alexametrics
28.9 C
Pontianak
Wednesday, May 25, 2022

Pemerintah Geser JHT lantaran Ada JKP

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) buka suara terkait polemik aturan baru Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Seperti diketahui, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 diteken pada 4 Februari 2022. Aturan  itu menyebutkan manfaat JHT baru dapat dicairkan para pekerja saat usia sudah mencapai 56 tahun.  Hal itu berlaku bagi peserta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun pengunduran diri.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Dita Indah Sari mengatakan, JHT adalah amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan turunannya. Tujuannya agar pekerja menerima uang tunai saat sudah pensiun, cacat tetap, dan meninggal.

“Jadi sifatnya old saving. JHT adalah kebun jati, bukan kebun mangga. Panennya lama, ujarnya dalam akun Twitternya,” dikutip kemarin.

Dita mengaku, hal yang dikeluhkan terkait JHT tersebut tidak dapat diambil setelah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dapat dipahami. Namun faktanya, saat ini pemerintah memiliki program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban PHK.

“Dulu JKP ngga ada. Maka wajar jika dulu teman-teman terPHK berharap sekali pada pencairan JHT,”  ucapnya. Dita menyebut, saat ini selain mendapatkan pesangon, korban PHK sekarang juga dapat JKP dalam bentuk uang tunai, pelatihan gratis ditambah akses lowongan kerja. “Employment benefit plus plus,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kabar Duka, Ustaz Maaher Meninggal Dunia

Dita melanjutkan, karena sudah ada JKP ditambah pesangon maka JHT digeser agar manfaat BPJS bisa tersebar. Karena ada kata dana hari tua, yang seharusnya sudah dikembalikan sebagai bantalan hari tua sesuai UU SJSN 40/2004.

“Memang aslinya untuk itu,” kata Dita.

JHT juga dapat dicairkan sebesar 30 persen untuk pembelian rumah atau Down Payment (DP) tanpa mengurangi total nilai yang diterima saat pensiun.

“Kalau tidak ada JKP, kami tidak akan mau menggeser situasi JHT sekarang. Karena tahu bahwa ini membantu saat PHK. Tapi karena sudah ada JKP plus pesangon, ya dibalikin untuk hari tua,” jelasnya.

Dita juga menegaskan, terkait keputusan kebijakan tersebut, pemerintah juga telah berkonsultasi dengan para pekerja melalui forum Tripartit Nasional. Ini adalah soal kehadiran negara pada saat kekinian dan keakanan (masa depan).

“Masa tua juga penting, saat tenaga kita sudah tidak kuat dan sehat seperti sekarang,” pungkasnya.

Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap, menyebutkan dana dari akumulasi iuran wajib peserta program JHT serta hasil pengembangannya disiapkan untuk pelindungan pekerja pada masa tua. Menurut ketentuan, dana JHT diberikan kepada pekerja saat mencapai usia pensiun atau mengalami cacat total atau meninggal dunia.

Baca Juga :  Menkes: Izin Sinovac dari WHO Bukti Vaksin di Indonesia Aman

Sesuai peraturan pemerintah, pekerja memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Kendati ditujukan untuk pelindungan pada hari tua, setelah pekerja memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), juga mengatur bahwa peserta yang membutuhkan dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT pada jangka waktu tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menyebutkan bahwa pengajuan klaim sebagian manfaat JHT dapat dilakukan apabila peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun.

Dalam hal ini, peserta program jaminan bisa mengambil 30 persen dari manfaat JHT untuk kepemilikan rumah atau 10 persen dari manfaat JHT untuk keperluan lain dalam rangka persiapan pensiun.

“Skema ini untuk memberikan pelindungan agar saat hari tuanya nanti pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau diambil semuanya dalam waktu tertentu, maka tujuan dari perlindungan tersebut tidak akan tercapai,” jelasnya.(jp/ant)

JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) buka suara terkait polemik aturan baru Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Seperti diketahui, Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 diteken pada 4 Februari 2022. Aturan  itu menyebutkan manfaat JHT baru dapat dicairkan para pekerja saat usia sudah mencapai 56 tahun.  Hal itu berlaku bagi peserta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun pengunduran diri.

Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan (Kemnaker) Dita Indah Sari mengatakan, JHT adalah amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan turunannya. Tujuannya agar pekerja menerima uang tunai saat sudah pensiun, cacat tetap, dan meninggal.

“Jadi sifatnya old saving. JHT adalah kebun jati, bukan kebun mangga. Panennya lama, ujarnya dalam akun Twitternya,” dikutip kemarin.

Dita mengaku, hal yang dikeluhkan terkait JHT tersebut tidak dapat diambil setelah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dapat dipahami. Namun faktanya, saat ini pemerintah memiliki program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban PHK.

“Dulu JKP ngga ada. Maka wajar jika dulu teman-teman terPHK berharap sekali pada pencairan JHT,”  ucapnya. Dita menyebut, saat ini selain mendapatkan pesangon, korban PHK sekarang juga dapat JKP dalam bentuk uang tunai, pelatihan gratis ditambah akses lowongan kerja. “Employment benefit plus plus,” imbuhnya.

Baca Juga :  Kabar Duka, Ustaz Maaher Meninggal Dunia

Dita melanjutkan, karena sudah ada JKP ditambah pesangon maka JHT digeser agar manfaat BPJS bisa tersebar. Karena ada kata dana hari tua, yang seharusnya sudah dikembalikan sebagai bantalan hari tua sesuai UU SJSN 40/2004.

“Memang aslinya untuk itu,” kata Dita.

JHT juga dapat dicairkan sebesar 30 persen untuk pembelian rumah atau Down Payment (DP) tanpa mengurangi total nilai yang diterima saat pensiun.

“Kalau tidak ada JKP, kami tidak akan mau menggeser situasi JHT sekarang. Karena tahu bahwa ini membantu saat PHK. Tapi karena sudah ada JKP plus pesangon, ya dibalikin untuk hari tua,” jelasnya.

Dita juga menegaskan, terkait keputusan kebijakan tersebut, pemerintah juga telah berkonsultasi dengan para pekerja melalui forum Tripartit Nasional. Ini adalah soal kehadiran negara pada saat kekinian dan keakanan (masa depan).

“Masa tua juga penting, saat tenaga kita sudah tidak kuat dan sehat seperti sekarang,” pungkasnya.

Kepala Biro Humas Kemnaker Chairul Fadhly Harahap, menyebutkan dana dari akumulasi iuran wajib peserta program JHT serta hasil pengembangannya disiapkan untuk pelindungan pekerja pada masa tua. Menurut ketentuan, dana JHT diberikan kepada pekerja saat mencapai usia pensiun atau mengalami cacat total atau meninggal dunia.

Baca Juga :  Dipecat, Karyawan Ibis Tuntut Hak

Sesuai peraturan pemerintah, pekerja memasuki masa pensiun pada usia 56 tahun. Kendati ditujukan untuk pelindungan pada hari tua, setelah pekerja memasuki masa pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), juga mengatur bahwa peserta yang membutuhkan dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT pada jangka waktu tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua menyebutkan bahwa pengajuan klaim sebagian manfaat JHT dapat dilakukan apabila peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun.

Dalam hal ini, peserta program jaminan bisa mengambil 30 persen dari manfaat JHT untuk kepemilikan rumah atau 10 persen dari manfaat JHT untuk keperluan lain dalam rangka persiapan pensiun.

“Skema ini untuk memberikan pelindungan agar saat hari tuanya nanti pekerja masih mempunyai dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau diambil semuanya dalam waktu tertentu, maka tujuan dari perlindungan tersebut tidak akan tercapai,” jelasnya.(jp/ant)

Most Read

Artikel Terbaru

/