alexametrics
33 C
Pontianak
Monday, June 27, 2022

RUU Omnibus Law, Salah Ketik Hanya Alasan

POLEMIK Pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja Diharapkan bisa tuntas melalui pembahasan antara pemerintah dan DPR. Termasuk pasal kontroversial yang yang sempat diklaim salah ketik oleh menkopolhukam Mahfud MD. Bagi beberapa pihak, pasal 170 yang dipersoalkan itu bukanlah bentuk salah ketik.

Mahfud (18/2) kemarin mengakui kalau memang ada kekeliruan pada pasal 170 tersebut. ’’Dan tadi sudah disepakati kalau kembali ke dasar teori ilmu perundang-undangan,’’ terangnya usai ratas di kantor presiden kemarin. Teori dasar yang dimaksud adalah bahwa yang bisa mengubah UU itu hanya UU.

Sementara, PP hanya bisa mengatur lebih lanjut. Saat ini, lanjutnya, RUU Cipta Kerja itu masih dalam bentuk rancangan. Sehingga semua bentuk perbaikan, baik karena salah maupun perbedaan pendapat masih dimungkinkan selama proses di DPR. ’’Jadi tidak ada PP itu bisa mengubah undang-undang,’’ lanjut mantan Menteri pertahanan itu.

Bila memang redaksionalnya keliru, bisa diperbaiki di dalam proses di DPR. Parlemen bisa mengubah, rakyat bisa memberi masukan. Dalam negara demokratis, tuturnya, RUU masih bisa diperbaiki selama masa pembahasan. Saat ini proses penilaian oleh masyarakat sudah dimulai.

Kekeliruan tersebut, lanjut Mahfud tidak lantas harus membuat pemerintah harus membuat keterangan resmi ke parlemen bahwa itu keliru. Perbaikan bisa langsung dilakukan selama proses pembahasan di DPR. Mana saja bagian dari UU tersebut yang dianggap tidak tepat bisa diajukan perbaikan dan dilakukan saat masa pembahasan.

Lantas, bagaimana bisa terjadi hal yang diklaim sebagai salah ketik itu? menurut Mahfud, sebenarnya sudah ada gate atau penyaring di kemenko perekonomian. ’’Cuma saat-saat terakhir ada perbaikan lalu ada keliru itu,’’ tutur mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menurut Mahfud, kekeliruan dalam sebuah rancangan UU bukan hal aneh. ’’Itu tidak apa-apa, biasa sejak dulu ada kekeliruan itu,’’ ucanya. Karena itulah rakyat diberi kesempatan untuk memantau di DPR, termasuk memantau naskahnya. Lewat kesempatan itu, rakyat menjadi tahu kalau ada kesalahan dan memberikan saran perbaikan. Dalam hal redaksional, bila ada yang tidak pas, maka diperbaiki agar tepat.

Peneliti Pusat Studi konstitusi Universitas Andalas Charles Simabura menuturkan, harus dibedakan antara kesalahan ketik dengan ketidakcermatan dalam menggarap substansi. ’’Typo itu kalau Undang-Undang jadi Udang-Udang, kurang kata ’wajib’ atau ’dapat’ misalnya,’’ ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Namun, kalau yang keliru adalah sebuah naskah yang sudah jelas maknanya, itu bukan lagi kesalahan ketik. Lebih jauh, publik bisa berasumsi bahwa ada apa-apa dengan pasal tersebut. Apakah termasuk kemungkinan pasal titipan, Charles mengiyakan. ’’Saya meyakini ini adalah pasal titipan,’’ lanjutnya. Apalagi tim penyusunnya menurut dia didominasi oleh stakeholder pengusaha. Alhasil, buruh juga mengkritiknya.

Baca Juga :  18 Peserta dari Kalbar Siap Tampilkan yang Terbaik di STQH Nasional XXVI

Potensi pasal titipan, tutur Charles, sudah pernah disinggung Mahfud sebelum dia menjadi Menteri. Maka, menjadi wajar ketika publik mendapati pasal-pasal aneh lalu menganggapnya berpotensi titipan yang keburu ketahuan.

Dari sisi substansi, menurut Charles pasal yang dianggap salah ketik itu sebenarnya sudah klir. Bahwa pemerintah ingin punya wewenang untuk mengubah ketentuan dalam UU tersebut. Atau UU lain yang tertinggal alias tidak sempat diubah melalui RUU Cipta Kerja. Perubahan ketentuan itu hendak diatur dengan PP.

Persoalannya, pasal itu tidak hanya menabrak regulasi, namun juga konstitusi. Karena bagaimanapun PP adalah turunan dari UU. Dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa Presien menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. PP mengatur hal-hal teknis yang memang tidak diatur dalam UU yang biasanya bersifat lebih umum.

’’Jadi PP itu kapasitasnya melaksanakan Undang-Undang. Selesai itu,’’ tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut. Peraturan pelaksana Undang-Undang adalah PP. bila ada hal-hal yang belum lengkap diatur dalam UU, maka diatur lebih lanjut dalam PP.

Indikasi bukan typo juga diperkuat dengan jawaban resmi Kemenko Perekonomian ke salah satu media bahwa itu bukan typo. Bahwa itu praktik yang wajar, kemudian PP dikonsultasikan ke DPR,’’ tuturnya. Padahal, yang dikritik adalah perubahan UU yang bisa dilakukan melalui PP. sehingga ada nomenklatur baru bahwa PP bisa mengubah UU.

Presiden hanya bisa mengubah isi UU melalui satu cara. Yakni, mengeluarkan Perppu. Namun, ada syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa. Di luar itu, UU hanya bisa diubah dengan UU pula. Juga bisa lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi terhadap satu atau beberapa pasal dalam UU.

Yang berbahaya dari pasal itu, ujar Charles, adalah maknanya. UU yang ada, bila tidak diubah oleh UU Cipta Kerja, maka bisa diubah oleh pemerintah menggunakan PP. Dalam hal ini, termasuk UU lain yang belum masuk dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Charles menambahkan, poin mendasar dari polemic pasal 170 tersebut adalah, itu bukanlah kesalahan ketik. Pernyataan Mahfud soal kesalahan ketik adalah untuk menutupi muka pemerintah agar hal tersebut tidak terus menjadi polemik. ’’Itu memberi pesan kepada kita bahwa dia juga (hendak) mengatakan, kalau konsep itu dipakai, itu salah,’’ tambahnya. Karena kalau dari sisi konsep sudah benar, Mahfud pasti membelanya habis-habisan bahwa itu benar.

Baca Juga :  Bantu Korban Gempa Bumi Sulbar Rp 4 Miliar

Di bagian lain, pemerintah sepertinya serius ingin memperbaiki kondisi bisnis penerbangan di tanah air. Ini merujuk pada pasal 118 ayat 2 draft RUU Cipta Kerja soal syarat jumlah pesawat tertentu untuk maskapai berjadwal. Di sana jelas ditulis dihapus. Artinya, perusahaan penerbangan nantinya tak lagi diwajibkan memiliki lima pesawat dan lima pesawat sewa untuk bisa terbang menjelajahi langit Indonesia.

Pengamat Penerbangan Gatot Raharjo menilai, ini bakal angin segar untuk para pengusaha. Hilangnya syarat tersebut bisa jadi salah satu kemudahan untuk investasi di bidang penerbangan. Mengingat syarat kepemilikikan lima pesawat ini juga cukup berat.

Ia menjelaskan, harga satu pesawat berkisar antara Rp 500 Milyar sampai Rp 1 Triliun. Dengan demikian, jika disyaratkan untuk memiliki 5 pesawat maka pengusaha harus punya modal minimal Rp 2,5 Triliun. ”Belum modal lain kan,” tutur Gatot.

Namun, ketika persyaratan tersebut dihilangkan tentu akan meringankan pengusaha. Mereka bisa memilih sewa, karena harga lebih murah dibanding beli.

”Mungkin tujuan pemerintah biar banyak yang mendirikan perusahaan maskapai, terus banyak persaingan dan harga tiketnya jadi murah,” tuturnya.

Tapi, lanjut dia, hal itu saja tak cukup untuk mengembalikan kejayaan bisnis penerbangan di Indonesia. Gatot menilai, tetap harus ada bantuan khusus agar biaya operasional maskapai jadi ringan. Seperti, persoalan harga avtur yang bisa diturunkan, dan bea masuk spare part dihapus.

”Kemudian, kurs rupiah terhadap dollar juga jangan terlalu tinggi, soalnya biaya maskapai kebanyakan pakai dollar,” ungkapnya.

Meski demikian, kebijakan ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah, kata dia, tetap harus punya aturan baru terkait jumlah pesawat yang dioperasikan. Hal ini untuk menghindari adanya kejadian penjualan tiket gila-gilaan tapi tak disertai dengan armada yang memadai.

”Jadi maskapai tetap harus menguasai pesawat.Ini yang harus dijelaskan pemerintah sebagai konsekuensi dihapusnya ayat kepemilikan tadi,” sambungnya.

Selain itu, ada yang perlu dicermati lagi soal kepemilikan pesawat ini. Menurut Gatot, aturan ini dulunya dibuat agar maskapai kuat modalnya. Sehingga, bila ada defisit, bangkrut, dan lainnya, maka kewajiban utang bisa diambil dari pesawat yang dimiliki tersebut. ”Jadi Pemerintah tetap harus memastikan maskapai modalnya kuat,” tegasnya. (byu)/mia

POLEMIK Pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja Diharapkan bisa tuntas melalui pembahasan antara pemerintah dan DPR. Termasuk pasal kontroversial yang yang sempat diklaim salah ketik oleh menkopolhukam Mahfud MD. Bagi beberapa pihak, pasal 170 yang dipersoalkan itu bukanlah bentuk salah ketik.

Mahfud (18/2) kemarin mengakui kalau memang ada kekeliruan pada pasal 170 tersebut. ’’Dan tadi sudah disepakati kalau kembali ke dasar teori ilmu perundang-undangan,’’ terangnya usai ratas di kantor presiden kemarin. Teori dasar yang dimaksud adalah bahwa yang bisa mengubah UU itu hanya UU.

Sementara, PP hanya bisa mengatur lebih lanjut. Saat ini, lanjutnya, RUU Cipta Kerja itu masih dalam bentuk rancangan. Sehingga semua bentuk perbaikan, baik karena salah maupun perbedaan pendapat masih dimungkinkan selama proses di DPR. ’’Jadi tidak ada PP itu bisa mengubah undang-undang,’’ lanjut mantan Menteri pertahanan itu.

Bila memang redaksionalnya keliru, bisa diperbaiki di dalam proses di DPR. Parlemen bisa mengubah, rakyat bisa memberi masukan. Dalam negara demokratis, tuturnya, RUU masih bisa diperbaiki selama masa pembahasan. Saat ini proses penilaian oleh masyarakat sudah dimulai.

Kekeliruan tersebut, lanjut Mahfud tidak lantas harus membuat pemerintah harus membuat keterangan resmi ke parlemen bahwa itu keliru. Perbaikan bisa langsung dilakukan selama proses pembahasan di DPR. Mana saja bagian dari UU tersebut yang dianggap tidak tepat bisa diajukan perbaikan dan dilakukan saat masa pembahasan.

Lantas, bagaimana bisa terjadi hal yang diklaim sebagai salah ketik itu? menurut Mahfud, sebenarnya sudah ada gate atau penyaring di kemenko perekonomian. ’’Cuma saat-saat terakhir ada perbaikan lalu ada keliru itu,’’ tutur mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Menurut Mahfud, kekeliruan dalam sebuah rancangan UU bukan hal aneh. ’’Itu tidak apa-apa, biasa sejak dulu ada kekeliruan itu,’’ ucanya. Karena itulah rakyat diberi kesempatan untuk memantau di DPR, termasuk memantau naskahnya. Lewat kesempatan itu, rakyat menjadi tahu kalau ada kesalahan dan memberikan saran perbaikan. Dalam hal redaksional, bila ada yang tidak pas, maka diperbaiki agar tepat.

Peneliti Pusat Studi konstitusi Universitas Andalas Charles Simabura menuturkan, harus dibedakan antara kesalahan ketik dengan ketidakcermatan dalam menggarap substansi. ’’Typo itu kalau Undang-Undang jadi Udang-Udang, kurang kata ’wajib’ atau ’dapat’ misalnya,’’ ujarnya saat dikonfirmasi kemarin.

Namun, kalau yang keliru adalah sebuah naskah yang sudah jelas maknanya, itu bukan lagi kesalahan ketik. Lebih jauh, publik bisa berasumsi bahwa ada apa-apa dengan pasal tersebut. Apakah termasuk kemungkinan pasal titipan, Charles mengiyakan. ’’Saya meyakini ini adalah pasal titipan,’’ lanjutnya. Apalagi tim penyusunnya menurut dia didominasi oleh stakeholder pengusaha. Alhasil, buruh juga mengkritiknya.

Baca Juga :  Direktur Keuangan Fuad Rizal jadi Plt Dirut Garuda Indonesia

Potensi pasal titipan, tutur Charles, sudah pernah disinggung Mahfud sebelum dia menjadi Menteri. Maka, menjadi wajar ketika publik mendapati pasal-pasal aneh lalu menganggapnya berpotensi titipan yang keburu ketahuan.

Dari sisi substansi, menurut Charles pasal yang dianggap salah ketik itu sebenarnya sudah klir. Bahwa pemerintah ingin punya wewenang untuk mengubah ketentuan dalam UU tersebut. Atau UU lain yang tertinggal alias tidak sempat diubah melalui RUU Cipta Kerja. Perubahan ketentuan itu hendak diatur dengan PP.

Persoalannya, pasal itu tidak hanya menabrak regulasi, namun juga konstitusi. Karena bagaimanapun PP adalah turunan dari UU. Dalam pasal 5 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa Presien menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. PP mengatur hal-hal teknis yang memang tidak diatur dalam UU yang biasanya bersifat lebih umum.

’’Jadi PP itu kapasitasnya melaksanakan Undang-Undang. Selesai itu,’’ tegas dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut. Peraturan pelaksana Undang-Undang adalah PP. bila ada hal-hal yang belum lengkap diatur dalam UU, maka diatur lebih lanjut dalam PP.

Indikasi bukan typo juga diperkuat dengan jawaban resmi Kemenko Perekonomian ke salah satu media bahwa itu bukan typo. Bahwa itu praktik yang wajar, kemudian PP dikonsultasikan ke DPR,’’ tuturnya. Padahal, yang dikritik adalah perubahan UU yang bisa dilakukan melalui PP. sehingga ada nomenklatur baru bahwa PP bisa mengubah UU.

Presiden hanya bisa mengubah isi UU melalui satu cara. Yakni, mengeluarkan Perppu. Namun, ada syarat hal ihwal kegentingan yang memaksa. Di luar itu, UU hanya bisa diubah dengan UU pula. Juga bisa lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materi terhadap satu atau beberapa pasal dalam UU.

Yang berbahaya dari pasal itu, ujar Charles, adalah maknanya. UU yang ada, bila tidak diubah oleh UU Cipta Kerja, maka bisa diubah oleh pemerintah menggunakan PP. Dalam hal ini, termasuk UU lain yang belum masuk dalam Omnibus Law Cipta Kerja.

Charles menambahkan, poin mendasar dari polemic pasal 170 tersebut adalah, itu bukanlah kesalahan ketik. Pernyataan Mahfud soal kesalahan ketik adalah untuk menutupi muka pemerintah agar hal tersebut tidak terus menjadi polemik. ’’Itu memberi pesan kepada kita bahwa dia juga (hendak) mengatakan, kalau konsep itu dipakai, itu salah,’’ tambahnya. Karena kalau dari sisi konsep sudah benar, Mahfud pasti membelanya habis-habisan bahwa itu benar.

Baca Juga :  Pasien Covid-19 Tembus Rekor, RS Makin Kewalahan

Di bagian lain, pemerintah sepertinya serius ingin memperbaiki kondisi bisnis penerbangan di tanah air. Ini merujuk pada pasal 118 ayat 2 draft RUU Cipta Kerja soal syarat jumlah pesawat tertentu untuk maskapai berjadwal. Di sana jelas ditulis dihapus. Artinya, perusahaan penerbangan nantinya tak lagi diwajibkan memiliki lima pesawat dan lima pesawat sewa untuk bisa terbang menjelajahi langit Indonesia.

Pengamat Penerbangan Gatot Raharjo menilai, ini bakal angin segar untuk para pengusaha. Hilangnya syarat tersebut bisa jadi salah satu kemudahan untuk investasi di bidang penerbangan. Mengingat syarat kepemilikikan lima pesawat ini juga cukup berat.

Ia menjelaskan, harga satu pesawat berkisar antara Rp 500 Milyar sampai Rp 1 Triliun. Dengan demikian, jika disyaratkan untuk memiliki 5 pesawat maka pengusaha harus punya modal minimal Rp 2,5 Triliun. ”Belum modal lain kan,” tutur Gatot.

Namun, ketika persyaratan tersebut dihilangkan tentu akan meringankan pengusaha. Mereka bisa memilih sewa, karena harga lebih murah dibanding beli.

”Mungkin tujuan pemerintah biar banyak yang mendirikan perusahaan maskapai, terus banyak persaingan dan harga tiketnya jadi murah,” tuturnya.

Tapi, lanjut dia, hal itu saja tak cukup untuk mengembalikan kejayaan bisnis penerbangan di Indonesia. Gatot menilai, tetap harus ada bantuan khusus agar biaya operasional maskapai jadi ringan. Seperti, persoalan harga avtur yang bisa diturunkan, dan bea masuk spare part dihapus.

”Kemudian, kurs rupiah terhadap dollar juga jangan terlalu tinggi, soalnya biaya maskapai kebanyakan pakai dollar,” ungkapnya.

Meski demikian, kebijakan ini tak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah, kata dia, tetap harus punya aturan baru terkait jumlah pesawat yang dioperasikan. Hal ini untuk menghindari adanya kejadian penjualan tiket gila-gilaan tapi tak disertai dengan armada yang memadai.

”Jadi maskapai tetap harus menguasai pesawat.Ini yang harus dijelaskan pemerintah sebagai konsekuensi dihapusnya ayat kepemilikan tadi,” sambungnya.

Selain itu, ada yang perlu dicermati lagi soal kepemilikan pesawat ini. Menurut Gatot, aturan ini dulunya dibuat agar maskapai kuat modalnya. Sehingga, bila ada defisit, bangkrut, dan lainnya, maka kewajiban utang bisa diambil dari pesawat yang dimiliki tersebut. ”Jadi Pemerintah tetap harus memastikan maskapai modalnya kuat,” tegasnya. (byu)/mia

Most Read

Artikel Terbaru

/