alexametrics
22.8 C
Pontianak
Saturday, August 13, 2022

Pemerintah Tak Campuri KLB  

Pengurus Versi KLB Segera Lapor Menkumham

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih mencatat kepengurusan resmi Partai Demokrat masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada,” kata Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pemerintah belum bisa menentukan sah tidaknya kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara mengingat belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. “Jadi nggak ada masalah hukum sekarang,” kata Mahfud.

Pemerintah menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat karena bila KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB. “Pengurusnya siapa? Sehingga yang ada di misalnya di Sumut itu kita anggap dia sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat,” ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, KLB Partai Demokrat di Sumut ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai, tetapi bila menjadi masalah hukum pemerintah akan turun tangan. “Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi malah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” kata Mahfud menjelaskan.

Jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham, saat itulah baru pemerintah akan meneliti keabsahan-nya berdasarkan UU dan AD/ART parpol. “Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilanlah yang memutuskan. Sekarang tidak/belum ada masalah hukum di PD,” katanya.

Mahfud menjelaskan, bila ada masalah internal partai seperti itu pemerintah memang dihadapkan pada keputusan sulit untuk bersikap. “Apakah ini akan dilarang atau tidak. Secara opini kita mendengar wah ini tidak sah, ini sah secara opini, tapi secara hukum kan tidak bisa. Kita lalu menyatakan ini sah tidak sah sebelum ada data dokumen di atas meja,” katanya.

Baca Juga :  Pengamat Nilai BLT Migor yang Diinisiasi Airlangga Paling Tepat Saat Ini

Hal itu juga yang terjadi pada saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.  “Ketika itu, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak bisa berbuat apa-apa, bukan tidak mau. Tetapi, tidak bisa melarang karena ada Undang-Undang yang tidak boleh melarang orang-orang berkumpul. Kecuali, jelas-jelas menyatakan melakukan seperti yang dilarang oleh hukum. Mereka berkumpul sebagai satu kelompok masyarakat sehingga pada waktu itu Bu Mega juga membiarkan Pak Matori memegang PKB, tetapi di pengadilan kalah,” ujar Mahfud.

Pada zaman pemerintahan Presiden SBY juga tidak melarang adanya dualisme kepengurusan PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin).  “Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan serahkan ke pengadilan gitu. Akhirnya pengadilan yang memutus, jadi sama kita dan yang akan datang pemerintah pun nggak boleh ada orang internal lalu ribut mau dilarang. Seharusnya partai sendiri yang solid di dalam jangan sampai pecah,” demikian Mahfud MD.

Pengurus Versi KLB Segera Lapor Menkumham

Sementara itu, Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, mengaku lega dengan rampungnya gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). KLB memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kami bersyukur apa yang kami cita-citakan selama ini berjalan lancar. Biar pun dengan berbagai cemoohan, tanggapan negatif dari kubu AHY dan kawan-kawannya seperti Andi Malarangeng yang mengatakan tidak mungkin terjadi KLB. Tapi alhamdulillah atas keinginan kuat, partai ini bisa menyelenggarakan KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum,” kata Max kepada wartawan, Sabtu (6/3).

Max menambahkan, hasil KLB juga menganulir beberapa keputusan DPP yang dibuat di bawah kepengurusan AHY. Di antaranya pemecatan terhadap tujuh kader senior dan pengurus DPC yang mendukung KLB.

“Selain itu KLB juga sepakat menghilangkan beberapa jabatan yang dibuat selama ini, seperti majelis tinggi. Kini tidak ada lagi majelis tinggi,” katanya.

Max menyadari, pengurus hasil KLB dengan formasi baru tidak akan bekerja dengan mudah. Selain menghadapi perlawanan kubu AHY, hasil KLB di Deli Serdang juga harus mendapatkan pengakuan pemerintah.

Baca Juga :  Adik Atut Cuci Uang Setengah Triliun

“Kita akan segera melampirkan kepengurusan ini ke Kemenkum HAM. Pasti pihak sana (AHY) tidak akan diam, akan melakukan perlawanan. Saya kira ini hal biasa. Namun program kerja yang pertama harus dilakukan adalah membenahi partai Demokrat seperti sediakala, partai rakyat dan terbuka untuk semua orang,” ungkapnya.

Meski bukan persoalan mudah, Max yakin, Moeldoko mampu menjalankan peran barunya sebagai nakhoda partai Demokrat. Saking yakinnya, Max tidak ragu-ragu mematok target menang di pemilu 2024.

“Pak Moeldoko dengan kemampuan dia sebagai seorang intelektual, komandan yang tegas, bisa membawa partai ini merebut posisi seperti sedia kala. Kita pernah berada pada ranking pertama di pemilu dan politik Indonesia. Jadi mudah-mudahan Pak Moeldoko bisa mengelola partai ini menang di Pemilu 2024,” tuturnya.

Mantan pewarta itu juga menyayangkan sempat ada teror yang dialami pengurus daerah, agar tidak menghadiri KLB. Sehingga semestinya hal ini tidak perlu terjadi.

“Ada hal-hal yang membuat ketakutan di daerah. Seperti yang disampaikan Pak SBY sendiri, kalau KLB ini sukses nanti akan diobrak-abrik DPD dan DPC seluruh Indonesia sampai ke tingkat ranting. Ini sama sekali tidak ada karena KLB hanya ingin meluruskan jalan partai Demokrat sesuai khittahnya tahun 2001. Jadi yang membuat KLB ini adalah kelompok garis lurus,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko mengajak seluruh kader partai Demokrat untuk bersatu dan kompak memajukan partai guna meraih kejayaan.

“Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke untuk bersama berjuang meraih kembali kejayaan Demokrat,” katanya di acara penutupan KLB yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat malam.

Menurut Moeldoko, kekuatan Partai Demokrat berada di tangan seluruh kadernya. Untuk itu ia berharap seluruh pemimpin Partai Demokrat agar menggandeng rakyat.

“Selaku pemimpin partai baik itu di tingkat provinsi sampai dengan kelurahan, harus bersama dengan rakyat,” katanya.(ant/jp)

Pengurus Versi KLB Segera Lapor Menkumham

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, pemerintah masih mencatat kepengurusan resmi Partai Demokrat masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada,” kata Mahfud dalam tayangan video dari Humas Kemenko Polhukam, di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, pemerintah belum bisa menentukan sah tidaknya kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara mengingat belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu. “Jadi nggak ada masalah hukum sekarang,” kata Mahfud.

Pemerintah menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat karena bila KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB. “Pengurusnya siapa? Sehingga yang ada di misalnya di Sumut itu kita anggap dia sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat,” ujar Mahfud.

Mahfud menegaskan, KLB Partai Demokrat di Sumut ini bukan masalah hukum melainkan masalah internal partai, tetapi bila menjadi masalah hukum pemerintah akan turun tangan. “Bagi pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi malah hukum. Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” kata Mahfud menjelaskan.

Jika hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham, saat itulah baru pemerintah akan meneliti keabsahan-nya berdasarkan UU dan AD/ART parpol. “Keputusan pemerintah bisa digugat ke pengadilan. Jadi pengadilanlah yang memutuskan. Sekarang tidak/belum ada masalah hukum di PD,” katanya.

Mahfud menjelaskan, bila ada masalah internal partai seperti itu pemerintah memang dihadapkan pada keputusan sulit untuk bersikap. “Apakah ini akan dilarang atau tidak. Secara opini kita mendengar wah ini tidak sah, ini sah secara opini, tapi secara hukum kan tidak bisa. Kita lalu menyatakan ini sah tidak sah sebelum ada data dokumen di atas meja,” katanya.

Baca Juga :  AHY Tiba di Pontianak Lusa, Resmikan Kantor Baru DPD Partai Demokrat Kalbar

Hal itu juga yang terjadi pada saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.  “Ketika itu, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak bisa berbuat apa-apa, bukan tidak mau. Tetapi, tidak bisa melarang karena ada Undang-Undang yang tidak boleh melarang orang-orang berkumpul. Kecuali, jelas-jelas menyatakan melakukan seperti yang dilarang oleh hukum. Mereka berkumpul sebagai satu kelompok masyarakat sehingga pada waktu itu Bu Mega juga membiarkan Pak Matori memegang PKB, tetapi di pengadilan kalah,” ujar Mahfud.

Pada zaman pemerintahan Presiden SBY juga tidak melarang adanya dualisme kepengurusan PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin).  “Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan serahkan ke pengadilan gitu. Akhirnya pengadilan yang memutus, jadi sama kita dan yang akan datang pemerintah pun nggak boleh ada orang internal lalu ribut mau dilarang. Seharusnya partai sendiri yang solid di dalam jangan sampai pecah,” demikian Mahfud MD.

Pengurus Versi KLB Segera Lapor Menkumham

Sementara itu, Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, mengaku lega dengan rampungnya gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). KLB memutuskan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kami bersyukur apa yang kami cita-citakan selama ini berjalan lancar. Biar pun dengan berbagai cemoohan, tanggapan negatif dari kubu AHY dan kawan-kawannya seperti Andi Malarangeng yang mengatakan tidak mungkin terjadi KLB. Tapi alhamdulillah atas keinginan kuat, partai ini bisa menyelenggarakan KLB yang menghasilkan Moeldoko sebagai ketua umum,” kata Max kepada wartawan, Sabtu (6/3).

Max menambahkan, hasil KLB juga menganulir beberapa keputusan DPP yang dibuat di bawah kepengurusan AHY. Di antaranya pemecatan terhadap tujuh kader senior dan pengurus DPC yang mendukung KLB.

“Selain itu KLB juga sepakat menghilangkan beberapa jabatan yang dibuat selama ini, seperti majelis tinggi. Kini tidak ada lagi majelis tinggi,” katanya.

Max menyadari, pengurus hasil KLB dengan formasi baru tidak akan bekerja dengan mudah. Selain menghadapi perlawanan kubu AHY, hasil KLB di Deli Serdang juga harus mendapatkan pengakuan pemerintah.

Baca Juga :  7 Kader Datang ke KLB Bukan Dukung Mendukung

“Kita akan segera melampirkan kepengurusan ini ke Kemenkum HAM. Pasti pihak sana (AHY) tidak akan diam, akan melakukan perlawanan. Saya kira ini hal biasa. Namun program kerja yang pertama harus dilakukan adalah membenahi partai Demokrat seperti sediakala, partai rakyat dan terbuka untuk semua orang,” ungkapnya.

Meski bukan persoalan mudah, Max yakin, Moeldoko mampu menjalankan peran barunya sebagai nakhoda partai Demokrat. Saking yakinnya, Max tidak ragu-ragu mematok target menang di pemilu 2024.

“Pak Moeldoko dengan kemampuan dia sebagai seorang intelektual, komandan yang tegas, bisa membawa partai ini merebut posisi seperti sedia kala. Kita pernah berada pada ranking pertama di pemilu dan politik Indonesia. Jadi mudah-mudahan Pak Moeldoko bisa mengelola partai ini menang di Pemilu 2024,” tuturnya.

Mantan pewarta itu juga menyayangkan sempat ada teror yang dialami pengurus daerah, agar tidak menghadiri KLB. Sehingga semestinya hal ini tidak perlu terjadi.

“Ada hal-hal yang membuat ketakutan di daerah. Seperti yang disampaikan Pak SBY sendiri, kalau KLB ini sukses nanti akan diobrak-abrik DPD dan DPC seluruh Indonesia sampai ke tingkat ranting. Ini sama sekali tidak ada karena KLB hanya ingin meluruskan jalan partai Demokrat sesuai khittahnya tahun 2001. Jadi yang membuat KLB ini adalah kelompok garis lurus,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025 versi Kongres Luar Biasa (KLB) Moeldoko mengajak seluruh kader partai Demokrat untuk bersatu dan kompak memajukan partai guna meraih kejayaan.

“Saya mengajak seluruh kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke untuk bersama berjuang meraih kembali kejayaan Demokrat,” katanya di acara penutupan KLB yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat malam.

Menurut Moeldoko, kekuatan Partai Demokrat berada di tangan seluruh kadernya. Untuk itu ia berharap seluruh pemimpin Partai Demokrat agar menggandeng rakyat.

“Selaku pemimpin partai baik itu di tingkat provinsi sampai dengan kelurahan, harus bersama dengan rakyat,” katanya.(ant/jp)

Most Read

Artikel Terbaru

/