alexametrics
25 C
Pontianak
Sunday, May 29, 2022

Kalbar Bebas Desa Fiktif

Kuatkan Informasi dan Transparansi di Desa

JAKARTA – Dalam upaya mewujudkan Desa Mandiri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan sejumlah program. Salah satunya program penguatan di bidang informasi dan transparansi publik di tingkat desa. Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.

Termasuk mencegah timbulnya desa fiktif yang marak diperbincangkan beberapa waktu terakhir.  “Desa fiktif itu, saya sudah minta dicek. Seharusnya dari masing-masing bupati melaporkan. Sampai hari ini belum ada (desa fiktif).  Kami punya 2.031 desa, petanya semua sudah ada,” katanya di Jakarta, Senin (11/11).

Menurut Sutarmidji, semua itu bisa dilihat di Data Analytic Room milik Pemprov Kalbar. Di situ semua peta desa sudah dilengkapi. “Desa Mandiri warna apa, desa maju warna apa, desa berkembang warna apa, desa tertinggal warna apa dan desa sangat tertinggalnya warna apa. Semuanya ada di situ,” ungkapnya.

Baca Juga :  AHASS Kalbar Komitmen Layani dan Servis Terbaik untuk Konsumen

Orang nomor satu di Kalbar itu menilai masalah desa fiktif mestinya tak perlu ada jika pengelolaan data dilakukan dengan baik. Pemberian nomor registrasi desa merupakan kewenangan langsung dari Kemendagri. “Desa itu nomor registrasinya sudah ada. Seharusnya Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu itu datanya harus terintegrasi,” ujarnya.

“Sekarang baru ribut ada desa hantu, desa fiktif dan desa apalah namanya seharusnya itu tidak perlu terjadi,” tambahnya.

Midji melanjutkan, wilayah Kalimantan memang sangat luas. Jika diurutkan, wilayah terluas adalah Provinsi Papua diikuti Kaltim, Kalteng dan kemudian Kalbar. Oleh sebab itu, penataan provinsi di Kalimantan dinilai sangat penting. “Kalau tidak, kewalahan nanti. Sebab ibu kota negara akan ada di Kalimantan,” ucapnya.

Baca Juga :  Pemuda Pancasila Kalbar Kecam Keras Pernyataan Girsang

Sejalan dengan itu, ia berharap Provinsi Kalbar bisa segera dimekarkan. Kalbar bisa mengambil peran sebagai daerah penunjang ibu kota negara yang baru. Apalagi dalam waktu dekat Kalbar akan memiliki pintu ekspor dari adanya Pelabuhan Internasional Kijing.

“Mau ekspor ke mana saja bisa dan ke China lebih dekat. Langsung dari Pelabuhan Kijing dan kapal sebesar apapun bisa karena kedalaman lautnya mencapai 14 meter,” pungkasnya. (bar)

Kuatkan Informasi dan Transparansi di Desa

JAKARTA – Dalam upaya mewujudkan Desa Mandiri, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan sejumlah program. Salah satunya program penguatan di bidang informasi dan transparansi publik di tingkat desa. Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah terjadinya penyimpangan anggaran.

Termasuk mencegah timbulnya desa fiktif yang marak diperbincangkan beberapa waktu terakhir.  “Desa fiktif itu, saya sudah minta dicek. Seharusnya dari masing-masing bupati melaporkan. Sampai hari ini belum ada (desa fiktif).  Kami punya 2.031 desa, petanya semua sudah ada,” katanya di Jakarta, Senin (11/11).

Menurut Sutarmidji, semua itu bisa dilihat di Data Analytic Room milik Pemprov Kalbar. Di situ semua peta desa sudah dilengkapi. “Desa Mandiri warna apa, desa maju warna apa, desa berkembang warna apa, desa tertinggal warna apa dan desa sangat tertinggalnya warna apa. Semuanya ada di situ,” ungkapnya.

Baca Juga :  Airlangga Ingatkan Camat Perhatikan Syarat Vaksinasi Booster Pemudik

Orang nomor satu di Kalbar itu menilai masalah desa fiktif mestinya tak perlu ada jika pengelolaan data dilakukan dengan baik. Pemberian nomor registrasi desa merupakan kewenangan langsung dari Kemendagri. “Desa itu nomor registrasinya sudah ada. Seharusnya Kemendes, Kemendagri dan Kemenkeu itu datanya harus terintegrasi,” ujarnya.

“Sekarang baru ribut ada desa hantu, desa fiktif dan desa apalah namanya seharusnya itu tidak perlu terjadi,” tambahnya.

Midji melanjutkan, wilayah Kalimantan memang sangat luas. Jika diurutkan, wilayah terluas adalah Provinsi Papua diikuti Kaltim, Kalteng dan kemudian Kalbar. Oleh sebab itu, penataan provinsi di Kalimantan dinilai sangat penting. “Kalau tidak, kewalahan nanti. Sebab ibu kota negara akan ada di Kalimantan,” ucapnya.

Baca Juga :  Kepedulian dalam Touring CB150X Explore Kapuas

Sejalan dengan itu, ia berharap Provinsi Kalbar bisa segera dimekarkan. Kalbar bisa mengambil peran sebagai daerah penunjang ibu kota negara yang baru. Apalagi dalam waktu dekat Kalbar akan memiliki pintu ekspor dari adanya Pelabuhan Internasional Kijing.

“Mau ekspor ke mana saja bisa dan ke China lebih dekat. Langsung dari Pelabuhan Kijing dan kapal sebesar apapun bisa karena kedalaman lautnya mencapai 14 meter,” pungkasnya. (bar)

Most Read

Artikel Terbaru

/