BEKASI – Dalam rangka mengatasi kelangkaan BBM khususnya di Kabupaten Kayong Utara, Bupati Kayong Utara Citra Duani menyampaikan usulan kepada BPH migas pusat. Ia meminta agar menambah kuota BBM khususnya solar bersubsidi satu harga di masing-masing SPBU 3T minimal 80 KL per bulan.
Ternyata usulan ini ditanggapi positif oleh Koordinator Pendistribusian BBM, Heribertus Joko Kristadi.
Usulan disampaikan Citra Duani ketika rapat koordinasi perbaikan jalur akses pendistribusian BBM menuju lembaga penyalur BBM 1 harga di wilayah Kalimantan, di Harris Hotel, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/4).
Menurut Citra, di Kayong Utara SPBU 3T bersubsidi baru ada 2 yaitu di Kecamatan Seponti yang diprioritaskan untuk petani dan Pulau Maya untuk nelayan. Rencana tahun ini akan dibuka 1 SPBU bersubsidi 3T lagi untuk nelayan yaitu di Desa Pelapis Kecamatan Kepulauan Karimata.
“Namun yang jadi kendala adalah masih rendahnya kuota yang diberikan kepada masing-masing SPBU 3T bersubsidi ini. Perbulan hanya berkisar 40 sampai 60 kiloliter, sehingga sering terjadi keresahan di masyarakat,” terang dia.
Disamping itu, Bupati Citra juga mengusulkan penambahan 3 titik lokasi SPBU bersubsidi lagi di daerahnya yaitu di Kecamatan Teluk Batang, Simpang Hilir dan Sukadana.
Terhadap kedua usulan tersebut Joko minta agar dibuat surat permohonan kepada BPH Migas pusat dengan melampirkan data yang akurat.
Menanggapi permasalahan jalur akses pendistribusian yang sebagian jalannya rusak parah khususnya di Kecamatan Teluk Batang – Seponti, Citra mengatakan tahun ini poros jalan tersebut akan diperbaiki ditingkatkan secara bertahap dengan menggunakan dana DAK. Sehingga diharapkan kedepannya akses transportasi suplai BBM ke SPBU bersubsidi 3T Seponti semakin lancar.
Sementara, pada acara tersebut juga dihadiri dari unsur holding pertamina pusat, sejumlah pejabat dari kementerian PUPR dan Kementerian Maritim d Investasi, kepala Dinas Perdagangan dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalbar DR. Sy. Kamaruzzaman, sejumlah pejabat yang mewakili Kabupaten Kapuas Hulu, Ketapang dan Sintang, serta sejumlah Bupati dari Provinsi Kaltim, Kalteng dan Kaltara. (dan)
