alexametrics
27.8 C
Pontianak
Tuesday, July 5, 2022

Ibu Kota Berlakukan PSBB, Pemerintah Pusat Bantu Jakarta Rp 3,6 T

Pemerintah menyiapkan mekanisme bantuan pangan untuk daerah yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sasarannya adalah masyarakat DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menuturkan, bantuan itu adalah dukungan pemerintah agar PSBB bisa berjalan lancar.

’’Sedang disiapkan Kemensos bersama dengan DKI dan di-support presiden untuk diberikan bantuan paket pangan yang bentuknya komoditi,’’ ujarnya dalam video conference di Jakarta kemarin (8/4).

Askolani menjelaskan, keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mendapatkan bantuan itu ditentukan berdasar data milik pemerintah daerah. KPM difokuskan terhadap masyarakat rentan dan miskin yang terdampak tekanan ekonomi akibat Covid-19.

Pemerintah dan konsorsium yang mengakomodasi hal itu juga tengah mempersiapkan komoditas apa saja yang masuk dalam paket bantuan. Askolani mengungkapkan, salah satu pihak yang terlibat adalah PD Pasar Jaya yang notabene BUMD milik Pemprov DKI. Konsorsium itu nanti bertugas menyalurkan bantuan kepada KPM. Komoditas yang termasuk bantuan itu, antara lain, beras dan minyak. ’’Frekuensinya bisa dua minggu sekali atau sebulan sekali,’’ imbuhnya.

Selain bantuan pangan, pemerintah menaikkan anggaran program keluarga harapan (PKH) dari Rp 29,13 triliun menjadi Rp 37,4 triliun. Kenaikan Rp 8,27 triliun itu bertujuan meredam dampak Covid-19. Askolani menuturkan, biasanya pemerintah memberikan bantuan empat kali dalam setahun. Namun, khusus April hingga Juni, bantuan itu menjadi dobel. ’’PKH akan di-expand untuk diberikan satu triwulan tambahan. PKH selama ini 10 juta rumah tangga diberikan empat kali dalam setahun. Tapi, khusus April sampai tiga bulan akan ditambah satu triwulan oleh Kemensos,’’ urai dia.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto memerinci, manfaat yang diterima masyarakat dalam program itu juga mengalami kenaikan. ”Tidak hanya naik volume, tapi kualitas bantuan yang diberikan juga naik,’’ jelasnya. Dia menjelaskan, bantuan ibu hamil dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,750 juta per tahun, anak usia dini dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,750 juta per tahun, siswa SD dari Rp 900 ribu menjadi Rp 1,250 juta per tahun. Kemudian, siswa SMP dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,875 juta per tahun, siswa SMA dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta, penyandang disabilitas dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta, dan lansia dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta.

Bantuan juga diberikan dalam bentuk kartu sembako yang ditujukan kepada 20 juta penerima dalam skala nasional. Sebanyak 15,2 juta penerima, antara lain, merupakan KPM existing, sedangkan sisanya adalah penerima tambahan. Selama Maret sampai Desember, mereka diberi bantuan Rp 200 ribu secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan. Kemudian, mereka bisa memakainya untuk memperoleh kebutuhan pokok yang bernutrisi. Total anggaran yang dikeluarkan Kemenkeu adalah Rp 43,6 triliun, naik dari pagu anggaran sebelumnya, Rp 28,08 triliun.

Baca Juga :  Dipicu Masalah Gaji Dan Penempatan Kerja, Casn Mundur

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyampaikan bahwa ada tiga usulan bantuan sosial khusus yang ditujukan kepada masyarakat rentan yang terdampak Covid-19. Termasuk, untuk mengantisipasi pemberlakuan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Pertama, berupa sembako (bantuan pangan) kepada keluarga rentan yang tinggal di Jakarta. Bantuan sembako itu ditargetkan untuk keluarga miskin yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), penerima kartu Jakarta pintar (KJP), guru kontrak kerja, guru honorer, penghuni rumah susun (rusun), hingga pekerja harian yang tinggal di DKI Jakarta. Sebab, penghasilan mereka diperkirakan bakal terganggu selama masa PSBB.

Untuk bantuan khusus itu, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan data penerima sebanyak 1.218.766 kepala keluarga (KK) atau 2.517.075 jiwa. Saat ini data tersebut sedang dalam proses pemadanan dengan DTKS. Untuk penyalurannya, Kemensos bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta. ”Total anggaran yang dibutuhkan Rp 3,6 triliun. Jika ini berjalan lancar, nanti per 20 April akan kita mulai,” ungkap politikus PDIP tersebut. Dengan bantuan sembako itu, kata dia, diharapkan kebutuhan mereka selama masa darurat terpenuhi. Langkah tersebut ditempuh juga untuk mengantisipasi agar mereka tidak mudik (selengkapnya lihat grafis).

Bantuan awal Kemensos berupa 200 ribu paket sembako untuk DKI Jakarta telah disalurkan kemarin. Bantuan disalurkan oleh Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos Grace Batubara di kawasan Tebet dan Kemang, Jakarta Selatan. Total volume bantuan yang disalurkan 1.675 paket sembako dan makanan siap saji.

Pendistribusian paket sembako rencananya juga dilakukan secara bertahap kepada orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam perawatan (PDP). Juga, para pekerja informal seperti tukang ojek, buruh, pedagang kaki lima, para pekerja harian, sopir taksi, dan ojek online. ”DKI Jakarta itu kan kebetulan zona merah. Jadi, itu yang akan kami prioritaskan terlebih dahulu,” ungkap Grace.

Pada bagian lain, peringatan terakhir dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin. Dia meminta seluruh warga Jakarta mematuhi aturan PSBB. Dia juga mengingatkan bahwa PSBB Jakarta berlaku mulai besok, tepat pukul 00.00.

’’Jajaran Pemprov DKI akan patroli bersama polisi dan TNI untuk memastikan seluruh masyarakat menaati PSBB dan tidak ada kerumunan,’’ tegasnya.

Anies juga sudah berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat terkait dengan PSBB tersebut. Sebab, program pencegahan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan Jakarta. Daerah lain yang berbatasan langsung dengan Jakarta harus dilibatkan.

Menurut dia, PSBB di Jakarta bisa menjadi rujukan bagi Banten dan Jawa Barat. Dengan begitu, tiga provinsi bisa memiliki pola kerja yang sama. ’’Jadi, administrasi dilakukan sendiri-sendiri, tapi substansinya disamakan. Seperti menyusun pergub ini, kami akan share kepada semua dan itu menjadi bahan untuk menyusun sesuai tantangan dan kebutuhan masing-masing (provinsi, Red),’’ tambah Anies.

Meski demikian, hingga kemarin, pergub PSBB belum diterbitkan. Sebab, masih ada aturan yang akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Terutama terkait dengan larangan ojek online mengangkut penumpang. Sesuai dengan aturan PSBB, pengendara motor memang dilarang memboncengkan penumpang.

Baca Juga :  Tekan Kluster Silaturahmi Lebaran, Guru Dilarang Gelar Open House

Anies menyebutkan, Pemprov DKI sudah berkoordinasi dengan para operator ojek online tersebut. Hasilnya, para operator berjanji mengikuti protokol kesehatan dalam mengangkut penumpang maupun barang. ’’Mudah-mudahan malam ini ada kabarnya. Karena dalam ketentuan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, Red), ojek tidak diizinkan mengangkut orang,’’ jelasnya. Jika keputusan pemerintah pusat segera keluar, Anies akan melakukan finalisasi pergub PSBB.

Organda Minta Angkutan Umum Dibantu

Di sisi lain, implementasi PSBB di Jakarta berpengaruh terhadap pengoperasian angkutan umum. Menurut Ketua DPD Organda DKI Shafruhan Sinungan, pemerintah harus memberikan kepastian terhadap nasib seluruh awak angkutan umum. ’’Ini menyangkut awak kendaraan, bagaimana nasib mereka yang akhirnya tidak bisa bekerja,’’ ungkapnya.

Pria yang juga dipercaya sebagai kepala Koordinator Wilayah 2A DPP Organda itu mengungkapkan, pihaknya mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk penanggulangan virus korona. Namun, setiap kebijakan harus mempertimbangkan efek terhadap masyarakat. Termasuk awak angkutan umum yang saat ini sudah dan terancam kehilangan mata pencaharian.

Selama ada jaminan dari pemerintah, lanjut Shafruhan, Organda tidak akan mempermasalahkan pembatasan-pembatasan yang berlaku. Bahkan, pihaknya mendukung penghentian operasional seluruh angkutan umum. Dia juga mengerti bahwa angkutan umum sangat berpotensi jadi tempat penularan Covid-19.

Menurut dia, ada atau tidak ada larangan operasional angkutan umum, jumlah penumpang saat ini sudah menurun signifikan. Bahkan, sudah ada beberapa pengusaha kecil di bidang angkutan umum yang gulung tikar. ’’Jangan sampai semuanya kolaps,’’ terang dia.

Untuk itu, dia berharap ada perhatian dari pemerintah. Selain kepada awak angkutan umum, pengusaha angkutan umum juga membutuhkan bantuan.

Berdasar data yang dia miliki, saat ini jumlah angkutan umum yang beroperasi di Jakarta berkurang drastis. ’’Bus pariwisata sudah seratus persen stop, tidak beroperasi,’’ ujarnya. ’’Yang AKAP atau AJAP pun tinggal 10 persen (yang beroperasi), bahkan di bawah itu,’’ imbuhnya. Angka penumpang juga anjlok. Sebab, tidak banyak masyarakat yang bepergian ke luar Jakarta.

Karena itu, pihaknya sudah menyiapkan surat yang bakal disampaikan kepada otoritas perhubungan dan gubernur DKI. Isinya berupa permintaan stimulus atau insentif. ’’Pertama, bantuan dana berupa BLT untuk awak kendaraan, mekanik, dan staf sebagai jaring pengaman sosial,’’ ungkapnya. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membebaskan biaya BBN-KB dan PKB. ’’Baik pokok maupun tunggakan,’’ tambah dia.

Permintaan lain adalah pembebasan retribusi untuk angkutan umum. Kemudian, pembayaran penuh terhadap operator angkutan umum yang sudah meneken kontrak dengan Transjakarta. Termasuk pemenuhan hak-hak untuk awak kendaraan operator-operator tersebut. ’’Suratnya sudah saya tanda tangani. Tinggal disampaikan kepada Bapak Gubernur,’’ ujarnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : dee/mia/idr/wan/rya/syn/lyn/c5/c10/oni

Pemerintah menyiapkan mekanisme bantuan pangan untuk daerah yang akan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sasarannya adalah masyarakat DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menuturkan, bantuan itu adalah dukungan pemerintah agar PSBB bisa berjalan lancar.

’’Sedang disiapkan Kemensos bersama dengan DKI dan di-support presiden untuk diberikan bantuan paket pangan yang bentuknya komoditi,’’ ujarnya dalam video conference di Jakarta kemarin (8/4).

Askolani menjelaskan, keluarga penerima manfaat (KPM) yang akan mendapatkan bantuan itu ditentukan berdasar data milik pemerintah daerah. KPM difokuskan terhadap masyarakat rentan dan miskin yang terdampak tekanan ekonomi akibat Covid-19.

Pemerintah dan konsorsium yang mengakomodasi hal itu juga tengah mempersiapkan komoditas apa saja yang masuk dalam paket bantuan. Askolani mengungkapkan, salah satu pihak yang terlibat adalah PD Pasar Jaya yang notabene BUMD milik Pemprov DKI. Konsorsium itu nanti bertugas menyalurkan bantuan kepada KPM. Komoditas yang termasuk bantuan itu, antara lain, beras dan minyak. ’’Frekuensinya bisa dua minggu sekali atau sebulan sekali,’’ imbuhnya.

Selain bantuan pangan, pemerintah menaikkan anggaran program keluarga harapan (PKH) dari Rp 29,13 triliun menjadi Rp 37,4 triliun. Kenaikan Rp 8,27 triliun itu bertujuan meredam dampak Covid-19. Askolani menuturkan, biasanya pemerintah memberikan bantuan empat kali dalam setahun. Namun, khusus April hingga Juni, bantuan itu menjadi dobel. ’’PKH akan di-expand untuk diberikan satu triwulan tambahan. PKH selama ini 10 juta rumah tangga diberikan empat kali dalam setahun. Tapi, khusus April sampai tiga bulan akan ditambah satu triwulan oleh Kemensos,’’ urai dia.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Andin Hadiyanto memerinci, manfaat yang diterima masyarakat dalam program itu juga mengalami kenaikan. ”Tidak hanya naik volume, tapi kualitas bantuan yang diberikan juga naik,’’ jelasnya. Dia menjelaskan, bantuan ibu hamil dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,750 juta per tahun, anak usia dini dari Rp 3 juta menjadi Rp 3,750 juta per tahun, siswa SD dari Rp 900 ribu menjadi Rp 1,250 juta per tahun. Kemudian, siswa SMP dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,875 juta per tahun, siswa SMA dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta, penyandang disabilitas dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta, dan lansia dari Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta.

Bantuan juga diberikan dalam bentuk kartu sembako yang ditujukan kepada 20 juta penerima dalam skala nasional. Sebanyak 15,2 juta penerima, antara lain, merupakan KPM existing, sedangkan sisanya adalah penerima tambahan. Selama Maret sampai Desember, mereka diberi bantuan Rp 200 ribu secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan. Kemudian, mereka bisa memakainya untuk memperoleh kebutuhan pokok yang bernutrisi. Total anggaran yang dikeluarkan Kemenkeu adalah Rp 43,6 triliun, naik dari pagu anggaran sebelumnya, Rp 28,08 triliun.

Baca Juga :  Pasien Positif Virus Korona Bertambah, Total Jadi 4 Orang

Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyampaikan bahwa ada tiga usulan bantuan sosial khusus yang ditujukan kepada masyarakat rentan yang terdampak Covid-19. Termasuk, untuk mengantisipasi pemberlakuan pembatasan sosial skala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Pertama, berupa sembako (bantuan pangan) kepada keluarga rentan yang tinggal di Jakarta. Bantuan sembako itu ditargetkan untuk keluarga miskin yang masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), penerima kartu Jakarta pintar (KJP), guru kontrak kerja, guru honorer, penghuni rumah susun (rusun), hingga pekerja harian yang tinggal di DKI Jakarta. Sebab, penghasilan mereka diperkirakan bakal terganggu selama masa PSBB.

Untuk bantuan khusus itu, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan data penerima sebanyak 1.218.766 kepala keluarga (KK) atau 2.517.075 jiwa. Saat ini data tersebut sedang dalam proses pemadanan dengan DTKS. Untuk penyalurannya, Kemensos bekerja sama dengan BUMN, BUMD, dan swasta. ”Total anggaran yang dibutuhkan Rp 3,6 triliun. Jika ini berjalan lancar, nanti per 20 April akan kita mulai,” ungkap politikus PDIP tersebut. Dengan bantuan sembako itu, kata dia, diharapkan kebutuhan mereka selama masa darurat terpenuhi. Langkah tersebut ditempuh juga untuk mengantisipasi agar mereka tidak mudik (selengkapnya lihat grafis).

Bantuan awal Kemensos berupa 200 ribu paket sembako untuk DKI Jakarta telah disalurkan kemarin. Bantuan disalurkan oleh Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemensos Grace Batubara di kawasan Tebet dan Kemang, Jakarta Selatan. Total volume bantuan yang disalurkan 1.675 paket sembako dan makanan siap saji.

Pendistribusian paket sembako rencananya juga dilakukan secara bertahap kepada orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam perawatan (PDP). Juga, para pekerja informal seperti tukang ojek, buruh, pedagang kaki lima, para pekerja harian, sopir taksi, dan ojek online. ”DKI Jakarta itu kan kebetulan zona merah. Jadi, itu yang akan kami prioritaskan terlebih dahulu,” ungkap Grace.

Pada bagian lain, peringatan terakhir dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemarin. Dia meminta seluruh warga Jakarta mematuhi aturan PSBB. Dia juga mengingatkan bahwa PSBB Jakarta berlaku mulai besok, tepat pukul 00.00.

’’Jajaran Pemprov DKI akan patroli bersama polisi dan TNI untuk memastikan seluruh masyarakat menaati PSBB dan tidak ada kerumunan,’’ tegasnya.

Anies juga sudah berkoordinasi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat terkait dengan PSBB tersebut. Sebab, program pencegahan Covid-19 tidak bisa hanya dilakukan Jakarta. Daerah lain yang berbatasan langsung dengan Jakarta harus dilibatkan.

Menurut dia, PSBB di Jakarta bisa menjadi rujukan bagi Banten dan Jawa Barat. Dengan begitu, tiga provinsi bisa memiliki pola kerja yang sama. ’’Jadi, administrasi dilakukan sendiri-sendiri, tapi substansinya disamakan. Seperti menyusun pergub ini, kami akan share kepada semua dan itu menjadi bahan untuk menyusun sesuai tantangan dan kebutuhan masing-masing (provinsi, Red),’’ tambah Anies.

Meski demikian, hingga kemarin, pergub PSBB belum diterbitkan. Sebab, masih ada aturan yang akan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Terutama terkait dengan larangan ojek online mengangkut penumpang. Sesuai dengan aturan PSBB, pengendara motor memang dilarang memboncengkan penumpang.

Baca Juga :  Pemda Kalbar Terima Bantuan Bilik Disinfektan

Anies menyebutkan, Pemprov DKI sudah berkoordinasi dengan para operator ojek online tersebut. Hasilnya, para operator berjanji mengikuti protokol kesehatan dalam mengangkut penumpang maupun barang. ’’Mudah-mudahan malam ini ada kabarnya. Karena dalam ketentuan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, Red), ojek tidak diizinkan mengangkut orang,’’ jelasnya. Jika keputusan pemerintah pusat segera keluar, Anies akan melakukan finalisasi pergub PSBB.

Organda Minta Angkutan Umum Dibantu

Di sisi lain, implementasi PSBB di Jakarta berpengaruh terhadap pengoperasian angkutan umum. Menurut Ketua DPD Organda DKI Shafruhan Sinungan, pemerintah harus memberikan kepastian terhadap nasib seluruh awak angkutan umum. ’’Ini menyangkut awak kendaraan, bagaimana nasib mereka yang akhirnya tidak bisa bekerja,’’ ungkapnya.

Pria yang juga dipercaya sebagai kepala Koordinator Wilayah 2A DPP Organda itu mengungkapkan, pihaknya mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah untuk penanggulangan virus korona. Namun, setiap kebijakan harus mempertimbangkan efek terhadap masyarakat. Termasuk awak angkutan umum yang saat ini sudah dan terancam kehilangan mata pencaharian.

Selama ada jaminan dari pemerintah, lanjut Shafruhan, Organda tidak akan mempermasalahkan pembatasan-pembatasan yang berlaku. Bahkan, pihaknya mendukung penghentian operasional seluruh angkutan umum. Dia juga mengerti bahwa angkutan umum sangat berpotensi jadi tempat penularan Covid-19.

Menurut dia, ada atau tidak ada larangan operasional angkutan umum, jumlah penumpang saat ini sudah menurun signifikan. Bahkan, sudah ada beberapa pengusaha kecil di bidang angkutan umum yang gulung tikar. ’’Jangan sampai semuanya kolaps,’’ terang dia.

Untuk itu, dia berharap ada perhatian dari pemerintah. Selain kepada awak angkutan umum, pengusaha angkutan umum juga membutuhkan bantuan.

Berdasar data yang dia miliki, saat ini jumlah angkutan umum yang beroperasi di Jakarta berkurang drastis. ’’Bus pariwisata sudah seratus persen stop, tidak beroperasi,’’ ujarnya. ’’Yang AKAP atau AJAP pun tinggal 10 persen (yang beroperasi), bahkan di bawah itu,’’ imbuhnya. Angka penumpang juga anjlok. Sebab, tidak banyak masyarakat yang bepergian ke luar Jakarta.

Karena itu, pihaknya sudah menyiapkan surat yang bakal disampaikan kepada otoritas perhubungan dan gubernur DKI. Isinya berupa permintaan stimulus atau insentif. ’’Pertama, bantuan dana berupa BLT untuk awak kendaraan, mekanik, dan staf sebagai jaring pengaman sosial,’’ ungkapnya. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah membebaskan biaya BBN-KB dan PKB. ’’Baik pokok maupun tunggakan,’’ tambah dia.

Permintaan lain adalah pembebasan retribusi untuk angkutan umum. Kemudian, pembayaran penuh terhadap operator angkutan umum yang sudah meneken kontrak dengan Transjakarta. Termasuk pemenuhan hak-hak untuk awak kendaraan operator-operator tersebut. ’’Suratnya sudah saya tanda tangani. Tinggal disampaikan kepada Bapak Gubernur,’’ ujarnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : dee/mia/idr/wan/rya/syn/lyn/c5/c10/oni

Most Read

Artikel Terbaru

/