alexametrics
22.8 C
Pontianak
Sunday, August 14, 2022

Presiden Minta Polri Transparan Usut Tuntas Kasus Brigadir J

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memerintahkan Polri mengusut tuntas kasus penembakan antaranggota yang menewaskan Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di Rumah Dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Proses penyidikan juga diminta untuk menjunjung tinggi transparansi.

“Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/7).

Jokowi mengatakan transparansi menjadi sangat penting dalam penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J, supaya tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri. “Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” tambahnya.

Terkait kasus baku tembak antaranggota Polri tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal (Paminal) Polri Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Budhi Herdy Susianto.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan penonaktifan tersebut dalam upaya menjaga transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas Polri dalam mengungkapkan kasus baku tembak antaranggota tersebut.

Diserahkan ke Mabes Polri

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyerahkan sepenuhnya penyampaian perkembangan penyidikan kasus tewasnya Brigadir J ke Mabes Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, penyampaian perkembangan penanganan kasus Brigadir J dilakukan satu pintu melalui Mabes Polri.

“Terkait dengan ‘update‘ penanganan kasus Brigadir J, nanti penyampaiannya dari satu pintu, yaitu di Mabes Polri,” kata Endra Zulpan di Jakarta, Kamis (21/7).

Zulpan menambahkan, Mabes Polri akan menyampaikan setiap detail perkembangan kasus tewasnya Brigadir J tersebut kepada masyarakat.

“Setiap penyampaian penanganan timsus ini saya juga akan mendampingi Kadiv Humas di Mabes Polri saat menyampaikan ke media. Jadi nanti disampaikan dari Mabes Polri,” ujar Zulpan.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo pada Selasa (19/7) mengatakan kasus pelecehan dan pengancaman terhadap istri Irjen Pol Ferdy Sambo naik ke tahap penyidikan.

Kasus tersebut saat ini ditangani Polda Metro Jaya. Sebelumnya, perkara ini dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, penyelidikan serta penyidikan dengan asistensi dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

Naiknya status kasus ini diketahui berdasarkan pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers terkait dengan penonaktifan Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Senin malam (18/7).

Baca Juga :  Nama Menteri Diumumkan Pagi Ini

 

Labfor Periksa Rekaman CCTV

Tim khusus Bareskrim Polri mendapatkan rekaman kamera televisi sirkuit tertutup (CCTV) di sepanjang jalan sekitar tempat kejadian perkara baku tembak antaranggota di Rumah Dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di Duren Tiga  Jakarta Selatan.

“(Lokasi) di sepanjang jalan sekitar TKP,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/7). Dedi memastikan bukti rekaman CCTV tersebut kini sedang diperiksa di laboratorium forensik (labfor) guna mengetahui konstruksi kejadian sebenarnya dalam insiden yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Jumat (8/7).

Selain rekaman CCTV di jalan sekitar TKP, penyidik juga mendapatkan rekaman di lokasi kejadian atau di dalam rumah tersebut. “Ada, tapi saat ini (CCTV) masih di labfor,” tambahnya.
Sebelumnya, Rabu (20/7), Polri mengumumkan telah menemukan barang bukti rekaman CCTV di sekitar TKP.

Dalam penyelidikan awal, rekaman CCTV di lokasi kejadian sempat dinyatakan tidak ditemukan dengan alasan rusak dan mati.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi menyebutkan beberapa bukti baru berupa rekaman CCTV itu sedang diproses di labfor untuk dilihat rekaman gambar yang tersimpan di dalamnya.

Rekaman CCTV yang diperoleh dari beberapa sumber itu memerlukan sinkronisasi dan kalibrasi waktu untuk melihat konstruksi peristiwa yang terekam di dalamnya.

“Kadang-kadang, ada tiga CCTV di sana, di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentunya ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tapi berdasarkan data dan meta data daripada CCTV itu sendiri,” jelas Andi.

Tim Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J mengatakan saat acara gelar perkara, pihaknya tidak diberitahukan soal temuan bukti CCTV tersebut.

Pihak keluarga Brigadir J optimistis kasus dugaan pembunuhan berencana tersebut dapat semakin terang dengan kemajuan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan jajaran Polri.
“Kalau sudah ditemukan, kami sebut Puji Tuhan; tetapi biasanya kan kalau sudah ditemukan akan diperlihatkan kepada kami dan nanti ditanyakan,” kata Koordinator Tim Kuasa Hukum keluarga Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak.

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menekankan penyelidikan kasus tersebut dilakukan dengan dukungan scientific crime investigation sehingga hasilnya akan valid.

Baca Juga :  Mabes Polri Ambil Alih Kasus Penembakan

“Kami berharap publik bersabar karena tim khusus sedang bekerja. Jika pemeriksaan terhadap CCTV tersebut sudah selesai, pasti hasilnya akan disampaikan kepada publik. Kompolnas akan memastikan Tim Khusus bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel,” ujar Poengky.

Tidak Ada Tekanan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menegaskan tidak ada tekanan atau intervensi dalam mengusut kasus kematian Brigadir J terkait insiden baku tembak sesama anggota polisi di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.

“Sama sekali tidak ada tekanan,” kata Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Apalagi, lanjutnya, model penanganan kasus Brigadir J sama seperti beberapa kasus sebelumnya yang diselidiki Komnas HAM. Sebagai contoh, tambahnya, kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, dimana Komnas HAM sama sekali tidak diintervensi oleh pihak mana pun.

Hingga saat ini, Komnas HAM telah melakukan konsolidasi dan mendapatkan sejumlah informasi. Terkait luka pada tubuh korban, kata Anam, Komnas HAM juga telah mendalami sehingga dalam waktu dekat akan meminta masukan dari ahli.

Menurut dia, keterangan ahli tersebut bertujuan untuk mengungkapkan penyebab luka, model luka, dan berbagai hal terkait lain yang ditemukan di tubuh Brigadir J. Hal itu akan menjadi bahan bagi Komnas HAM untuk menanyakan langsung kepada dokter yang melakukan autopsi jenazah Brigadir J.

“Pekan ini akan mendalami dan diskusi bersama ahli terkait foto, keterangan, maupun informasi yang didapatkan; sebelum maupun sesudah Komnas HAM berangkat ke Jambi,” tambahnya.

Tidak hanya itu, katanya, Komnas HAM juga telah melakukan konsolidasi terhadap semua urutan kronologi yang didapatkan karena itu sangat penting. “Itu sedang kami dalami dengan berbagai bukti,” katanya.

Selain itu, di tingkat internal Komnas HAM, seluruh jajaran lembaga tersebut terus berdiskusi secara intensif, termasuk membahas informasi dan keterangan-keterangan yang diperoleh. Dia berharap pendalaman terkait karakter luka, apakah karena senjata tajam, senjata api, atau ada unsur penyiksaan, selesai pekan ini.

“Yang tak kalah penting, Komnas HAM akan merampungkan kronologi, karena dengan itu kami bisa melihat dengan jernih sebenarnya apa yang terjadi,” ujar Anam. (ant)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memerintahkan Polri mengusut tuntas kasus penembakan antaranggota yang menewaskan Brigadir Yoshua Hutabarat atau Brigadir J di Rumah Dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri. Proses penyidikan juga diminta untuk menjunjung tinggi transparansi.

“Saya kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Sudah!” tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (21/7).

Jokowi mengatakan transparansi menjadi sangat penting dalam penyelidikan kasus penembakan yang menewaskan Brigadir J, supaya tidak muncul keraguan masyarakat terhadap institusi Polri. “Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga,” tambahnya.

Terkait kasus baku tembak antaranggota Polri tersebut, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah menonaktifkan Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal (Paminal) Polri Brigjen Pol. Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Budhi Herdy Susianto.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo menyebutkan penonaktifan tersebut dalam upaya menjaga transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas Polri dalam mengungkapkan kasus baku tembak antaranggota tersebut.

Diserahkan ke Mabes Polri

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyerahkan sepenuhnya penyampaian perkembangan penyidikan kasus tewasnya Brigadir J ke Mabes Polri. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, penyampaian perkembangan penanganan kasus Brigadir J dilakukan satu pintu melalui Mabes Polri.

“Terkait dengan ‘update‘ penanganan kasus Brigadir J, nanti penyampaiannya dari satu pintu, yaitu di Mabes Polri,” kata Endra Zulpan di Jakarta, Kamis (21/7).

Zulpan menambahkan, Mabes Polri akan menyampaikan setiap detail perkembangan kasus tewasnya Brigadir J tersebut kepada masyarakat.

“Setiap penyampaian penanganan timsus ini saya juga akan mendampingi Kadiv Humas di Mabes Polri saat menyampaikan ke media. Jadi nanti disampaikan dari Mabes Polri,” ujar Zulpan.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo pada Selasa (19/7) mengatakan kasus pelecehan dan pengancaman terhadap istri Irjen Pol Ferdy Sambo naik ke tahap penyidikan.

Kasus tersebut saat ini ditangani Polda Metro Jaya. Sebelumnya, perkara ini dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan, penyelidikan serta penyidikan dengan asistensi dari Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri.

Naiknya status kasus ini diketahui berdasarkan pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers terkait dengan penonaktifan Ferdy Sambo dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Senin malam (18/7).

Baca Juga :  Polri Tindak Tegas Penyeleweng Solar Subsidi

 

Labfor Periksa Rekaman CCTV

Tim khusus Bareskrim Polri mendapatkan rekaman kamera televisi sirkuit tertutup (CCTV) di sepanjang jalan sekitar tempat kejadian perkara baku tembak antaranggota di Rumah Dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri di Duren Tiga  Jakarta Selatan.

“(Lokasi) di sepanjang jalan sekitar TKP,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (21/7). Dedi memastikan bukti rekaman CCTV tersebut kini sedang diperiksa di laboratorium forensik (labfor) guna mengetahui konstruksi kejadian sebenarnya dalam insiden yang menewaskan Brigadir Nopryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Jumat (8/7).

Selain rekaman CCTV di jalan sekitar TKP, penyidik juga mendapatkan rekaman di lokasi kejadian atau di dalam rumah tersebut. “Ada, tapi saat ini (CCTV) masih di labfor,” tambahnya.
Sebelumnya, Rabu (20/7), Polri mengumumkan telah menemukan barang bukti rekaman CCTV di sekitar TKP.

Dalam penyelidikan awal, rekaman CCTV di lokasi kejadian sempat dinyatakan tidak ditemukan dengan alasan rusak dan mati.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Brigjen Pol. Andi Rian Djajadi menyebutkan beberapa bukti baru berupa rekaman CCTV itu sedang diproses di labfor untuk dilihat rekaman gambar yang tersimpan di dalamnya.

Rekaman CCTV yang diperoleh dari beberapa sumber itu memerlukan sinkronisasi dan kalibrasi waktu untuk melihat konstruksi peristiwa yang terekam di dalamnya.

“Kadang-kadang, ada tiga CCTV di sana, di satu titik yang sama tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentunya ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tapi berdasarkan data dan meta data daripada CCTV itu sendiri,” jelas Andi.

Tim Kuasa Hukum Keluarga Brigadir J mengatakan saat acara gelar perkara, pihaknya tidak diberitahukan soal temuan bukti CCTV tersebut.

Pihak keluarga Brigadir J optimistis kasus dugaan pembunuhan berencana tersebut dapat semakin terang dengan kemajuan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan jajaran Polri.
“Kalau sudah ditemukan, kami sebut Puji Tuhan; tetapi biasanya kan kalau sudah ditemukan akan diperlihatkan kepada kami dan nanti ditanyakan,” kata Koordinator Tim Kuasa Hukum keluarga Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak.

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menekankan penyelidikan kasus tersebut dilakukan dengan dukungan scientific crime investigation sehingga hasilnya akan valid.

Baca Juga :  Kunjungi Tiga Gereja, Kapolri dan Panglima TNI Pastikan Natal Aman

“Kami berharap publik bersabar karena tim khusus sedang bekerja. Jika pemeriksaan terhadap CCTV tersebut sudah selesai, pasti hasilnya akan disampaikan kepada publik. Kompolnas akan memastikan Tim Khusus bekerja secara profesional, transparan dan akuntabel,” ujar Poengky.

Tidak Ada Tekanan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menegaskan tidak ada tekanan atau intervensi dalam mengusut kasus kematian Brigadir J terkait insiden baku tembak sesama anggota polisi di rumah dinas eks Kadiv Propam Polri Irjen Pol. Ferdy Sambo.

“Sama sekali tidak ada tekanan,” kata Anggota Komnas HAM Mohammad Choirul Anam melalui keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Apalagi, lanjutnya, model penanganan kasus Brigadir J sama seperti beberapa kasus sebelumnya yang diselidiki Komnas HAM. Sebagai contoh, tambahnya, kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, dimana Komnas HAM sama sekali tidak diintervensi oleh pihak mana pun.

Hingga saat ini, Komnas HAM telah melakukan konsolidasi dan mendapatkan sejumlah informasi. Terkait luka pada tubuh korban, kata Anam, Komnas HAM juga telah mendalami sehingga dalam waktu dekat akan meminta masukan dari ahli.

Menurut dia, keterangan ahli tersebut bertujuan untuk mengungkapkan penyebab luka, model luka, dan berbagai hal terkait lain yang ditemukan di tubuh Brigadir J. Hal itu akan menjadi bahan bagi Komnas HAM untuk menanyakan langsung kepada dokter yang melakukan autopsi jenazah Brigadir J.

“Pekan ini akan mendalami dan diskusi bersama ahli terkait foto, keterangan, maupun informasi yang didapatkan; sebelum maupun sesudah Komnas HAM berangkat ke Jambi,” tambahnya.

Tidak hanya itu, katanya, Komnas HAM juga telah melakukan konsolidasi terhadap semua urutan kronologi yang didapatkan karena itu sangat penting. “Itu sedang kami dalami dengan berbagai bukti,” katanya.

Selain itu, di tingkat internal Komnas HAM, seluruh jajaran lembaga tersebut terus berdiskusi secara intensif, termasuk membahas informasi dan keterangan-keterangan yang diperoleh. Dia berharap pendalaman terkait karakter luka, apakah karena senjata tajam, senjata api, atau ada unsur penyiksaan, selesai pekan ini.

“Yang tak kalah penting, Komnas HAM akan merampungkan kronologi, karena dengan itu kami bisa melihat dengan jernih sebenarnya apa yang terjadi,” ujar Anam. (ant)

Most Read

Artikel Terbaru

/