alexametrics
34 C
Pontianak
Friday, September 30, 2022

Kejagung Siapkan 30 Jaksa untuk Kasus Pembunuhan Brigadir J

JAKARTA – Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo, tersangka perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana saat dikonfirmasikan melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat, menyebutkan, setelah menerima SPDP dari penyidik Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung juga sudah mengeluarkan penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut.

Menurut Ketut, ada 30 jaksa yang ditunjuk untuk menangani kasus pembunuhan Brigadir J. “SPDP sudah masuk ke Jampidum dan sudah ditunjuk 30 JPU untuk menangani perkara tersebut,” ujarnya.

Ketut melanjutkan, kejaksaan akan profesional dalam menangani setiap perkara termasuk kasus yang menarik perhatian publik. “Jaksa yang menangani perkara apa pun atau untuk semua perkara tanpa diperintah dan disuruh sudah pasti profesional dalam menanganinya, kalau tidak tentu akan ada konsekuensi-nya dari pimpinan,” tutur Ketut.

Ketut juga mengatakan yang terpenting dalam menuntaskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan adalah koordinasi dengan penyidik dan penuntut umum dalam rangka mempercepat proses penyelesaian perkaranya.

“Yang paling penting koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam rangka mempercepat proses penyelesaian perkaranya sangat diperlukan,” ujarnya.

Kasus menambahkan, penanganan perkara ini diawasi langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana. “Pengendalian perkara dilakukan oleh Jampidum langsung,” ucap Ketut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Mekopolhukam) Mahfud MD, Selasa (9/8) menyatakan bahwa Pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan terus mengawal pengusutan kasus kematian Brigadir J sampai tuntas.

Setelah mengawal penetapan para tersangka, Pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan mengawal Kejaksaan dalam membangun konstruksi hukum, kemudian ditindak di pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh.

Baca Juga :  Periksa Kembali 188 ABK World Dream

Di samping itu, Ketua Kompolnas ini juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong agar Kejaksaan memiliki semangat yang sama dengan Polri dalam menindak kasus kematian Briagdir J secara profesional.

“Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini dengan konstruksi hukum yang kuat, agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan,” kata Mahfud.

Sementara itu, Ketua Kimnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, Irjen FS mengakui bahwa dirinya merupakan pelaku utama dari peristiwa terbunuhnya Bharada J.

“FS kami periksa di ruangan khusus dan mengakui semua perbuatannya,” kata Ahmad Taufan Damanik di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Jumat malam.

Pemeriksaan terhadap Irjen FS, selain Ketua Komnas HAM, juga oleh dua Komisioner Komnas lainnya, yaitu M.Chairul Anam dan Beka Ulung.

Ahmad Taufan Damanik juga menyatakan bahwa FS mengakui sejak awal dia yang melakukan langkah-langkah rekayasa informasi dan rekontruksi tembak menembak serta mengakui rancangan dia sendiri dan mengaku bersalah dalam tindakan merekayasa kejadian itu.

Untuk itu, kata Ahmad Taufan Damanik, FS meminta permohonan maaf kepada semua pihak, Komnas HAM dan masyarakat Indonesia atas tindakan yang melalukan rekayasa tersebut.

FS juga menyatakan bahwa dirinya paling bertanggung jawab dalam semua peristiwa ini dan berharap nanti proses penyidikan bisa sampai ke persidangan.

Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo merasa sudah cukup sering memberikan tanggapan soal kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat dan meminta wartawan menanyakan perkembangan kasus itu kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga :  Hidup dengan Covid-19 Nantinya Seperti Hidup dengan Flu

“Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah keseringan menyampaikan mengenai hal itu. Tanyakan ke Kapolri, karena sudah jelas semuanya,” kata Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan soal penetapan Irjen Pol. Ferdy Sambo sebagai tersangka, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Jokowi juga enggan menanggapi soal motif pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua yang belum terungkap. Dia kembali meminta wartawan menanyakan hal itu kepada Listyo Sigit Prabowo. “Tanyakan ke Kapolri karena sudah jelas semuanya. Tanyakan ke Kapolri,” tegas Jokowi mengulangi pernyataannya.

Sebelumnya, penyidik Tim Khusus Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir J, yakni Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada RE atau Bharada E, Brigadir Kepala (Bripka) Ricky Rizal atau Bripka RR, dan satu tersangka sipil bernama Kuat atau KM (sopir Putri Candrawathi).

Keempat tersangka ini disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun penjara.

Dalam kasus ini juga terungkap fakta, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tewas ditembak oleh Bharada E atas perintah Irjen Pol. Ferdy Sambo. Penyidikan oleh Timsus Polri tidak menemukan adanya peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan diawal peristiwa.

Kasus penembakan terhadap Brigadir J terjadi di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/7) lalu. Hingga kini penyidik masih mendalami motif pembunuhan terhadap Brigadir J. (ant)

JAKARTA – Kejaksaan Agung telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Irjen Pol. Ferdy Sambo, tersangka perkara dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana saat dikonfirmasikan melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat, menyebutkan, setelah menerima SPDP dari penyidik Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung juga sudah mengeluarkan penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara tersebut.

Menurut Ketut, ada 30 jaksa yang ditunjuk untuk menangani kasus pembunuhan Brigadir J. “SPDP sudah masuk ke Jampidum dan sudah ditunjuk 30 JPU untuk menangani perkara tersebut,” ujarnya.

Ketut melanjutkan, kejaksaan akan profesional dalam menangani setiap perkara termasuk kasus yang menarik perhatian publik. “Jaksa yang menangani perkara apa pun atau untuk semua perkara tanpa diperintah dan disuruh sudah pasti profesional dalam menanganinya, kalau tidak tentu akan ada konsekuensi-nya dari pimpinan,” tutur Ketut.

Ketut juga mengatakan yang terpenting dalam menuntaskan kasus tersebut hingga sampai ke pengadilan adalah koordinasi dengan penyidik dan penuntut umum dalam rangka mempercepat proses penyelesaian perkaranya.

“Yang paling penting koordinasi penyidik dan penuntut umum dalam rangka mempercepat proses penyelesaian perkaranya sangat diperlukan,” ujarnya.

Kasus menambahkan, penanganan perkara ini diawasi langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Fadil Zumhana. “Pengendalian perkara dilakukan oleh Jampidum langsung,” ucap Ketut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Mekopolhukam) Mahfud MD, Selasa (9/8) menyatakan bahwa Pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan terus mengawal pengusutan kasus kematian Brigadir J sampai tuntas.

Setelah mengawal penetapan para tersangka, Pemerintah melalui Kemenko Polhukam akan mengawal Kejaksaan dalam membangun konstruksi hukum, kemudian ditindak di pengadilan dengan pendakwaan dan penuntutan yang sungguh-sungguh.

Baca Juga :  Jaksa: Gidot Minta Uang Rp1 M

Di samping itu, Ketua Kompolnas ini juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong agar Kejaksaan memiliki semangat yang sama dengan Polri dalam menindak kasus kematian Briagdir J secara profesional.

“Kejaksaan harus benar-benar profesional menangani kasus ini dengan konstruksi hukum yang kuat, agar mudah nanti bagi pengadilan dan masyarakat memahami kasus ini sebagai upaya penegakan hukum dan keadilan,” kata Mahfud.

Sementara itu, Ketua Kimnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyatakan, Irjen FS mengakui bahwa dirinya merupakan pelaku utama dari peristiwa terbunuhnya Bharada J.

“FS kami periksa di ruangan khusus dan mengakui semua perbuatannya,” kata Ahmad Taufan Damanik di Mako Brimob Kelapa Dua Depok, Jawa Barat, Jumat malam.

Pemeriksaan terhadap Irjen FS, selain Ketua Komnas HAM, juga oleh dua Komisioner Komnas lainnya, yaitu M.Chairul Anam dan Beka Ulung.

Ahmad Taufan Damanik juga menyatakan bahwa FS mengakui sejak awal dia yang melakukan langkah-langkah rekayasa informasi dan rekontruksi tembak menembak serta mengakui rancangan dia sendiri dan mengaku bersalah dalam tindakan merekayasa kejadian itu.

Untuk itu, kata Ahmad Taufan Damanik, FS meminta permohonan maaf kepada semua pihak, Komnas HAM dan masyarakat Indonesia atas tindakan yang melalukan rekayasa tersebut.

FS juga menyatakan bahwa dirinya paling bertanggung jawab dalam semua peristiwa ini dan berharap nanti proses penyidikan bisa sampai ke persidangan.

Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo merasa sudah cukup sering memberikan tanggapan soal kasus pembunuhan Brigadir Novriansyah Yoshua Hutabarat dan meminta wartawan menanyakan perkembangan kasus itu kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Baca Juga :  Pengusaha Menang Gugatan 1,1 Ton Emas, PT Antam Kalah Sidang

“Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah keseringan menyampaikan mengenai hal itu. Tanyakan ke Kapolri, karena sudah jelas semuanya,” kata Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan soal penetapan Irjen Pol. Ferdy Sambo sebagai tersangka, di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Jokowi juga enggan menanggapi soal motif pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua yang belum terungkap. Dia kembali meminta wartawan menanyakan hal itu kepada Listyo Sigit Prabowo. “Tanyakan ke Kapolri karena sudah jelas semuanya. Tanyakan ke Kapolri,” tegas Jokowi mengulangi pernyataannya.

Sebelumnya, penyidik Tim Khusus Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus kematian Brigadir J, yakni Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada RE atau Bharada E, Brigadir Kepala (Bripka) Ricky Rizal atau Bripka RR, dan satu tersangka sipil bernama Kuat atau KM (sopir Putri Candrawathi).

Keempat tersangka ini disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun penjara.

Dalam kasus ini juga terungkap fakta, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J tewas ditembak oleh Bharada E atas perintah Irjen Pol. Ferdy Sambo. Penyidikan oleh Timsus Polri tidak menemukan adanya peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan diawal peristiwa.

Kasus penembakan terhadap Brigadir J terjadi di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo di Komplek Polri Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada Jumat (8/7) lalu. Hingga kini penyidik masih mendalami motif pembunuhan terhadap Brigadir J. (ant)

Most Read

Artikel Terbaru

/