kita (tenaga medis, Red) harapkan. Sebab, angka kasus terus meningkat,” ujarnya.

Dalam bidang transportasi, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi beserta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerapkan beberapa pembatasan. Masyarakat yang tetap mudik dikenai peraturan jaga jarak fisik. Metodenya dengan mengurangi kapasitas kendaraan umum menjadi hanya separo. ”Misalnya, bus berkapasitas 50 orang hanya dapat menampung 25 orang. Harga tiketnya akan dinaikkan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ridwan Djamaluddin kemarin.

Untuk kendaraan pribadi, Ridwan memaparkan, sepeda motor tidak boleh membawa (memboncengkan) penumpang. Sedangkan mobil pribadi juga hanya boleh mengangkut maksimal setengah dari kapasitas. ”Semua tindakan ini akan diberlakukan secara ketat oleh polisi lalu lintas dan Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.

Selain itu, setiap pemudik diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kota asal dan 14 hari setelah kembali ke Jakarta atau kota lain tempat mereka bekerja. Pemda juga diwajibkan mendirikan fasilitas kesehatan yang dibutuhkan. ”Dengan langkah-langkah ini, jumlah orang yang kembali ke kampung halaman kami perkirakan akan cukup rendah,” jelasnya.

Sementara itu, di Jakarta, penerapan jaga jarak mulai hari ini bertambah luas. Layanan kereta rel listrik (KRL) menetapkan pembatasan jam baru. Berlaku sejak 7 April, jam operasional KRL pukul 04.00 sampai 20.00 WIB. Pada jam-jam normal, layanan KRL bisa sampai sekitar pukul 00.00 WIB. Pemangkasan jam operasional tersebut otomatis membuat total perjalanan KRL berkurang. Pada kondisi normal, total perjalanan KRL mencapai 991. Namun, setelah pembatasan yang berlaku hari ini, jumlah perjalanan berkurang menjadi 761.

Selain itu, pengguna KRL wajib memakai masker. Kewajiban tersebut juga berlaku untuk penumpang MRT Jakarta. Kebijakan itu berlaku mulai hari ini. Penumpang bus Transjakarta (busway) juga wajib memakai masker mulai 12 April. Ketentuan tersebut merujuk Seruan Gubernur DKI Jakarta 9/2020 tentang Penggunaan Masker.

Baca Juga :  KPK Perpanjang Penahanan Eks Mensos

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Syafrin Liputo siap memberikan dukungan penuh seandainya PSBB resmi diberlakukan. Sebenarnya, kata dia, sebelum PSBB diterapkan, Dishub DKI telah melakukan pembatasan moda transportasi. Upaya yang sudah dilakukan adalah membatasi kapasitas penumpang MRT, LRT, dan Transjakarta (TJ). ”Transjakarta yang semula bisa menampung 150 penumpang kini menjadi 60 orang. Lalu, MRT yang awalnya menampung 200 penumpang per gerbong kini hanya 60 orang. Begitu juga LRT. Yang awalnya menampung 270 penumpang dalam satu rangkaian kini hanya 80 orang,” paparnya.

Namun, menurut Syafrin, pembatasan moda transportasi masih belum maksimal. Sebab, Jakarta tidak bisa terlepas dari daerah penyangga. Hal itu membuat pergerakan warga Jabodetabek tidak bisa dibatasi wilayah administrasi. ”Jabodetabek itu satu kesatuan,” ujarnya.

Menurut Syafrin, pergerakan dishub bisa lebih leluasa jika status PSBB sudah ditetapkan. Salah satu hal penting yang bisa dilakukan untuk mencegah persebaran virus korona adalah membatasi kendaraan yang keluar masuk Jakarta. ”Jika setelah ada PSBB ada masyarakat yang melanggar, akan kami tindak lanjuti dengan TNI-Polri,” tegas Syafrin.

Sementara itu, di Jawa Timur (Jatim), hingga kemarin belum ada daerah yang mengajukan PSBB. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Jika ada daerah yang mengaku sudah mengirim surat permohonan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hendaknya segera mengonfirmasi ke pemprov. ”Kami ingin penanganan masalah Covid-19 saling bertautan,” tutur dia.

Sebelumnya muncul kabar bahwa Pemkot Surabaya sudah mengajukan PSBB ke Kemenkes. Namun, Khofifah mengaku belum menerima informasi ataupun berkas pengajuan itu. Kalaupun benar, dia meminta wali kota Surabaya berkomunikasi dengan pemprov.

Di Jatim tim gugus tugas selalu memantau perkembangan dari waktu ke waktu. Posko siaga yang berlokasi di rumah dinas gubernur selalu meng-update data dan kondisi di daerah. Persoalan yang ada di daerah langsung dipantau provinsi. Penanganannya pun dikomunikasikan bersama. Dengan begitu, pencegahan korona di Jatim bisa selaras, tetap pada jalur yang ditetapkan pemerintah pusat.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : tau/lyn/wan/mar/fiq/riq/c9/oni

Most Read

Artikel Terbaru

/