alexametrics
31.7 C
Pontianak
Monday, August 15, 2022

Bongkar Habis Kasus Jiwasraya, Kejagung Tahan Lima Tersangka

JAKARTA – Pemeriksaan Kejaksaan Agung akhirnya membuahkan hasil berupa penetapan tersangka. Lima orang yang diperiksa kemarin dipakaikan rompi merah muda dan diboyong ke sejumlah rutan terpisah. Meski sudah ditetapkan tersangka, Kejagung tutup mulut terkait peran masing-masing orang tersebut.

Kelimanya antara lain tiga dari PT Asuransi Jiwasraya dan dua dari pihak swasta. Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro yang sudah menjalani pemeriksaan dua kali keluar pertama sekitar pukul 17.08. Disusul Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat pukul 17.24.

Keduanya keluar tanpa keterangan sedikit pun dan hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Pengacara Benny, Muchtar Arifin yang datang sebagai pendamping sejak pagi menyatakan penetapan tersangka cukup cepat dan mengejutkan. “Orang Jiwasraya yang harusnya bertanggung jawab,” tegasnya.

Perusahaan Benny diketahui menerbitkan medium term notes (MTN) di PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp680 miliar. “Tahun 2016 sudah diselesaikan semua, nggak ada sangkut-pautnya lagi,” dalihnya. Menurut Muchtar, jumlah itu masih kecil dibandingkan pihak lain yang menanam modal hingga kerugian PT AJS mencapai Rp 13,7 triliun.

Sementara Soesilo Ariwibowo, pengacara Heru, menyayangkan penetapan tersangka yang menurut dia terlalu buru-buru. “Memang saya sebagai penasihat hukum tentu menyayangkan penahanan ini karena tidak ada urgensinya,” jelasnya. Ketika ditanya peran Heru, Soesilo berdalih menunggu penjelasan Kejagung soal materi.

Tiga tersangka berikutnya yang diamankan adalah mantan Dirut PT AJS Hendrisman Rahim, Dirkeu PT AJS Harry Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS Syahmirwan. Hendrisman sendiri sudah memenuhi panggilan untuk kedua kalinya dan baru dipakaikan rompi tahanan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Adi Toegarisman menyatakan kelimanya ditempatkan di tahanan terpisah menghindari kongkalikong lebih lanjut. Hendrisman dikirim ke Rutan Guntur Pomdam Jaya, Harry di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan, dan Syahmirwan di Rutan Cipinang. Sementara Benny dititipkan di Rutan KPK dan Heru di Rutan Kejagung.

Kelimanya, lanjut Adi, dikenai primer pasal 2 subsider pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Iya sama (untuk lima tersangka),” jelas Adi di Kejagung usai pemeriksaan kemarin. Peran kelimanya didalami oleh tim penyidik dan menjadi bagian dari pengumpulan fakta untuk kemungkinan tersangka lain berikutnya. “Kami nggak mungkin jelaskan peran masing-masing. Itu masih strategi kami,” lanjutnya.

Baca Juga :  Larangan ke Luar Negeri Pertama KPK setelah Berlakunya UU yang Baru

Penetapan Tersangka Lebih Cepat

Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono juga enggan berbicara banyak soal penetapan tersangka. “Kami tak bisa membuka seluas-luasnya untuk kepentingan penyidikan,” katanya, Selasa (14/1). Namun ia mengakui bahwa penetapan dan penahanan tersangka ini lebih cepat dari target yang dipatok Korps Adhyaksa.

Pasalnya, Kejagung sebelumnya menyebutkan bahwa dua bulan barulah tersangka akan dibongkar. Menurut Hari, cepat atau lambatnya penetapan tersangka tergantung pada proses penyidikan.

“Proses penyidikan kemarin sesuai dengan ketentuan untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya hari ini,” ujarnya.

KPK dan Menteri BUMN Dukung Kejagung

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan mendukung langkah Kejaksaan Agung yang tengah mengusut skandal gagal bayar di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). “Kami akan berikan dukungan kepada Kejaksaan Agung karena itu sudah ditangani Kejaksaan Agung,” kata Firli usai bertemu pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1).

KPK juga menerima titipan dua tahanan yang merupakan tersangka kasus korupsi Jiwasraya, Selasa (14/1). Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Jiwasraya Hendrisman Rahim (HR) dan Komisaris Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro (BT).

“KPK, hari ini, memfasilitasi kebutuhan Kejaksaan Agung terkait penitipan tahanan terhadap dua orang tersangka dari Kejaksaan Agung,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Fikri menerangkan, penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama dan dititipkan di dua rumah tahanan (rutan) di bawah kendali KPK. Hendrisman ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Benny ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK Kavling 4.

“Titip tahanan dilakukan untuk menjaga objektivitas agar para tersangka tidak saling mempengaruhi keterangannya dengan tersangka lainnya,” kata dia.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga memuji tindakan tegas Kejaksaan Agung yang tidak pandang bulu dalam mengusut kasus Jiwasraya. Kejagung telah menetapkan tersangka dan menahan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Jiwasraya dan mengembalikan kepercayaan publik.

“Tindakan tegas dan tak pandang bulu pada kasus Jiwasraya sangat penting dalam mencapai keadilan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik pada korporasi,” ujar Erick dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa. Erick juga menambahkan pihaknya mengapresiasi pihak BPK yang sudah melakukan investigasi dan juga pihak kejaksaan yang secara cepat dan responsif menangani kasus ini. “Pengusutan kasus di masa lalu itu sekaligus penataan korporasi untuk hari ini dan masa depan yang semakin baik,” katanya.

Baca Juga :  Akselerasi Persiapan Logistik dan SDM untuk Vaksinasi Covid-19

Kasus Asabri

Selain Jiwasraya, dugaan korupsi juga tengah menerpa PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri). Tak main-main, nilai kerugian ditaksir mencapai Rp10  Triliun. Di tengah gonjang-ganjing dugaan kasus korupsi tersebut, proses peleburan PT Asabri ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ternyata terus berjalan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan jalan untuk penggabungan PT Asabri dan PT Taspen (Persero) ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Asabri dan Taspen harus melebur ke BPJS Ketenagakerjaan. Ditargetkan, penggabungan ini paling lambat pada 2029. “Sedang disiapkan, sesuai regulasi yang ada. Kita ikuti saja,” tuturnya ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin (14/1).

Sayang, ia belum mau merinci soal skema iuran dan klaim manfaat nantinya bagi peserta Taspen maupun Asabri. Agus juga enggan berkomentar banyak terkait gugatan empat purnawirawan TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak peleburan tersebut lantaran merasa risiko kerja TNI tak bisa disamakan dengan pekerja biasa. “Sebaiknya tanya ke kementerian. Saya kira nanti pemerintah yang koordinasikan,” ungkapnya.

Sementara itu, disinggung soal kabar suntikan dana untuk Jiwasraya, Agus tegas membantah. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar. Tidak ada rencana dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan suntikan dana pada perusahaan plat merah tersebut. “Nggak ada. BPJS Ketenagakerjaan ini kan bukan BUMN, kita badan hukum publik. Jadi gak involved,” tegasnya.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya patuh pada aturan OJK soal report investasi tiap bulan. Kewajiban ini dilakukan merespon kasus Jiwasraya dan Asabri yang dinilai gagal dalam menajemen investasi.

“BPJamsostek (BPJS Ketenagakerjaan, red) sudah. Tiap bulan laporan gak hanya ke OJK, tapi BPK juga,” pungkasnya. (deb/mia/jpnn)

JAKARTA – Pemeriksaan Kejaksaan Agung akhirnya membuahkan hasil berupa penetapan tersangka. Lima orang yang diperiksa kemarin dipakaikan rompi merah muda dan diboyong ke sejumlah rutan terpisah. Meski sudah ditetapkan tersangka, Kejagung tutup mulut terkait peran masing-masing orang tersebut.

Kelimanya antara lain tiga dari PT Asuransi Jiwasraya dan dua dari pihak swasta. Komisaris PT Hanson International Benny Tjokrosaputro yang sudah menjalani pemeriksaan dua kali keluar pertama sekitar pukul 17.08. Disusul Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat pukul 17.24.

Keduanya keluar tanpa keterangan sedikit pun dan hanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing. Pengacara Benny, Muchtar Arifin yang datang sebagai pendamping sejak pagi menyatakan penetapan tersangka cukup cepat dan mengejutkan. “Orang Jiwasraya yang harusnya bertanggung jawab,” tegasnya.

Perusahaan Benny diketahui menerbitkan medium term notes (MTN) di PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp680 miliar. “Tahun 2016 sudah diselesaikan semua, nggak ada sangkut-pautnya lagi,” dalihnya. Menurut Muchtar, jumlah itu masih kecil dibandingkan pihak lain yang menanam modal hingga kerugian PT AJS mencapai Rp 13,7 triliun.

Sementara Soesilo Ariwibowo, pengacara Heru, menyayangkan penetapan tersangka yang menurut dia terlalu buru-buru. “Memang saya sebagai penasihat hukum tentu menyayangkan penahanan ini karena tidak ada urgensinya,” jelasnya. Ketika ditanya peran Heru, Soesilo berdalih menunggu penjelasan Kejagung soal materi.

Tiga tersangka berikutnya yang diamankan adalah mantan Dirut PT AJS Hendrisman Rahim, Dirkeu PT AJS Harry Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS Syahmirwan. Hendrisman sendiri sudah memenuhi panggilan untuk kedua kalinya dan baru dipakaikan rompi tahanan.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Adi Toegarisman menyatakan kelimanya ditempatkan di tahanan terpisah menghindari kongkalikong lebih lanjut. Hendrisman dikirim ke Rutan Guntur Pomdam Jaya, Harry di Rutan Salemba Cabang Kejari Jakarta Selatan, dan Syahmirwan di Rutan Cipinang. Sementara Benny dititipkan di Rutan KPK dan Heru di Rutan Kejagung.

Kelimanya, lanjut Adi, dikenai primer pasal 2 subsider pasal 3 UU 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. “Iya sama (untuk lima tersangka),” jelas Adi di Kejagung usai pemeriksaan kemarin. Peran kelimanya didalami oleh tim penyidik dan menjadi bagian dari pengumpulan fakta untuk kemungkinan tersangka lain berikutnya. “Kami nggak mungkin jelaskan peran masing-masing. Itu masih strategi kami,” lanjutnya.

Baca Juga :  Hujan, Produksi Garam Tak Capai Target

Penetapan Tersangka Lebih Cepat

Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono juga enggan berbicara banyak soal penetapan tersangka. “Kami tak bisa membuka seluas-luasnya untuk kepentingan penyidikan,” katanya, Selasa (14/1). Namun ia mengakui bahwa penetapan dan penahanan tersangka ini lebih cepat dari target yang dipatok Korps Adhyaksa.

Pasalnya, Kejagung sebelumnya menyebutkan bahwa dua bulan barulah tersangka akan dibongkar. Menurut Hari, cepat atau lambatnya penetapan tersangka tergantung pada proses penyidikan.

“Proses penyidikan kemarin sesuai dengan ketentuan untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya hari ini,” ujarnya.

KPK dan Menteri BUMN Dukung Kejagung

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan mendukung langkah Kejaksaan Agung yang tengah mengusut skandal gagal bayar di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). “Kami akan berikan dukungan kepada Kejaksaan Agung karena itu sudah ditangani Kejaksaan Agung,” kata Firli usai bertemu pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1).

KPK juga menerima titipan dua tahanan yang merupakan tersangka kasus korupsi Jiwasraya, Selasa (14/1). Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Jiwasraya Hendrisman Rahim (HR) dan Komisaris Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro (BT).

“KPK, hari ini, memfasilitasi kebutuhan Kejaksaan Agung terkait penitipan tahanan terhadap dua orang tersangka dari Kejaksaan Agung,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Fikri menerangkan, penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama dan dititipkan di dua rumah tahanan (rutan) di bawah kendali KPK. Hendrisman ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Benny ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang KPK Kavling 4.

“Titip tahanan dilakukan untuk menjaga objektivitas agar para tersangka tidak saling mempengaruhi keterangannya dengan tersangka lainnya,” kata dia.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga memuji tindakan tegas Kejaksaan Agung yang tidak pandang bulu dalam mengusut kasus Jiwasraya. Kejagung telah menetapkan tersangka dan menahan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Jiwasraya dan mengembalikan kepercayaan publik.

“Tindakan tegas dan tak pandang bulu pada kasus Jiwasraya sangat penting dalam mencapai keadilan sekaligus mengembalikan kepercayaan publik pada korporasi,” ujar Erick dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa. Erick juga menambahkan pihaknya mengapresiasi pihak BPK yang sudah melakukan investigasi dan juga pihak kejaksaan yang secara cepat dan responsif menangani kasus ini. “Pengusutan kasus di masa lalu itu sekaligus penataan korporasi untuk hari ini dan masa depan yang semakin baik,” katanya.

Baca Juga :  Firli Diduga Lakukan Pelanggaran Etik

Kasus Asabri

Selain Jiwasraya, dugaan korupsi juga tengah menerpa PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri). Tak main-main, nilai kerugian ditaksir mencapai Rp10  Triliun. Di tengah gonjang-ganjing dugaan kasus korupsi tersebut, proses peleburan PT Asabri ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ternyata terus berjalan. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan jalan untuk penggabungan PT Asabri dan PT Taspen (Persero) ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai informasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Asabri dan Taspen harus melebur ke BPJS Ketenagakerjaan. Ditargetkan, penggabungan ini paling lambat pada 2029. “Sedang disiapkan, sesuai regulasi yang ada. Kita ikuti saja,” tuturnya ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin (14/1).

Sayang, ia belum mau merinci soal skema iuran dan klaim manfaat nantinya bagi peserta Taspen maupun Asabri. Agus juga enggan berkomentar banyak terkait gugatan empat purnawirawan TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak peleburan tersebut lantaran merasa risiko kerja TNI tak bisa disamakan dengan pekerja biasa. “Sebaiknya tanya ke kementerian. Saya kira nanti pemerintah yang koordinasikan,” ungkapnya.

Sementara itu, disinggung soal kabar suntikan dana untuk Jiwasraya, Agus tegas membantah. Menurutnya, kabar tersebut tidak benar. Tidak ada rencana dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan suntikan dana pada perusahaan plat merah tersebut. “Nggak ada. BPJS Ketenagakerjaan ini kan bukan BUMN, kita badan hukum publik. Jadi gak involved,” tegasnya.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya patuh pada aturan OJK soal report investasi tiap bulan. Kewajiban ini dilakukan merespon kasus Jiwasraya dan Asabri yang dinilai gagal dalam menajemen investasi.

“BPJamsostek (BPJS Ketenagakerjaan, red) sudah. Tiap bulan laporan gak hanya ke OJK, tapi BPK juga,” pungkasnya. (deb/mia/jpnn)

Most Read

Artikel Terbaru

/