alexametrics
25 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

Nasib 34.954 Guru Hononer yang Sudah Lulus PPPK

Tuntut Status: Ribuan Guru Honorer Demo Istana.

JAKARTA – Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mendesak pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menuntaskan persoalan guru honorer terutama yang sudah lolos seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Mereka sudah dinyatakan lulus Maret 2019 tetapi hingga saat ini tidak kunjung diangkat.

“Persoalan para guru honorer yang lolos seleksi PPPK tetapi belum kunjung diangkat dan masih terkatung-katung nasibnya harus jadi perhatian serius Kemendikbud. Yang dibutuhkan adalah upaya Dirjen GTK (guru dan tenaga kependidikan) mengkoordinasikannya dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KemenPAN-RB),” beber Satriwan dalam pesan tertulisnya, Jumat (9/5).

Dirjen GTK, lanjutnya, adalah orang tua para guru tersebut. Harus dipikirkan bagaimana nasib 34.954 guru honorer yang lulus PPPK. Mau diapakan mereka? Para guru honorer yang sudah belasan tahun mengabdi, sekarang menunggu tindakan nyata Dirjen GTK.

“Jangan biarkan status 34.494 guru honorer yang lulus PPPK ini tidak jelas. Mereka sudah direkrut sejak Februari 2019, seharusnya statusnya bukan guru honorer lagi tetapi ASN PPPK,” tandasnya.

Baca Juga :  Dia Melihat Hutan dan Kegores Kayu, Masak Aku Tidur Nyaman di Hotel

Satriwan juga menyoroti rasio ketimpangan guru di daerah dan perkotaan; serta sinergisitas dengan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependdidikan) dalam menyiapkan calon-calon guru profesional.

Persoalan guru makin menumpuk. Dibutuhkan kecermatan dalam membuat regulasi guru, sehingga tidak bias. Sebab tidak semua guru itu mengajar di sekolah perkotaan atau yang mahal. Tidak semuanya punya akses mewah terhadap gawai pintar dan jaringan internet.  “Butuh penyesuaian-penyesuaian dan wisdom yang besar dalam mengelola kurang lebih 3,2 juta guru dengan pelbagai keunikannya,” ucapnya.

Honorer K2 Bergejolak

Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan, kondisi di lapangan semakin tidak kondusif. Banyak honorer K2 termasuk yang sudah lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil rekrutmen Februari 2019 ingin demo lagi.

Visi misinya satu, minta pemerintah segera menuntaskan masalah honorer K2 menjadi apa Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Khusus PPPK yang nyata-nyata sudah ikut tes pada Februari 2019 dan kemudian diluluskn 51 ribuan orang, sampai saat ini belum juga diangkat.

“Bilang saja pemeintah itu memang sukanya PHP (pemberi harapan palsu). Cuma gitu saja kok buat repot. Intinya PPPK itu PHP doang kok,” ujar Titi kepada JPNN.com Sabtu (9/5). Menurut Titi, desakan untuk turun ke jalan mencuat lagi lantaran kebijakan pemerintah yang plin-plan dan bikin pusing. Senjata pemerintah hanya disuruh sabar, doa, dan ujung-ujungnya minta maaf.

Baca Juga :  Tahun Depan Guru Honorer Bisa Ikut Seleksi PPPK

“Ini sudah jelas PHP. Tidak ada kata lain untuk bicarakan masalah PPPK dan hanya suruh sabar tetapi ujung-ujungnya PHP,” cetusnya.

Titi mengaku, seluruh honorer K2 tidak peduli lagi dengan janji-janji pemerintah. Janji diupayakan Perpres gaji PPPK akan diteken tahun ini, tidak lagi membuat honorer K2 gembira. Sebab, bisa saja itu hanya PHP lagi.

“Sungguh tega pemerintah terhadap honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun dapatnya cuma PHP. Kami sudah enggak percaya lagi apa kata pemerintah sebelum ada bukti. Kami sudah terlalu lama dibuat sengsara oleh pemerintah. Kami juga sudah terlalu kenyang makan sabar dan PHP,” serunya.

Dia berharap semoga Ramadan kali ini Allah SWT memberikan petunjuk dan berkah untuk seluruh tenaga honoer K2 yang sudah dibuat sengsara serta dibuai janji manis pemeintah. (esy/jpnn)

Tuntut Status: Ribuan Guru Honorer Demo Istana.

JAKARTA – Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim mendesak pemerintah terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menuntaskan persoalan guru honorer terutama yang sudah lolos seleksi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Mereka sudah dinyatakan lulus Maret 2019 tetapi hingga saat ini tidak kunjung diangkat.

“Persoalan para guru honorer yang lolos seleksi PPPK tetapi belum kunjung diangkat dan masih terkatung-katung nasibnya harus jadi perhatian serius Kemendikbud. Yang dibutuhkan adalah upaya Dirjen GTK (guru dan tenaga kependidikan) mengkoordinasikannya dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( KemenPAN-RB),” beber Satriwan dalam pesan tertulisnya, Jumat (9/5).

Dirjen GTK, lanjutnya, adalah orang tua para guru tersebut. Harus dipikirkan bagaimana nasib 34.954 guru honorer yang lulus PPPK. Mau diapakan mereka? Para guru honorer yang sudah belasan tahun mengabdi, sekarang menunggu tindakan nyata Dirjen GTK.

“Jangan biarkan status 34.494 guru honorer yang lulus PPPK ini tidak jelas. Mereka sudah direkrut sejak Februari 2019, seharusnya statusnya bukan guru honorer lagi tetapi ASN PPPK,” tandasnya.

Baca Juga :  Penerapan Protokol Kesehatan di Pilkada, Presiden: Tak Ada Tawar Menawar

Satriwan juga menyoroti rasio ketimpangan guru di daerah dan perkotaan; serta sinergisitas dengan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependdidikan) dalam menyiapkan calon-calon guru profesional.

Persoalan guru makin menumpuk. Dibutuhkan kecermatan dalam membuat regulasi guru, sehingga tidak bias. Sebab tidak semua guru itu mengajar di sekolah perkotaan atau yang mahal. Tidak semuanya punya akses mewah terhadap gawai pintar dan jaringan internet.  “Butuh penyesuaian-penyesuaian dan wisdom yang besar dalam mengelola kurang lebih 3,2 juta guru dengan pelbagai keunikannya,” ucapnya.

Honorer K2 Bergejolak

Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih mengungkapkan, kondisi di lapangan semakin tidak kondusif. Banyak honorer K2 termasuk yang sudah lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) hasil rekrutmen Februari 2019 ingin demo lagi.

Visi misinya satu, minta pemerintah segera menuntaskan masalah honorer K2 menjadi apa Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK. Khusus PPPK yang nyata-nyata sudah ikut tes pada Februari 2019 dan kemudian diluluskn 51 ribuan orang, sampai saat ini belum juga diangkat.

“Bilang saja pemeintah itu memang sukanya PHP (pemberi harapan palsu). Cuma gitu saja kok buat repot. Intinya PPPK itu PHP doang kok,” ujar Titi kepada JPNN.com Sabtu (9/5). Menurut Titi, desakan untuk turun ke jalan mencuat lagi lantaran kebijakan pemerintah yang plin-plan dan bikin pusing. Senjata pemerintah hanya disuruh sabar, doa, dan ujung-ujungnya minta maaf.

Baca Juga :  Omnibus Law Dinilai Rugikan Buruh

“Ini sudah jelas PHP. Tidak ada kata lain untuk bicarakan masalah PPPK dan hanya suruh sabar tetapi ujung-ujungnya PHP,” cetusnya.

Titi mengaku, seluruh honorer K2 tidak peduli lagi dengan janji-janji pemerintah. Janji diupayakan Perpres gaji PPPK akan diteken tahun ini, tidak lagi membuat honorer K2 gembira. Sebab, bisa saja itu hanya PHP lagi.

“Sungguh tega pemerintah terhadap honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun dapatnya cuma PHP. Kami sudah enggak percaya lagi apa kata pemerintah sebelum ada bukti. Kami sudah terlalu lama dibuat sengsara oleh pemerintah. Kami juga sudah terlalu kenyang makan sabar dan PHP,” serunya.

Dia berharap semoga Ramadan kali ini Allah SWT memberikan petunjuk dan berkah untuk seluruh tenaga honoer K2 yang sudah dibuat sengsara serta dibuai janji manis pemeintah. (esy/jpnn)

Most Read

Artikel Terbaru

/