alexametrics
26 C
Pontianak
Sunday, June 26, 2022

Usut Terus Tersangka Karhutla

JAKARTA – Pengusutan tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus dilakukan. Data dari Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK menunjukkan total 52 konsesi lahan yang saat ini sedang dalam penyelidikan. Dari jumlah tersebut, lima konsesi perusahaan sudah naik ke tahap penyidikan. Tiga konsesi perusahaan di Kalimantan Barat, serta dua di Kalimantan Tengah. Sementara untuk perorangan, satu orang telah naik ke tahap penyidikan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung juga berupaya untuk mengusut penyelesaian terkait kasus karhutla tersebut. Setidaknya sudah ada 30 berkas perkara di Provinsi Riau yang diproses saat ini. Sementara Sumatera Selatan memiliki 15 perkara dan Kalimantan Tengah 11 perkara.

Jaksa Agung M Prasetyo menjelaskan bahwa tersangka yang merupakan korporasi akan diberi sanksi tambahan selain denda. Selama proses persidangan dan penyidikan lebih lanjut berjalan, Kejagung menemukan sebagian korporasi tersebut adalah milik asing. “Tetapi masih perlu didalami. Kalau ternyata terbukti menjadi penyebab utama karhutla tersebut, selain denda juga akan dikenai sanksi pencabutan izin,” papar Prasetyo.

Dia mengimbau untuk kejaksaan di wilayah kerja Kalimantan dan Sumatera bagian selatan kini memberi perhatian lebih pada kasus kebakaran hutan. Sebab kerugian yang ditimbulkan dan berdampak pada warga sangat besar. Harus ada aksi tegas dari penegak hukum agar pihak yang menyebabkan kebakaran tersebut bertanggungjawab terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan. “Bila perlu kita akan drop tim dari Kejaksaan Agung ini,” imbuhnya.

Sementara itu, kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang begitu banyak, namun minim tersangka korporasi membuat Polri curiga. Karena itu, Korps Bhayangkara akan meneliti kembali 243 tersangka individu. Tujuannya menemukan kemungkinan tersangka individu yang ternyata diperintah oleh korporasi.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, memang hingga saat ini tersangka korporsinya 6 orang. Total tersangka kasus karhutla menjadi 249 orang. ”Tentu kami tidak berhenti di sini, perlu dilihat lagi tersangka individunya,” tuturnya.

Tersangka individu yang begitu banyak, tentunya perlu untuk didalami sejauh mana ada sindikat karhutla atau peran korporasi. Maka dari itu, Bareskrim telah turun untuk membantu proses kasus Karhutla. ”Memberikan asistensi sekaligus mengecek semuanya,” paparnya.

Tidak hanya itu, saat ini diketahui 80 persen hutan dan lahan yang terbakar itu bukan lahan individu atau perusahaan. Hal itu dapat diketahui dari lahan itu tidak ada tanaman perusahaan, seperti sawit. ”Maka, perlu diawasi lahan itu setelah terbakar,” ujarnya.

Kalau tahun depan, setelah terbakar lahan itu ternyata ditanami pohon sawit dan sebagainya. Maka, proses hukum bisa kembali dimulai. ”Ini instruksi pimpinan Polri, kalau tahun depan berubah jadi kebun perusahaan, proses penyelidikan dilakukan,” tegasnya.

Baca Juga :  Niken Arief Sulistyanto Berbagi Pengalaman sebagai Penyintas COVID-19 

Polda dan Polri wajib untuk memproses hukum. Sebab, kemungkinan besar pembakaran lahan itu dilakukan dengan sengaja, agar bisa membuka lahan baru yang lebih besar. ”Kalau yang terakar itu tidak ditanami, berarti ya tidak ada tujuan tertentu,” paparnya.

Dedi menjelaskan, Polri akan berupa melakukan terobosan agar kasus karhutla tidak terus menjadi momok setiap tahunnya. Selain dengan penegakan hukum, Polri berkomitmen membantu setiap institusi untuk mencegah terjadinya kebakaran. ”Sosialisasi kami akan bantu, pemda dan kementrian yang berwenang,” urainya.

Kapolda dan kapolres diinstruksikan untuk bekerjasama dengan setiap kepala daerah dan kementrian dalam rangka mitigasi kebakaran. ”Makanya, kemarin sudah ada warning bagi Kasatwil akan dicopot kalau dinilai tidak membantu dalam proses karhutla semacam ini,” terangnya.

Titik Panas

Sementara itu, hingga sore kemarin (21/9), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat pantauan titik api kategori sedang dan tinggi untuk berjumlah 2.288 titik untuk seluruh Indonesia. Sedang pantauan titik api untuk enam provinsi prioritas pemadaman karhutla adalah Riau 114 titik, Jambi 408 titik, Sumatera Selatan 219 titik, Kalimantan Barat 266 titik, Kalimantan Tengah 810 titik dan Kalimantan Selatan 74 titik.

Kondisi enam provinsi dalam keadaan berasap dengan kualitas udara berdasar konsentrasi PM10 adalah Riau 314 (berbahaya), Jambi 238 (sangat tidak sehat), Sumatera Selatan 155 (tidak sehat), Kalimantan Barat 324 (berbahaya), Kalimantan Tengah 409 (berbahaya) dan Kalimantan Selatan 22 (baik).

Plh. Kapusdatin dan Humas BNPB Agus Wibowo menyatakan, di Sumatera angin bertiup ke arah barat laut, dari Sumsel mengarah ke Jambi dan Riau. Sehingga asap dari Sumsel dan Jambi masuk ke Riau. Terdapat titik api yang sangat besar asap di Desa Bayung Lencir, Kabupaten Musi Bayu Asin, Sumsel yang berdekatan dengan perbatasan Provinsi Jambi.

Agus mengatakan, titik api ini sudah menyala sejak pertengahan Agustus 2019 belum bisa dipadamkan. Titik terbakar mengeluarkan asap sangat besar dan tertiup angin mengarah ke Jambi dan Riau. Untuk memadamkan titik api ini dikerahkan 400 personel yang terdiri dari TNI, POLRI, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat serta Mahasiswa. Helikopter dari Jambi dan Sumsel juga akan digeser mendekati lokasi kerhutla.

Untuk Kalimantan, angin bertiup ka arah barat laut dari Kalsel mengarah ke Kalteng dan Kalbar. ”Hal ini menyebakan kualitas udara di Kalsel lebih baik dibanding Kalteng dan Kalbar,” jelas Agus.

Operasi TMC Masih terus dilakukan. Di Riau, sebanyak 800 kilogram bahan penyemai disebar di udara wilayah Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi. Sampai laporan ini ditulis belum ada laporan hujan. Jumlah yang sama juga disebar di Kalimantan Barat meliputi wilayah wilayah Pontianak, Kuburaya dan Landak.

Baca Juga :  Gempa Mamuju Telan Korban Jiwa, Akses Jalan Utama Putus

“Untuk Riau belum sukses menurunkan hujan. Namun Kepala BPBD Kalbar melaporkan terjadi hujan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau,” Jelas Agus. 2.400 kg bahan semai juga disebar di angkasa wilayah Kapuas, Barito Selatan dan Barito Timur. Sampai laporan ini ditulis belum ada laporan hujan.

Anak-Anak Harus Dievakuasi

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retno Listyarti berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sejak Kamis (19/9) hingga kemarin (21/9). Dia mempertimbangkan Banjarmasin untuk menjadi lokasi evakuasi ketika asap akibat karhutla memasuki status darurat. Khususnya, anak-anak.

Sebab, berdasarkan hasil  penelitian Universitas Harvard menyebut bahwa jika karhutla terus terjadi, makan akan mengakibatkan 36 ribu kematian dini. “Seperti saat asap kebakaran hutan tahun 1997. Anak yang lahir pada masa itu menderita stunting. Lebih pendek sekitar 3,3 cm dari anak lain yang tidak terpapar asap,” kata Retno. Selain itu, terpapar asap secara terus-menerus berpotensi menurunkan kemampuan kognitif anak sebanyak 6 persen.

Tak hanya itu, kerugian akibat karhutla masih ditambah dana triliunan rupah untuk merehabilitasi lahan. Bahkan, keanekaragaman hayati sulit untuk dapat kembali lagi. Butuh proses panjang untuk kembali seperti semula.

Dalam kunjungannya, Retno menyambangi kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel. Lembaga swadaya masyarakat itu memiliki pengalaman melakukan evakuasi anak-anak balita, usia sekolah dasar, wanita hamil, para ibu dan manula korban karhutla Kalimantan Tengah tahun 2015. Mereka semua diungsikan Walhi ke Kalsel. Lokasinya di komplek Banjar Indah Permai, Banjarmasin.

Saat itu evakuasi dilakukan dua hari. 22 dan 25 Oktober 2015. “Korban asap karhutla mengungsi selama tujuh hingga sembilan hari,” ucap Retno. Pengungsi diperbolehkan kembali ke rumahnya 2 november 2015.

Saat ini Kalteng dan Kalbar dalam kondisi status siaga asap. Belum masuk status darurat. Meski begitu, Walhi Kalsel dan KPAI sepakat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mempersiapkan segala kemungkinan jika mencapai status darurat. Seperti mobil oksigen, rumah aman asap, makanan bergizi, makanan, dan minuman yg diperlukan anak-anak agar tetap sehat selama kabut asap. “Termasuk lokasi yang menjadi tempat pengungsian saat evakuasi,” ujarnya.

Menurut Retno, bencana asap karhutla telah merampas hak-hak anak. Seperti hak mendapatkan udara dan lingkungan bersih, sehat, belajar, sekolah, dan bermain. Jika situasi seperti urung membaik dalam waktu dekat, maka pemerintah perlu mempertimbangkan evakuasi anak-anak, ibu-ibu, serta manula dan perempuan hamil dari lokasi terpapar kabut asap. Pindah ke provinsi terdekat yang lebih aman dan kualitas udaranya lebih baik. (tau/deb/han)

JAKARTA – Pengusutan tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus dilakukan. Data dari Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK menunjukkan total 52 konsesi lahan yang saat ini sedang dalam penyelidikan. Dari jumlah tersebut, lima konsesi perusahaan sudah naik ke tahap penyidikan. Tiga konsesi perusahaan di Kalimantan Barat, serta dua di Kalimantan Tengah. Sementara untuk perorangan, satu orang telah naik ke tahap penyidikan.

Sementara itu, Kejaksaan Agung juga berupaya untuk mengusut penyelesaian terkait kasus karhutla tersebut. Setidaknya sudah ada 30 berkas perkara di Provinsi Riau yang diproses saat ini. Sementara Sumatera Selatan memiliki 15 perkara dan Kalimantan Tengah 11 perkara.

Jaksa Agung M Prasetyo menjelaskan bahwa tersangka yang merupakan korporasi akan diberi sanksi tambahan selain denda. Selama proses persidangan dan penyidikan lebih lanjut berjalan, Kejagung menemukan sebagian korporasi tersebut adalah milik asing. “Tetapi masih perlu didalami. Kalau ternyata terbukti menjadi penyebab utama karhutla tersebut, selain denda juga akan dikenai sanksi pencabutan izin,” papar Prasetyo.

Dia mengimbau untuk kejaksaan di wilayah kerja Kalimantan dan Sumatera bagian selatan kini memberi perhatian lebih pada kasus kebakaran hutan. Sebab kerugian yang ditimbulkan dan berdampak pada warga sangat besar. Harus ada aksi tegas dari penegak hukum agar pihak yang menyebabkan kebakaran tersebut bertanggungjawab terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan. “Bila perlu kita akan drop tim dari Kejaksaan Agung ini,” imbuhnya.

Sementara itu, kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang begitu banyak, namun minim tersangka korporasi membuat Polri curiga. Karena itu, Korps Bhayangkara akan meneliti kembali 243 tersangka individu. Tujuannya menemukan kemungkinan tersangka individu yang ternyata diperintah oleh korporasi.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, memang hingga saat ini tersangka korporsinya 6 orang. Total tersangka kasus karhutla menjadi 249 orang. ”Tentu kami tidak berhenti di sini, perlu dilihat lagi tersangka individunya,” tuturnya.

Tersangka individu yang begitu banyak, tentunya perlu untuk didalami sejauh mana ada sindikat karhutla atau peran korporasi. Maka dari itu, Bareskrim telah turun untuk membantu proses kasus Karhutla. ”Memberikan asistensi sekaligus mengecek semuanya,” paparnya.

Tidak hanya itu, saat ini diketahui 80 persen hutan dan lahan yang terbakar itu bukan lahan individu atau perusahaan. Hal itu dapat diketahui dari lahan itu tidak ada tanaman perusahaan, seperti sawit. ”Maka, perlu diawasi lahan itu setelah terbakar,” ujarnya.

Kalau tahun depan, setelah terbakar lahan itu ternyata ditanami pohon sawit dan sebagainya. Maka, proses hukum bisa kembali dimulai. ”Ini instruksi pimpinan Polri, kalau tahun depan berubah jadi kebun perusahaan, proses penyelidikan dilakukan,” tegasnya.

Baca Juga :  Gempa Mamuju Telan Korban Jiwa, Akses Jalan Utama Putus

Polda dan Polri wajib untuk memproses hukum. Sebab, kemungkinan besar pembakaran lahan itu dilakukan dengan sengaja, agar bisa membuka lahan baru yang lebih besar. ”Kalau yang terakar itu tidak ditanami, berarti ya tidak ada tujuan tertentu,” paparnya.

Dedi menjelaskan, Polri akan berupa melakukan terobosan agar kasus karhutla tidak terus menjadi momok setiap tahunnya. Selain dengan penegakan hukum, Polri berkomitmen membantu setiap institusi untuk mencegah terjadinya kebakaran. ”Sosialisasi kami akan bantu, pemda dan kementrian yang berwenang,” urainya.

Kapolda dan kapolres diinstruksikan untuk bekerjasama dengan setiap kepala daerah dan kementrian dalam rangka mitigasi kebakaran. ”Makanya, kemarin sudah ada warning bagi Kasatwil akan dicopot kalau dinilai tidak membantu dalam proses karhutla semacam ini,” terangnya.

Titik Panas

Sementara itu, hingga sore kemarin (21/9), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat pantauan titik api kategori sedang dan tinggi untuk berjumlah 2.288 titik untuk seluruh Indonesia. Sedang pantauan titik api untuk enam provinsi prioritas pemadaman karhutla adalah Riau 114 titik, Jambi 408 titik, Sumatera Selatan 219 titik, Kalimantan Barat 266 titik, Kalimantan Tengah 810 titik dan Kalimantan Selatan 74 titik.

Kondisi enam provinsi dalam keadaan berasap dengan kualitas udara berdasar konsentrasi PM10 adalah Riau 314 (berbahaya), Jambi 238 (sangat tidak sehat), Sumatera Selatan 155 (tidak sehat), Kalimantan Barat 324 (berbahaya), Kalimantan Tengah 409 (berbahaya) dan Kalimantan Selatan 22 (baik).

Plh. Kapusdatin dan Humas BNPB Agus Wibowo menyatakan, di Sumatera angin bertiup ke arah barat laut, dari Sumsel mengarah ke Jambi dan Riau. Sehingga asap dari Sumsel dan Jambi masuk ke Riau. Terdapat titik api yang sangat besar asap di Desa Bayung Lencir, Kabupaten Musi Bayu Asin, Sumsel yang berdekatan dengan perbatasan Provinsi Jambi.

Agus mengatakan, titik api ini sudah menyala sejak pertengahan Agustus 2019 belum bisa dipadamkan. Titik terbakar mengeluarkan asap sangat besar dan tertiup angin mengarah ke Jambi dan Riau. Untuk memadamkan titik api ini dikerahkan 400 personel yang terdiri dari TNI, POLRI, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat serta Mahasiswa. Helikopter dari Jambi dan Sumsel juga akan digeser mendekati lokasi kerhutla.

Untuk Kalimantan, angin bertiup ka arah barat laut dari Kalsel mengarah ke Kalteng dan Kalbar. ”Hal ini menyebakan kualitas udara di Kalsel lebih baik dibanding Kalteng dan Kalbar,” jelas Agus.

Operasi TMC Masih terus dilakukan. Di Riau, sebanyak 800 kilogram bahan penyemai disebar di udara wilayah Pelalawan, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi. Sampai laporan ini ditulis belum ada laporan hujan. Jumlah yang sama juga disebar di Kalimantan Barat meliputi wilayah wilayah Pontianak, Kuburaya dan Landak.

Baca Juga :  Kami Dalam Bahaya, Kasus ISPA Melonjak

“Untuk Riau belum sukses menurunkan hujan. Namun Kepala BPBD Kalbar melaporkan terjadi hujan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau,” Jelas Agus. 2.400 kg bahan semai juga disebar di angkasa wilayah Kapuas, Barito Selatan dan Barito Timur. Sampai laporan ini ditulis belum ada laporan hujan.

Anak-Anak Harus Dievakuasi

Sementara itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang pendidikan Retno Listyarti berada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sejak Kamis (19/9) hingga kemarin (21/9). Dia mempertimbangkan Banjarmasin untuk menjadi lokasi evakuasi ketika asap akibat karhutla memasuki status darurat. Khususnya, anak-anak.

Sebab, berdasarkan hasil  penelitian Universitas Harvard menyebut bahwa jika karhutla terus terjadi, makan akan mengakibatkan 36 ribu kematian dini. “Seperti saat asap kebakaran hutan tahun 1997. Anak yang lahir pada masa itu menderita stunting. Lebih pendek sekitar 3,3 cm dari anak lain yang tidak terpapar asap,” kata Retno. Selain itu, terpapar asap secara terus-menerus berpotensi menurunkan kemampuan kognitif anak sebanyak 6 persen.

Tak hanya itu, kerugian akibat karhutla masih ditambah dana triliunan rupah untuk merehabilitasi lahan. Bahkan, keanekaragaman hayati sulit untuk dapat kembali lagi. Butuh proses panjang untuk kembali seperti semula.

Dalam kunjungannya, Retno menyambangi kantor Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel. Lembaga swadaya masyarakat itu memiliki pengalaman melakukan evakuasi anak-anak balita, usia sekolah dasar, wanita hamil, para ibu dan manula korban karhutla Kalimantan Tengah tahun 2015. Mereka semua diungsikan Walhi ke Kalsel. Lokasinya di komplek Banjar Indah Permai, Banjarmasin.

Saat itu evakuasi dilakukan dua hari. 22 dan 25 Oktober 2015. “Korban asap karhutla mengungsi selama tujuh hingga sembilan hari,” ucap Retno. Pengungsi diperbolehkan kembali ke rumahnya 2 november 2015.

Saat ini Kalteng dan Kalbar dalam kondisi status siaga asap. Belum masuk status darurat. Meski begitu, Walhi Kalsel dan KPAI sepakat memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mempersiapkan segala kemungkinan jika mencapai status darurat. Seperti mobil oksigen, rumah aman asap, makanan bergizi, makanan, dan minuman yg diperlukan anak-anak agar tetap sehat selama kabut asap. “Termasuk lokasi yang menjadi tempat pengungsian saat evakuasi,” ujarnya.

Menurut Retno, bencana asap karhutla telah merampas hak-hak anak. Seperti hak mendapatkan udara dan lingkungan bersih, sehat, belajar, sekolah, dan bermain. Jika situasi seperti urung membaik dalam waktu dekat, maka pemerintah perlu mempertimbangkan evakuasi anak-anak, ibu-ibu, serta manula dan perempuan hamil dari lokasi terpapar kabut asap. Pindah ke provinsi terdekat yang lebih aman dan kualitas udaranya lebih baik. (tau/deb/han)

Most Read

Artikel Terbaru

/