alexametrics
33 C
Pontianak
Thursday, August 18, 2022

Pinangki Sesali Perbuatannya

JAKARTA – Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Pinangki Sirna Malasari menyesali perbuatannya. Pinangki yang merupakan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung meminta jaksa penuntut umum (JPU) tidak menuntutnya dengan hukuman maksimal.

“Sangat menyesal, yang mulia. Tidak sepantasnya saya berbuat seperti ini. Saya mohon penuntut umum agar tuntutannya berbelas kasihan,” kata Pinangki saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/1).

“Mohon belas kasihan yang mulia, agar kiranya bisa memutuskan belas kasihan, anak saya masih 4 tahun, bapak saya sakit,” sambungnya.

Pinangki meminta belas kasihan terhadap Jaksa dan juga Majelis Hakim. Dia memastikan, tidak akan mengulangi perbuatannya.

Baca Juga :  Virus Korona Bisa Menyebar dari Ruang Ganti APD Tenaga Medis RS

“Saya menyesal. Saya berjanji tidak akan dekat-dekat lagi. Saya mau jadi ibu rumah tangga saja kalau saya sudah selesai (menjalani hukuman). Saya nggak tahu lagi musti gimana, hidup saya sudah hancur. Tak ada artinya lagi,” tandas Pinangki.

Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Dalam 2 Hari Vaksin Sinovac Tiba di 34 Provinsi

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (jp)

JAKARTA – Terdakwa kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Pinangki Sirna Malasari menyesali perbuatannya. Pinangki yang merupakan mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung meminta jaksa penuntut umum (JPU) tidak menuntutnya dengan hukuman maksimal.

“Sangat menyesal, yang mulia. Tidak sepantasnya saya berbuat seperti ini. Saya mohon penuntut umum agar tuntutannya berbelas kasihan,” kata Pinangki saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/1).

“Mohon belas kasihan yang mulia, agar kiranya bisa memutuskan belas kasihan, anak saya masih 4 tahun, bapak saya sakit,” sambungnya.

Pinangki meminta belas kasihan terhadap Jaksa dan juga Majelis Hakim. Dia memastikan, tidak akan mengulangi perbuatannya.

Baca Juga :  RUU Minol Kembali Jadi Kontroversi

“Saya menyesal. Saya berjanji tidak akan dekat-dekat lagi. Saya mau jadi ibu rumah tangga saja kalau saya sudah selesai (menjalani hukuman). Saya nggak tahu lagi musti gimana, hidup saya sudah hancur. Tak ada artinya lagi,” tandas Pinangki.

Pinangki Sirna Malasari didakwa menerima uang senilai USD 500 ribu dari yang dijanjikan sebesar USD 1 juta oleh Djoko Tjandra untuk mengurus fatwa di Mahkamah Agung (MA). Hal ini dilakukan agar Djoko Tjandra bisa lepas dari eksekusi pidana penjara kasus hak tagih Bank Bali.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca Juga :  Pemerintah Rangkul Wirausahaan Muda yang Berasal dari Civitas Akademika Perguruan Tinggi

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 Jo Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 88 KUHP. (jp)

Most Read

Artikel Terbaru

/