alexametrics
27 C
Pontianak
Wednesday, June 29, 2022

Koalisi Gemuk Rawan Gesekan

Giliran Golkar Ditemui Prabowo

JAKARTA – Rencana masuknya Partai Gerindra dan Partai Demokrat ke koalisi pemerintah dinilai bak pisau bermata dua. Di satu sisi, keberadaannya bisa menambah stabilitas pemerintahan jika di kelola dengan baik. Namun jika tidak, koalisi yang gemuk berpotensi bergejolak di tengah jalan.

Direktur Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan, secara teori, banyaknya partai pemerintah membuat stabilitas di parlemen relatif stabil. Namun demikian, gemuknya koalisi membawa resiko sendiri bagi stabilitas di internalnya. Sebab, masing-masing membawa kepentingannya.

“Yang pasti akan terjadi perang dingin gesek-gesekan selama lima tahun,” ujarnya, kemarin (15/10).
Terlebih, lanjut dia, basis koalisi yang diusung partai-partai di Indonesia selama ini bukanlah hal yang psinsipil seperti ideologis. Namun koalisi lebih dibangun dengan dasar kepentingan. Sehingga praktis tidak ada ikatan yang kuat.

Di Indonesia sendiri, lanjut dia, pernah terjadi preseden yang negatif hal tersebut. Itu merujuk pada kondisi pemeritahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode keduanya. Di mana koalisi yang gemuk justru menghadirkan pemerintahan yang gaduh.

“Kita ingat PKS di jaman SBY. Bagaimana PKS menjadi menteri di SBY tapi sering mengkritik SBY,” imbuhnya.

Untuk itu, Ujang menilai potensi gesekan di pemerintahan ke depan sangat mungkin terjadi. “Tidak ada yang ga mungkin. Namanya politisi, partai ga semua baik. Ada yang bandel, nakal, bervariatif dan berdasarkan kepentingan,” imbuhnya. Sebagai contoh, hubungan PDIP dan Nasdem belakangan menunjukkan adanya ketidakcocokan kepentingan.

Idealnya, kata Ujang, komposisi di koalisi pemerintah tidak terlampau gemuk. Sebab, kondisi itu akan membuat oposisi tidak cukup kuat. Nah, tidak kuatnya oposisi membuat sistem check and balance tidak berjalan. Pemerintahan berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan secara berlebihan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak mengetahui soal koalisi. Dia juga mengatakan tentu tidak akan terlibat lagi dalam pembahasan koalisi. Termasuk juga soal bagi-bagi kursi menteri. “Tentu urusan Presiden dan Wakil Presiden membangun koalisi yang cocok untuk lima tahun ke depan dan persatuan nasional,” katanya di sela kunjungan ke kampus UIII di Depok kemarin.

Namun, pria yang akrab disapa JK itu mengingatkan agar suatu pemerintah tetap harus berjalan efektif. Selain itu juga butuh kontrol untuk menjalankan fungsi check and balance. Untuk itu JK menuturkan sekecil apapun, tetap perlu oposisi untuk menjalankan fungsi tersebut.

Di tengah merapatnya Partai Gerindra ke pemerintah, JK mengatakan masih ada PKS yang bisa tetap jadi oposisi. JK menuturkan belum tentu PKS menjadi satu-satunya partai di luar pemerintah atau oposisi. “Saya tidak ingin memberikan komentar banyak soal koalisi. Soalnya saya tidak dalam arus itu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melanjutkan safari politik. Kemarin (15/10), giliran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang dikunjungi di DPP Golkar. “Ini sebuah kehormatan bagi Partai Golkar,” terang Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar.

Prabowo tiba di kantor partai beringin sekitar pukul 15.52. Dia didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Airlangga mengatakan, kunjungan Prabowo merupakan acara home coming atau kembali ke rumah. “Karena Pak Prabowo adalah salah satu alumni terbaik Partai Golkar,” terang dia usai pertemuan tertutup kemarin.

Baca Juga :  Delapan Tahun Penantian Istri Umar Patek Menjadi WNI

Menurut Menteri Perindustrian itu, dalam pertemuan itu, pihaknya dan Prabowo membicarakan banyak hal. Terutama, soal kerja sama antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra. Salah satunya, kata dia, bagaimana menciptakan stabilitas politik di parlemen.

Airlangga menegaskan bahwa stabilitas politik sangat penting. Sebab, stabilitas politik akan mempengaruhi bidang yang lain. “Dengan stabilitas politik, kita bisa bangun stabilitas keamanan, dan stabilitas ekonomi. Jadi, stabilitas politik harus terus dijaga, karena sangat menentukan kondisi bangsa.

Selain itu, lanjut Airlangga, Golkar dan Gerindra juga membahas soal Undang-Undang Politik. Baik UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU Pemilu. Menurut dia, undang-undang itu menjadi pondasi untuk membangun bangsa ke depan. Kedua belah pihak juga sepakat mengutamakan NKRI, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. “Satu hal yang kita sepakati adalah konstitusi,” papar dia.

Soal kemungkinan Gerindra masuk kabinet, apakah Golkar setuju? Airlangga mengatakan bahwa Golkar dan Gerindra mempunyai banyak kesamaan. Yaitu, sama-sama mempunyai singkatan PG. Kedua partai itu mempunyai kesejarahan yang sama. Menurut dia, pertemuan itu hanya membahas kerja sama di parlemen. “Konteks lain menjadi domainnya Pak Presiden,” ungkap dia.

Prabowo mengatakan, dirinya tidak merasa canggung datang ke kantor Partai Golkar, karena dirinya merupakan salah satu lulusan partai yang berkuasa pada orde baru itu. Golkar banyak menyumbangkan kadernya di banyak institusi.

Menurut Mantan Danjen Kopassus itu, kedua partai sepakat menjaga bangsa dan negara. Bersama-bersama berjuang untuk rakyat. Tentu dengan menjalin komunikasi yang baik antar partai politik. “Ini akan berdampak baik untuk stabilitas,” papar dia.

Prabowo menegaskan, stabilitas tidak boleh dianggap remeh. Menurut dia, jika ada perbedaan, gesekan, dan ketidakcocokan, para pemimpin harus berusaha menyelesaikan dengan sejuk. Kalau ada institusi yang belum baik, semua pihak harus memperbaikinya.

Dia mengajak semua pihak untuk menjaga kerukunan antar tokoh bangsa. Dan yang paling penting jangan sampai menjadi oligarki. “Mari kita terus adu gagasan, dan kompetisi. Tujuannya untuk kemakmuran bangsa,” ungkap dia.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menambahkan, keputusan boleh tidaknya bergabung ke dalam koalisi, bukan kewenangan Partai Golkar. Tapi harus ada kesepahaman bersama dengan partai lain. Begitu juga soal kabinet, bukan kewenangan Golkar, tapi presiden.

Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa partainya menginginkan agar partai koalisi yang sudah bekerja keras lebih diprioritaskan. Sebenarnya, kata dia, bukan soal jatah menteri, tapi pihaknya menginginman agar demokrasi betul-betul dibangun berdasarkam sistem politik yang sehat dan ada keseimbangan politik, check and balance.

Menurut dia, perlu kekuatan oposisi dalam demokrasi. “Masak semuanya harus masuk dalam kekuasaan pemerintah,” tutur dia. Dengan 63 persen di parlemen, katanya, sudah cukup untuk mengawal kinerja Pemerintahan Jokowi. Sekali lagi, ungkap Ace, pihaknya tidak dalam posisi untuk memberikan arahan tentang postur kabinet. Sebab,  itu merupakan kewenangan presiden. Tapi, apapun yang diputuskan presiden, Partai Golkar akan mendukung.

Baca Juga :  Dukung KTT G20 dengan Energi Hijau, PLN Bangun 36 PLTS Atap 869 kWp di Bali

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, masuknya Demokrat dan Gerindra merupakan hak prerogatif Presiden. Namun dia menilai, masuknya Demokrat dan Gerindra sebagai hal yang positif untuk sama-sama membantu pemerintahan.

Soal wacana masuknya nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Demokrat dan Edhy Prabowo, Ngabalin tidak membantahnya. “Ya mudah-mudahan dengan izin Allah mereka bisa diterima oleh bapak Presiden,” pungkasnya.

DPR Sebagai Lembaga Stempel

Sementara itu, merapatnya partai-partai ke lingkaran kekuasaan memunculkan kekhawatiran soal nasib lembaga DPR lima tahun ke depan. Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma mengatakan parlemen terancam mandul. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kehidupan demokrasi ke depan. ’’Yang sangat kita khawatirkan DPR kembali seperti lembaga stempel. Persis seperti Orde Baru,” kata I Made Leo Wiratma, kemarin (15/10).

Menurutnya, jika Gerindra dan Demokrat jadi bergabung di dalam kabinet, akan kekuatan oposisi tidak akan banyak berarti. Sebab praktis hanya meninggalnya PKS dan PAN di luar pemerintah. ’’Tentu ini menandai matinya kekuatan oposisi di parlemen,” ujarnya.

Dia bilang, sebetulnya Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN bisa memainkan peran cukup baik sebagai kekuatan oposisi. Namun harapan publik tersebut berkurang karena sikap Gerindra dan Demokrat cendrung ingin merapat ke barisan kekuasaan. ’’Tentu ini juga berdampak pada suara parpol tersebut.

Jika mereka pragmatis, akan ada punishment oleh publik. Bukan tidak mungkin mereka akan ditinggalkan oleh pemilih mereka di pileg dan pilpres 2019,” papar Made Leo Wiratma.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menepis kekhawatiran bahwa DPR periode 2019-2024 bakal menjadi lembaga stempel. Dia bilang, setiap kebijakan akan dibahas bersama-sama oleh pemerintah dan DPR. ’’Memang aturannya kan begitu. Masak di zaman sekarang DPR seperti lembaga stempel. Nggak lah. Semua kebijakan akan dibahas secara bersama-sama,” ujar Jazil.

Terkait prediksi lemahnya check and balances karena Gerindra akan masuk pemerintahan, Jazil pun membantah. Check and balances, papar dia, bakal dilakukan oleh seluruh partai koalisi. Koalisi akan memberikan kritik yang konstruktif jika pemerintah tidak berjalan benar. ’’Kami bukan koalisi bebek. Koalisi itu justru menyamakan posisi bahwa kita bersama-sama menuju yang terbaik,” papar politisi asal Gresik, Jawa Timur, itu.

Di bagian lain, PKS kembali menegaskan diri sebagai partai oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan semua partai penyokong Prabowo-Sandi sebaiknya bergabung dalam barisan oposisi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang tidak dikawal oposisi berpotensi melenceng dan merugikan publik.

’’Yakinlah oposisi akan bersama-sama kekuatan civil society untuk mengawal pemerintahan,” kata Mardani Ali Sera.

Dia bilang, tidak masalah Prabowo bertemu dengan Presiden Jokowi serta menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan semua ketua umum parpol pendukung pemerintah. Namun saat yang bersamaan, sambung Mardani, seharusnya Prabowo menyatakan sikap tegas sebagai oposisi. ’’Tegaskan saja kami akan jadi oposisi yang kritis konstruktif. PKS sebagai oposisi siap memberi gagasan yang solutif,” kata anggota DPR itu. (far/wan/lum/mar)

Giliran Golkar Ditemui Prabowo

JAKARTA – Rencana masuknya Partai Gerindra dan Partai Demokrat ke koalisi pemerintah dinilai bak pisau bermata dua. Di satu sisi, keberadaannya bisa menambah stabilitas pemerintahan jika di kelola dengan baik. Namun jika tidak, koalisi yang gemuk berpotensi bergejolak di tengah jalan.

Direktur Indonesia Political Review Ujang Komaruddin mengatakan, secara teori, banyaknya partai pemerintah membuat stabilitas di parlemen relatif stabil. Namun demikian, gemuknya koalisi membawa resiko sendiri bagi stabilitas di internalnya. Sebab, masing-masing membawa kepentingannya.

“Yang pasti akan terjadi perang dingin gesek-gesekan selama lima tahun,” ujarnya, kemarin (15/10).
Terlebih, lanjut dia, basis koalisi yang diusung partai-partai di Indonesia selama ini bukanlah hal yang psinsipil seperti ideologis. Namun koalisi lebih dibangun dengan dasar kepentingan. Sehingga praktis tidak ada ikatan yang kuat.

Di Indonesia sendiri, lanjut dia, pernah terjadi preseden yang negatif hal tersebut. Itu merujuk pada kondisi pemeritahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode keduanya. Di mana koalisi yang gemuk justru menghadirkan pemerintahan yang gaduh.

“Kita ingat PKS di jaman SBY. Bagaimana PKS menjadi menteri di SBY tapi sering mengkritik SBY,” imbuhnya.

Untuk itu, Ujang menilai potensi gesekan di pemerintahan ke depan sangat mungkin terjadi. “Tidak ada yang ga mungkin. Namanya politisi, partai ga semua baik. Ada yang bandel, nakal, bervariatif dan berdasarkan kepentingan,” imbuhnya. Sebagai contoh, hubungan PDIP dan Nasdem belakangan menunjukkan adanya ketidakcocokan kepentingan.

Idealnya, kata Ujang, komposisi di koalisi pemerintah tidak terlampau gemuk. Sebab, kondisi itu akan membuat oposisi tidak cukup kuat. Nah, tidak kuatnya oposisi membuat sistem check and balance tidak berjalan. Pemerintahan berpotensi melakukan penyalahgunaan kekuasaan secara berlebihan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak mengetahui soal koalisi. Dia juga mengatakan tentu tidak akan terlibat lagi dalam pembahasan koalisi. Termasuk juga soal bagi-bagi kursi menteri. “Tentu urusan Presiden dan Wakil Presiden membangun koalisi yang cocok untuk lima tahun ke depan dan persatuan nasional,” katanya di sela kunjungan ke kampus UIII di Depok kemarin.

Namun, pria yang akrab disapa JK itu mengingatkan agar suatu pemerintah tetap harus berjalan efektif. Selain itu juga butuh kontrol untuk menjalankan fungsi check and balance. Untuk itu JK menuturkan sekecil apapun, tetap perlu oposisi untuk menjalankan fungsi tersebut.

Di tengah merapatnya Partai Gerindra ke pemerintah, JK mengatakan masih ada PKS yang bisa tetap jadi oposisi. JK menuturkan belum tentu PKS menjadi satu-satunya partai di luar pemerintah atau oposisi. “Saya tidak ingin memberikan komentar banyak soal koalisi. Soalnya saya tidak dalam arus itu,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melanjutkan safari politik. Kemarin (15/10), giliran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang dikunjungi di DPP Golkar. “Ini sebuah kehormatan bagi Partai Golkar,” terang Airlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar.

Prabowo tiba di kantor partai beringin sekitar pukul 15.52. Dia didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Sufmi Dasco Ahmad, dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo. Airlangga mengatakan, kunjungan Prabowo merupakan acara home coming atau kembali ke rumah. “Karena Pak Prabowo adalah salah satu alumni terbaik Partai Golkar,” terang dia usai pertemuan tertutup kemarin.

Baca Juga :  Staf Khusus Wapres Tidak Ada Milenial, Hanya Kolonial

Menurut Menteri Perindustrian itu, dalam pertemuan itu, pihaknya dan Prabowo membicarakan banyak hal. Terutama, soal kerja sama antara Partai Golkar dengan Partai Gerindra. Salah satunya, kata dia, bagaimana menciptakan stabilitas politik di parlemen.

Airlangga menegaskan bahwa stabilitas politik sangat penting. Sebab, stabilitas politik akan mempengaruhi bidang yang lain. “Dengan stabilitas politik, kita bisa bangun stabilitas keamanan, dan stabilitas ekonomi. Jadi, stabilitas politik harus terus dijaga, karena sangat menentukan kondisi bangsa.

Selain itu, lanjut Airlangga, Golkar dan Gerindra juga membahas soal Undang-Undang Politik. Baik UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU Pemilu. Menurut dia, undang-undang itu menjadi pondasi untuk membangun bangsa ke depan. Kedua belah pihak juga sepakat mengutamakan NKRI, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika. “Satu hal yang kita sepakati adalah konstitusi,” papar dia.

Soal kemungkinan Gerindra masuk kabinet, apakah Golkar setuju? Airlangga mengatakan bahwa Golkar dan Gerindra mempunyai banyak kesamaan. Yaitu, sama-sama mempunyai singkatan PG. Kedua partai itu mempunyai kesejarahan yang sama. Menurut dia, pertemuan itu hanya membahas kerja sama di parlemen. “Konteks lain menjadi domainnya Pak Presiden,” ungkap dia.

Prabowo mengatakan, dirinya tidak merasa canggung datang ke kantor Partai Golkar, karena dirinya merupakan salah satu lulusan partai yang berkuasa pada orde baru itu. Golkar banyak menyumbangkan kadernya di banyak institusi.

Menurut Mantan Danjen Kopassus itu, kedua partai sepakat menjaga bangsa dan negara. Bersama-bersama berjuang untuk rakyat. Tentu dengan menjalin komunikasi yang baik antar partai politik. “Ini akan berdampak baik untuk stabilitas,” papar dia.

Prabowo menegaskan, stabilitas tidak boleh dianggap remeh. Menurut dia, jika ada perbedaan, gesekan, dan ketidakcocokan, para pemimpin harus berusaha menyelesaikan dengan sejuk. Kalau ada institusi yang belum baik, semua pihak harus memperbaikinya.

Dia mengajak semua pihak untuk menjaga kerukunan antar tokoh bangsa. Dan yang paling penting jangan sampai menjadi oligarki. “Mari kita terus adu gagasan, dan kompetisi. Tujuannya untuk kemakmuran bangsa,” ungkap dia.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menambahkan, keputusan boleh tidaknya bergabung ke dalam koalisi, bukan kewenangan Partai Golkar. Tapi harus ada kesepahaman bersama dengan partai lain. Begitu juga soal kabinet, bukan kewenangan Golkar, tapi presiden.

Anggota DPR RI itu menegaskan bahwa partainya menginginkan agar partai koalisi yang sudah bekerja keras lebih diprioritaskan. Sebenarnya, kata dia, bukan soal jatah menteri, tapi pihaknya menginginman agar demokrasi betul-betul dibangun berdasarkam sistem politik yang sehat dan ada keseimbangan politik, check and balance.

Menurut dia, perlu kekuatan oposisi dalam demokrasi. “Masak semuanya harus masuk dalam kekuasaan pemerintah,” tutur dia. Dengan 63 persen di parlemen, katanya, sudah cukup untuk mengawal kinerja Pemerintahan Jokowi. Sekali lagi, ungkap Ace, pihaknya tidak dalam posisi untuk memberikan arahan tentang postur kabinet. Sebab,  itu merupakan kewenangan presiden. Tapi, apapun yang diputuskan presiden, Partai Golkar akan mendukung.

Baca Juga :  Mendag: Presidensi G20 Indonesia Bantu Dukung Pemulihan Ekonomi Dunia

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, masuknya Demokrat dan Gerindra merupakan hak prerogatif Presiden. Namun dia menilai, masuknya Demokrat dan Gerindra sebagai hal yang positif untuk sama-sama membantu pemerintahan.

Soal wacana masuknya nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari Demokrat dan Edhy Prabowo, Ngabalin tidak membantahnya. “Ya mudah-mudahan dengan izin Allah mereka bisa diterima oleh bapak Presiden,” pungkasnya.

DPR Sebagai Lembaga Stempel

Sementara itu, merapatnya partai-partai ke lingkaran kekuasaan memunculkan kekhawatiran soal nasib lembaga DPR lima tahun ke depan. Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) I Made Leo Wiratma mengatakan parlemen terancam mandul. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kehidupan demokrasi ke depan. ’’Yang sangat kita khawatirkan DPR kembali seperti lembaga stempel. Persis seperti Orde Baru,” kata I Made Leo Wiratma, kemarin (15/10).

Menurutnya, jika Gerindra dan Demokrat jadi bergabung di dalam kabinet, akan kekuatan oposisi tidak akan banyak berarti. Sebab praktis hanya meninggalnya PKS dan PAN di luar pemerintah. ’’Tentu ini menandai matinya kekuatan oposisi di parlemen,” ujarnya.

Dia bilang, sebetulnya Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN bisa memainkan peran cukup baik sebagai kekuatan oposisi. Namun harapan publik tersebut berkurang karena sikap Gerindra dan Demokrat cendrung ingin merapat ke barisan kekuasaan. ’’Tentu ini juga berdampak pada suara parpol tersebut.

Jika mereka pragmatis, akan ada punishment oleh publik. Bukan tidak mungkin mereka akan ditinggalkan oleh pemilih mereka di pileg dan pilpres 2019,” papar Made Leo Wiratma.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menepis kekhawatiran bahwa DPR periode 2019-2024 bakal menjadi lembaga stempel. Dia bilang, setiap kebijakan akan dibahas bersama-sama oleh pemerintah dan DPR. ’’Memang aturannya kan begitu. Masak di zaman sekarang DPR seperti lembaga stempel. Nggak lah. Semua kebijakan akan dibahas secara bersama-sama,” ujar Jazil.

Terkait prediksi lemahnya check and balances karena Gerindra akan masuk pemerintahan, Jazil pun membantah. Check and balances, papar dia, bakal dilakukan oleh seluruh partai koalisi. Koalisi akan memberikan kritik yang konstruktif jika pemerintah tidak berjalan benar. ’’Kami bukan koalisi bebek. Koalisi itu justru menyamakan posisi bahwa kita bersama-sama menuju yang terbaik,” papar politisi asal Gresik, Jawa Timur, itu.

Di bagian lain, PKS kembali menegaskan diri sebagai partai oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan semua partai penyokong Prabowo-Sandi sebaiknya bergabung dalam barisan oposisi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang tidak dikawal oposisi berpotensi melenceng dan merugikan publik.

’’Yakinlah oposisi akan bersama-sama kekuatan civil society untuk mengawal pemerintahan,” kata Mardani Ali Sera.

Dia bilang, tidak masalah Prabowo bertemu dengan Presiden Jokowi serta menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan semua ketua umum parpol pendukung pemerintah. Namun saat yang bersamaan, sambung Mardani, seharusnya Prabowo menyatakan sikap tegas sebagai oposisi. ’’Tegaskan saja kami akan jadi oposisi yang kritis konstruktif. PKS sebagai oposisi siap memberi gagasan yang solutif,” kata anggota DPR itu. (far/wan/lum/mar)

Most Read

Artikel Terbaru

/