alexametrics
33.7 C
Pontianak
Wednesday, May 25, 2022

Efek Kejut Reshuffle Kabinet

Manuver Jokowi yang Sarat Simbol 

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo dikenal sebagai sosok yang kerap memainkan politik simbol dalam berbagai kesempatan. Tak jarang ia menggunakan simbol-simbol tersirat dalam banyak manuver politiknya. Sebelum memilih tim untuk kabinet barunya yang diumumkan pada Selasa (22/12) misalnya. Presiden Jokowi bermain dengan isyarat kata dalam status di akun sosial media resminya.

Ia menuliskan serangkaian kalimat dilengkapi potret ilustrasi rel kereta api yang mengarah jauh ke depan dengan cahaya matahari bersinar terang. Dalam potret itu tertulis: “Yang baru… harus lebih baik.” Sementara itu, dalam caption, ia menuliskan: “Yang lalu biarlah berlalu, menjadi kenangan, juga pelajaran. Kita menatap hari esok dengan tekad, semangat, dan memancang harapan baru.”

Tak berselang lama sekitar dua jam kemudian, ia mengumumkan keterangan penting kepada publik. Segalanya pun dipersiapkan dengan penuh skenario simbol. Ia memilih Veranda Istana Merdeka, Jakarta, dan memperlihatkan enam kursi pada awal sebelum ia memasuki area untuk mengumumkan.

Seluruhnya telah dirancang dengan penuh skenario yang matang, ia pun seperti biasanya meminta enam calon menteri barunya mengenakan kemeja putih. Bedanya kali ini, enam sosok baru pada kabinet barunya mengenakan jaket warna biru.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Negara Bey Triadi Machmudin mengatakan alasan pemilihan jaket warna biru untuk enam sosok baru dalam Kabinet Indonesia Maju tak lain sebagai simbol dan filosofi kenyamanan dalam bekerja.

Presiden ingin para menterinya merasa terlindungi dan nyaman dalam bekerja sehingga dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat ke depan.

“Jaket itu bahannya enak, lalu kalau panas tidak membuat keringat, kalau hujan tidak membuat basah. Artinya, setiap orang yang menggunakan tidak masalah dalam cuaca apa pun. Jadi, maksudnya menteri kerja kapan saja dalam suasana kapan saja, siap bekerja,” kata Bey.

Warna biru yang dipilih dari sekian banyak warna lain, disebut Bey karena melambangkan kesegaran, cerah, ceria, dan penuh semangat. “Warnanya, sih, keren saja, eye catching, kapan harus tetap segar cerah, ceria, semangat,” katanya.

Tantangan Berat

Jokowi menghadapi tantangan yang berat sepanjang 2020, bahkan ancaman resesi terberat akibat pandemi Covid-19.  Pada tahun yang sama, pemerintahannya menghadapi berbagai persoalan internal mulai di bidang kesehatan dalam upaya penanganan pandemi hingga penyelamatan ekonomi yang diwarnai dengan bumbu persoalan hukum dan korupsi yang menjerat sejumlah menterinya.

Dua menterinya berguguran tersandung masalah hukum dari mulai Edhy Prabowo yang terpaksa mundur dari posisi Menteri Kelautan dan Perikanan menyusul Juliari Batubara dari posisinya sebagai Menteri Sosial. Dua pukulan berat dalam waktu yang terlalu lama itu membuat Jokowi harus mengambil sikap dan keputusan yang cepat.

Kasus korupsi yang menyeret kedua menterinya pun rentan pada kondisi yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, Jokowi pun melakukan konsolidasi internal dan banyak melakukan komunikasi politik bawah tanah dengan sejumlah partai politik dan organisasi masyarakat.

Di tengah pandemi, Presiden Jokowi cenderung memerlukan sosok pembantu yang banyak melakukan terobosan dan kerja alih-alih bermanuver penuh drama. Maka, ia pun akan dengan mudah mempertimbangkan penggantian sosok-sosok yang di matanya tak becus menyelesaikan persoalan sekaligus mereka yang doyan membuat kontroversi di ranah publik.

Baca Juga :  RS Mitra Medika Hadirkan Alat Lab Mikrobiologi, Deteksi Covid-19 dengan Cepat

Jokowi pun menakar hitungan politik yang paling menguntungkan dengan mengakomodasi usulan partai politik dan organisasi masyarakat. Misalnya, memperhitungkan posisi-posisi tertentu yang kosong ditinggalkan pejabat sebelumnya dengan asal parpol.

Gerindra, misalnya yang kehilangan Edhy Prabowo tergantikan oleh Sandiaga Uno untuk posisi Menparekraf, sementara Wishnutama tersingkir. Yaqut Cholil Quomas atau Gus Yaqut yang ditunjuk menjadi Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi. Ia mewadahi GP Ansor dan PKB sekaligus NU yang dikembalikan ke posisi Menteri Agama.

Porsi PDI Perjuangan yang hilang saat Juliari mundur pun seketika diserahkan kepada kader PDI Perjuangan lain yang dianggap terbaik, yakni Tri Risma Harini.

Enam Kursi

Politik simbol menjadi cara Jokowi dalam berkomunikasi sekaligus strateginya melihat reaksi lawan dan kawan politiknya. Cara Jokowi itu selalu mengundang persepsi dan asumsi yang berbeda dari para politikus di Tanah Air, termasuk dalam perombakan kabinet pertamanya pada periode kedua pemerintahannya.

Jokowi harus berjibaku menghadapi lawan dan kawan politiknya yang berebut pengaruh dan memberikan tekanan. Perombakan kabinet disadarinya benar akan mengundang gejolak yang dihindarinya di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Ketua Dewan Nasional Institut Kebijakan Publik Nusantara Achmad Yakub menilai Presiden Jokowi terlihat sangat berhati-hati dalam mengambil langkah.

“Gejolak apa pun di tengah pandemi tidak menguntungkan banyak pihak, tidak saja pemerintah, tetapi juga masyarakat yang sedang menghadapi dampak pandemi,” kata Yakub. Maka Jokowi, kata Yakub, kerap kali diuntungkan dengan keadaan untuk mengambil keputusan terbaiknya.

Dua menteri yang mundur menjadi momentum untuk melakukan perombakan kabinet sekaligus memperkuat fondasi kabinetnya ke depan. Waktu akhir tahun juga disebutnya ideal untuk menghitung target dan pencapaian menteri-menteri barunya ke depan.

Maka, inilah enam wajah baru pilihan Jokowi, Mensos Tri Rismaharini, Menparekraf Sandiaga Uno, sementara Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Selanjutnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu, dan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.

Dalam manuver politik simbol Jokowi, mereka mengawali langkah untuk menyelesaikan persoalan besar di republik ini yang sedang didera pandemi.

 

Efek Kejut Sandiaga

Masuknya rival Jokowi-Ma’ruf Amin, yakni Sandiaga Uno membuat efek kejut di tengah situasi ekonomi yang tengah memburuk akibat pandemi Covid-19. “Sesungguhnya bagi-bagi kekuasaan mengganti menteri atau reshuffle kabinet di tengah situasi ekonomi yang memburuk dan rakyat sedang dalam kondisi susah, tentu tidak begitu memiliki pengaruh besar bagi upaya membangun kepercayaan publik pada pemerintah,” kata analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubeidillah Badrun.

“Ada sedikit efek kejut dari reshuffle kabinet kali ini, yaitu pergantian Menteri Kesehatan yang ditunggu-tunggu publik dan kehadiran Sandiaga Uno yang menerima posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” sambungnya.

Menurut Ubeidillah, posisi menteri baru yang lainya tidak begitu besar memberi efek kejut. Ubedillah memandang, sejak awal membentuk Kabinet Indonesia Maju pada 2019 lalu, Jokowi dinilai mengabaikan pentingnya assesment integritas dari calon menterinya. Menurutnya, Jokowi dalam menyusun kabinet hanya mempertimbangkan aspek loyalitas dan kekuatan politik.

Baca Juga :  Mitsubishi Fuso 2021, Memperkuat Posisi Pemimpin Pasar Dengan Keunggulan Operasional 

“Jokowi tidak lagi menggunakan cara cara ideal menyusun kabinet, tetapi lebih dominan pertimbangan chemistry loyalitas dan pertimbangan kekuatan politik,” ungkap Ubeidillah.

Ubeidillah pun mengkritisi pengganti Terawan Agus Putranto yakni Budi Gunadi Sadikin yang tidak mempunyai latar belakang kesehatan. Dia menilai, Budi yang merupakan latar belakang ekonomi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami dan memetakan kondisi yang ada saat ini.

“Posisi baru menteri kesehatan sepertinya kurang tepat karena latar belakangnya yang bukan berlatar belakang kesehatan,” cetus Ubeidillah.

Dia pun lantas mengkritisi penunjukan Ketua Umum GP Anshor, Yaqut Cholil Qoumas yang menggantikan Fachrul Razi dari jabatan Menteri Agama. Ubeidillah memandang, seharusnya yang benar-benar mempunyai ketokohan dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

“Posisi Menteri Agama juga nampaknya kurang tepat, karena bukan berasal dari kekuatan NU yang sangat kultural,” beber Ubeidillah.

Ubeidillah tak memungkiri, pembantu Jokowi lainnya dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju juga memiliki rapor merah. Dia memandang, Jokowi terkesan belum berani memberhentikannya.

Misalnya Menteri Manivest, Mendikbud dan Menteri Keuangan. “Dalam setahun ini ketiga menteri tersebut tidak menunjukan progres sesuai janji-janjinya soal investasi, soal kurikulum yang gaduh dan soal angka pertumbuhan ekonomi yang terus nyungsep,” pungkasnya.

Pengamat komunikasi pemerintahan dari Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai bahwa penunjukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai menteri sosial (mensos) didorong oleh tingkat kepercayaan yang tinggi. Suko mengakui masih banyak plus minus dari Risma. Namun, hal itu tidak menghalangi pilihan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Risma sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

”Bu Risma jadi mensos itu sebetulnya lebih banyak pada trust. Jadi trust diambil Bu Risma sejauh mempunyai ketegasan-ketegasan dan tidak kompromi misalnya terhadap pada kelambanan bekerja. Jadi kinerjanya sangat bagus,” ujar Suko ketika dihubungi pada Selasa (22/12) malam.

Suko mengakui, posisi mensos sangat bagus dan tepat bagi Risma. Meski demikian, Risma harus lebih banyak melakukan pendekatan lain. Sebab kini cakupan kerjanya meluas hingga seluruh Indonesia. ”Basic Bu Risma itu Teknik. Artinya jika berada di ruang sosial pendekatan harus dilakukan adalah sosial. Problem sosial sangat cair, butuh wawasan luas, serta tidak bisa asal,” tutur Suko.

Terkait pemberantasan korupsi di kemensos, Suko melihat Risma memiliki track record sangat bagus selama memimpin Kota Surabaya. Dia yakin Risma punya cara agar membersihkan kemensos dari tindak korupsi dan pungli. ”Dari reputasi beliau, saya sangat percaya dalam konteks ketegasan melawan korupsi dan pungli pada posisi bagus sekali. Sosok Risma punya kekuatan memimpin situasi seperti itu,” ucap Suko.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Kebijakan Politik Surabaya Andri Arianto mengatakan, penunjukan Risma tidak lepas dari peran Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Nggak boleh lihat Risma sebagai kepala daerah saja. Risma juga punya tanggung jawab politik secara partai dan secara nasional,” tutur Andri.

Soal pengganti Risma, Andri menilai, Wakil Wali Kota Surabaya saat ini, Whisnu Sakti Buana, akan menggantikan posisinya. Meski hanya sebentar, momen itu cukup penting bagi Surabaya.(ant/jpc)

Manuver Jokowi yang Sarat Simbol 

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo dikenal sebagai sosok yang kerap memainkan politik simbol dalam berbagai kesempatan. Tak jarang ia menggunakan simbol-simbol tersirat dalam banyak manuver politiknya. Sebelum memilih tim untuk kabinet barunya yang diumumkan pada Selasa (22/12) misalnya. Presiden Jokowi bermain dengan isyarat kata dalam status di akun sosial media resminya.

Ia menuliskan serangkaian kalimat dilengkapi potret ilustrasi rel kereta api yang mengarah jauh ke depan dengan cahaya matahari bersinar terang. Dalam potret itu tertulis: “Yang baru… harus lebih baik.” Sementara itu, dalam caption, ia menuliskan: “Yang lalu biarlah berlalu, menjadi kenangan, juga pelajaran. Kita menatap hari esok dengan tekad, semangat, dan memancang harapan baru.”

Tak berselang lama sekitar dua jam kemudian, ia mengumumkan keterangan penting kepada publik. Segalanya pun dipersiapkan dengan penuh skenario simbol. Ia memilih Veranda Istana Merdeka, Jakarta, dan memperlihatkan enam kursi pada awal sebelum ia memasuki area untuk mengumumkan.

Seluruhnya telah dirancang dengan penuh skenario yang matang, ia pun seperti biasanya meminta enam calon menteri barunya mengenakan kemeja putih. Bedanya kali ini, enam sosok baru pada kabinet barunya mengenakan jaket warna biru.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Negara Bey Triadi Machmudin mengatakan alasan pemilihan jaket warna biru untuk enam sosok baru dalam Kabinet Indonesia Maju tak lain sebagai simbol dan filosofi kenyamanan dalam bekerja.

Presiden ingin para menterinya merasa terlindungi dan nyaman dalam bekerja sehingga dapat mengambil keputusan dan kebijakan yang tepat ke depan.

“Jaket itu bahannya enak, lalu kalau panas tidak membuat keringat, kalau hujan tidak membuat basah. Artinya, setiap orang yang menggunakan tidak masalah dalam cuaca apa pun. Jadi, maksudnya menteri kerja kapan saja dalam suasana kapan saja, siap bekerja,” kata Bey.

Warna biru yang dipilih dari sekian banyak warna lain, disebut Bey karena melambangkan kesegaran, cerah, ceria, dan penuh semangat. “Warnanya, sih, keren saja, eye catching, kapan harus tetap segar cerah, ceria, semangat,” katanya.

Tantangan Berat

Jokowi menghadapi tantangan yang berat sepanjang 2020, bahkan ancaman resesi terberat akibat pandemi Covid-19.  Pada tahun yang sama, pemerintahannya menghadapi berbagai persoalan internal mulai di bidang kesehatan dalam upaya penanganan pandemi hingga penyelamatan ekonomi yang diwarnai dengan bumbu persoalan hukum dan korupsi yang menjerat sejumlah menterinya.

Dua menterinya berguguran tersandung masalah hukum dari mulai Edhy Prabowo yang terpaksa mundur dari posisi Menteri Kelautan dan Perikanan menyusul Juliari Batubara dari posisinya sebagai Menteri Sosial. Dua pukulan berat dalam waktu yang terlalu lama itu membuat Jokowi harus mengambil sikap dan keputusan yang cepat.

Kasus korupsi yang menyeret kedua menterinya pun rentan pada kondisi yang menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu, Jokowi pun melakukan konsolidasi internal dan banyak melakukan komunikasi politik bawah tanah dengan sejumlah partai politik dan organisasi masyarakat.

Di tengah pandemi, Presiden Jokowi cenderung memerlukan sosok pembantu yang banyak melakukan terobosan dan kerja alih-alih bermanuver penuh drama. Maka, ia pun akan dengan mudah mempertimbangkan penggantian sosok-sosok yang di matanya tak becus menyelesaikan persoalan sekaligus mereka yang doyan membuat kontroversi di ranah publik.

Baca Juga :  Dukungan Berbagai Negara untuk Presidensi G20 Indonesia Tahun Depan

Jokowi pun menakar hitungan politik yang paling menguntungkan dengan mengakomodasi usulan partai politik dan organisasi masyarakat. Misalnya, memperhitungkan posisi-posisi tertentu yang kosong ditinggalkan pejabat sebelumnya dengan asal parpol.

Gerindra, misalnya yang kehilangan Edhy Prabowo tergantikan oleh Sandiaga Uno untuk posisi Menparekraf, sementara Wishnutama tersingkir. Yaqut Cholil Quomas atau Gus Yaqut yang ditunjuk menjadi Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi. Ia mewadahi GP Ansor dan PKB sekaligus NU yang dikembalikan ke posisi Menteri Agama.

Porsi PDI Perjuangan yang hilang saat Juliari mundur pun seketika diserahkan kepada kader PDI Perjuangan lain yang dianggap terbaik, yakni Tri Risma Harini.

Enam Kursi

Politik simbol menjadi cara Jokowi dalam berkomunikasi sekaligus strateginya melihat reaksi lawan dan kawan politiknya. Cara Jokowi itu selalu mengundang persepsi dan asumsi yang berbeda dari para politikus di Tanah Air, termasuk dalam perombakan kabinet pertamanya pada periode kedua pemerintahannya.

Jokowi harus berjibaku menghadapi lawan dan kawan politiknya yang berebut pengaruh dan memberikan tekanan. Perombakan kabinet disadarinya benar akan mengundang gejolak yang dihindarinya di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Ketua Dewan Nasional Institut Kebijakan Publik Nusantara Achmad Yakub menilai Presiden Jokowi terlihat sangat berhati-hati dalam mengambil langkah.

“Gejolak apa pun di tengah pandemi tidak menguntungkan banyak pihak, tidak saja pemerintah, tetapi juga masyarakat yang sedang menghadapi dampak pandemi,” kata Yakub. Maka Jokowi, kata Yakub, kerap kali diuntungkan dengan keadaan untuk mengambil keputusan terbaiknya.

Dua menteri yang mundur menjadi momentum untuk melakukan perombakan kabinet sekaligus memperkuat fondasi kabinetnya ke depan. Waktu akhir tahun juga disebutnya ideal untuk menghitung target dan pencapaian menteri-menteri barunya ke depan.

Maka, inilah enam wajah baru pilihan Jokowi, Mensos Tri Rismaharini, Menparekraf Sandiaga Uno, sementara Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Selanjutnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Quomas, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu, dan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi.

Dalam manuver politik simbol Jokowi, mereka mengawali langkah untuk menyelesaikan persoalan besar di republik ini yang sedang didera pandemi.

 

Efek Kejut Sandiaga

Masuknya rival Jokowi-Ma’ruf Amin, yakni Sandiaga Uno membuat efek kejut di tengah situasi ekonomi yang tengah memburuk akibat pandemi Covid-19. “Sesungguhnya bagi-bagi kekuasaan mengganti menteri atau reshuffle kabinet di tengah situasi ekonomi yang memburuk dan rakyat sedang dalam kondisi susah, tentu tidak begitu memiliki pengaruh besar bagi upaya membangun kepercayaan publik pada pemerintah,” kata analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubeidillah Badrun.

“Ada sedikit efek kejut dari reshuffle kabinet kali ini, yaitu pergantian Menteri Kesehatan yang ditunggu-tunggu publik dan kehadiran Sandiaga Uno yang menerima posisi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,” sambungnya.

Menurut Ubeidillah, posisi menteri baru yang lainya tidak begitu besar memberi efek kejut. Ubedillah memandang, sejak awal membentuk Kabinet Indonesia Maju pada 2019 lalu, Jokowi dinilai mengabaikan pentingnya assesment integritas dari calon menterinya. Menurutnya, Jokowi dalam menyusun kabinet hanya mempertimbangkan aspek loyalitas dan kekuatan politik.

Baca Juga :  Reshuffle Kabinet Bukan Ajang Bagi-Bagi Kursi

“Jokowi tidak lagi menggunakan cara cara ideal menyusun kabinet, tetapi lebih dominan pertimbangan chemistry loyalitas dan pertimbangan kekuatan politik,” ungkap Ubeidillah.

Ubeidillah pun mengkritisi pengganti Terawan Agus Putranto yakni Budi Gunadi Sadikin yang tidak mempunyai latar belakang kesehatan. Dia menilai, Budi yang merupakan latar belakang ekonomi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami dan memetakan kondisi yang ada saat ini.

“Posisi baru menteri kesehatan sepertinya kurang tepat karena latar belakangnya yang bukan berlatar belakang kesehatan,” cetus Ubeidillah.

Dia pun lantas mengkritisi penunjukan Ketua Umum GP Anshor, Yaqut Cholil Qoumas yang menggantikan Fachrul Razi dari jabatan Menteri Agama. Ubeidillah memandang, seharusnya yang benar-benar mempunyai ketokohan dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

“Posisi Menteri Agama juga nampaknya kurang tepat, karena bukan berasal dari kekuatan NU yang sangat kultural,” beber Ubeidillah.

Ubeidillah tak memungkiri, pembantu Jokowi lainnya dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju juga memiliki rapor merah. Dia memandang, Jokowi terkesan belum berani memberhentikannya.

Misalnya Menteri Manivest, Mendikbud dan Menteri Keuangan. “Dalam setahun ini ketiga menteri tersebut tidak menunjukan progres sesuai janji-janjinya soal investasi, soal kurikulum yang gaduh dan soal angka pertumbuhan ekonomi yang terus nyungsep,” pungkasnya.

Pengamat komunikasi pemerintahan dari Universitas Airlangga Surabaya Suko Widodo menilai bahwa penunjukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai menteri sosial (mensos) didorong oleh tingkat kepercayaan yang tinggi. Suko mengakui masih banyak plus minus dari Risma. Namun, hal itu tidak menghalangi pilihan Presiden Joko Widodo untuk menunjuk Risma sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju.

”Bu Risma jadi mensos itu sebetulnya lebih banyak pada trust. Jadi trust diambil Bu Risma sejauh mempunyai ketegasan-ketegasan dan tidak kompromi misalnya terhadap pada kelambanan bekerja. Jadi kinerjanya sangat bagus,” ujar Suko ketika dihubungi pada Selasa (22/12) malam.

Suko mengakui, posisi mensos sangat bagus dan tepat bagi Risma. Meski demikian, Risma harus lebih banyak melakukan pendekatan lain. Sebab kini cakupan kerjanya meluas hingga seluruh Indonesia. ”Basic Bu Risma itu Teknik. Artinya jika berada di ruang sosial pendekatan harus dilakukan adalah sosial. Problem sosial sangat cair, butuh wawasan luas, serta tidak bisa asal,” tutur Suko.

Terkait pemberantasan korupsi di kemensos, Suko melihat Risma memiliki track record sangat bagus selama memimpin Kota Surabaya. Dia yakin Risma punya cara agar membersihkan kemensos dari tindak korupsi dan pungli. ”Dari reputasi beliau, saya sangat percaya dalam konteks ketegasan melawan korupsi dan pungli pada posisi bagus sekali. Sosok Risma punya kekuatan memimpin situasi seperti itu,” ucap Suko.

Sementara itu, Pengamat Politik dan Kebijakan Politik Surabaya Andri Arianto mengatakan, penunjukan Risma tidak lepas dari peran Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. ”Nggak boleh lihat Risma sebagai kepala daerah saja. Risma juga punya tanggung jawab politik secara partai dan secara nasional,” tutur Andri.

Soal pengganti Risma, Andri menilai, Wakil Wali Kota Surabaya saat ini, Whisnu Sakti Buana, akan menggantikan posisinya. Meski hanya sebentar, momen itu cukup penting bagi Surabaya.(ant/jpc)

Most Read

Artikel Terbaru

/