alexametrics
27.8 C
Pontianak
Friday, August 19, 2022

Apresiasi Pengelolaan Keuangan Desa dengan Non Tunai

SUNGAI RAYA — Implementasi kebijakan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa di Kubu Raya mendapat apresiasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar. Saat melakukan video konferensi bersama Bupati Kubu Raya dan sejumlah jajarannya, Abdul Halim Iskandar menilai Kubu Raya berpotensi menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang seluruh pengelolaan dana desanya menggunakan transaksi nontunai. Ia menyebut Kubu Raya layak menjadi percontohan. Dirinya menilai pengelolaan dana desa secara nontunai menunjukkan pola pikir digital di Kabupaten Kubu Raya telah berjalan baik.

“Nah, tinggal mengutuhkan bagaimana kemudian seluruh Kabupaten Kubu Raya masuk menjadi desa digital. Jadi embrionya adalah pengelolaan dana desa secara nontunai. Perkembangan berikutnya seluruh pelayanan desa menggunakan pendekatan digital sehingga menjadi desa digital,” kata Abdul Halim Iskandar, saat berbicara dengan Bupati Muda Mahendrawan melalui video konferensi, Senin (17/2) di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya.

Tak hanya Kubu Raya, Abdul Halim Iskandar juga melakukan video konferensi kepada kabupaten-kabupaten tercepat dalam penyaluran dana desa tahun 2020, seperti Tojo Una-Una (Sulawesi Tengah), Gianyar (Bali), Situbondo (Jawa Timur), Boyolali (Jawa Tengah), dan Belitung (Bangka Belitung).
Video konferensi dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah percepatan penyaluran dana desa yang telah dilakukan. Juga mengetahui rencana pemanfaatan dana desa dimaksud sesuai program kegiatan yang tercantum dalam APBDes. Adapun total kabupaten penyalur dana desa tercepat se-Indonesia tahun 2020 berjumlah 33 kabupaten. Kubu Raya sendiri menjadi penyalur dana desa tercepat se-Kalimantan Barat.

Baca Juga :  Airlangga: Pelatihan Vokasi Bisa Tarik Investor Melalui Jaminan Kualitas SDM

Dalam kesempatan itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan melaporkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menjadi kabupaten tercepat di Kalimantan Barat dalam pencairan dana desa tahun 2020. Ia mengungkapkan, jika per 10 Februari 2020 ada sebelas desa yang dicairkan dana desanya, maka saat ini telah menyusul sembilan desa berikutnya. Sehingga total menjadi 20 desa yang siap pencairan.

“Ini memang kami persiapkan sejak September 2019 lalu. Karena dengan persiapan peraturan bupati yang lebih cepat dan sosialisasi penggunaan dana dan tata caranya pada desa, maka bisa mempercepat penyusunan RKPDes dan ABPDes. Sehingga per hari ini sudah 20 desa yang sudah siap,” ungkapnya.

Dari 117 desa di Kubu Raya,kata Muda saat ini sudah ada 28 desa yang mengelola dana desa dengan transaksi nontunai. Ditargetkan tahun 2020 seluruh desa akan menerapkan sistem transaksi tersebut.
“Alhamdulillah koordinasi kami dengan sejumlah pihak terkait termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sangat cepat dan efektif. Itu juga yang membuat penyaluran dana desa dari sebelas desa kemarin dengan nilai Rp 4,5 miliar.

Baca Juga :  Disdukcapil dan Disdikbud Validasi Data Kependudukan dan Kependidikan 

Dan saat ini sudah menyusul sembilan desa berikutnya sehingga total ada Rp 8 miliar lebih yang sudah siap disalurkan,” paparnya.
Untuk memperkuat hal itu lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga menyiapkan Sistem Keuangan Desa Dalam Jaringan (Siskeudes Online) yang akan siap pada April mendatang. Harapannya, Siskeudes Online akan mempermudah dalam realisasi dan pelaporan.

“Sehingga pada akhirnya kami berharap dana desa yang totalnya di Kubu Raya ini ada Rp 134 miliar dan Alokasi Dana Desa Rp 84 miliar dapat dimaksimalkan. Mudah-mudahan bisa mendongkrak pembangunan lebih cepat dan jangan sampai ada desa yang terlambat salur,” pungkasnya. (ash)

SUNGAI RAYA — Implementasi kebijakan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa di Kubu Raya mendapat apresiasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Abdul Halim Iskandar. Saat melakukan video konferensi bersama Bupati Kubu Raya dan sejumlah jajarannya, Abdul Halim Iskandar menilai Kubu Raya berpotensi menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang seluruh pengelolaan dana desanya menggunakan transaksi nontunai. Ia menyebut Kubu Raya layak menjadi percontohan. Dirinya menilai pengelolaan dana desa secara nontunai menunjukkan pola pikir digital di Kabupaten Kubu Raya telah berjalan baik.

“Nah, tinggal mengutuhkan bagaimana kemudian seluruh Kabupaten Kubu Raya masuk menjadi desa digital. Jadi embrionya adalah pengelolaan dana desa secara nontunai. Perkembangan berikutnya seluruh pelayanan desa menggunakan pendekatan digital sehingga menjadi desa digital,” kata Abdul Halim Iskandar, saat berbicara dengan Bupati Muda Mahendrawan melalui video konferensi, Senin (17/2) di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya.

Tak hanya Kubu Raya, Abdul Halim Iskandar juga melakukan video konferensi kepada kabupaten-kabupaten tercepat dalam penyaluran dana desa tahun 2020, seperti Tojo Una-Una (Sulawesi Tengah), Gianyar (Bali), Situbondo (Jawa Timur), Boyolali (Jawa Tengah), dan Belitung (Bangka Belitung).
Video konferensi dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah percepatan penyaluran dana desa yang telah dilakukan. Juga mengetahui rencana pemanfaatan dana desa dimaksud sesuai program kegiatan yang tercantum dalam APBDes. Adapun total kabupaten penyalur dana desa tercepat se-Indonesia tahun 2020 berjumlah 33 kabupaten. Kubu Raya sendiri menjadi penyalur dana desa tercepat se-Kalimantan Barat.

Baca Juga :  YBM PLN dan Rumah Zakat Berikan Wakaf Air Bersih untuk Pesantren Al Muhajirin

Dalam kesempatan itu, Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan melaporkan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menjadi kabupaten tercepat di Kalimantan Barat dalam pencairan dana desa tahun 2020. Ia mengungkapkan, jika per 10 Februari 2020 ada sebelas desa yang dicairkan dana desanya, maka saat ini telah menyusul sembilan desa berikutnya. Sehingga total menjadi 20 desa yang siap pencairan.

“Ini memang kami persiapkan sejak September 2019 lalu. Karena dengan persiapan peraturan bupati yang lebih cepat dan sosialisasi penggunaan dana dan tata caranya pada desa, maka bisa mempercepat penyusunan RKPDes dan ABPDes. Sehingga per hari ini sudah 20 desa yang sudah siap,” ungkapnya.

Dari 117 desa di Kubu Raya,kata Muda saat ini sudah ada 28 desa yang mengelola dana desa dengan transaksi nontunai. Ditargetkan tahun 2020 seluruh desa akan menerapkan sistem transaksi tersebut.
“Alhamdulillah koordinasi kami dengan sejumlah pihak terkait termasuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sangat cepat dan efektif. Itu juga yang membuat penyaluran dana desa dari sebelas desa kemarin dengan nilai Rp 4,5 miliar.

Baca Juga :  Makin Mudah dan Cepat, Pengaduan Layanan Kelistrikan Lewat PLN Mobile

Dan saat ini sudah menyusul sembilan desa berikutnya sehingga total ada Rp 8 miliar lebih yang sudah siap disalurkan,” paparnya.
Untuk memperkuat hal itu lanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga menyiapkan Sistem Keuangan Desa Dalam Jaringan (Siskeudes Online) yang akan siap pada April mendatang. Harapannya, Siskeudes Online akan mempermudah dalam realisasi dan pelaporan.

“Sehingga pada akhirnya kami berharap dana desa yang totalnya di Kubu Raya ini ada Rp 134 miliar dan Alokasi Dana Desa Rp 84 miliar dapat dimaksimalkan. Mudah-mudahan bisa mendongkrak pembangunan lebih cepat dan jangan sampai ada desa yang terlambat salur,” pungkasnya. (ash)

Most Read

Artikel Terbaru

/