alexametrics
24 C
Pontianak
Tuesday, June 28, 2022

DPR Tuding Pemerintah Ditekan Pihak Asing

Di Balik Sikap Presiden Tunda Pengesahan RUU KUHP

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memutuskan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Keputusan presiden tersebut membuat DPR terbelah. Sebagian menolak dengan catatan. Di sisi lain fraksi-fraksi penyokong pemerintah setuju ditunda sambil memperdalam pasal-pasal yang masih kontroversial.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP Nasir Djamil menyampaikan sebetulnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pengesahan. Sebab pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama DPR, ujar dia, sudah sepakat dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu Rabu lalu (18/9).

’’Kami berharap presiden bersabar. Apakah permintaan penundaan itu akan disetujui DPR atau tidak, akan kami putuskan di rapat,” kata Nasir Djamil, di Jakarta, kemarin (21/9).

Menurutnya, penundaan suatu UU tidak boleh dilakukan karena tekanan luar. Apalagi, kata dia, ada indikasi pihak asing ikut melakukan intervensi. Salah satunya soal pasal-pasal yang berhubungan dengan LGBT dan delik asusila lainnya. Seperti kohabitasi atau kumpul kebo. Pemerintah Australia misalnya mengeluarkan travel advice ke warganya. ’’Tentu harus ada rasionalisasinya. Bukan emosi semata atau tekanan pihak luar,” paparnya.

Nasir mengklaim, panja dan pemerintah sangat hati-hati membahas pasal-pasal tertentu. Beberapa poin krusial, tambah dia, telah dihapus. Termasuk norma perzinaan di pasal 418 yang dibatalkan. Bunyinya: laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama empat tahun. ’’Karena rentan mengkriminalisan, maka pasal tersebut kami sepakat untuk dibatalkan,” ujar politisi asal Aceh itu.

Anggota panja lainnya, Arsul Sani menyampaikan, semangat RUU KUHP adalah mengusung restorative justice. Yaitu upaya untuk menyelesaikan kasus pidana agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Baik bagi korban maupun pelaku. Sehingga tidak semua kasus disanksi pidana penjara.

Sehingga dalam RUU KUHP, ujarnya, muncul hukuman yang bersifat alternatif. Mulai dari kerja sosial atau pengenaan sanksi denda. ’’Tujuannya untuk mengurangi over capacity di dalam penjara. Supaya penjara tidak penuh,” jelasnya.

Dia juga menyangkal adanya pasal-pasal kontroversial. Menurutnya, dalam pembahasan RUU KUHP pihaknya selalu menggunakan rumusan falsafah kenegaraan. Yaitu pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, HAM dan azas-azas umum yang diakui bangsa-bangsa beradab. ’’Pancasila itu selalu kita gunakan,” katanya.

Baca Juga :  Jangan Paksa Tatap Muka Serentak

Penghinaan presiden, misalnya. Itu merupakan suatu delik aduan yang menyerang harkat dan martabat presiden secara personal. Presiden mengirim surat kepada penyidik dan dibacakan di sidang pengadialan. ’’Namanya penyerangan terhadap kehormatan. Kalau itu berkaitan dengan kritik kinerja silakan,” ucapnya.

Demikian juga dengan pasal 218 terkait contempt of court. Itu terkait dengan sidang tertutup atau off the record. Namun pasal tersebut tidak berlaku untuk sidang yang bersifat terbuka. Indonesia, papar Arsul, juga mengatur living law yang berkembang di masyarakat. ’’Kita harus menghormati hak adat seperti yang diatur dalam konstitusi,” katanya.

Nah, terkait permintaan penundaan oleh presiden, Arsul mengaku tidak menjadi persoalan. Namun sikap presiden tersebut pastikan akan dirapatkan di internal DPR. ’’Yang berwenang membahas UU kan DPR dan pemerintah. Kalau salah satu pihak tidak setuju yang harus ditunda,” kata Sekjen PPP itu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan penundaan RUU KUHP. Dia bilang, pembahasan RUU tersebut sudah melalui proses yang panjang. Menurutnya, wacana mengubah KUHP warisan kolonial Belanda tersebut sudah berlangsung sejak 1963. Setelah melalui diskursus, tahun 1981 mulai dibentuk tim kajian pembaharuan KUHP. ’’Ini prosesnya panjang sekali. Bayangkan seratus tahun lebih kita pakai KUHP warisan Belanda. Nah, semangat kita adalah keluar dari KUHP warisan kolonial ini,” kata Fahri Hamzah.

Menurutnya, jika ingin menunda pengesahan RUU KUHP, presiden harus menggelar rapat konsultasi dengan DPR. ’’Sebelum memutuskan untuk ditunda, sebaiknya presiden rapat dulu dengan DPR,” imbuhnya. Menurutnya, Presiden Jokowi belum memahami maksud dalam RUU KUHP tersebut. DPR dan pemerintah, kata dia, bermaksud untuk melakukan kodifikasi UU melalui RUU KUHP. ’’Apa yang selama ini dikeluhkan presiden bahwa UU kok banyak dan bertele-tele. Melalui RUU KUHP kita ingin menjawab keraguan itu,” imbuhnya.

Masyarakat Sipil Minta Dilibatkan

Sementara itu, meskipun pemerintah memutuskan untuk menunda, tapi publik masih belum puas. Penundaan bukan berarti perubahan dalam isi, sehingga publik pun meminta adanya ruang bagi mereka untuk memberi masukan. Khusus pada pasal-pasal yang dinilai bakal memberangus kebebasan masyarakat hingga ranah privat.

Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia menegaskan bahwa RUU KUHP berpotensi mengkriminalisasi korban kekerasan. Untuk itu, pemerintah perlu membuka lebih luas masukan dari perspektif korban. Bukan hanya mengatur hal yang justru memberi beban ganda bagi korban.

Baca Juga :  Jokowi Ganti Dua Menteri dan Lantik Tiga Wamen

Misalnya pemerkosaan. ’’Ini akan berpotensi mengkriminalisasi korban karena pelaku bisa saja mengklaim telah melakukan hubungan secara konsensual,” tegas Putri. Hal yang sama juga berlaku untuk pasangan suami istri (pasutri) di daerah pelosok atau minim akses informasi.

Putri menjelaskan, masih banyak masyarakat yang memang belum mencatatkan pernikahan secara hukum karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan mengurus dokumen. Berbahaya jika kemudian RUU KUHP disahkan dan dianggap semua masyarakat tahu tanpa ada sosialisasi atau dialog dengan masyarakat adat.

Di tempat terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai penundaan RUU KUHP yang sekarang dilakukan DPR dan pemerintah tak ada artinya bila tidak mendengar aspirasi publik. Pun, yang harus dilakukan pemerintah-DPR adalah menghapus pasal yang dianggap kontroversi oleh publik.

Salah satu pasal yang dimaksud adalah pasal 217-220 tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres). Pasal itu sejatinya pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. Saat itu, hakim MK menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya rentan manipulasi. ”Pasal harkat martabat (Presiden dan Wapres) saya harap dihapus,” paparnya.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa perumusan RUU KUHP harus dilandasi niat yang baik. Tetapi melihat banyak pasal bermasalah, wajar apabila muncul pro dan kontra yang cukup keras. “Tentu saja yang tidak setuju itu punya pertimbangan lain. Tapi semua ada jalurnya,” papar Jaksa Agung M Prasetyo.

Karena itu, baik publik maupun perumus regulasi, dalam hal ini DPR, seharusnya mengikuti prosedur yang sesuai dalam menyampaikan masukan dan merumuskan RKUHP tersebut. Prasetyo melihat kemungkinan RKUHP akan disahkan dalam waktu dekat. Mengingat pembahasannya juga sudah dirampungkan sejak akhir pekan lalu.

”Kalau nanti disahkan, masih ada saluran untuk diajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konsitusi). Tentu semangatnya lebih menyempurnakan regulasi yang ada,” lanjut Prasetyo. Namun sebagai penegak hukum, tentu otomatis pihaknya akan melaksanakan regulasi tersebut begitu disahkan dan diberi nomor UU. (mar/tyo/deb/wan)

Di Balik Sikap Presiden Tunda Pengesahan RUU KUHP

JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah memutuskan menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Keputusan presiden tersebut membuat DPR terbelah. Sebagian menolak dengan catatan. Di sisi lain fraksi-fraksi penyokong pemerintah setuju ditunda sambil memperdalam pasal-pasal yang masih kontroversial.

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP Nasir Djamil menyampaikan sebetulnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pengesahan. Sebab pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM bersama DPR, ujar dia, sudah sepakat dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat satu Rabu lalu (18/9).

’’Kami berharap presiden bersabar. Apakah permintaan penundaan itu akan disetujui DPR atau tidak, akan kami putuskan di rapat,” kata Nasir Djamil, di Jakarta, kemarin (21/9).

Menurutnya, penundaan suatu UU tidak boleh dilakukan karena tekanan luar. Apalagi, kata dia, ada indikasi pihak asing ikut melakukan intervensi. Salah satunya soal pasal-pasal yang berhubungan dengan LGBT dan delik asusila lainnya. Seperti kohabitasi atau kumpul kebo. Pemerintah Australia misalnya mengeluarkan travel advice ke warganya. ’’Tentu harus ada rasionalisasinya. Bukan emosi semata atau tekanan pihak luar,” paparnya.

Nasir mengklaim, panja dan pemerintah sangat hati-hati membahas pasal-pasal tertentu. Beberapa poin krusial, tambah dia, telah dihapus. Termasuk norma perzinaan di pasal 418 yang dibatalkan. Bunyinya: laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini, kemudian mengingkari janji tersebut karena tipu muslihat yang lain dipidana penjara paling lama empat tahun. ’’Karena rentan mengkriminalisan, maka pasal tersebut kami sepakat untuk dibatalkan,” ujar politisi asal Aceh itu.

Anggota panja lainnya, Arsul Sani menyampaikan, semangat RUU KUHP adalah mengusung restorative justice. Yaitu upaya untuk menyelesaikan kasus pidana agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak. Baik bagi korban maupun pelaku. Sehingga tidak semua kasus disanksi pidana penjara.

Sehingga dalam RUU KUHP, ujarnya, muncul hukuman yang bersifat alternatif. Mulai dari kerja sosial atau pengenaan sanksi denda. ’’Tujuannya untuk mengurangi over capacity di dalam penjara. Supaya penjara tidak penuh,” jelasnya.

Dia juga menyangkal adanya pasal-pasal kontroversial. Menurutnya, dalam pembahasan RUU KUHP pihaknya selalu menggunakan rumusan falsafah kenegaraan. Yaitu pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, HAM dan azas-azas umum yang diakui bangsa-bangsa beradab. ’’Pancasila itu selalu kita gunakan,” katanya.

Baca Juga :  Sapi Bantuan Presiden Joko Widodo untuk Kalbar

Penghinaan presiden, misalnya. Itu merupakan suatu delik aduan yang menyerang harkat dan martabat presiden secara personal. Presiden mengirim surat kepada penyidik dan dibacakan di sidang pengadialan. ’’Namanya penyerangan terhadap kehormatan. Kalau itu berkaitan dengan kritik kinerja silakan,” ucapnya.

Demikian juga dengan pasal 218 terkait contempt of court. Itu terkait dengan sidang tertutup atau off the record. Namun pasal tersebut tidak berlaku untuk sidang yang bersifat terbuka. Indonesia, papar Arsul, juga mengatur living law yang berkembang di masyarakat. ’’Kita harus menghormati hak adat seperti yang diatur dalam konstitusi,” katanya.

Nah, terkait permintaan penundaan oleh presiden, Arsul mengaku tidak menjadi persoalan. Namun sikap presiden tersebut pastikan akan dirapatkan di internal DPR. ’’Yang berwenang membahas UU kan DPR dan pemerintah. Kalau salah satu pihak tidak setuju yang harus ditunda,” kata Sekjen PPP itu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan penundaan RUU KUHP. Dia bilang, pembahasan RUU tersebut sudah melalui proses yang panjang. Menurutnya, wacana mengubah KUHP warisan kolonial Belanda tersebut sudah berlangsung sejak 1963. Setelah melalui diskursus, tahun 1981 mulai dibentuk tim kajian pembaharuan KUHP. ’’Ini prosesnya panjang sekali. Bayangkan seratus tahun lebih kita pakai KUHP warisan Belanda. Nah, semangat kita adalah keluar dari KUHP warisan kolonial ini,” kata Fahri Hamzah.

Menurutnya, jika ingin menunda pengesahan RUU KUHP, presiden harus menggelar rapat konsultasi dengan DPR. ’’Sebelum memutuskan untuk ditunda, sebaiknya presiden rapat dulu dengan DPR,” imbuhnya. Menurutnya, Presiden Jokowi belum memahami maksud dalam RUU KUHP tersebut. DPR dan pemerintah, kata dia, bermaksud untuk melakukan kodifikasi UU melalui RUU KUHP. ’’Apa yang selama ini dikeluhkan presiden bahwa UU kok banyak dan bertele-tele. Melalui RUU KUHP kita ingin menjawab keraguan itu,” imbuhnya.

Masyarakat Sipil Minta Dilibatkan

Sementara itu, meskipun pemerintah memutuskan untuk menunda, tapi publik masih belum puas. Penundaan bukan berarti perubahan dalam isi, sehingga publik pun meminta adanya ruang bagi mereka untuk memberi masukan. Khusus pada pasal-pasal yang dinilai bakal memberangus kebebasan masyarakat hingga ranah privat.

Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia menegaskan bahwa RUU KUHP berpotensi mengkriminalisasi korban kekerasan. Untuk itu, pemerintah perlu membuka lebih luas masukan dari perspektif korban. Bukan hanya mengatur hal yang justru memberi beban ganda bagi korban.

Baca Juga :  Ibu Kota Baru Butuh Listrik 1,5 Gigawatt

Misalnya pemerkosaan. ’’Ini akan berpotensi mengkriminalisasi korban karena pelaku bisa saja mengklaim telah melakukan hubungan secara konsensual,” tegas Putri. Hal yang sama juga berlaku untuk pasangan suami istri (pasutri) di daerah pelosok atau minim akses informasi.

Putri menjelaskan, masih banyak masyarakat yang memang belum mencatatkan pernikahan secara hukum karena ketidakmampuan dan ketidaktahuan mengurus dokumen. Berbahaya jika kemudian RUU KUHP disahkan dan dianggap semua masyarakat tahu tanpa ada sosialisasi atau dialog dengan masyarakat adat.

Di tempat terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Indonesia Suparji Ahmad menilai penundaan RUU KUHP yang sekarang dilakukan DPR dan pemerintah tak ada artinya bila tidak mendengar aspirasi publik. Pun, yang harus dilakukan pemerintah-DPR adalah menghapus pasal yang dianggap kontroversi oleh publik.

Salah satu pasal yang dimaksud adalah pasal 217-220 tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres). Pasal itu sejatinya pernah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2006. Saat itu, hakim MK menilai pasal tersebut bisa menimbulkan ketidakpastian hukum lantaran tafsirnya rentan manipulasi. ”Pasal harkat martabat (Presiden dan Wapres) saya harap dihapus,” paparnya.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan bahwa perumusan RUU KUHP harus dilandasi niat yang baik. Tetapi melihat banyak pasal bermasalah, wajar apabila muncul pro dan kontra yang cukup keras. “Tentu saja yang tidak setuju itu punya pertimbangan lain. Tapi semua ada jalurnya,” papar Jaksa Agung M Prasetyo.

Karena itu, baik publik maupun perumus regulasi, dalam hal ini DPR, seharusnya mengikuti prosedur yang sesuai dalam menyampaikan masukan dan merumuskan RKUHP tersebut. Prasetyo melihat kemungkinan RKUHP akan disahkan dalam waktu dekat. Mengingat pembahasannya juga sudah dirampungkan sejak akhir pekan lalu.

”Kalau nanti disahkan, masih ada saluran untuk diajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konsitusi). Tentu semangatnya lebih menyempurnakan regulasi yang ada,” lanjut Prasetyo. Namun sebagai penegak hukum, tentu otomatis pihaknya akan melaksanakan regulasi tersebut begitu disahkan dan diberi nomor UU. (mar/tyo/deb/wan)

Most Read

Artikel Terbaru

/