JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Kali ini, pemprov berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada ajang penganugerahan APBD Award Tahun 2022 di Jakarta, Kamis (16/3).
Dari tiga kategori yang ditetapkan Kemendagri, Kalbar merupakan satu-satunya pemprov yang berhasil meraih penghargaan di semua kategori. Ketiga penghargaan itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo. Rinciannya, peringkat tiga kategori peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran (TA) 2022, peringkat empat kategori realisasi pendapatan TA 2022, serta peringkat empat kategori realisasi belanja TA 2022, berdasarkan penilaian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemprov Kalbar.
Hal ini tentu tak terlepas dari kinerja jajaran Pemprov Kalbar yang berhasil merealisasikan APBD TA 2022 dengan baik. Untuk capaian peningkatan PAD TA 2022, pemprov telah berhasil menembus angka Rp3,2 triliun, atau naik Rp710 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,5 triliun. Dengan demikian, Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 per akhir Desember mencapai 107,86 persen. Kemudian, realisasi belanja daerah pemprov pada tahun 2022, per akhir Desember berhasil mencapai angka 95,54 persen.
Capaian luar biasa yang berhasil ditorehkan di masa kepemimpinan Gubernur Sutarmidji dan Wakil Gubernur Ria Norsan ini juga tak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran pemprov untuk terus konsisten dalam merealisasikan target-target capaian APBD yang ditetapkan. Wagub Kalbar Ria Norsan yang hadir menerima secara langsung penghargaan tersebut, mengucap syukur atas prestasi yang diraih pemprov.
“Alhamdulillah, dari tiga kategori itu, semuanya Pemprov Kalbar dapat, realisasi peningkatan PAD tertinggi, realisasi anggaran tertinggi dan realisasi pendapatan tertinggi,” ujarnya.
Sejalan dengan apa yang biasa ditekankan oleh Gubernur Sutarmidji, dirinya terus mendorong percepatan realisasi APBD pada setiap perangkat daerah di lingkungan pemprov.
“Seperti apa yang Pak Gubernur tegaskan, untuk realisasi anggaran di setiap perangkat daerah itu mulai kita genjot dari awal tahun, termasuk yang harus dilelang. Kemudian untuk PAD, optimalisasi terus kita lakukan. Tahun ini juga PAD kita cukup tinggi menembus angka Rp3,2 triliun, di mana pada masa awal kepemimpinan kami hanya Rp1,8 triliun,’’ ujarnya.
Norsan-sapaan karibnya juga tak lupa memberikan apresiasi dan motivasi atas pencapaian itu kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov karena telah dan terus bekerja dengan giat, juga bersemangat.
“Untuk seluruh jajaran ASN, terima kasih atas kinerja yang telah diberikan. Semoga itu menjadi amal baik bagi bapak ibu semua. Tak lupa saya berpesan, tetap jaga konsistensi kinerja saudara, dan bekerjalah sesuai peraturan yang berlaku,’’ tutupnya.
Di tempat yang sama, dalam pidatonya, Wamendagri John Wempi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda) yang sudah mengoptimalkan realisasi APBD TA 2022.
“Atas nama pemerintah, saya menghaturkan rasa bangga dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemda yang telah mengoptimalkan penyerapan realisasi APBD TA 2022. Semoga di tahun 2023 profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, patut, wajar rasional, dan akuntabel dapat semakin ditingkatkan,” ungkapnya.
Selain itu, John Wempi juga mendorong seluruh jajaran pemda untuk mempercepat realisasi APBD, demi terciptanya percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Percepatan realisasi APBD ini harus dilakukan sejak awal tahun, agar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, lancarnya belanja APBD juga akan mendorong belanja pihak swasta dan masyarakat sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, kegiatan penganugerahan APBD Award Tahun 2022, kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi dan diskusi yang mengambil tema percepatan realisasi APBD, penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan persiapan dalam menatap Pilkada serentak tahun 2024.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi jembatan dalam meningkatkan kinerja pemda dalam perspektif kemajuan, penguatan pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi demi menuju APBD yang proporsional, taat asas, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Pertemuan juga dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kinerja daerah dalam menyerap APBD. (bar/r)
