alexametrics
27.8 C
Pontianak
Friday, August 19, 2022

Gara-Gara Liga Inggris dan Kuis Siapa Berani

Di Balik Pemecatan Helmy dari Dirut TVRI

JAKARTA – Helmy Yahya resmi dipecat dari posisinya sebagai Direktur Utama TVRI pada Kamis (16/1). Ia diberhentikan oleh Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI setelah surat pembelaannya ditolak.

Kisruh antara Helmy dan dewas ini bermula saat Helmy tiba-tiba diberhentikan sementara pada 4 Desember 2019 oleh dewas. Merasa tak terima, esok harinya, adik Tantowi Yahya tersebut langsung melakukan perlawanan. Ia merasa surat yang dilayangkan padanya tidak sah. Helmy mendatangi mitra TVRI di DPR, konsultasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) untuk berkonsultasi. Semua satu suara agar tak ada pemecatan.

”Akhirnya dimediasi, tidak boleh ada pecat-pecat. Saya diminta untuk melakukan pembelaan dan tidak bicara di media,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin (17/1).

Pada 18 Desember 2019, Helmy langsung membuat pembelaan. Bersama empat direksi lainnya, ia menyusun 27 halaman dengan 1200 lampiran surat pembelaan untuk dewas. Meski pemberhentian hanya ditujukan pada Helmy, keempat direktur lainnya turut memberikan dukungan penuh mengingat kepemimpinan bersifat kolektif kolegial sehingga semua kebijakan diputuskan bersama.

Sayangnya, pembelaan Helmy ditolak mentah-mentah. Kamis (16/1), ia justru diberikan surat pemecatan saat dipanggil oleh dewas di ruangannya. Dalam surat tersebut, ada lima poin yang disampaikan.

Pertama, Helmy dinilai tidak menjawab atau memberi penjelasan soal pembelian siaran berbiaya besar liga Inggris. Kedua, dewas menilai ada ketidaksesuaian pelaksanaan re-brandring TVRI dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan RKA-KL LPP TVRI yang mengakibatkan honor karyawan tidak dibayar tepat waktu.

Point ketiga, beberapa dokumen menyatakan sebaliknya dari jawaban terhadap penilaian pokok surat pemberitahuan rencana pemberhentian (SPRP). Antara lain, mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma dan standar manajemen ASN.

Baca Juga :  Gossip Girl Indonesia Adaptasi Resmi

Keempat, Penunjukkan Kuis Siapa Berani dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yakni Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, terutama berkenaan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani.

Kelima, premis-premis yang dikembangkan sebagai dasar pembelaan diri dinilai tidak meyakinkan dewas LPP TVRI bahwa inkoordinasi terhadap kebijakan dewas serta pengabaian keputusan dan atau tindakan dewas tidak akan terjadi dimasa yang akan datang.

Poin-poin tersebut ditanggapi santai oleh pria yang dijuluki Raja Kuis tersebut.  Dia bahkan memberikan guyonan saat menjelaskan perihal pembelian izin siaran Liga Inggris. ”Saat ditanya, Pak Dirut, kan anggaran gak ada. Saya cuma jawab, ini rezeki anak sholeh,” katanya disambut gelak tawa undangan yang hadir.

Menurutnya, ini sedikit menggelitik. Di saat semua stasiun televisi ingin memiliki monster content, yang bisa menarik penonton, hal ini jadi perdebatan di internal. Dia menegaskan, pembelian dilakukan sesuai ketentuan dan dilaporkan.

Direktur program dan berita TVRI Apni Jaya Putra mengamini. Laporan bahkan dilakukan dua kali, secara informal maupun formal. ”Pertama, saat saya buka puasa pada beliau (ketua dewas Arief Hidayat Thamrin,red). Saya sampaikan, kita mau beli siaran Liga Inggris,” katanya.

Laporan kemudian disampaikan secara formal pada 17 Juli 2019 yang dihadiri oleh empat dewas dan lima direktur lengkap. Dalam laporan tersebut, dijelaskan secara rinci terkait kerja sama, harga, hingga soal potensi pendapatan.

”Pada 18 Juli 2019, dewas memberikan arahan. Dewas juga minta dimaksimalkan potensi pendapatan,” katanya. Lucunya, dewas juga hadir dalam launching siaran Liga Inggris. Ini tentu sangat kontradiktif dengan pernyataan tak ada laporan mengenai penyiaran tersebut.

Soal rebranding pun sama. Helmy menilai hal ini penting untuk dilakukan. Meski tak ada kenaikan anggaran, direksi berupaya melakukan perubahan besar. Mulai dari ganti logo hingga soal budaya kerja karyawan. Diakuinya, mengubah budaya kerja karyawan sangat berat. Terlebih, sebagian besar karyawan TVRI berusia di atas 40 tahun.

Baca Juga :  Air Asia Buka Kembali Rute Pontianak-Jakarta

”Dulu TVRI dikatain paling jadul peralatannya, sekarang tidak lagi. Karyawan dulu malu, sekarang mereka sudah bangga. Ini sangat penting untuk kinerja mereka,”papar Helmy.  Mengenai Kuis Siapa berani, Helmy menegaskan, bahwa dirinya tidak menerima sepeser pun. Dia mendonasikan secara sukarela pada TVRI. ”Karyaku paling besar ‘Siapa Berani’ tayang di RCTI, Indosiar, ANTV dan kemarin udah ada yang minta saya persembahkan itu, saya donasikan nol rupiah kepada TVRI,” ungkap Helmy.

Keputusan ini diambil karena direksi menilai perlu satu acara semua orang yang sudah tahu dan edukatif sehingga akan lebih mudah dalam mencari iklan. ”Di luar itu saya nggak ikut-ikutan. Masyaallah, ini dibawa-bawa dan dicurigai,” keluhnya.

Menurut Chandra Hamzah, sang kuasa hukum, ada yang unik dari surat pemberhentian Helmy. Dalam surat itu, kliennya dinyatakan diberhentikan dengan hormat. Artinya, diberhentikan tanpa kesalahan. Menariknya lagi, tidak semua dewas paraf dalam surat pemberhentian tersebut. Supra Wimbarti justru menginginkan penyelesaian tanpa pemecatan.

”Kontradiktif dengan lampiran suratnya. Di mana, menyatakan ada beberapa kesalahan kan katanya. Dalam UU ASN, dengan hormat berarti tanpa kesalahan,” katanya. Bukan itu saja, lanjut dia, dalam aturan yang berlaku dewas tidak punya kewenangan dalam mengangkat pelaksana tugas ketika Helmy diberhentikan sementara. Kecuali, direksi kena pidana. ”Faktanya, apa Pak Helmy kena pidana? Kan tidak,” tegasnya.

Selain itu, yang cukup disesalkan olehnya ialah tak ada proses hearing. Padahal, menurut dia, komisioner KPU yang terjerat kasus hukum saja masih diberikan kesempatan untuk menjalani proses tersebut. ”Ini tidak ada sama sekali,” keluhnya Chandra. Disinggung soal upaya hukum, Chandra mengaku masih menyusun materi yang sudah dimiliki. Keputusannya akan diumumkan dalam seminggu ke depan.(mia)

Di Balik Pemecatan Helmy dari Dirut TVRI

JAKARTA – Helmy Yahya resmi dipecat dari posisinya sebagai Direktur Utama TVRI pada Kamis (16/1). Ia diberhentikan oleh Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI setelah surat pembelaannya ditolak.

Kisruh antara Helmy dan dewas ini bermula saat Helmy tiba-tiba diberhentikan sementara pada 4 Desember 2019 oleh dewas. Merasa tak terima, esok harinya, adik Tantowi Yahya tersebut langsung melakukan perlawanan. Ia merasa surat yang dilayangkan padanya tidak sah. Helmy mendatangi mitra TVRI di DPR, konsultasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hingga Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) untuk berkonsultasi. Semua satu suara agar tak ada pemecatan.

”Akhirnya dimediasi, tidak boleh ada pecat-pecat. Saya diminta untuk melakukan pembelaan dan tidak bicara di media,” ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin (17/1).

Pada 18 Desember 2019, Helmy langsung membuat pembelaan. Bersama empat direksi lainnya, ia menyusun 27 halaman dengan 1200 lampiran surat pembelaan untuk dewas. Meski pemberhentian hanya ditujukan pada Helmy, keempat direktur lainnya turut memberikan dukungan penuh mengingat kepemimpinan bersifat kolektif kolegial sehingga semua kebijakan diputuskan bersama.

Sayangnya, pembelaan Helmy ditolak mentah-mentah. Kamis (16/1), ia justru diberikan surat pemecatan saat dipanggil oleh dewas di ruangannya. Dalam surat tersebut, ada lima poin yang disampaikan.

Pertama, Helmy dinilai tidak menjawab atau memberi penjelasan soal pembelian siaran berbiaya besar liga Inggris. Kedua, dewas menilai ada ketidaksesuaian pelaksanaan re-brandring TVRI dengan rencana kerja yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) dan RKA-KL LPP TVRI yang mengakibatkan honor karyawan tidak dibayar tepat waktu.

Point ketiga, beberapa dokumen menyatakan sebaliknya dari jawaban terhadap penilaian pokok surat pemberitahuan rencana pemberhentian (SPRP). Antara lain, mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma dan standar manajemen ASN.

Baca Juga :  Renovasi Sekolah dari BRI, Ukir Senyum di Wajah Para Siswa di Dompu NTB

Keempat, Penunjukkan Kuis Siapa Berani dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yakni Asas Ketidakberpihakan, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, terutama berkenaan penunjukan atau pengadaan Kuis Siapa Berani.

Kelima, premis-premis yang dikembangkan sebagai dasar pembelaan diri dinilai tidak meyakinkan dewas LPP TVRI bahwa inkoordinasi terhadap kebijakan dewas serta pengabaian keputusan dan atau tindakan dewas tidak akan terjadi dimasa yang akan datang.

Poin-poin tersebut ditanggapi santai oleh pria yang dijuluki Raja Kuis tersebut.  Dia bahkan memberikan guyonan saat menjelaskan perihal pembelian izin siaran Liga Inggris. ”Saat ditanya, Pak Dirut, kan anggaran gak ada. Saya cuma jawab, ini rezeki anak sholeh,” katanya disambut gelak tawa undangan yang hadir.

Menurutnya, ini sedikit menggelitik. Di saat semua stasiun televisi ingin memiliki monster content, yang bisa menarik penonton, hal ini jadi perdebatan di internal. Dia menegaskan, pembelian dilakukan sesuai ketentuan dan dilaporkan.

Direktur program dan berita TVRI Apni Jaya Putra mengamini. Laporan bahkan dilakukan dua kali, secara informal maupun formal. ”Pertama, saat saya buka puasa pada beliau (ketua dewas Arief Hidayat Thamrin,red). Saya sampaikan, kita mau beli siaran Liga Inggris,” katanya.

Laporan kemudian disampaikan secara formal pada 17 Juli 2019 yang dihadiri oleh empat dewas dan lima direktur lengkap. Dalam laporan tersebut, dijelaskan secara rinci terkait kerja sama, harga, hingga soal potensi pendapatan.

”Pada 18 Juli 2019, dewas memberikan arahan. Dewas juga minta dimaksimalkan potensi pendapatan,” katanya. Lucunya, dewas juga hadir dalam launching siaran Liga Inggris. Ini tentu sangat kontradiktif dengan pernyataan tak ada laporan mengenai penyiaran tersebut.

Soal rebranding pun sama. Helmy menilai hal ini penting untuk dilakukan. Meski tak ada kenaikan anggaran, direksi berupaya melakukan perubahan besar. Mulai dari ganti logo hingga soal budaya kerja karyawan. Diakuinya, mengubah budaya kerja karyawan sangat berat. Terlebih, sebagian besar karyawan TVRI berusia di atas 40 tahun.

Baca Juga :  Airlangga Jelaskan Strategi Ketersediaan Pangan Menjelang Ramadan ke ICMI

”Dulu TVRI dikatain paling jadul peralatannya, sekarang tidak lagi. Karyawan dulu malu, sekarang mereka sudah bangga. Ini sangat penting untuk kinerja mereka,”papar Helmy.  Mengenai Kuis Siapa berani, Helmy menegaskan, bahwa dirinya tidak menerima sepeser pun. Dia mendonasikan secara sukarela pada TVRI. ”Karyaku paling besar ‘Siapa Berani’ tayang di RCTI, Indosiar, ANTV dan kemarin udah ada yang minta saya persembahkan itu, saya donasikan nol rupiah kepada TVRI,” ungkap Helmy.

Keputusan ini diambil karena direksi menilai perlu satu acara semua orang yang sudah tahu dan edukatif sehingga akan lebih mudah dalam mencari iklan. ”Di luar itu saya nggak ikut-ikutan. Masyaallah, ini dibawa-bawa dan dicurigai,” keluhnya.

Menurut Chandra Hamzah, sang kuasa hukum, ada yang unik dari surat pemberhentian Helmy. Dalam surat itu, kliennya dinyatakan diberhentikan dengan hormat. Artinya, diberhentikan tanpa kesalahan. Menariknya lagi, tidak semua dewas paraf dalam surat pemberhentian tersebut. Supra Wimbarti justru menginginkan penyelesaian tanpa pemecatan.

”Kontradiktif dengan lampiran suratnya. Di mana, menyatakan ada beberapa kesalahan kan katanya. Dalam UU ASN, dengan hormat berarti tanpa kesalahan,” katanya. Bukan itu saja, lanjut dia, dalam aturan yang berlaku dewas tidak punya kewenangan dalam mengangkat pelaksana tugas ketika Helmy diberhentikan sementara. Kecuali, direksi kena pidana. ”Faktanya, apa Pak Helmy kena pidana? Kan tidak,” tegasnya.

Selain itu, yang cukup disesalkan olehnya ialah tak ada proses hearing. Padahal, menurut dia, komisioner KPU yang terjerat kasus hukum saja masih diberikan kesempatan untuk menjalani proses tersebut. ”Ini tidak ada sama sekali,” keluhnya Chandra. Disinggung soal upaya hukum, Chandra mengaku masih menyusun materi yang sudah dimiliki. Keputusannya akan diumumkan dalam seminggu ke depan.(mia)

Most Read

Artikel Terbaru

/