alexametrics
30 C
Pontianak
Tuesday, August 16, 2022

Jokowi: Natuna Milik Indonesia

Tak Ada Tawar Menawar Soal Kedaulatan Negara

NATUNA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke wilayah Kepulauan Natuna. Ia ingin menegaskan bahwa kedaulatan bangsa Indonesia tak bisa diusik oleh klaim batas wilayah Tiongkok.

Menurut dia, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

Hal itu disampaikan Presiden saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1)

“Di Natuna ini penduduknya ada 81.000 jiwa, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia,” kata Presiden, Rabu (8/1).

Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia dan wilayahnya. Termasuk wilayah Kepulauan Natuna.

Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Jokowi juga meminta agar tidak ada lagi kapal asing yang asal memasuki teritorial Indonesia. “Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada yang masuk teritorial kita,” kata Presiden.

Jokowi menyebutkan, tidak ada kapal-kapal nelayan asing yang masuk teritorial Indonesia. Menurut dia, kapal asing itu hanya melintas di zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Di zona itu, kata dia, kapal asing dapat melintas dengan bebas. Tapi, tidak boleh menangkap ikan secara ilegal di sana. ”Tidak ada yang masuk ke teritori kita,” ujarnya.

Keluhan tentang masuknya kapal-kapal nelayan asing, terutama dari Tiongkok, di perairan Natuna Utara itu menyeruak berbarengan dengan provokasi Tiongkok. Atas dasar klaim histori, Negeri Panda tersebut mengirim kapal-kapal coast guard untuk mengawal para nelayan mereka memasuki ZEE Indonesia.

Baca Juga :  Laut Cina Selatan Memanas, Empat KRI Siaga di Natuna

Di Jakarta, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna kemarin memberikan pesan ke dunia internasional bahwa wilayah tersebut bagian dari kedaulatan Indonesia. ”Bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar-menawar,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin.

Jokowi kembali menegaskan, pemerintah tidak akan mengambil opsi tawar-menawar soal kedaulatan NKRI di wilayah Natuna. Sebab, kawasan itu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari dulu hingga sekarang.

”Karena jelas di Natuna ini ada penduduknya, sebanyak 81 ribu. Di sini (Natuna) ada bupatinya. Juga ada gubernurnya,” ucap dia.

Selain menegaskan kedaulatan NKRI di Natuna, Jokowi menyinggung kegiatan tangkap ikan yang dilakukan nelayan setempat. Di hadapan puluhan perwakilan nelayan, dia menanyakan seberapa jauh manfaat pembangunan SKPT Selat Lampa yang didirikan belum lama ini. ”Ada manfaat enggak sih (SKPT Selat Lampa)?” tanya Jokowi yang dijawab beragam oleh para nelayan.

Sayangnya, dialog antara Jokowi dan nelayan tidak lama. Ahmad Yani, perwakilan nelayan dari Kecamatan Pulau Tiga Barat, mengaku kecewa lantaran tidak dapat menyampaikan semua keluhan nelayan di depan presiden secara langsung. ”Banyak sekali keluhan. Nelayan di sini kesulitan karena tidak ada pembeli tetap. Jadi, harga selalu naik turun,” ujarnya.

Ahmad mengatakan, sebagian nelayan di Natuna juga memiliki keterbatasan sarana penangkap ikan. Misalnya, radio komunikasi yang bisa digunakan hingga radius mil tertentu sampai radar satelit untuk menentukan arah penangkapan ikan. Belum lagi, masalah legalitas bagan-bagan (jenis alat tangkap ikan) yang belum selesai hingga saat ini.

Sementara itu, jumlah nelayan yang bersedia melaut di Natuna Utara bertambah. Saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mencatat 470 nelayan sudah mendaftar. Tidak hanya memberi jaminan keamanan, untuk memudahkan para nelayan, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah fasilitas.

Baca Juga :  Nia Ramadhani Ditangkap Bareng Sopir, Ardi Bakrie Menyerahkan Diri

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menjelaskan bahwa saat ini fasilitas-fasilitas untuk nelayan-nelayan tersebut masih dibahas bersama lintas kementerian dan lembaga. ”Yang penting idenya dulu,” ungkap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin (8/1).

Mahfud memastikan kementerian dan lembaga yang terlibat tengah mematangkan rencana. Rapat lintas kementerian dan lembaga dilakukan untuk memastikan ratusan nelayan yang sudah menyatakan bersedia melaut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara dapat terbantu. Baik operasional maupun kebutuhan lainnya.

Pejabat yang pernah dipercaya sebagai menteri pertahanan (Menhan) itu menyampaikan, jumlah nelayan yang bersedia melaut di Natuna Utara bisa saja bertambah. Sebab, 470 sudah mendaftar semua dari Pantai Utara (Pantura) Jawa. ”Di daerah lain juga banyak yang sudah kontak, (tanya) gimana cara kami gabung ke sana,” bebernya.

Sementara itu Duta Besar Tiongkok Xiao Qian menyebut bahwa permasalahan antara Tiongkok dengan Indonesia di perairan Natuna tidak mengganggu hubungan baik antar dua negara tersebut. Menurutnya, masing-masing negara memiliki perspektif yang berbeda terhadap suatu persoalan, dalam hal ini menyangkut aturan teritorial zona kedaulatan di perairan tersebut.

“Kami punya hubungan yang sangat baik di banyak area, tapi teman baik kadang punya perspektif yang berbeda,” ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indoensia (BEI) Jakarta, Rabu (8/1).

Xiao menegaskan, dari pihak Tiongkok maupun Indonesia akan mengkomunikasikan persoalan ini secara baik-baik untuk mencari titik penyelesaiannya. “Kami bisa menyelesaikan masalah ini. Kami memiliki komunikasi yang baik dan saya pikir masalah ini akan terselesaikan dengan baik,” tuturnya.

Persoalan di laut Natuna, kata Xiao, juga tidak akan mempengaruhi hubungan ekonomi.

“Saya tak berpikir demikian,” tandasnya. (mia/tyo/far/syn/wan/tau/c6/ttg)

Tak Ada Tawar Menawar Soal Kedaulatan Negara

NATUNA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke wilayah Kepulauan Natuna. Ia ingin menegaskan bahwa kedaulatan bangsa Indonesia tak bisa diusik oleh klaim batas wilayah Tiongkok.

Menurut dia, wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.

Hal itu disampaikan Presiden saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu (8/1)

“Di Natuna ini penduduknya ada 81.000 jiwa, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan. Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia,” kata Presiden, Rabu (8/1).

Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia dan wilayahnya. Termasuk wilayah Kepulauan Natuna.

Terkait dengan insiden masuknya kapal asing yang banyak diberitakan belakangan ini, Jokowi juga meminta agar tidak ada lagi kapal asing yang asal memasuki teritorial Indonesia. “Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada yang masuk teritorial kita,” kata Presiden.

Jokowi menyebutkan, tidak ada kapal-kapal nelayan asing yang masuk teritorial Indonesia. Menurut dia, kapal asing itu hanya melintas di zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Di zona itu, kata dia, kapal asing dapat melintas dengan bebas. Tapi, tidak boleh menangkap ikan secara ilegal di sana. ”Tidak ada yang masuk ke teritori kita,” ujarnya.

Keluhan tentang masuknya kapal-kapal nelayan asing, terutama dari Tiongkok, di perairan Natuna Utara itu menyeruak berbarengan dengan provokasi Tiongkok. Atas dasar klaim histori, Negeri Panda tersebut mengirim kapal-kapal coast guard untuk mengawal para nelayan mereka memasuki ZEE Indonesia.

Baca Juga :  Wamendag: Pembangunan Tak Hanya Fisik, Tetapi Mencakup Pengelolaannya

Di Jakarta, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan, kunjungan Presiden Jokowi ke Natuna kemarin memberikan pesan ke dunia internasional bahwa wilayah tersebut bagian dari kedaulatan Indonesia. ”Bahwa kedaulatan RI itu tidak boleh diganggu dan tidak boleh ditawar-menawar,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan kemarin.

Jokowi kembali menegaskan, pemerintah tidak akan mengambil opsi tawar-menawar soal kedaulatan NKRI di wilayah Natuna. Sebab, kawasan itu adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari dulu hingga sekarang.

”Karena jelas di Natuna ini ada penduduknya, sebanyak 81 ribu. Di sini (Natuna) ada bupatinya. Juga ada gubernurnya,” ucap dia.

Selain menegaskan kedaulatan NKRI di Natuna, Jokowi menyinggung kegiatan tangkap ikan yang dilakukan nelayan setempat. Di hadapan puluhan perwakilan nelayan, dia menanyakan seberapa jauh manfaat pembangunan SKPT Selat Lampa yang didirikan belum lama ini. ”Ada manfaat enggak sih (SKPT Selat Lampa)?” tanya Jokowi yang dijawab beragam oleh para nelayan.

Sayangnya, dialog antara Jokowi dan nelayan tidak lama. Ahmad Yani, perwakilan nelayan dari Kecamatan Pulau Tiga Barat, mengaku kecewa lantaran tidak dapat menyampaikan semua keluhan nelayan di depan presiden secara langsung. ”Banyak sekali keluhan. Nelayan di sini kesulitan karena tidak ada pembeli tetap. Jadi, harga selalu naik turun,” ujarnya.

Ahmad mengatakan, sebagian nelayan di Natuna juga memiliki keterbatasan sarana penangkap ikan. Misalnya, radio komunikasi yang bisa digunakan hingga radius mil tertentu sampai radar satelit untuk menentukan arah penangkapan ikan. Belum lagi, masalah legalitas bagan-bagan (jenis alat tangkap ikan) yang belum selesai hingga saat ini.

Sementara itu, jumlah nelayan yang bersedia melaut di Natuna Utara bertambah. Saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) mencatat 470 nelayan sudah mendaftar. Tidak hanya memberi jaminan keamanan, untuk memudahkan para nelayan, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah fasilitas.

Baca Juga :  Dukung Pembangunan Berkelanjutan dengan Implementasi Transformasi Digital Melalui Smart City, Green City, dan Sustainable City

Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD menjelaskan bahwa saat ini fasilitas-fasilitas untuk nelayan-nelayan tersebut masih dibahas bersama lintas kementerian dan lembaga. ”Yang penting idenya dulu,” ungkap Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, kemarin (8/1).

Mahfud memastikan kementerian dan lembaga yang terlibat tengah mematangkan rencana. Rapat lintas kementerian dan lembaga dilakukan untuk memastikan ratusan nelayan yang sudah menyatakan bersedia melaut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara dapat terbantu. Baik operasional maupun kebutuhan lainnya.

Pejabat yang pernah dipercaya sebagai menteri pertahanan (Menhan) itu menyampaikan, jumlah nelayan yang bersedia melaut di Natuna Utara bisa saja bertambah. Sebab, 470 sudah mendaftar semua dari Pantai Utara (Pantura) Jawa. ”Di daerah lain juga banyak yang sudah kontak, (tanya) gimana cara kami gabung ke sana,” bebernya.

Sementara itu Duta Besar Tiongkok Xiao Qian menyebut bahwa permasalahan antara Tiongkok dengan Indonesia di perairan Natuna tidak mengganggu hubungan baik antar dua negara tersebut. Menurutnya, masing-masing negara memiliki perspektif yang berbeda terhadap suatu persoalan, dalam hal ini menyangkut aturan teritorial zona kedaulatan di perairan tersebut.

“Kami punya hubungan yang sangat baik di banyak area, tapi teman baik kadang punya perspektif yang berbeda,” ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indoensia (BEI) Jakarta, Rabu (8/1).

Xiao menegaskan, dari pihak Tiongkok maupun Indonesia akan mengkomunikasikan persoalan ini secara baik-baik untuk mencari titik penyelesaiannya. “Kami bisa menyelesaikan masalah ini. Kami memiliki komunikasi yang baik dan saya pikir masalah ini akan terselesaikan dengan baik,” tuturnya.

Persoalan di laut Natuna, kata Xiao, juga tidak akan mempengaruhi hubungan ekonomi.

“Saya tak berpikir demikian,” tandasnya. (mia/tyo/far/syn/wan/tau/c6/ttg)

Most Read

Artikel Terbaru

/