alexametrics
31 C
Pontianak
Saturday, June 25, 2022

Seleksi PPPK, Honorer Tetap Harus Ikut Tes

JAKARTA – Guru honorer yang telah lama mengabdi meminta agar tidak mengikuti tes dan langsung lolos diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu pun ditanggapi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Dia menegaskan bahwa tes akan tetap diadakan sesuai dengan peraturan undang-undang (UU) yang berlaku. Sebab, jika tidak melalui tes, tidak diketahui guru tersebut memiliki kompetensi yang bagus atau tidak.

“Tahun ini semua guru honorer bisa membuktikan kelayakannya untuk menjadi PPPK, tapi tetap dengan standar (tes) karena kalau tidak ada tes itu, kita berpotensi merugikan anak-anak kita dan itu tidak boleh,” terang dia secara daring, Selasa (19/1).

Dia pun kembali menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya, semua guru honorer berkesempatan menjadi ASN. Sebelumnya, guru honorer perlu mengantri untuk bisa mengikuti seleksi PPPK. “Yang lulus tes akan diangkat menjadi PPPK, itu adalah pegawai pemerintah dengan gaji yang setara PNS. Jadi dari sisi kesejahteraan dulu kita selesaikan ini,” imbuhnya.

Formasi yang disediakan berjumlah 1 juta, namun tentunya tidak semua dapat lolos tes, di mana hal itu tergantung dengan kemampuan masing-masing peserta. “Jadi kalau lulus tes satu juta, ya satu juta. Kalau yang lulus tes cuma 100 ribu, cuman 100.000. Yang lulus tes 200 ribu ya 200 rihu yang menjadi PPPK,” terangnya.

Baca Juga :  IAI Kalbar Jelaskan Khasiat dan Efek Konsumsi Obat Antivirus Covid-19

Nadiem menambahkan, meskipun gagal di kesempatan pertama, guru honorer dapat mengambil kesempatan lagi sampai tiga kali. Bahkan, pihaknya juga memberikan modul pembelajaran untuk memudahkan para guru lulus seleksi.

“Kita akan memberikan kesempatan tes ini bisa dilakukan secara online di tempat testing center kita. Jadi ini 1 inovasi untuk bisa memberikan keadilan sosial bagi semua guru honorer untuk bisa membuktikan kepada negara bahwa mereka layak menjadi setara kesejahteraannya dengan PNS walaupun PPPK ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan seleksi memang harus melalui tes sesuai dengan UU. Sebab, kompetensi guru juga perlu dipastikan untuk peningkatan kualitas anak bangsa.

“Memang ini dilematis. Dilematisnya antara kualitas kompetensi dengan kesejahteraan dan lama mengabdi. Jujur, saya juga bukan yang setuju 100 persen jika langsung PNS. Kenapa? Karena sekali lagi kalau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mekanisme seleksinya kan berdasarkan tes,” ungkapnya kepada JawaPos.com, Selasa (19/1).

Baca Juga :  Presiden: Ketersediaan Vaksin di Kawasan adalah Keharusan

Hanya saja, dia meminta agar para guru honorer yang mengabdi lebih 10 tahun dan memiliki sertifikat pendidik mendapatkan afirmasi. Hal ini sebagai bentuk penghargaan bagi para pendidik. “Yang kami minta adalah bahwa temen-temen honorer yang mengikuti PPPK, untuk lama mengabdi dan sudah memiliki sertifikat pendidik mendapatkan afirmasi. Ini bentuk penghargaan dari negara kepada guru yang mengabdi lama,” ujarnya.

Mekanismenya adalah PPPK tetap mengikuti tes, namun penilaian passing grade-nya diubah. Apabila guru honorer telah berbakti selama puluhan tahun dan memiliki sertifikat pendidik, dapat diberikan nilai tambah.

“Misalnya passing grade umum 8, untuk guru yang mengabdi lama ini dan punya sertifikat pendidik passing grade tetep 8, tetapi ada poin penilaian sertifikat dan lama mengajar. Untuk angka 8 itu, yang punya sertifikat pendidik dan lama mengabdi itu kasih poin 5, jadi tinggal cari 3,” jelasnya.

Menurutnya hal tersebut bisa menjadi jalan tengah bagi seluruh pihak yang merasa keberatan atas dilakukannya seleksi PPPK. “Ini memang jalan tengah, tapi kami melihat mempertimbangkan kompetensi itu harus tetap menjadi ukuran di antaranya melalui mekanisme tes,” pungkasnya.(jp)

JAKARTA – Guru honorer yang telah lama mengabdi meminta agar tidak mengikuti tes dan langsung lolos diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu pun ditanggapi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim.

Dia menegaskan bahwa tes akan tetap diadakan sesuai dengan peraturan undang-undang (UU) yang berlaku. Sebab, jika tidak melalui tes, tidak diketahui guru tersebut memiliki kompetensi yang bagus atau tidak.

“Tahun ini semua guru honorer bisa membuktikan kelayakannya untuk menjadi PPPK, tapi tetap dengan standar (tes) karena kalau tidak ada tes itu, kita berpotensi merugikan anak-anak kita dan itu tidak boleh,” terang dia secara daring, Selasa (19/1).

Dia pun kembali menjelaskan bahwa untuk pertama kalinya, semua guru honorer berkesempatan menjadi ASN. Sebelumnya, guru honorer perlu mengantri untuk bisa mengikuti seleksi PPPK. “Yang lulus tes akan diangkat menjadi PPPK, itu adalah pegawai pemerintah dengan gaji yang setara PNS. Jadi dari sisi kesejahteraan dulu kita selesaikan ini,” imbuhnya.

Formasi yang disediakan berjumlah 1 juta, namun tentunya tidak semua dapat lolos tes, di mana hal itu tergantung dengan kemampuan masing-masing peserta. “Jadi kalau lulus tes satu juta, ya satu juta. Kalau yang lulus tes cuma 100 ribu, cuman 100.000. Yang lulus tes 200 ribu ya 200 rihu yang menjadi PPPK,” terangnya.

Baca Juga :  Presiden: Ketersediaan Vaksin di Kawasan adalah Keharusan

Nadiem menambahkan, meskipun gagal di kesempatan pertama, guru honorer dapat mengambil kesempatan lagi sampai tiga kali. Bahkan, pihaknya juga memberikan modul pembelajaran untuk memudahkan para guru lulus seleksi.

“Kita akan memberikan kesempatan tes ini bisa dilakukan secara online di tempat testing center kita. Jadi ini 1 inovasi untuk bisa memberikan keadilan sosial bagi semua guru honorer untuk bisa membuktikan kepada negara bahwa mereka layak menjadi setara kesejahteraannya dengan PNS walaupun PPPK ya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan seleksi memang harus melalui tes sesuai dengan UU. Sebab, kompetensi guru juga perlu dipastikan untuk peningkatan kualitas anak bangsa.

“Memang ini dilematis. Dilematisnya antara kualitas kompetensi dengan kesejahteraan dan lama mengabdi. Jujur, saya juga bukan yang setuju 100 persen jika langsung PNS. Kenapa? Karena sekali lagi kalau dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, mekanisme seleksinya kan berdasarkan tes,” ungkapnya kepada JawaPos.com, Selasa (19/1).

Baca Juga :  Menag Atur Penggunaan Toa Masjid, Maksimal 10 Menit

Hanya saja, dia meminta agar para guru honorer yang mengabdi lebih 10 tahun dan memiliki sertifikat pendidik mendapatkan afirmasi. Hal ini sebagai bentuk penghargaan bagi para pendidik. “Yang kami minta adalah bahwa temen-temen honorer yang mengikuti PPPK, untuk lama mengabdi dan sudah memiliki sertifikat pendidik mendapatkan afirmasi. Ini bentuk penghargaan dari negara kepada guru yang mengabdi lama,” ujarnya.

Mekanismenya adalah PPPK tetap mengikuti tes, namun penilaian passing grade-nya diubah. Apabila guru honorer telah berbakti selama puluhan tahun dan memiliki sertifikat pendidik, dapat diberikan nilai tambah.

“Misalnya passing grade umum 8, untuk guru yang mengabdi lama ini dan punya sertifikat pendidik passing grade tetep 8, tetapi ada poin penilaian sertifikat dan lama mengajar. Untuk angka 8 itu, yang punya sertifikat pendidik dan lama mengabdi itu kasih poin 5, jadi tinggal cari 3,” jelasnya.

Menurutnya hal tersebut bisa menjadi jalan tengah bagi seluruh pihak yang merasa keberatan atas dilakukannya seleksi PPPK. “Ini memang jalan tengah, tapi kami melihat mempertimbangkan kompetensi itu harus tetap menjadi ukuran di antaranya melalui mekanisme tes,” pungkasnya.(jp)

Most Read

Artikel Terbaru

/