alexametrics
31 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Penggeledahan Pasca OTT Komisioner KPU Dinilai Lambat

KPK Pastikan Koordinasi dengan Dewas Berjalan

JAKARTA – Lambatnya penggeledahan pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan Rabu (8/1) mendapat sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terbuka ihwal penyebab keterlambatan tersebut. Apakah memang karena izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK lambat atau pimpinan KPK yang lelet meminta izin.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menyampaikan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Dewas KPK dibatasi waktu untuk menentukan permohonan izin penggeledahan diterima atau tidak. ”Dewas itu terbatas, 1×24 jam harus merespons. Memberikan izin atau menolak,” ungkap dia kepada Jawa Pos kemarin (12/1).

Pengajuan izin geledah, lanjut Oce, harus dilakukan oleh pimpinan KPK. Karena itu, dia menyebutkan bahwa patut dipertanyakan bila yang lambat begerek adalah pimpinan KPK. ”Jadi, kalau pengajuan izinnya lama dari pimpinan, maka kesalahan ada di pimpinan,” ujarnya. Menurut dia, semua pihak di KPK mestinya mengerti, penggeledahan dan penyitaan merupakan dua hal penting dalam penindakan kasus korupsi.

Apalagi kasus yang dimulai lewat OTT. KPK harus bergerak cepat dan cermat. Bagi Oce, tidak ada alasan untuk menunda maupun mengundur penggeledahan. ”Penggeledahan dan penyitaan itu sangat berguna bagi pembuktian sebuah perkara,” kata dia. ”Kalau diundur-undur tentu bisa saja barang buktinya hilang,” tambahnya. Lebih dari itu, menunda atau mengundur bisa masuk kategori menghalang-halangi upaya penegakan hukum.

Dewas KPK sama saja melanggar hukum apabila melakukan itu. Sedangkan bila keterlambatan ada pada pimpinan KPK, Oce menyebut, perlu dilakukan pemeriksaan internal. Sebab, menurut dia itu termasuk salah satu tindakan melanggar etik. ”Itu (pelanggaran etik) kategori berat,” imbuhnya. Apabila tidak kelambatan tersebut tidak dipastikan sumbernya, dia menyampaikan, bukan tidak mungkin hal serupa bisa terjadi di kemudian hari.

Menurut Oce, KPK sebagai penegak hukum mestinya memilki standar baku. Sehingga tidak akan muncul perbedaan perlakuan atas perkara satu dengan perkara lainnya. Dia pun mencontohkan, dalam kasus yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. OTT terhadap yang bersangkutan dilakukan Selasa (7/1), rangkaian penggeledahan pun langsung dilakukan. ”Tetapi, di kasus KPU, kasusnya WS (Wahyu) sepertinya ada kendala untuk geledah dan sita,” ujarnya.

Oce juga menyampaikan, kondisi itu membuktikan bahwa UU KPK saat ini memang bisa melemahkan KPK. Walau sempat dipuji beberapa pihak karena bisa tetap melakukan OTT, dia menyebut UU tersebut tetap bermasalah. Dia menyampaikan, sistem izin kepada dewas yang diatur dalam UU tersebut membuka celah. ”Kalau UU baru tidak mengenal izin-izin itu, maka tidak terjadi yang namanya dugaan permainan seperti ini,” tegasnya.

Baca Juga :  Novel Laporkan Firli ke Dewas KPK

Aktivis antikorupsi dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz pun menyatakan, ada dua perbedaan yang kentara dalam kasus yang di-OTT KPK beberapa hari ini. Sementara kasus bupati Sidoarjo terus berkembang, kasus KPU seolah masih mandek. ”Peristiwa ini menunjukkan proses dalam kasus KPU dan politisi PDIP, KPK mendapat hadangan dan perlawanan,” ungkap Donal kemarin.

Selain itu, Donal juga berpendapat hingga saat ini muncul desas-desus yang tidak kunjung dipecahkan oleh KPK, terutama soal penghadangan tim KPK di PTIK. Donal menyayangkan peran ketua KPK yang bahkan hampir tidak terlihat. ”Masalahnya Ketua KPK juga seolah raib. Sebagai polisi aktif kan semestinya dia yang menyelesaikan masalah ini,” lanjutnya.

Peneliti ICW lainnya Kurnia Ramadhana menyatakan KPK terbukti lambat dalam menangani kasus suap komisioner KPU ketika berhadapan dengan partai. Sikap tersebut dipengaruhi oleh Pasal 37 B ayat (1) UU KPK yang baru di mana penggeledahan harus atas seizin dewan pengawas. Berbeda dengan aturan lama di mana penggeledahan bisa dilakukan tanpa izin pihak mana pun, apalagi jika sifatnya mendesak.

Persoalan kedua adalah indikasi upaya menghalang-halangi ketika proses penggeledahan maupun pemasangan KPK line. Kurnia menjelaskan, UU 31/1999 junto UU 20/2001 tentang Tipikor mengatur ancaman pidana bagi pihak yang kedapatan melakukan upaya menghalang-halangi tersebut atau obstruction of justice. ”KPK harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum,” jelas Kurnia kemarin.

Dia juga kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak tutup mata terhadap kondisi KPK yang sudah terlihat dampak pelemahannya saat ini. ”ICW mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU baru. Penerbitan Perppu harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Berkaitan dengan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Wahyu, Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri menyampaikan, instansinya sudah berkoordinasi dengan Dewas KPK. ”Beberapa izin untuk kebutuhan penggeledahan juga sudah ditandatangani dewas setelah sejumlah kelengkapan administrasi terpenuhi,” ungkap dia. Namun, penggeledahan di mana dan kapan, dia belum membuka.

Menurut Ali, informasi terperinci terkait hal belum bisa dia sampaikan lantaran penanganan kasusnya masih berjalan. Dia hanya menegaskan bahwa KPK bersama Dewas KPK selalu bekerja sama. ”Pada prinsipnya, tim penindakan KPK bersama dewas saling menguatkan dengan fungsi masing-masing dalam penanganan perkara ini,” terang dia. Di samping penggeledahan, pihkanya juga masih meminta Harun Masiku bersikap kooperatif.

Baca Juga :  Pemerintah Jaga Kebutuhan Masyarakat Atas Stok dan Harga Pangan Terjangkau

Ali mengakui, KPK masih mencari Harun. Dia meminta salah seorang tersangka dalam kasus suap komisioner KPU itu segara menyerahkan diri. Tidak hanya itu, dia juga meminta semua pihak yang terkiat dengan kasus tersebut bersikap kooperatif. ”Ketika keterangannya dibutuhkan penyidik  dalam memproses perkara ini,” jelasnya. Bersikap kooperatif, lanjut dia, membantu KPK lebih cepat menyelesaikan kasus tersebut.

Selain itu, sikap itu juga memungkinkan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan secara langsung kepada penyidik. Lantas apakah KPK akan memanggil dan meminta keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto? Ali tidak menjawab dengan tegas. ”Tentu siapa pun nanti akan dipanggil sebagai saksi untuk melengkapi pasal sangkaan dan seluruh rangkaian perbuatan para tersangka,” bebernya.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto menyatakan, kesiapannya jika dipanggil oleh KPK. ”Saya akan datang. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara,” terang dia di sela-sela acara Rakernas I PDIP di Jakarta International Expo (Jiexpo) Kemayoran kemarin. Sebelum kasus suap terhadap Wahyu terjadi, Hasto menyebutkan bahwa pihaknya beberapakali berdialog dengan KPK.

Partai Banteng dan KPK membahas bagaimana menyusun keuangan yang baik dan transparan. Ketika KPK diundang, lembaga antirasuah itu pun datang. Maka, tidak ada alasan untuk tidak datang jika diundang KPK. Pria asal Jogjakarta itu menuturkan,  setiap warga negara harus menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Seluruh masyarakat berkewajiban menaati hukum yang berlaku.

”Setiap warga negara punya tanggung jawab membangun ketaatan terhadap hukum,” ungkap Hasto. Dia menegaskan bahwa partainya mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Hasto menyebut, dalam kasus suap PAW DPR RI, PDIP menjadi korban framing. Menurutnya, PAW merupakan persoalan sederhana dan biasa dilakukan partai. Pergantian anggota DPR merupakan kedaulatan partai dan secara jelas diatur dalam undang-undang

Tidak ada satu pihak mana pun, baik partai politik maupun KPU yang bisa menegosiasikan hukum positif itu. Dengan demikian, lanjut Hasto, ketika ada pihak-pihak yang mencoba melakukan komersialisasi atas legalitas PAW yang dilakukan berdasarkan putusan hasil dari uji materi ke MA dan juga fatwa MA, maka pihak tersebut telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, jika ada pihak yang melalukan negoisasi soal PAW, jelas itu di luar tanggungjawab PDIP. ”Partai akan memberikan tindakan sesuai dengan instruksi ketua umum dan juga peraturan partai,” ungkapnya. (deb/lum/syn)

KPK Pastikan Koordinasi dengan Dewas Berjalan

JAKARTA – Lambatnya penggeledahan pasca operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan Rabu (8/1) mendapat sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terbuka ihwal penyebab keterlambatan tersebut. Apakah memang karena izin dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK lambat atau pimpinan KPK yang lelet meminta izin.

Direktur Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril menyampaikan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Dewas KPK dibatasi waktu untuk menentukan permohonan izin penggeledahan diterima atau tidak. ”Dewas itu terbatas, 1×24 jam harus merespons. Memberikan izin atau menolak,” ungkap dia kepada Jawa Pos kemarin (12/1).

Pengajuan izin geledah, lanjut Oce, harus dilakukan oleh pimpinan KPK. Karena itu, dia menyebutkan bahwa patut dipertanyakan bila yang lambat begerek adalah pimpinan KPK. ”Jadi, kalau pengajuan izinnya lama dari pimpinan, maka kesalahan ada di pimpinan,” ujarnya. Menurut dia, semua pihak di KPK mestinya mengerti, penggeledahan dan penyitaan merupakan dua hal penting dalam penindakan kasus korupsi.

Apalagi kasus yang dimulai lewat OTT. KPK harus bergerak cepat dan cermat. Bagi Oce, tidak ada alasan untuk menunda maupun mengundur penggeledahan. ”Penggeledahan dan penyitaan itu sangat berguna bagi pembuktian sebuah perkara,” kata dia. ”Kalau diundur-undur tentu bisa saja barang buktinya hilang,” tambahnya. Lebih dari itu, menunda atau mengundur bisa masuk kategori menghalang-halangi upaya penegakan hukum.

Dewas KPK sama saja melanggar hukum apabila melakukan itu. Sedangkan bila keterlambatan ada pada pimpinan KPK, Oce menyebut, perlu dilakukan pemeriksaan internal. Sebab, menurut dia itu termasuk salah satu tindakan melanggar etik. ”Itu (pelanggaran etik) kategori berat,” imbuhnya. Apabila tidak kelambatan tersebut tidak dipastikan sumbernya, dia menyampaikan, bukan tidak mungkin hal serupa bisa terjadi di kemudian hari.

Menurut Oce, KPK sebagai penegak hukum mestinya memilki standar baku. Sehingga tidak akan muncul perbedaan perlakuan atas perkara satu dengan perkara lainnya. Dia pun mencontohkan, dalam kasus yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah. OTT terhadap yang bersangkutan dilakukan Selasa (7/1), rangkaian penggeledahan pun langsung dilakukan. ”Tetapi, di kasus KPU, kasusnya WS (Wahyu) sepertinya ada kendala untuk geledah dan sita,” ujarnya.

Oce juga menyampaikan, kondisi itu membuktikan bahwa UU KPK saat ini memang bisa melemahkan KPK. Walau sempat dipuji beberapa pihak karena bisa tetap melakukan OTT, dia menyebut UU tersebut tetap bermasalah. Dia menyampaikan, sistem izin kepada dewas yang diatur dalam UU tersebut membuka celah. ”Kalau UU baru tidak mengenal izin-izin itu, maka tidak terjadi yang namanya dugaan permainan seperti ini,” tegasnya.

Baca Juga :  Ini Rekomendasi PDSKO Tentang Tingkat Risiko Saat Olahraga

Aktivis antikorupsi dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz pun menyatakan, ada dua perbedaan yang kentara dalam kasus yang di-OTT KPK beberapa hari ini. Sementara kasus bupati Sidoarjo terus berkembang, kasus KPU seolah masih mandek. ”Peristiwa ini menunjukkan proses dalam kasus KPU dan politisi PDIP, KPK mendapat hadangan dan perlawanan,” ungkap Donal kemarin.

Selain itu, Donal juga berpendapat hingga saat ini muncul desas-desus yang tidak kunjung dipecahkan oleh KPK, terutama soal penghadangan tim KPK di PTIK. Donal menyayangkan peran ketua KPK yang bahkan hampir tidak terlihat. ”Masalahnya Ketua KPK juga seolah raib. Sebagai polisi aktif kan semestinya dia yang menyelesaikan masalah ini,” lanjutnya.

Peneliti ICW lainnya Kurnia Ramadhana menyatakan KPK terbukti lambat dalam menangani kasus suap komisioner KPU ketika berhadapan dengan partai. Sikap tersebut dipengaruhi oleh Pasal 37 B ayat (1) UU KPK yang baru di mana penggeledahan harus atas seizin dewan pengawas. Berbeda dengan aturan lama di mana penggeledahan bisa dilakukan tanpa izin pihak mana pun, apalagi jika sifatnya mendesak.

Persoalan kedua adalah indikasi upaya menghalang-halangi ketika proses penggeledahan maupun pemasangan KPK line. Kurnia menjelaskan, UU 31/1999 junto UU 20/2001 tentang Tipikor mengatur ancaman pidana bagi pihak yang kedapatan melakukan upaya menghalang-halangi tersebut atau obstruction of justice. ”KPK harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum,” jelas Kurnia kemarin.

Dia juga kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak tutup mata terhadap kondisi KPK yang sudah terlihat dampak pelemahannya saat ini. ”ICW mendesak Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU baru. Penerbitan Perppu harus menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Berkaitan dengan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Wahyu, Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri menyampaikan, instansinya sudah berkoordinasi dengan Dewas KPK. ”Beberapa izin untuk kebutuhan penggeledahan juga sudah ditandatangani dewas setelah sejumlah kelengkapan administrasi terpenuhi,” ungkap dia. Namun, penggeledahan di mana dan kapan, dia belum membuka.

Menurut Ali, informasi terperinci terkait hal belum bisa dia sampaikan lantaran penanganan kasusnya masih berjalan. Dia hanya menegaskan bahwa KPK bersama Dewas KPK selalu bekerja sama. ”Pada prinsipnya, tim penindakan KPK bersama dewas saling menguatkan dengan fungsi masing-masing dalam penanganan perkara ini,” terang dia. Di samping penggeledahan, pihkanya juga masih meminta Harun Masiku bersikap kooperatif.

Baca Juga :  Kejagung Tangkap Mafia Minyak Goreng, Tahan Empat Tersangka

Ali mengakui, KPK masih mencari Harun. Dia meminta salah seorang tersangka dalam kasus suap komisioner KPU itu segara menyerahkan diri. Tidak hanya itu, dia juga meminta semua pihak yang terkiat dengan kasus tersebut bersikap kooperatif. ”Ketika keterangannya dibutuhkan penyidik  dalam memproses perkara ini,” jelasnya. Bersikap kooperatif, lanjut dia, membantu KPK lebih cepat menyelesaikan kasus tersebut.

Selain itu, sikap itu juga memungkinkan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan secara langsung kepada penyidik. Lantas apakah KPK akan memanggil dan meminta keterangan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto? Ali tidak menjawab dengan tegas. ”Tentu siapa pun nanti akan dipanggil sebagai saksi untuk melengkapi pasal sangkaan dan seluruh rangkaian perbuatan para tersangka,” bebernya.

Sementara itu, Hasto Kristiyanto menyatakan, kesiapannya jika dipanggil oleh KPK. ”Saya akan datang. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara,” terang dia di sela-sela acara Rakernas I PDIP di Jakarta International Expo (Jiexpo) Kemayoran kemarin. Sebelum kasus suap terhadap Wahyu terjadi, Hasto menyebutkan bahwa pihaknya beberapakali berdialog dengan KPK.

Partai Banteng dan KPK membahas bagaimana menyusun keuangan yang baik dan transparan. Ketika KPK diundang, lembaga antirasuah itu pun datang. Maka, tidak ada alasan untuk tidak datang jika diundang KPK. Pria asal Jogjakarta itu menuturkan,  setiap warga negara harus menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Seluruh masyarakat berkewajiban menaati hukum yang berlaku.

”Setiap warga negara punya tanggung jawab membangun ketaatan terhadap hukum,” ungkap Hasto. Dia menegaskan bahwa partainya mendukung KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Hasto menyebut, dalam kasus suap PAW DPR RI, PDIP menjadi korban framing. Menurutnya, PAW merupakan persoalan sederhana dan biasa dilakukan partai. Pergantian anggota DPR merupakan kedaulatan partai dan secara jelas diatur dalam undang-undang

Tidak ada satu pihak mana pun, baik partai politik maupun KPU yang bisa menegosiasikan hukum positif itu. Dengan demikian, lanjut Hasto, ketika ada pihak-pihak yang mencoba melakukan komersialisasi atas legalitas PAW yang dilakukan berdasarkan putusan hasil dari uji materi ke MA dan juga fatwa MA, maka pihak tersebut telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut mantan anggota DPR RI itu, jika ada pihak yang melalukan negoisasi soal PAW, jelas itu di luar tanggungjawab PDIP. ”Partai akan memberikan tindakan sesuai dengan instruksi ketua umum dan juga peraturan partai,” ungkapnya. (deb/lum/syn)

Most Read

Artikel Terbaru

/